Ditemukan 8350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang rahan rakwan riawan
Penelusuran terkait : 27/pid.b/2017/pn msb Iwan irawan alias rawan bin sabit Tanpa hak membawa Menguasai dan memiliki senjata penusuk;
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
165 — 98
  • Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas, Unit Payment Point, dll) .d. Pemrosesan kasus (Sesuai perintah Ketua SKAI).e. Pemantauan tindak lanjut hasil audit (baik audit Kontrol InternCabang dan audit SKAI maupun audit Ekstern ).Wewenang Unit Kontrol Intern Cabang : Agar tugastugas di atas dapatterlaksana secara efektif, Unit Kontrol Intern Cabang harus diberi kKewenanganmemeriksa seluruh catatan dan segenap sumber daya bank.Tanggung jawab Unit Kontrol Intern Cabang :a.
    Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas,Unit Payment Point, dll) . Pemrosesan kasus (Sesuai perintan Ketua SKAI).
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 2 September 2015 — ERSAN Bin Majid.
64 — 23
  • Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakanpemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencangkup pencegahan bencanam penanganandarurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;aS epDan lainlainya;Bahwa kaitan saksi dengan perkara yang sedang disidangkan pada hariini, sehubungan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 12/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 — H.GAZALI RAHMAN TR Bin H.TARMUSI (Alm)
96 — 23
  • membayarseluruh biaya operasional yang ada sebagaimana Peraturan Desa Nomor 2Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desa yang salah satupungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batu bara, dimanaPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 99 dari 150pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atau PendapatanAsli Desa,yang dibuat oleh saksi Husni Firdaus sebagai Kepala Desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 10-12-2013 — Upload : 27-05-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 32/ Pdt.G / 2012 / PN-RAP
Tanggal 10 Desember 2013 — Perdata - Ny. SUZANNA LUBIS - Ny. AISYAH LUBIS Lawan - KEPALA KANTOR PERTAHANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU - SAMIRAN - SABAR RITONGA - AMINUDDIN MANURUNG,SE - CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR
81 — 35
  • Bahwa perkara ini rawan konplik di lapangan maupun sengketa perdatakerena melibatkan orang banyak (masyarakat) yang menguasai tanahperkara aquo yang diikutsertakan sebagai para pihak yaiti sebagai paratergugat untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan dalamperkara ini ternyata masyarakat tersebut tidak diikutsertakan sebagai paratergugat atau para pihak yang berperkara ;8.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 20/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. SERVASIUS KABU, Dkk
77 — 40
  • September2000, dengan Akta Notaris Nomor 3;bahwa benar keterkaitan saksi dengan Bagian Kesra adalah karenaBagian Kesra sering meminjam uang kepada saksi serta mengambilbarang dari perusahaan saksi, alasannya untuk dipergunakan sebagaidana bantuan sosial;bahwa dasar perjanjian atau kontrak tidak ada, hanya berdasarkankepercayaan sejak bulan Januari tahun 2009;bahwa pada tahun 2008 CV Gloria milik Bernardinus Heymans SHpernah mengambil beras sekitar 200an ton dari UD Surya Putra untukproyek bantuan rawan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 13/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 — HUSNI FIRDAUS Bin MISRANI U
65 — 17
  • Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desayang salah satu pungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batubara, dimana pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atauPendapatan Asli Desa,yang dibuat olehterdakwa Husni Firdaus sebagaiKepala Desa,dan kenyataan uang yang diterima oleh desa ternyata juga tidakdimasukan dalam kas desa atas keinginan terdakwa selaku kepala desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi - MEIZI SYELFIA
216 — 253
  • Pst.Dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 disebutkan yang dimaksud denganpejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya di dalam penyelenggaraan negara rawan terhadap praktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha MilikNegara dan Badan Usaha Milik Daerah;2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,ANPejabat Eselon!
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
268 — 179
  • petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 142 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA; melawan 1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 2. PT. ORKIDA MAKMUR;
761 — 440
  • Kalau TIM Koordinasi hanya yang rawan dengan persoalanhukum kalau ada gugatan.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ADI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN
296 — 129
  • dankuantitas bangunan terpasang betonnya masih rendah dari mutubeton yang disyaratkan sedangkan dari sisi perencanaan Ahli tidakbisa memberikan komentar disebabkan karena bukan tugas Ahli,Karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yangsudah terpasang saja.Menurut Ahli bahwa Untuk robohnya bangunan gapura arah sembalunbumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasaranakawasan wisata pusuk dikarena posisi dan letak bangunan yang tidaktepat atau berada dibelokan sungai sehingga rawan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN
Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
106 — 61
  • menyelesaikan pekerjaandilapangan antara lain :a) Sisipan agar segera dilaksanakan dan sudah harus selesai selambatlambatnya akhir tahun 2005;b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesaiselambatlambatnya akhir tahun 2005;c) Pencucian parit diblokblok yang banjir;d) Pemasangan titi panen dimasingmasing blok yang ada;e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;f) Pembuatan jembatan dan goronggorong;g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh propam PT terutamadidaerahdaerah yang rawan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUNIAR alias VERO
188 — 115
  • Pada hakekatnya berita acara itu adalahsuatu keterangan saksi yang oleh undangundang diberi nilai sebagai buktiyang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat, keterangan saksisaksi dalam Berita Acara PemeriksaanSaksi di tingkat Penyidikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa dalam keadaan kondisi atau keadaan di Jakartayang rawan wabah Covid19 dan adanya Program Pemerintah RI dalammengatasi wabah Covid19 dengan memberlakukan Pembatasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 4 September 2013 — Drs.MUCHLIS
73 — 16
  • apabilaberhalangan.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2007, tentangKebijakan Perberasan, Menteri dan Kepala Lembaga pemerintah Non Departementertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia diintrusksikan44untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan,pengembangan ekomoni perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional, sedangkanuntuk Perum BULOG secara khusus diinstruksikan untuk menyediakan danmenyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor - 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 21 Maret 2019 — - Drs. SAHRIL GAIB, ST.
108 — 18
  • Aneka Konstruksi)Bahwa benar terdakwa menerangkan truk ini sangat dibutuhkan dikarenakandaerah Bolsel daerah yang rawan bencana.Bahwa benar terdakwa menerangkan pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp.1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya Nilai kontraknyayaitu sebesar Rp. 1.287.500.000, (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) dan Masa pelaksanaan proyek tersebut selama 90(sembilan puluh) hari;Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menandatangani
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 26-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Juli 2017 — Reza Andriadi,S.T.,M.T Bin Sugeng Sugiyanto
278 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1164 K/Pid.Sus/201711.12.Investigatif angka 1 disebutkan Pemeriksaan investigatif berbedadengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yangsifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem PengendalianIntern (SPI), terutama yang berkenaan dengan safeguarding of asset,yang rawan akan terjadinya penyimpangan;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, dimana dalam amar putusannya menyatakan kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 9 Desember 2016 — I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN,SE.
395 — 286
  • Haltersebut dilakukan setiap hari kerja;Bahwa dokumen warkat deposito seharusnya disimpan di ruangbrangkas PT BPD Bali Cabang Tabanan, untuk selanjutnyapengambilannya hanya dapat dilakukan oleh Costemer service atauoleh head teller apabila ada debitur yang mendepositkan uang.Hal. 108 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN DpsApabila tidak dokumen tersebut seharusnya tetap tersimpan dibrankas karena rawan untuk dicuri ataupun hilang;Bahwa selain Costumer Service dan atasannya yaitu Head
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
Terbanding/Terdakwa : DWI WIDODO
227 — 259
  • menduga bahwa uang Rp524.350.000,00 (limaratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), voucher hotelsenilai Rp10.807.102,00 (Sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus duarupiah) tersebut diberikan sebagai imbalan/fee pengurusan calling visa, yangdalam jabatannya mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaanterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/persyaratan terhadap warganegara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpuryang berasal dari negaranegara rawan
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 82-K/PM.II-11/AD/XI/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — SUYADI SERDA NRP.21120149110792 CS. 9 0RANG
119 — 59
  • Bahwa Saksi juga melihat orang yang berambut cepak sekitar 20orang yang sebagian sedang berjoget dalam keadaan mabuk, kemudianSaksi mendekati Terdakwa1 sambil berkata Silahkan kalian joget tapijangan membuat onar karena disini rawan, lalu Saksi melihat seorangyang berambut cepak berjoget agak arogan dan mencolek seorangperempuan yang sedang menemani tamu dan perempuan tersebut marahmarah, selanjutnya Terdakwa1 memperingatkan orang tersebut denganberkata Dari pada kamu disini membuat reseh lebih baik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
157 — 103
  • pelunasankomputerisasi ala Citibank bukan sistem pelunasan komputerisasi alaDirjen Pajak, sehingga diduga Tergugat I V juga telah melakukanpelunasan pajak cq pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dalam dokumenlembar penagihan kartu kredit secara tidak sah dan illegal, karena tidakmungkin Dirjen Pajak menerbitkan dan memberlakukan sistem pelunasanpajak dengan cara sistem komputerisasi dengan menggunakan 2 (dua) alatmesin teraan sistem komputerisasi yang sangat berbeda, sangat bertentangandan diduga rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
93 — 26
  • tidakpernah menerima sesuatu dari menanda tangani berita acara serahterima tersebut dan akhirnya saksi menerima meubelair yang saksitanda tangani berita acara serah terima nya tersebut pada tanggal 25Pebruari 2013.Bahwa Kondisi banguan RKB SDN Karang Patri 05 Pebayuran yangpembangunannya hanya sampai pemasangan dinding belum diplesterdan pemasangan genteng tersebut masih berdiri seperti semula tetapikondisi sedikit mengkwatirkan mengingat sudah terjadi retak padadinding sehingga bangunan tersebut rawan