Ketentuantersebut pada pokoknya mengatur bahwa anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroanapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT juga diatur sebagaiberikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat

Yang dijadikan dasar atas dalildalil di atas adalahketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 13 ayat (12) AnggaranDasar PT Lekom Maras serta Pasal 102 ayat (1) UUPT;Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, mendasarkan dalildalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1)UUPT.

Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2);Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT diatur bahwaanggota Direksi tidak dapat sertamerta atau otomatis dimintakanpertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Hal itu secarajelas juga telah diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT;.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5), ayat(6) dan ayat (7) UUPT tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa untukmenetapkan BURHANUDIN BUR MARAS telah melakukan kesalahan ataukelalaian sehingga harus bertanggungjawab secara pribadi dalammenerbitkan Surat Jaminan No. 111, maka PT Lekom Maras (Pelawan)melalui pemegang saham atau anggota Dewan Komisarisnya harusmengajukan gugatan ke pengadilan terhadap BURHANUDIN

Oleh karena itu,dalildalil terkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telahdiatur sebagai berikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuanRUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalamperbuatan hukum tersebut beritikad baik.Halaman 27 dari 42 halaman putusan Nomor 518/PDT/2017/PT.BDGBerdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

,MKM., MARS., berpendapat bahwa Amar Penetapan Nomor 500 tidakmemuat mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang sahamsehingga telah cacat hukum, melanggar hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam Pasal 80 ayat (3) dan (5)UUPT, sebagaimanatermuat dalam Nomor 7 dari Keterangan Ahli Nomor Leg 638/2017 tanggal15 Mei 2017;Kedua: Penetapan Nomor 500adalah melanggar hukum karena tidakmemuat mata acara rapat yang diwajibkan dalam Pasal 80 (5)UUPT;Pasal 80 (5)UUPTmenegaskan bahwa

Nomor 3207 K/Pdt/201715.16.17.18.Sebagaimana dijelaskan diatas, Penetapan Nomor 500melanggar hukumdan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Pasal 80 ayat(3) dan (5) UUPT.

sudah ditentukan sehingga pemegang sahamyangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkanpemberian izin kepadapemegang saham sebagai pemohon guna melakukan sendiri pemanggilanRUPS tersebut;Namun demikian, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pemohon dengantegas menyatakan bahwa Permohonan Penetapan Kuorum tidak diajukanberdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUPT, tetapi Pasal 86 ayat (5) UUPT.

Olehkarena itu, Permohonan Penetapan Kuorum didasarkan pada hukum yangsalah, dan sebagai konsekuensinya seyogyanya Pengadilan Negeri JakartaBarat menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Penetapan Kuorumtersebut:Pengadilan Negeri Jakarta Barat Telan Melanggar Prinsip PerseroanSebagai Persekutuan Modal Terkait Rapat Umum Pemegang SahamSebagai Organ Perseroan Tertinggi Sebagaimana Diatur Dalam UUPT DanAnggaran Dasar Perseroan;Pasal 1 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroanmerupakan persekutuanmodal

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

UUPT ;B.

tidakmemenui syaratsyarat yang ditentukan pada Pasal 80 ayat (1) yang secarategas menyatakan bahwa Pemegang Saham yang berhak mengajukanpermuhonan" (Verzoek, petition) kepada Ketua Pengadilan Negerimeminta penyelenggaraan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari dari tanggal penerimaan surat tercatat permintaan10dari Pemegang Saham sebagaimana Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7) UUPT.ivlemperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (5 dan 7) serta Pasal 80 ayat (1)UUPT

Kasih BundaMuria (clan bukan sebagai Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukanpada Pasal 80 ayat (1) UUPT ) hanya mengundang Termohon untukmenghadiri RUPS, undangan RUPS ()fah Pemohon dilakukan sebanyak 2 kalidan 1 kali dengan surat tercatat. liValaupuri Pemohon didalam PerubahanAkta Pendirian PT. Kasih Bunda MuHa tercatat sebagai Pernegang Sahara,tapi didalam perkara permohonan ini ketentuannya bersifat imperative ;2.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UUPT, disamping membuktikanbahwa persyaratan Pemohon apakah telati memenuhi Pasal 79 ayat (2)dan Pasal 79 ayat (5 dan 7) UUPT, tapi juga membuktikari bahwa apakahbenar Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar dalammengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketuapengadiiali Negeri ?

Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5)UUPT juga diatur sebagai berikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapatmembuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat sertamertaatau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadiatas kerugian Perseroan.

Sementara itu, pasalpasalterkait lainnya tidak pernah disampaikan oleh Pelawan Asal, sehinggadalildalil Pelawan Asal tersebut menjadi tidak obyektif.Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, Pelawan Asal mendasarkan dalildalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1)UUPT.

Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau l/alaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).Hal 20 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI10.11.Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT diatur bahwaanggota Direksi tidak dapat sertamerta atau otomatis dimintakanpertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Oleh karena itu, dalildalil Pelawan Asal terkait dengan haltersebut harus ditolak untuk seluruhnya.Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telah diatur sebagaiberikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksi yangmeskipun belum mendapat

Majelis Hakim pada intinya berpendapat bahwapenerbitan Surat Jaminan No. 111 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 102 ayat (1) UUPT dan Pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar PT LekomMaras.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan a quo denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (2)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang pada pokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebihHalaman 2 dari 53 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PN SgnPemegang Saham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebihpemegang Saham dapat meminta diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal79 ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON.9.

Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuanPasal 79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak jugamelakukan pemanggilan RUPSLB.12.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT makaPEMOHON juga mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sragen dapatmenetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON.Selengkapnya Kami kutip Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai :Halaman 7 dari 53 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Sgna.

ApabilaKomisaris tetap tidak melakukan pemanggilan maka berlaku ketentuanpasal 80 UUPT. Bahwa dalam pasal 80 UUPT menyebutkan bahwa KetuaPengadilan Negeri seteah memanggil dan mendengar Pemohon Direksidan atau dewan Komisaris memberikan jijin untuk menyelenggarakanRUPS apabila Pemohon secara sumir dengan pembuktian yang singkattelah membuktikan bahwa persyaratan demi kepentingan yang wajar ituharus sesuai dengan kepatutan.

Pasal 82 ayat(1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 12angka 1 huruf a jo.

sahdilaksanakan.39.Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40/2007 jo.

Pasal 94 ayat(1) UUPT jo.

Pasal 82 ayat(1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Bahwa salah satu syarat formal yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berkenaan denganpermohonan pemeriksaan atas suatu perseroan adalah bahwapermohonan pemeriksaan hanya dapat diajukan setelah PEMOHONterlebin dahulu meminta data atau keterangan kepada TERMOHONdalam RUPS.

Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan(3) UUPT dengan Jikalaupun ada Laporan Keuangan yang disusun,Laporan Keuangan tersebut bersifat internal saja dan bukan LaporanKeuangan yang resmi sebagaimana diamanatkan oleh UUPT, sebabmenurut ketentuan UUPT lLaporan Keuangan yang resmiharusmendapatkan pengesahan dari RUPS Perseroan TERMOHON;Bahwa karena terbongkarnya skandal penyimpangan danatersebut,Direktur Keuangan yang mewakili PEMOHON pada saat terbongkarnyapenyimpangan dana tersebut

Bahwa ketentuan Pasal 138 UUPT mengatur sebagai berikut:Avat (1):Pemenksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahva:a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga; ataub.

Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut diatassecara jelas dan terang hanya mengatur mengenai pemberianIzin kepada PEMOHON untuk memeriksa dokumendokumenyang disebut dalam Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut, tidakmengatur mengenai penyerahan dokumenkepadaPEMOHON selakupemegang saham, sementara permintaan 68yang diajukan oleh PEMOHON dalam suratnya tanggal 19Agustus 2013, dan tanggal 3 September 2013 adalahpermintaan agar dokumendokumen Perseroan TERMOHONdiserahkan kepada PEMOHON.

Lebih jelasnya berikut kutipanPasal 138 ayat (4) UUPT yang mengatur syarat formal dimaksud:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu data atau keterangan kepadaPerseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut,Ketentuan UUPT Pasal 138 ayat (3) huruf a berbunyi:Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukanoleh:a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian

Mengenai laporan tahunanperseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwalaporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari :a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahunbuku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut.b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.C.

Berdasarkanketentuan dalam UUPT telah dijelaskan tentang kewajiban melakukan auditHalaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2021/PT.BJMterhadap laporan tahunan dan/atau laporan keuangan perseroan yangtergolong kedalam kelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diauditoleh akuntan publik atau Auditor Independen sebelum disahkan dalam RUPS;Sehingga gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tentang adanyakerugian PT.

Mengenai laporan tahunanperseroan diatur pada Pasal 66 ayat (2) UUPT yang menjelaskan bahwalaporan tahunan merupakan dokumen perusahaan yang terdiri dari :a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahunbuku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan ataslaporan keuangan tersebut.b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.c.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT telah dijelaskantentang kewajiban melakukan audit terhadap laporan tahunandan/atau laporan keuangan perseroan yang tergolong kedalamkelompok perseroan yang laporan tahunannya wajib diaudit olehakuntan publik atau Auditor Independen sebelum disahkan dalamRUPS;Sehingga gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tentangadanya kerugian PT.

Para Pembanding hanya memahami danmemaknai maksud/isi ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas ("UUPT) secara sempit mengenai kewajibansuatu perusahaan untuk melakukan audit dan Laporan tahunanperseroan. Para Pembanding tidak memiliki dasar untuk menyatakanbahwa Terbanding merupakan perusahaan yang wajib diaudit denganmerujuk pada Pasal 66 ayat (4) UUPT.

Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap

Tergugat IV dan Terguagat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , TergugatIl dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal114 ayat (2) UUPT;20.Selanjutnya berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa ParaHalaman 8 dari 44 hal.Put.

;Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dalam gugatan a quo;.Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan a quo, Penggugatmenyatakan:Halaman 19 dari 44 hal.Put.

In Lieu of a Meeting ofthe Board of Commissioners tertanggal 5 Desember 2007,sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran DasarTermohon Kasasi;Pasal 98 ayat (8) UUPT menyebutkan:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan Rapat Umum Pemegang saham;Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar

Ketentuan di atas diperkuat dengan Pasal 102 ayat (1) junctoayat (4) UUPT yang menyatakan:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Pasal 97 ayat (2)UUPT;19.Bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal97 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang dilakukan oleh Tergugat maka sebagai akibatnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yangberbunyi:Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 1513 K/Pdt/2015Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

;Sehubungan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT ini maka dapatdiuraikan dan disimpulkan akan halhal sebagai berikut:a.

Pasal 97 ayat (2) UUPT dimana tindakan pelanggaranterhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (2) UUPT yang telah dilakukan oleh Tergugat jugasangat penting dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Pasal 114ayat (3) UUPT, yaitu berbunyi sebagai berikut: Pasal 114 ayat (2) UUPT yaitu:Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugaspengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Pasal 114 ayat (3) UUPT yaitu:Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secarapribadi kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan

Hak ini dipergunakan olehpemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agarsahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karenapemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yangmerugikannya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT di atas, PARAPENGGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT agar sahamnyadibeli dengan harga yang wajar.

TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentukperseroan sedangkan TERGUGAT II adalah pemegang sahamTERGUGAT ;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS (Pasal 41 UUPT);Hal 30 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI12.2 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila

, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggarandasar (Pasal 42 ayat (2) UUPT): Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modalharus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegangsaham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasisaham yang sama (Pasal 43 ayat (1) UUPT).Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, TERGUGAT telahmenyelenggarakan RUPSLB untuk mendapatkan persetujuanpenambahan modal perseroan.

Namun demikian sebagaimana dijelaskansebelumnya, terdilusinya saham PARA PENGGUGAT adalah akibatkeputusannya sendiri;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 UUPT mengatur: Penambahan modalPerseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS Pasal 42 ayat (1) UUPT mengatur: Keputusan RUPS untukpenambahan modal dasar adalah

telah jelas mengatur hak pemegang saham untukmenjual sahamnya kepada perseroan bukan sebaliknya mewajibkanPerseroan untuk menawar untuk membeli saham pemegang saham;Bahwa UUPT tidak mewajibkan perseroan untuk membeli saham pemegangsaham yang menolak agenda maupun hasil RUPS.

No. 5/PDT/2015/PT Btn3030Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan :Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagiansaham pada saat Perseroan didirikanPasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa :Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modaldasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harusditempatkan dan disetor penuh.Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah.Menjadi pertanyaan kemudian apakah

1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Lama).69Pasal 128 ayat (1) UUPT Lama menyebutkan :Dengan berlakunya Undangundang ini, Buku Kesatu Titel KetigaBagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikutsegala perubahannya, terakhir dengan Undangundang Nomor 4Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku..Kemudian Pasal 125 ayat (8) UUPT Lama menyebutkan:(3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung

Dengandemikian secara sah dinyatakan Negara bahwa AD1 telahdigantikan oleh AD2.Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 2007 UUPT Lamadigantikan kedudukannya oleh Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT, yang berbunyi:(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukumberdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu71 (satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajibHal. 69 dari 91 hal. Put.

), Anggaran Dasar adalah aturan yangmengikat perseroan disamping UUPT itu sendiri dan peraturanperundangundangan terkait lainnya.

Pasal61 ayat (1) UUPT yang diajukan Penggugat hanya berlaku untukPerseroan, yakni Tergugat I.Hal ini berkaitan erat juga dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) jo.

Bahwa perlu diketahui, alasan penolakan Penggugat sebagaimana dimaksuddiatas, adalah sesuai dengan aturan perundangundangan vide UndangHalaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dapatdijelaskan sebagai berikut :1. Pasal 78 ayat (2) UUPT yang menyatakan,(2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.2.

Pasal 100 ayat (1) huruf (6) UUPT yang menyatakan,(1) Direksi Wajib :a. b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan; danGn.3.

Pasal 66 UUPT yang menyatakan,(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan, laporan arus kas

RCAFNo. 21, tertanggal 09 September 2014 dibuat melalui proses/prosedur yangtidak benar (melanggar aturan perundangundangan) maka oleh sebab ituAkta dimaksud (Akta No. 21, tertanggal 09 September 2014) adalah Aktayang tidak benar dan cacat hukum, dan oleh karenanya tidak memilikikekuatan hukum berserta akibat hukumnya.Bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT, dimana disebutkan ;Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

Asuransi Ramayana TBKmerupakan perusahaan yang berbadan hukum, karena AktaPendiriannya telah mendapat pengesahan dari MenteriKehakiman Republik Indonesia (Sesuai Pasal 7 ayat (6) UUPT),sebagaimana ternyata dari Akta Notaris Raden MeesterSoewandi No. 14 yang telah disyahkan dengan PenetapanMenteri Kehakiman RI No.

Maka, jelas tuntutanPenggugat atas THR juga berlebihan;Selanjutnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan Gaji Direksi dihitungsecara prorata (Sesuai jumlah hari masuk kerja), karena baik AnggaranDasar Perseroan maupun UUPT, tidak mengenal system prorata dalamhal Gaji Direksi.

dankewenangan yang ada melalui organ perseroan (alat kelengkapanperusahaan) yang diakui Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT 2007,disampinguntuk mencegah berlanjutnya kerugian akibat kelalaian danketidakhatihatian Penggugat dalam kasus Cover Note CBnH;Bahwa kaidah hukum Pasal 97 ayat (5) huruf (d) UUPT 2007 dengantegas menyatakan, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkanatas kerugian Perusahaan apabila bisa membuktikan telahmelakukanpengurusandenganitikad baik dan kehatihatian untuk kepentinganPerseroan

Begitu juga kaidah hukum Pasal 114 ayat(5) huruf (a) dan (c) UUPT 2007, tegas menyatakan, Dewan Komisaristidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan telahmelakukanpengawasan denganitikadbaikdankehatihatianuntukkepentingan Perseroan dan telahmemberikan nasihatkepadaDireksiuntuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;25.

Sesuai Pasal 1 angka 5 UUPT 2007, Direksi bertanggungjawab penuhatas pengurusan dan Pasal 92 ayat 1 UUPT 2007 menekankanpengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan Perseroan sertamaksud dan tujuan Perseroan.

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, hal.44. sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Judex Factipada halaman 11 sama sekali tidak menyebutkan Pasal 142 ayat (1) hurufc atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT sebagai yang diperlakukan sepertiitu, pun dalam redaksi/bunyi Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat(1) huruf c UUPT tidak ada menentukan/mengatur bahwa untukpermohonan pembubaran perseroan terbatas harus melibatkan pemegangsaham yang lain, sehingga

Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut adalahtidak benar; keliru dan salah menerapkan hukum (khususnya salahmenerapkan Pasal 142 dan Pasal 146 UUPT);Pasal 142 ayat (1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu herdirinya yang ditetapbkan dalam anggaran dasartelah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroantidak cukup untuk

Direksi atau dewan komisarisberdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka Persidanganpermohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbul yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada Pasal 142 ayat (1) huruf cdan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, karena Permohonan a quo diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sesuai dengan tempatkedudukan perseroan PT Abdi Makbul yakni di Tanjung Selor KabupatenBulungan.

;Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) sebelummengajukan permohonan Pembubaran telah menempuh/ melaksanakanprosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundanganyakni khususnya Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) danPasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan langkahlangkah yangdilakukan oleh Para Pemohon Kasasi itu tertuang dengan sangat rinci danjelas pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Saad Said Bamadhay) sebagai pihak dalampermohonan (sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 12dan 13) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf cJuncto Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT Jika melibatkan Kubu PemegangSaham Sdr.

Pasal 97 ayat (2) UUPT yang berbunyi sebagai berikut := Pasal 92 ayat (1) UUPTDireksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ; = Pasal 97 ayat (1) UUPTDireksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat(1). ; Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 97 ayat (2) UUPT, dengan detailsebagaimana tersebut dibawah ini : a bahwa adapun maksud dan tujuan perseroan Penggugat sesuai denganAnggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang jasa (bukan jasa hukum danpajak) dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perseroanPenggugat melakukan kegiatan jasa perdagangan distributor utama barangbarang/produk industri non ferrous, termasuk filtrasi dan barangbarang/produkdegassing untuk industri alumunium.

Pasal 97 ayat (2) UUPT ;19 Bahwa atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang dilakukan oleh Tergugat I maka sebagaiakibatnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang berbunyiSetiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianPerseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 97 ayat (1) jo.Pasal 97 ayat (2) UUPT dimana tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 114 ayat (3)UUPT, yaitu berbunyi sebagai berikut : e Pasal 114 ayat (2) UUPT yaitu : Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian,dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugaspengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan ; e Pasal 114 ayat (3) UUPT yaitu : Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadikerugian Perseroan apabila

BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide: Pasal 38 ayat (1) UUPT);c. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1)UUPT);d. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1)UUPT);e. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);f.

Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide:Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);Putusan No. 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel halaman 113.2.3.3.3.4.3.5.g. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide:Pasal 69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;(vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Pasal 111 UUPT.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

SelanjutnyaPemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidang yang padaintinya menyatakan sidang RUPSLB pada 21 November 2017 dinyatakantidak kuorum dan tidak sah untuk mengambil keputusan karena kurang dari14 jumlah pemegang saham yang hadir (vide Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40Tahun 2007). Selanjutnya sidang memutuskan mengagendakan sidangberikutnya pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda yang sama;5.

Harifuddin Fahmi hanya mewakili sekitar 35% ataulebih dari 1/3 total 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham.Selanjutnya Pemohon selaku pimpinan sidang membuat berita acara sidangyang pada intinya menyatakan sidang RUPSLB ke2 pada 27 November2017 dinyatakan kuorum dan sah untuk mengambil keputusan berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT. Namun untuk menghargai parapemegang saham, rapat memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulangdan agenda sidang tidak dibahas lebih lanjut;.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT, maka RUPS yangdilakukan setelah pemanggilan kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika RUPS dihadiri paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian dariseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena Pemohonbersama dengan kuasa sdr.

Oleh karena RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017telah memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) UUPT, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan penetapan keabsahan hasil RUPSLB ini kepada Yang Mulia.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Hakim YangMulia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penetapan ini agardalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggarandasar perseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, setiap perseroan tunduk pula pada asas itikadbaik (te goeder trouw), asas kepantasan (behoorlijk), asas kepatutan(redelijkheid en bilijkneid) dan prinsip tata kelola perseroan yang baik(good corporate governance) ;Tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 13 diatastidaklah dapat dibenarkan menurut hukum dan Para

;Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dalam gugatan a quo;11.Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan a quo,Penggugat menyatakan:Selanjutnya berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, jelas bahwa ParaTergugat tidak menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) yangdiamanatkan UUPT, tidak telah mematuhi peraturan perundangundanganyang berlaku terhadap Penggugat, dalam hal ini ketentuan di bidang pasarmodal serta telah

Tergugat IV tidak benarbenar menjalankan pengawasan dengan hatihati dan penuh tanggung jawab serta tidak menjalankan tugaskepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT);B.

In Lieu of Meeting of The Board ofCommissioners tertanggal 5 Desember 2007, sebagaimanadipersyaratkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Penggugat(vide halaman 3 butir 3, halaman 4 nomor 9 GugatanPenggugat dan halaman 5 nomor 4 Jawaban Tergugat IV) ;3.6. Pasal 98 ayat (8) UUPT menyebutkan :Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam Undangundang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS3.7.

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk ;a. Mengalinkan kekayaan Perseroan ; ataub.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 142 ayat (2) beserta Penjelasannya jo.Pasal 149 ayat (1) UUPT menyatakan :Pasal 142 ayat (2) UUPT:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Wayib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

PENGGUGAT143 ayat (2) UUPT dalammengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT:telah melanggar ketentuan PasalPasal 143 ayat (2) UUPT:(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroandicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama Perseroan.Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.C. PDPKS DALAM PERKARA A QUO SUDAH BERAKHIR DEMI HUKUMKETIKA PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT.1.

Bahwa mengenai ketentuan Pembubaran Badan Hukum secara tegasdiatur berdasarkan Bab X Pasal 142 152 UUPT yang menjelaskanbahwa pembubaran suatu badan hukum itu sendiri harus dilakukanatau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk Keputusan Tata UsahaNegara dan tindakan hukum lainnya oleh Pejabat atau Instansi yangberwenang, sebagaimana penjelasan pasal 152 ayat (3), ayat (4),ayat (5) dan ayat (7) UUPT :Pasal 152 ayat (3) :Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkanhasil akhir proses likuidasi

PEMBANDING menjelaskan dalam Memori Banding halaman 3angka 2 yang menyatakan:leneees tidak satu pasal pun dalam UUK & PKPU ini secara tegas mengaturtentang Tata Cara ataupun Mekanisme Pembubaran Badan HukumPada BAB X Pasal 142 Pasal 152 UUPT mengatur secara tegas tentangPembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status badan hukum perseroan,hal ini berarti secara tersirat PEMBANDING sendiri telah menyatakanbahwa materi yang diatur dalam UUPT dan UUK&PKPU bukan merupakanhal yang sama.

yang menyatakan:"Pembubaran Perseroan terjadi: karena harta pailit Perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;"Selanjutnya Pasal 142 Ayat 2 huruf b UUPT menyatakan:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1),B.