Putusan No.112/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.SelBahwa saksi mengatakan pada tahun 2014 dihubungi oleh temannyadan memberikan informasi bila batu yang ditemukan oleh saksi padatahun 2013 dapat diperjual belikan.Bahwa saksi mengatakan batu sinabar hanya terdapat pada desadi lha.Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi batu sinabar yangsejak dulu sudah terdapat pada desa lha tidak memberikan dampaknegative.Bahwa saksi mengatakan pertambangan batu sinabar tidakmembawakan dampak negatif, hal ini terbukti sejak

Tugas dan tangungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desadi BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang saat iniberubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab.Kolaka Utara pada TA. 2015 s/d 2016 berupa:1) Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran ADD(Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa).2) Memberikan pelayanan kepada para Kepala Desa di Kab.

Tugas dan tangungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desadi BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang saat iniberubah menjadi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab.Kolaka Utara pada TA. 2015 s/d 2019 berupa:1) Bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desamembantu menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang AnggaranADD dan DD.Halaman 54 dari 115 halaman, Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi2)3)4)5)Memberikan pelayanan kepada para Kepala Desa di Kab.

PN.SbyKegiatan study banding KIM ke Bali tahun 2014 dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 15Juni 2014, dengan peserta sebagaimana Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/407/KPTS/ 402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia dan PesertaStudy Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2104, terdiri dari :e Penitia study banding sebanyak 10 (Ssepuluh) orang; dane Peserta study banding sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang.Study banding KIM tahun 2014 diperuntukan bagi pengurus/anggota KIM tingkat Desadi

BaliKegiatan study banding KIM ke Bali tahun 2014 dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 15Juni 2014, dengan peserta sebagaimana Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/407/KPTS/ 402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia dan PesertaStudy Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2104, terdiri dari :e Penitia study banding sebanyak 10 (sepuluh) orang; dane Peserta study banding sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.Study banding KIM tahun 2014 diperuntukan bagi pengurus/anggota KIM tingkat Desadi

BaliKegiatan study banding KIM ke Bali tahun 2014 dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 15Juni 2014, dengan peserta sebagaimana Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/407/KPTS/ 402.031/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Panitia dan PesertaStudy Banding Kelompok Informasi Masyarakat Tahun Anggaran 2104, terdiri dari :e Penitia study banding sebanyak 10 (Ssepuluh) orang; dane Peserta study banding sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.Study banding KIM tahun 2014 diperuntukan bagi pengurus/anggota KIM tingkat Desadi

Bahkan menjadikayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatanmelawan hukum itu dilakukan;Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada 4 (empat) desadi Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat Dana Desa (DD) yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 masingmasing yaitu Desa KampungPanjang sejumlah Rp. 262.934.838,00 (dua ratus enam puluh dua juta sembilanratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), Desa SungaiJalau sejumlah Rp.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya denganmendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangansebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada 4 (empat) desadi Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat Dana Desa (DD)

PidanaKorupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannyatertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alihpengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat 2 hurufb UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuktujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengandetourment de pouvoir (putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007);Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada 4 (empat) desadi

MahirahSebelah Barat : Jalan Desadi bagian belakang berdiri sebuah rumah kayu (rumah panggung) milik tantePenggugat;Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.7. Tanah sawah 1 petak luas 65 are yang terletak di Dusun Abbanuang, DesaLautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 7)kenyataan di lokasi, ukuran tanah bagian utara 90,50 meter, timur 75 meter,selatan 82, 50 meter dan barat 76,50 meter dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah H.

bahwa saksi adalah salah satu warga DusunParangjoho, dan kedudukan saksi di Dusun Parangjohosebagai anggota kader Posyandu Parangjoho =; bahwa di setiap dusun, ada Posyandu dan = yangmengurus adalah kader kader Posyandu ; bahwa sebagai kader Posyandu, saksi belum pernahmenerima dana stimulan Posyandu dari bidan desaWahyu Kristiani ; bahwa sejak bidan Wahyu menjabat' di Parangjoho,saksi belum pernah tanda tangan untuk penerimaandana bantuan Posyandu ; bahwa selama bidan Wahyu menjabat sebagai bidan desadi

untuk adanyakedudukan minimal yang harus dipunyal seseorang atau badan hukum untukmencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsungantara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukanfakta hukum bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya calon Perangkat Desadi

KAURPEMERINTAHAN bedasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung AruNomor: 87/KEPKDSTA/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 s/d 31Desember 2016.Bahwa bedasarkan, Peraturan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2016tetang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2016 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 tahun 2016 tetangTata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap DesaDi Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 dan keputusan BupatiPaser Nomor: 412.2/KEP54/2016 tetang Bantuan Keuangan KepadaDesa

Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa denganmembawa Rekomendasi Kecamatan, Cek, SK Bendahara Desa,SK Kepala Desa, atau SK Penjabat Kepala Desa.Bahwa bedasarkan, Peraturan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2016tetang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2016 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 tahun 2016 tetangTata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap DesaDi Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016 dan keputusan BupatiPaser Nomor: 412.2/KEP54/2016 tetang Bantuan

ini sebetulnyasudah standar di dalam pemahaman hukum administrasi negara ; Bahwa tanggapan Ahli mengenai fairplay, Ahli kira jikapelaksanaan seleksi itu dilakukan menurut peraturan perundangundangan maka itu adalah fairplay, kemudian pengumuman itudilakukan dalam waktu yang singkat Ahli kira itu adalah bentuktransparasi, jadi menurut Ahli fairplay dan transparasi ini sangatpenting dan tentu bagus kalau itu memang tercermin di dalam perdakemudian di dalam seleksi yang dilakukan terhadap perangkat desadi

perumahaan dan tanaman yang diajukan oleh Para Pemohon, MajelisHakim berpendapat buktibukti tersebut tidak terdapat kKesamaan dari masingmasing daerah Kelurahaan atau Desa, sehingga terhadap buktibukti ini akandikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa tanah sawah dari ParaPemohon, setelah diteliti secara seksama telah ternyata ada beberapa tanahsawah Para Pemohon sudah terdapat kesamaan artinya bahwa nilai tanahtersebut sudah yang paling tertinggi, sedangkan ada di suatu Kelurahan atau Desadi

,MM.dan Wening Indah Ingtyas.1 (Satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 3Januari 2007;1 (Satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun2018 tentang Pengelolaan Aset Desa tanggal 03 April 2018.1 (Satu) rangkap Asli Petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor :188.4 / 688 / 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desadi Kabupaten Purworejo tanggal 02 Desember 2011;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengambilan Dana Desadi Bank Jatim Arosbaya selalu dihubungi oleh Hadi dan WASILselaku pihak kecamatan. Bahwa yang membuka Buku Rekening Kas Desa untuk DesaTenggun Dajah pada saat Terdakwa menjabat selakuBendahara Desa, yaitu Terdakwa datang bersama dengansaksi Massus Bin Haris (Kades Tenggun Dajah) ke Bank JatimArosbaya dan di Bank Jatim Arosbaya, masih menggunakanBuku Rekening Kas Desa nomor : 0252044345.

Kolaka Utara ke dalamaplikasi Siskeudes selanjutnya melakukan pencetakan.Bahwa terkait yang menyuruh, sekitar bulan Februari Tahun 2017 ataspermintaan dari Saudara ASKARI kepada saksi untuk membantu pembuatanLaporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa dan dana desadi Desa Batuapi Kec. Batuputin Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016;Bahwa jabatan saksi di Desa Batu Api tidak ada, hanya dimintai tolong untukmenginput saja;Bahwa atas jasa penginputan tsb, Saksi menerima uang Rp3.000.000.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkanbahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DanaDesae. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi : SusunanPTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut : Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desaf.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkanbahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DanaDesaBahwa Terdakwa Usep Koswara Bin Uko (Alm) selaku) Kepala Desa WarnasariKecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Penanggung Jawab atauPengguna Anggaran dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yang tidakmelaksanakan kegiatan yang menggunakan Dana Desa tidak sesuaidengan

ratus rupiah) dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.333.903.600, (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratusrupiah) yang ditransfer melalui atas nama Rekening Desa Tungka pada BankSulselbar dengan Nomor rekening : 1212020000012556 sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01565/SP2D/2016/LS/XII/2016tertanggal 15 November 2016.Bahwa saksi Zaenal Bin CAMI (Terdakwa dalam berkas terpisah)selaku Bendahara Desa Tungka , melakukan penarikan/pencairan Dana Desadi

Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan UsahaEkonomi Produktif (UEP) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DesaPekraman Selat, Desa Selat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tahun 2013Nomor: SR38/PW22/5/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada awalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSelat didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor 268 Tahun 1989 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi

TindakPidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Selat, DesaSelat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tahun 2013 Nomor: SR38/PW22/5/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dilakukan terdakwa denganCaracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada awalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSelat didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor 268 Tahun 1989 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi

Kutai Timur nomor 9 tahun 2013 tentang pedomanAlokasi dana Desa di Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 April 2013,yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bundle berkas ASLI sebanyak 11 (sebelas) lembarPeraturan Bupati Kutai Timur nomor 10 tahun 2013 tentangpenetapan alokasi dana Desa di kabupaten Kutai Timur tahunanggaran 2013 dan; 1 (satu) bundle berkas ASLI sebanyak 4 (empat) lembar suratKeputusan Bupati Kutai Nomor: 412.5/K.457/2013 tanggal 23April 2013 tentang pembentukan tim fasilitas alokasi dana Desadi

BerdasarkanPeraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara PengalokasianDan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung MasTahun Anggaran 2017 yaitu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesarRp. 290.902.000, dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana DesaDi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 besaran Dana Desa(DD) yaitu sebesar Rp. 783.538.000, sehingga jumlah total APBDes DesaBereng Jun pada T.A 2017 adalah sebesar

dimana atas Redaksi Surat Keterangan Jual Belltersebut yang membuat adalah Pihak Desa Karangmalang KecamatanKarang Sembung Kabupaten Cirebon;Bahwa identitas saksi atas nama Tata Sukmanarasa dalam Jual Belidalam Akta Jual Beli Nomor: 52/2005 dengan identitas saksi atasnama Tata S.lp. dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 13Mei 2014, adalah merupakan orang yang sama;Bahwa menurut keterangan Warsono selaku Perangkat Desa KarangMalang (Perangkat Desa Tergugat IV) bahwa buku induk Tanah Desadi

Lembaga PerkreditanDesa) seharihari, dan melaporkan kepada Kelian Desa Adat selakuBadan Pengawas dan PLPDK (Lembaga Perkreditan DesaKecamatan) Wilayah Timur sebagai Pembina LPD)); Menyetujui realisasi kredit; Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan LPD(Lembaga Perkreditan Desa) bersama Tata Usama (TU);Bahwa LPD Desa Sinabun berdiri sejak tanggal 30 April 1992,berdasarkan atau sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari Gubernur BaliNomor : 144 tahun 1992 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi