dengan mematuhi peraturan kerja;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Tentang Hukumnya angka(1) yang menyatakan bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat disebabkan oleh karena Penggugat sering merugikan pihakPerusahaan, dengan cara sering datang terlambat sehingga perusahaanakhirnya mengeluarkan Surat Peringatan , Surat Peringatan Il dan SuratPeringatan Ill, sehingga dapat dikategorikan termasuk pada kesalahan beratsesuai dengan Undangundang nomor 2 Tahun 2004 jo Undangundang nomor13

(2) danangka (4) yang menyatakan bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karena ituTergugat diminta untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugatberupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor13

lagi kepada Tergugat,sehingga Para Penggugat minta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaraini untuk memutuskan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: Dalam hal terjadi pemutusanhubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atauuang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf adan b UU Nomor13

Pasal 161 Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadappetitum angka 3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dandapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku, sehingga implikasi hukumnya hubungan kerja antara ParaPenggugat dan Tergugat dinyatakan tidak pernah terputus, namun demikianHalaman 19 dari 24 halaman

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka terhadapgugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaarad);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri PasirPangaraian telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor13/Pdt.G/2011/PN PSP. tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat sampai dengan Tergugat VII; Meyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dinyatakan tidakberwenang mengadili perkara ini; Menghukum

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat dan Terbadning/Pembanding semuala Tergugat sampaidengan Tergugat VII;2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor13/Pdt.G/2011/PN Psp. Tanggal 17 Juli 2012 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Para Terbanding/Para Pembanding masingmasing padatanggal 6 Januari 2015 dan 9 Januari 2015 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi /Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding/Terbandingdan Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/ParaTerbanding/Para Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Januari 2015 dan 23 Januari 2015 diajukan permohonankasasi masingmasing pada tanggal 20 Januari 2015 dan 23 Januari 2015sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13

Pemberhentian tetap dilakukan melalui pemutusan hubungankerja (PHK) setelah karyawan yang bersangkutan terbuktimelakukan kesalahan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI)dan setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyaikekuatan hukum tetap atau penyelesaiannya melalui lembagapenyelesaian perselisinan hubungan industrial;Bahwa rumusan dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b Keputusan Direksi Nomor13 Tahun 2006 merupakan rangkaian unsur ketentuan yang bersifatkumulatif.

bagianlampiran angka 88 menyatakan bahwa:Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rinciankumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rinciankedua dari rincian terakhir;Bahwa dengan demikian, dalam Keputusan Direksi Nomor 13 Tahun2006 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat,Penggugat harus melaksanakan ketentuan yang telah dibuatnya.Mekanisme pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan beratharus sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 huruf b Keputusan Direksi Nomor13

Hal mana dikarenakan dasar hukumyang yang digunakan Judex Facti tidak relevan untuk diterapbkan dalamperkara a quo;Bahwa perlu diketahui, mekanisme penggunaan alasan pelanggaran beratuntuk PHK setelah adanya putusan Putusan MK yang membatalkan Pasal158 UU Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentangPutusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergugat Il selaku kuasa dariTergugat telah menyerahkan uang sebagai konsekwensi untukpelaksanaan HOMOLOGASI pada Tergugat Ill kepada PENGGUGAT selaku Ketua KAPK (Komite Anggota Pengendali Koperasi) dan jugaditanda tangani oleh pengurus KAPK yang lain, yaitu uang sebagaiberikut:> Telah diserahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000, (Dua MilyarRupiah) sebagai penyertaan untuk pelaksanaan homologasi sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor13/PDT.SOS.PKPU/2016

bangunan milik Sanca, tanah danbangunan milik Faturohman, tanah tanahdan bangunan milik Masrol, tanah tanah danbangunan milik Yatni, tanah tanah danHalaman 14 dari 59 Putusan Nomor 156/Padt/2019/PT SMG.bangunan milik Tri, tanah dan bangunan milikSumiyati;* sebelah barat : tanah dan bangunan milik Reti, tanah danbangunan milik Kasmijan, tanah danbangunan Darti, tanah dan bangunan milikSuwarni;agar dapat dijual oleh Penggugat guna memenuhi proses homologasisebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor13

Bahwa jika Penggugat mendalilkan yang menjadi Perjanjian Pokok dalamgugatannya pertanggal 2 Mei 2018 salah satunya adalah berkenaan denganPutusan Homologasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Niaga Nomor13/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Smg.

, Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat telah menyerahkan uangsebagai konsekwensi untuk pelaksanaan HOMOLOGASI pada Tergugat Illkepada PENGGUGAT selaku Ketua KAPK (Komite Anggota PengendaiiHalaman 50 dari 59 Putusan Nomor 156/Padt/2019/PT SMG.Koperasi) dan juga ditanda tangani oleh pengurus KAPK yang lain, yaituuang sebagai berikut:> Telah diserahkan uang sejumlah Rp.2.000.000.000, (Dua MilyarRupiah) sebagai penyertaan untuk pelaksanaan homologasi sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor13

Membebankan Terdakwa, membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwatelah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor13/Akta.Pid B/2021/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjbtanggal 4 Maret

2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sahkepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 13/Akta/Pid.B/2021/PN Tjb tertanggal 12 Maret 2021 yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai;Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT MdnMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor13/Akta.Pid B/2021/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung

diterima Para ParaPenggugat.Bahwa sebagai akibat dan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanoa alasan yang jelas dantanpa adanya kesalahan dan Para Para Penggugat tersebut,mengakibatkan Para Para Penggugat tidak dapat melaksanakankewajibannya untuk berkerja seperti biasanya dan berakibat juga padahilangnya pendapatan bulanan Para Para Penggugat, yaitu upah bersertahakhak lainnya dalam setiap bulannya;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undangundang nomor13

Menyatakan bahwa terputusnya hubungan kerja antara Tergugatdengan Para Para Penggugat karena alasan dikualifikasikanmengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Para Penggugatsesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.5.

Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut Hukum jikaPengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulumenetapakan Tergugat telah terbukti dan sah dan menyakinkanmelakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Penggugatsebagai pekerja tetap berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor13 Ketenagakerjaan;9.

Hubungan Kerjasecara sepihak bukan karena adanya kesalahan dari Penggugat danPenggugat dalam hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangatbesar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berartikehilangan penghasilan, oleh karena itu pantas dan layak menuruthukum Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untukmembayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat(2),Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3), danuang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13

pengadilandan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrialyang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, Pasal 151 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian hubungan industrial, Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Putusan Nomor 809 kK/Pat.SusPHI/2016Ketenagakerjaan yang berbunyi Perjanjian kerja berakhir apabilaadanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembagapenyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatanhukum yang bersifat tetap., Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunti, dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh

Bahwa Judex Facti Telah Salah dalam Menerapkan Hukum atau TidakMenerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya TentangBerakhirnya Masa Kerja Termohon Kasasi;2.1.2.2.2.3.Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tersebut berpedoman kepadaketentuan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak,kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanyapekerjaan yang diperjanjikan,

uang penggantian atas biayaatau ongkos pulang untuk pekerja/ouruh dan keluarganyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) huruf b Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebab uangpenggantian atas biaya atau ongkos pulang tersebut sudah termasukke dalam komponen pengupahan yang diterima oleh Termohon Kasasisetiap bulannya sehingga tidak perlu lagi dimasukkan sebagaikompensasi atas uang penggantian sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 162 ayat (1) Undangundang Ketenagakerjaan Nomor13

tercapainya kesepakatan dalam perundingan Mediasi, makapada Oktober 2018 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telahmengeluarkan ANJURAN, yang mana dalam Anjuran tersebut tidaksesuai dengan harapan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalamPasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali, ketentuan pasal 156ayat 2 uang perhargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat 3 uang penggantian sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Nomor13

dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara, namun oleh karena pada gugatanPenggugat diketahui nilainya dibawah Rp150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biayaperkara dibebankan kepada Negara yang nilainya sebagaimanadicantumkan dalam Amar Putusan;Memperhatikan ketentuankentuan dalam HIR, UndangUndang Nomor13

1988 yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjekhukum dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai /egal standingmengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi aktaotentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenaitu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13

Tahun 1985, namun karena tidak ditunjukkan aslinya bukti tersebutmerupakan bukti permulaan, sedangkan Termohon tidak membantah,maka bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sempurna;Menimbang, bahwa dari bukti P.3 merupakan fotokopi dari aktaotentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenaitu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyaikekuatan bukti yang sempurna ;Menimbang

Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016mengandung unsur kekhilafan atau bukan kesalahanTermohon PK sehingga Termohon PK berhak atasPengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1)huruf a KUP;Bahwa alasan Pemohon PK menerbitkan STP tersebutialah karena Termohon PK tidak membuat Faktur Pajakpada saat menyampaikan tagihan kepada BendaharaPemerintah sebagai pemungut PPN untuk Masa PajakSeptember 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor13/PJ/2010 tentang

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor13/Pj/2010 tentang Bentuk, Ukuran, ProsedurPemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata CaraPengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan AtauPenggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajakdengan jelas mengatur bahwa:Pasal 2 ayat (1) huruf d mengatur bahwa:Faktur Pajak harus dibuat pada:h. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak;Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2016i.

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telahditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh EdiPurwoyuwono Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 11Desember 2015 telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Kuasa TerbandingI, I, UI, IX, X, XIV,XVI,XXLXXILXXILXXIV,XXV dan XXVIagar datang diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor13

Nomor 13/Pdt/2015/PN.Nnk dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat olehS.M.Anwar Musaddat Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 3 Desember2015, telah memberitahukan /memberi kesempatan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nunukan,Turut Terbanding semula Turut Tergugat agar datang keKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor13

Aspek Penilaian bukti: Bahwa Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Nnk dipandang tidak cermat melakukan penilaian terhadap alat buktiyang diajukan di peresidangan oleh para Penggugat dan para Tergugaty;Menimbang, bahwa untuk selengkapnya memori banding sebagaimana terlampirdalam berkas perkara:Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan olehTerbanding XI semula Tergugat XI , dan Kuasa TerbandingTILT IX,X,XIV,XVLXXIXXII,XXUI,XXIV,XXV,XXVI mengemukakan halhal

Tindakan TermohonKasasi memberhentikan Pemohon Kasasi (bukti Surat PHK tanggal13 Nopember 2013) tanpa prosedur ketentuan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, telah melanggar ketentuan UndangUndang yangmengatur tentang prosedur pemutusan hubungan kerja, yangmengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, maka patut menghukumTermohon Kasasi untuk membayar uang pesangon kepada PemohonKasasi;.

No. 339 K/Pdt.SusPHI/2015Termohon Kasasi/dahulu Penggugat secara sengaja melakukan mark upterhadap sewa lahan pameran di SPBU Duren Jaya Bekasi, terhadapbuktibukti tersebut, Judex Facti dalam putusannya sama seklai tidakmempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat secaranyata telah terbukti melakukan kesalahan berat;Bahwa Judex Facti telah melakukan pelanggaran hukum, dimana MajelisHakim telah menerapkan ketentuan Pasal 155 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 yang tidak layak secara yuridis

putusanhakim yang amar nya sebagai berikut :reMENGADILI :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat adalahPKWTT ( Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu ).Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidakmemberikan upah kepada Penggugat sejak Nopember 2017 sampaidengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak yang bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor13

telahdinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat haruslah dihukumuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pendaftaran nilai gugatandalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah),maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang Nomor13

halaman 43 alineapertama dan kedua menyatakan: Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dansetelah membaca, meneliti serta mencermati buktibukti kKedua belah pihak,Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja antara Penggugatdengan Para Tergugat tidak dilakukan sebagaimana Pasal 151 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggaberdasarkan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga berdasarkan Pasal 155 Undang Undang Nomor13

Karena dalam pertimbangan putusannya Judex Facti telah membenarkanalasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efesiensi dan sesuai apayang dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 apabila Pengusaha dibenarkan melakukan PHK karenaalasan efisiensi maka PHK berlaku sejak Pengusaha menyatakan tanggalPHK sehingga upah proses tidak beralasan untuk diberikan;Dalam melaksanakan program, Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudahmelakukan mekanisme secara menyeluruh, yaitu

atas), atas sikap dan tindakan paraPenggugat ini akhirnya berdampak kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)yang dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak;17.Bahwa, tetapi bila diperhatikan dari tindakan dan kebijakan yang telahdilakukan oleh Tergugat (sebagaimana diuraikan di atas) yang denganberbagai cara mengupayakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,ternyata dapat dipahami secara jelas dan fakta dari gugatannya paraPenggugat dengan menggunakan Pasal 163 ayat (2) UndangUndang Nomor13

sama sekali ;19.Bahwa, mengapa Tergugat katakan demikian karena pada dasarnyapengakhiran hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha sebagaimana dimaksudpada Pasal 163 ayat (2) dimaksud adalah karena berkaitan dengan terjadinyaCorporate Action berupa perubahan status (Change In The Status of TheEnterprise), penggabungan (Merger), peleburan (Fusi, Konsolidasi), atauperubahan kepemilikan (Take over, Akuisisi), yang prosedur/mekanismenya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat ( 2 dan 3) UndangUndang Nomor13

LENNY Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 85/Pid/2014/PT.SMR1 (satu) buah buku tanah nomor hak guna bangunan 891 An.HariyantoWijaya tahun 2000;1 (satu) exemplar surat permohonan untuk mendapatkan hak pakaitanggal 16 Desember 1984 An.Hariyanto Wijaya;1 (satu) lembar fotocopy KTP An.Hariyanto Wijaya nomor KTP 48/Bul/CTB/2/1984;1 (satu) lembar fotocopy surat bukti kewarganegaraan Indonesia nomor :13/BKDS/1978 An.Hariyanto Wijaya;1 (satu) exemplar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor13

WIJAYA1 (satu) buah buku tanah nomor hak guna bangunan 891 An.HariyantoWijaya tahun 2000;Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 85/Pid/2014/PT.SMR1 (satu) exemplar surat permohonan untuk mendapatkan hak pakaitanggal 16 Desember 1984 An.Hariyanto Wijaya;e 1 (satu) lembar fotocopy KTP An.Hariyanto Wijaya nomor KTP 48/Bul/CTB/2/1984;e 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti kewarganegaraan Indonesia nomor :13/BKDS/1978 An.Hariyanto Wijaya;e 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor13

Sirnagalih IV Blok A5 RT. 01/RW.08, KelurahanCinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi JawaBarat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bogor, Nomor13/IX/xxxx/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal O7 September 2020,sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.BgrTelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alatalatbukti

.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 serta alatbukti dua orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 membuktikan identitasPenggugat, bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Panncoran Mas, Kota Depok alat bukti tersebut telahbermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuaidengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor13