Hak ini dipergunakan olehpemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agarsahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karenapemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yangmerugikannya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT di atas, PARAPENGGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT agar sahamnyadibeli dengan harga yang wajar.

TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentukperseroan sedangkan TERGUGAT II adalah pemegang sahamTERGUGAT ;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS (Pasal 41 UUPT);Hal 30 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI12.2 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila

, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggarandasar (Pasal 42 ayat (2) UUPT): Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modalharus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegangsaham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasisaham yang sama (Pasal 43 ayat (1) UUPT).Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, TERGUGAT telahmenyelenggarakan RUPSLB untuk mendapatkan persetujuanpenambahan modal perseroan.

Namun demikian sebagaimana dijelaskansebelumnya, terdilusinya saham PARA PENGGUGAT adalah akibatkeputusannya sendiri;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 UUPT mengatur: Penambahan modalPerseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS Pasal 42 ayat (1) UUPT mengatur: Keputusan RUPS untukpenambahan modal dasar adalah

telah jelas mengatur hak pemegang saham untukmenjual sahamnya kepada perseroan bukan sebaliknya mewajibkanPerseroan untuk menawar untuk membeli saham pemegang saham;Bahwa UUPT tidak mewajibkan perseroan untuk membeli saham pemegangsaham yang menolak agenda maupun hasil RUPS.

Dirjen 69/2010) dan perbuatan tidak menyenangkanterhadap Penggugat, tanpa menyebutkan ketentuan spesifik yangdilanggar oleh Tergugat.Bahwa tentunya UUPT memiliki banyak ketentuan yang terkandungdalam pasalpasal serta ayatayat di dalamnya. Begitu pula dengan Per.Dirjen 69/2010.

tidak mewajibkan Perseroan untuk memberikangaji, tunjangan serta jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerjakepada Direksinya.35.Bahwa UUPT, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) UUPT, hanyamenentukan bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Bahwa selanjutnya jika Penggugat sebagai pemegang saham keberatanbahwa Tergugat tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, Penggugatharusnya mengambil langkahlangkah yang sudah disediakan Pasal 79Ayat (2) UUPT dan Pasal 80 UUPT, bukan malah mengajukan gugatanaquo.45.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka adalah tepat danberdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.Tergugat Tidak Berkewajiban untuk Mengirimkan Laporan KeuanganTahunan

Tergugat luruskan disini bahwa Tergugat tidakberkewajiban untuk mengirimkan laporanlaporan keuangan tahunan tersebut kepada Penggugat. 48.Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam UUPT yang mewajibkanPerseroan atau Direksi Perseroan tersebut untuk mengirimkan laporankeuangan tahunannya kepada pemegang sahamnya.49.Bahwa Pasal 66 Ayat (1) juncto Pasal 66 Ayat (2) UUPT hanyamewajibkan Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan tersebutuntuk menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS setelah ditelaaholeh

62 Ayat (1) UUPT tersebut terjadi kepada Tergugat, danPenggugat sendiri mengetahui hal tersebut.

Penyelenggaraan RUPSLB 15 November 2013 yang dilakukanoleh Para Tergugat tersebut telah melanggar beberapa ketentuanbaik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupunketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), hal ini dapatdibuktikan sebagai berikut:6.1.RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuanPasal 79 ayat (1) yuncto Pasal 79 ayat (3) UUPT, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya fakta hukum yaitu:6.1.1.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur UtamaPerseroan tidak pernah menerima permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpernah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT:6.1.3. Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telahdiatur oleh UUPT, yang baru dapat dilaksanakan ataspermintaan (i) pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara (ii) Dewan Komisaris;6.1.4.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

Berdasarkan ketentuan prosedur penyelenggaran RUPSLBsebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT di atas dan dikaitkanHalaman 28 dari 47 hal. Put.

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkanketentuan mengenai Tata Cara Pemberhentian Direksi berdasarkanKeputusan RUPSLB dalam perseroan sebagaimana diatur di dalamPasal 105 UUPT;2.1.

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan:Hal 3 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG10."

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

BDGBahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas jelas perouatan PARA TERGUGAT yang telah mengadakanRUPSLB tanggal 5 Pebruari 2016, adalah CACAT HUKUM danHARUS DINYATAKAN BATAL DEMI WHUKUM, ~ karenaPengumuman melalui Media Massa Marian Pikiran Rakyattertanggal 2 Pebruari 2016 dan Peiaksanasn RUPSLB, PT.

NatatexPrima pada tanggal 5 Pebruari 2016 jelas bertentangan denganPasal 82 ayat (1) UUPT yang menyatakan pemanggilan RUPSdilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat betas) harisebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 avat (4) UUPT menyatakan :"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebin dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadapKetentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.:7. Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

Bahwa Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan:"Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.":Merupakan fakta hukum, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris tidakpernah menyetujui dilaksanakannya RUPSLB karena tidak melaluiprosedur sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku, karena RUPSLB PT.

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT.Bahwa Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian UmumPikiran Rakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaanRUPSLB PT.

Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksimewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskanpula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : Direksi mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 adalah samadengan ketentuan Pasal 82 jo.

Pengesahan Badan Hukum Perseroanmenurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "Perseroan memperolehstatus badan hukum pada ftanggal diterbitkannya Keputusan Menterimengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pasal 98 ayat (2) danPasal 7 ayat (4) UUPT 2017 adalah Perseroan yang sudah berbadanhukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sistem kolegial yang diaturdalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegialyang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenangkepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan.

Sebenarnya jauhsebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telahmembenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak danwewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan,yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985tersebut.Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utamadalam perkara a quo mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakniPT.

Pasal 79ayat (1) UUPT.1.3.2. Dengan demikian selurun anggota Direksi Tergugat telahterbukti tidak melaksanakan atau melanggar ketentuanPasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) UUPT sekaligusmelanggar Statutory Duty yang wajib dipatuhinya.1.4.

Putusan No.31 2/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.27.28.29.Vill.30.2012, telah benar dan tidak menyalahi UUPT maupun Anggaran DasarTergugat .

Bahwa Pasal 1 angka (2) UUPT mengatur bahwa organPerseroan terdinri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris.39.2.

Bahwa Pasal 1 angka (2) UUPT mengatur bahwa organPerseroan terdinri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris.2.2.

salah karena merupakansalah satu Alternatif yang diberikan oleh Pasal 82 UUPT dan Pasal 9 ayat (2)dan (3) Anggaran Dasar Tergugat (PT.

BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide: Pasal 38 ayat (1) UUPT);c. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1)UUPT);d. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1)UUPT);e. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);f.

Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide:Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);Putusan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel halaman 113.2.3.3.3.4.3.5.g. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide:Pasal 69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;(vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Pasal 111 UUPT.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

Bahwa salah satu syarat formal yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berkenaan denganpermohonan pemeriksaan atas suatu perseroan adalah bahwapermohonan pemeriksaan hanya dapat diajukan setelah PEMOHONterlebin dahulu meminta data atau keterangan kepada TERMOHONdalam RUPS.

Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan(3) UUPT dengan Jikalaupun ada Laporan Keuangan yang disusun,Laporan Keuangan tersebut bersifat internal saja dan bukan LaporanKeuangan yang resmi sebagaimana diamanatkan oleh UUPT, sebabmenurut ketentuan UUPT lLaporan Keuangan yang resmiharusmendapatkan pengesahan dari RUPS Perseroan TERMOHON;Bahwa karena terbongkarnya skandal penyimpangan danatersebut,Direktur Keuangan yang mewakili PEMOHON pada saat terbongkarnyapenyimpangan dana tersebut

Bahwa ketentuan Pasal 138 UUPT mengatur sebagai berikut:Avat (1):Pemenksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahva:a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga; ataub.

Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut diatassecara jelas dan terang hanya mengatur mengenai pemberianIzin kepada PEMOHON untuk memeriksa dokumendokumenyang disebut dalam Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut, tidakmengatur mengenai penyerahan dokumenkepadaPEMOHON selakupemegang saham, sementara permintaan 68yang diajukan oleh PEMOHON dalam suratnya tanggal 19Agustus 2013, dan tanggal 3 September 2013 adalahpermintaan agar dokumendokumen Perseroan TERMOHONdiserahkan kepada PEMOHON.

Lebih jelasnya berikut kutipanPasal 138 ayat (4) UUPT yang mengatur syarat formal dimaksud:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu data atau keterangan kepadaPerseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut,Ketentuan UUPT Pasal 138 ayat (3) huruf a berbunyi:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukanoleh:a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian

Bahwa Termohon menolak semua dalildalil yang Pemohonajukan dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Nopember2011, oleh karena dalildalil Pemohon tidak sesuai denganfaktafakta yang sebenarnya sehingga jelas tidak memenuhiketentuan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu pada pasal 138Jo. pasal 1389 yang secara khusus mengatur tentangpersyaratan Pengajuan Pemeriksaan terhadap Perseroan,oleh karenanya sesuai dengan pasal 139 UUPT haruslahdinyatakan untuk ditolak; 2.

Bahwa ketentuan dalam pasal 138 jo. pasal 1389 UUPTmengatur secara tegas dan jelas pengajuan pemeriksaanterhadap perseroan han ikabulkan rterbatas dan harus memenuhi ketentuan halhal yang diatur dalam pasal 138 jo. pasal 139 UUPT, yang KULIPaN Nya :~nnn nn nnn nnn nn nnn ncn nn ncnnn nn nen nnnnnennPasal 138 UUPT:(1). Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengantujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam halterdapat dugaan bahwa: a.

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroanatau pemegang saham atau pihak ketiga;Pasal 139 UUPT:(1). Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkanpermohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138;(2). Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidakdidasarkan atas alasan yang wajar dan/ atau tidak dilakukandengan itikad baik;3.

Bahwa ketentuan Pasal 91 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan :Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syaratsemua pemegang saham dengan haksuara menyetujui secara tertulis dengan menandatanganiusul yangbersangkutan.10.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 91 UUPT dan bagianPenjelasan tersebut, maka Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BPClItanggal 12 Oktober 2017 yang nyatanyata (i) dilakukan secara tertulis, (il)dilakukan di luar RUPS dan (ili) telah disepakati oleh Tergugat II danTergugat Ill selaku seluruh Pemegang Saham Tergugat !

Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT dengan tegas menyatakan15.16.bahwa selain menetapkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentiananggota Direksi, Keputusan RUPS juga menetapkan mengenai saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDireksi.

Sel.38.a.tindakan Dewan Komisaris Tergugat yang tidak melaksanakankewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)UUPT, yaitu melakukan pengawasan terhadap Direksi, pengawasanterhadap segala kebijakan pengurusan Perseroan dan menasihatiDireksi; dantindakan Tergugat II dan Tergugat III yang memberhentikan Penggugatsebagai Presiden Direktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal105 ayat (1), (2) dan (8) UUPT karena dilakukan tanpa adapemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat

Sel.40.berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, yaitumelakukan pengawasan terhadap Direksi, pengawasan terhadapsegala kebijakan pengurusan Perseroan dan menasihati Direksi; danb. tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill yang memberhentikanPenggugat sebagai Presiden Direktur yang tidak sesuai denganketentuan Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) UUPT karena dilakukantanpa ada pemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat, tanpamemberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri dantanpa

Pasal 97 ayat (2)UUPT;19.Bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang dilakukan oleh Tergugat maka sebagai akibatnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yangberbunyi:Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2015Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

;Sehubungan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT ini maka dapatdiuraikan dan disimpulkan akan halhal sebagai berikut:a.

Pasal 97 ayat (2) UUPT dimana tindakan pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (2) UUPT yang telah dilakukan oleh Tergugat jugasangat penting dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Pasal 114ayat (3) UUPT, yaitu berbunyi sebagai berikut: Pasal 114 ayat (2) UUPT yaitu:Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugaspengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Pasal 114 ayat (3) UUPT yaitu:Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secarapribadi kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan

Yahya Harahap, Pasal 80 Ayat (2)UUPT memikulkan beban bukti kepada pemegang saham tersebut untukmembuktikan secara sumir halhal sebagai berikut (M.

CTBharus dilakukan melalui RUPS, dan sesuai dengan ketentuan UUPT, selamabelum ada pemberhentian dan pengangkatan direktur baru melalui mekanismeyang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, makaTermohon I masih sah berkedudukan sebagai Direktur PT.

CTB, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)UUPT ditentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawabHalaman 55 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN Krgsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.Sementara menurut ketentuan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat(DyMenimbang, bahwa dengan melihat ketentuan

CTB adalah tidak sah dan telahmerugikan Termohon I, perseroan, dan/atau karyawan maka Termohon Imemiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon sesuai dengankewenangannya untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarperseroan (vide Pasal 98 Ayat (1) UUPT).

Liliana Terdjosaputro, SH., MH, Notaris di Semarang,dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan anggaran dasar perseroanmaupun peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 80 Ayat (3)huruf a UUPT, Pengadilan Negeri harus pula menetapkan jangka waktupemanggilan RUPS, dimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum

Mengenai laporan tahunanperseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwalaporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari :a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahunbuku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut.b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.C.

Berdasarkanketentuan dalam UUPT telah dijelaskan tentang kewajiban melakukan auditHalaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT.BJMterhadap laporan tahunan dan/atau laporan keuangan perseroan yangtergolong kedalam kelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diauditoleh akuntan publik atau Auditor Independen sebelum disahkan dalam RUPS;Sehingga gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tentang adanyakerugian PT.

Mengenai laporan tahunanperseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwalaporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari :a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahunbuku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan ataslaporan keuangan tersebut.b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.c.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT telah dijelaskantentang kewajiban melakukan audit terhadap laporan tahunandan/atau laporan keuangan perseroan yang tergolong kedalamkelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diaudit olehakuntan publik atau Auditor Independen sebelum disahkan dalamRUPS;Sehingga gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tentangadanya kerugian PT.

Para Pembanding hanya memahami danmemaknai maksud/isi ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas ("UUPT) secara sempit mengenai kewajibansuatu perusahaan untuk melakukan audit dan Laporan tahunanperseroan. Para Pembanding tidak memiliki dasar untuk menyatakanbahwa Terbanding merupakan perusahaan yang wajib diaudit denganmerujuk pada Pasal 66 ayat (4) UUPT.

Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap

Tergugat IV dan Terguagat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , TergugatIl dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal114 ayat (2) UUPT;20.Selanjutnya berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa ParaHalaman 8 dari 44 hal.Put.

;Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dalam gugatan a quo;.Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan a quo, Penggugatmenyatakan:Halaman 19 dari 44 hal.Put.

In Lieu of a Meeting ofthe Board of Commissioners tertanggal 5 Desember 2007,sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran DasarTermohon Kasasi;Pasal 98 ayat (8) UUPT menyebutkan:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan Rapat Umum Pemegang saham;Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar

Ketentuan di atas diperkuat dengan Pasal 102 ayat (1) junctoayat (4) UUPT yang menyatakan:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

HDTI dan UUPT, dimana Tergugat II Intervensiadalah merupakan hasil keputusan RUPSLB PT. HDTI yang sahHalaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014. Bagaimana hak dankedudukan pemegang saham, pembagian deviden, honorhonorserta pengelolaan managemen Perseroan pengaturannya sudahditetapkan secara jelas dan tegas pada Anggaran Dasar perseroan,UUPT dan keputusankeputusan RUPS atau RUPSLB PT.

HDTI tersebut diatas termasuk kategori perubahan data perseroansebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3)huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberi tahuankepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak AsasiManusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat(1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, denganpermintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yangdisediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroaan yangdiselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasiManusia

Hotel DanauToba International telah melaksanakan kewajibanhukumnya menurut ketentuan UUPT yaitu kewajibanuntuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahandata perseroan yaitu perubahan susunan DewanOireksi dan Dewan Komisaris PT.

HDTI junctoketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);Menurut Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, menyatakan:(1) RUPS dalam dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, Kecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Bahwa berdasarkan asas pengambil keputusan yang telahditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

Bahwa Pemindahan Hak Atas Saham menurut UndangundangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):" Akta Pemindahan Hak, Pemindahan hak saham dilakukan denganAkta Pemindahan Hak Atas Saham (pasal 56 ayat 1);2 Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalambentuk akta dibawah tangan atau Akta Otentik (Akta Notaris);. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertuliskepada Perseroan (Pasal 56 ayat 2) ;11.

Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14. Bahwa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dalamAnggaran Dasar (AD) dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hakatas saham, yaitu:a.

Sehinggaapabila AD PT tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari OrganPerseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.Hal tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT;17.

Bahwa Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuantersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas sahamtersebut dalam DPS.

Apabila kita berpegangpada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktupenyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteridihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroandalam DPS maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumenpendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahandata dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam systemSABH;24.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 UUPT ,yaitu :Hal.1 Penetapan No.1759/Pdt.P/2019/PN Sby.1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat5 dan ayat 7, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukum nya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut2.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

Dandalam Penjelasan pasal 94 Ayat (3) UUPT, yaitu : Menyatakan bahwapersyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktu tertentudimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa Penjelasan Pasal 94 Ayat (3) UUPT diatas menitik beratkan padadalam hal telah berakhir masa jabatan anggota direksi, maka anggotadireksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut

Sehingga dengan tidak ada pengurus yang aktifmaka tidak perlu Pengadilan mengundang Pengurus untuk didengarketerangannya sebagaimana pasal 80 Ayat (2) UUPT ;Hal.4 Penetapan No.1759/Pdt.P/2019/PN Sby.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1.

) yang padapokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yangbersamasama mewakili 1/10 atau lebih pemegang Saham dapat memintadiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan

huruf a UUPT,PEMOHON kemudian mengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPSLBkepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuat dalam SuratNo.029/L/DirutHK/mh/III/19, tanggal 4 Maret 2019, yang dikirimkan olehPEMOHON melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTERMOHON pada tanggal 6 Maret 2019.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyi sebagaiberikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan

wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aHalaman 6 dari 65 Penetapan Nomor 134

wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT maka PEMOHONjuga mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat menetapkanPEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON.Selengkapnya Kami kutip Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

tidak pernah melakukan permintaanpenyelenggaraanRUPSLB kepadaDireksi dengan surat tercatat disertaialasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf b.dan Pasal 79 Ayat (3) UUPT; Bahwa jikapun (quad non) Dewan Komisaris ingin memberhentikanDireksi, hal itu hanya dapat dilakukandenganmekanismepemberhentiansementaradenganmenyebutkanalasannya,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UUPT, yangmenyatakan sebagai berikut:Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh DewanKomisaris

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, hal.44. sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Judex Factipada halaman 11 sama sekali tidak menyebutkan Pasal 142 ayat (1) hurufc atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT sebagai yang diperlakukan sepertiitu, pun dalam redaksi/bunyi Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat(1) huruf c UUPT tidak ada menentukan/mengatur bahwa untukpermohonan pembubaran perseroan terbatas harus melibatkan pemegangsaham yang lain, sehingga

Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut adalahtidak benar; keliru dan salah menerapkan hukum (khususnya salahmenerapkan Pasal 142 dan Pasal 146 UUPT);Pasal 142 ayat (1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu herdirinya yang ditetapbkan dalam anggaran dasartelah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroantidak cukup untuk

Direksi atau dewan komisarisberdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka Persidanganpermohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbul yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada Pasal 142 ayat (1) huruf cdan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, karena Permohonan a quo diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sesuai dengan tempatkedudukan perseroan PT Abdi Makbul yakni di Tanjung Selor KabupatenBulungan.

;Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) sebelummengajukan permohonan Pembubaran telah menempuh/ melaksanakanprosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundanganyakni khususnya Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) danPasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan langkahlangkah yangdilakukan oleh Para Pemohon Kasasi itu tertuang dengan sangat rinci danjelas pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Saad Said Bamadhay) sebagai pihak dalampermohonan (sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 12dan 13) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf cJuncto Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT Jika melibatkan Kubu PemegangSaham Sdr.