Ditemukan 10825 data
ANATJE RAHAMIS
Tergugat:
1.HAMID SAID
2.ALEX SAID
3.MATILDA BULENO
92 — 47
Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harusdidasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang samadan terhadap pihakpihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula.Dari pasal 1917 KUHperdata tersebut dapat disimpulalkan bahwa asas nebis inidem ini adalah sebagai berikut: bahwa harus ada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Bit bahwa putusan yang berkekuatan hukum
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a sampai dengan etersebut di atas, sangatlah jelas dengan diajukannya perkara ini yaituperkara Nomor : 248/PDT/G/ 2008/PNBDG telah memenuhi asanne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdatasehingga sesuai dengan asas ne bis in idem yang terkait dengan asaslitis finiris aportet, yakni apa yang pada suatu waktu telah diselesaikanoleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim, jelas sekalibahwa gugatan yang sama tidak dapat diajukan lagi dengan
157 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Doktrin Hukum yang dikemukakan ahli hukumYahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 440menyebutkan bahwa menurut Pasal 1917 KUHPerdata, sebuah gugatan dapat dikatakanne bis in idem apabila gugatan tersebut memenuhi syaratsyarat: 1). Apa yang digugatsudah pernah diperkarakan sebelumnya. 2).
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dane Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2007 No. 151 K/Pdt/2003;Gugatan Perlawanan Pelawan dalam perkara ini sudah terjebak unsur nebis inidem, baik dari segi subjek, objek maupun dari segi materi perkara sama betuldengan yang terkandung dalam putusan yang dilawan dengan apa yang diajukandalam perlawanan, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila gugatan yang diajukantelah pernah diperkarakan dan putusan bersifat positif (menolak
A.A.G. Dalem Udayana
Tergugat:
1.I Dewa Gede Sarjana
2.I Dewa Ayu Raka Suriani
3.I Dewa Ayu Oka Mariyani
4.I Dewa Gede Alit Atmaja
89 — 36
tidakmenyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan NegeriGianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadapEksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 232/Padt.G/2020/PN GinMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Nebis In Idem tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan ketentuan dalamPasal 1917
62 — 37
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28Juni 2018 Nomor:432 / PK/pdt/ 2018, dan telah berkekuatan Hukum tetapHalaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Mtrdan kesamaan itu meliputi dalil gugatan, obyek sengketa dan para pihak.Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima atas alasan Nebis In Idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata;Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tersebut di atas makasangat beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak
195 — 115
Putusan No. 586 PK/Pdt/2002 ). oleh karenanya menolakgugatan Penggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; w Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini/ Nebis in idem sebagai landasanhukumnya /patokan adalah pasal 1917 KUHpPerdata, disebutkan sebagai berikut :Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti,hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan; untuk dapat menggunakankekuatan itu , soal yang dituntut harus sama ; tuntutan harus didasarkan pada alasanyang
sama ; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yangsama dalam hubungan yang sama pula ; Menimbang bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I. telahmengajukan bukti surat , yakni bukti TI. 1 ; TI.2; T13 ; TI 4; dan dari bukti tersebutjika dikaitkan dengan pasal 1917 KUHPerdata apakah ada kaitannya dengan eksepsipara Tergugat terhadap gugatan Penggugat yakniada nya Nebis inidem.?
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., merupakan ne bis in idem sesuai denganketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dengan perkara putusan padaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 PK/PDT/2015tanggal 24 Maret 2015. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yangsama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku HukumAcara Perdata, M.
205 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jelaspertimbangan Judex Facti bahwa Yurisprudensi yang dijadikan dasarhukum adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan jika merujuk pada Pasal1917 KUH Perdata;Berikut bunyi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata:Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagiHalaman 51 dari 54 hal.
1.Jonni Hutagalung
2.James Ramli Hutagalung
3.Sotarduga Hutagalung
4.Sanita Hutagalung
Tergugat:
3.Sondang Togatorp (istri dari alm. Maju Baldwin Hutagalung/menantu dari Periknius Hutagalung (alm)
5.Utian br Simatupang (istri dari alm. Mula Hasahatan Hutagalung)
6.Rugun Hutagalung anak dari alm Bonaparte Hutagalung
Turut Tergugat:
3.4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Cq. Bupati Tapanuli Utara, Cq. Camat Kecamatan Siatas Barita, Cq. Kepala Desa Siraja Hutagalung
4.5. Pemerintah Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat
60 — 15
PerlawananPara Pelawan Nebis in idem ;Bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yangmengartikan bahwa suatu perkara harus dinyatakan nebis in idemapabila perkara yang bersangkutan ada persamaan dengan perkaraterdahulu dalam hal subyek gugatan sama, obyek tuntutan sama danalasan yang sama, dan kemudian dalam perkembangannyayurisprudensi menyatakan bahwa bilamana suatu) obyek yangdisengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannyatelan memperoleh kekuatan hukum yang
Terbanding/Tergugat : Dahlan Manurung
43 — 28
materi gugatan maupun objek gugatana quo apabiladikaitkan dengan hubungan hukum antara Rensus Napitupulu (Ic: Penggugatdalam perkaraa quo) dan Hisar Napitupulu (Ic: Tergugat dalam perkaradiPengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg)adalah sama yaitu samasama mendalilkan bahwa merasa berhak menguasai objek perkara karena merupakan ahli waris dari Polin Napitupulu yang mewarisiharta peninggalan berupa objek perkara; Bahwa nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : Bupati Tulungagung
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tulungagung
Terbanding/Tergugat III : PT. Prima Nugraha Agung
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY JUANDA
Turut Terbanding/Penggugat III : HARTONO HALIM
Turut Terbanding/Penggugat IV : WONG LIE ING
Turut Terbanding/Penggugat V : ANDRIAS HADI KRISDIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : LEXY KUSWIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VII : KO LOK EK garis miring EKO LUKITO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ANDIK WIJAYA
Turut Terbanding/Penggugat IX : LIOE PIK LAN
Turut Terbanding/Penggugat X : NIKEN KARTIKA SARI
Turut Terbanding/Penggugat XI : Musa
Turut Terbanding/Penggugat XII : LOENI WATI SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ELISA SWIYANI,ONG
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SOFIA CHRITIANA
Turut Terbanding/Penggugat XV : DANIEAL PINGARDI YOEWONO
Turut Terbandin
172 — 73
Merujuk pasal 1917 BW gugatan dapat dikatakansebagai Nebis In Idem jika gugatan yang diajukan oleh penggugatdidasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang dudukperkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilan serta alasannya.2. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.Penggugat di dalam tuntutannya (petitum) meminta PengadilanNegeri Tulungagung untuk menghukum Tergugat II untuk mencabutdan membatalkan surat Nomor: 1950/35.04.300/XII/2014 tanggal11 Desember 2014.
97 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa asas nebis in idem dalam hukum perdata diatur berdasarkanketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukanHal. 8 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/2014oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula";.
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
132 — 66
Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa Eksepsi tersebut adalah tidak berdasarhukum acara karena Perkara No 511/Pdt.G/2019 telah dicabut oleh ParaPenggugat sebelum perkara tersebut disidangkan dan pencabutan tersebut telahpula dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No.511/Pdt.G/2019 tanggal 18 Oktober 2019 ;Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa atas adanya Eksepsi Tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917
dan dariReplik Para Penggugat bahwa perkara perdata No.511/Pdt.G /2019 dinyatakandicabut dengan suatu Penetapan, sehingga Penetapan tersebut bukan putusanyang berkekuatan tetap dan juga penetapan tersebut bukan putusan yangbersifat positif, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalamPasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan karenanya eksepsitersebut dinyatakan tidak dapat diterima;2.
132 — 31
Hal ini berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Maka berlakulah asasres judicata pro veritate habitur, artinya bahwa apa yang telah diputus olehhakim (pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejakputusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka para pihak yang bersengketaharus menghormati dan mentaati putusan pengadilan tersebut, karena itulahhukumnya terhadap kasusnya.3.
143 — 79
G/1991/PN.Smg.MENGADILI SENDIRI:Dalam Konpensi: Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensitidak dapat diterima.Dalam Rekonpensi: Menyatakan gugatan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi tidak dapat diterima.Bahwa obyek sengketa dan pokok perkara a quo pernah diperiksadan diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, makaterhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan danberkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara ini tidak dapatlagi diajukan kembali ke pengadilan vide: Pasal 1917
Terbanding/Penggugat : Chusnul Chotimah juga selaku Wali dari Alya Nabila Fawwas, Dea Nur Shitta Anwar, Irfan Zain Anwar, Faisal Reza
Terbanding/Turut Tergugat I : Wawan Syahrani SH MKn Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat IV : HM Sutamsis SH MH MKn Notaris PPAT
209 — 93
EksepsiGugatan Yang Diajukan Penggugat adalah Gugatan Yang Ne Bis In Idemdan karenanya haruslah ditolak;1.Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Gugatan33/Pdt.G/2020/PN Smr tertanggal 31 Maret 2020 tentang Gugatan PerbuatanMelawan Hukum adalah Gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara danpihak yang sama dengan gugatan yang pernah diajukan Penggugatsebelumnya dengan nomor perkara 97/Pdt.G/2019/PN Smr yang telahdiperiksa dan diputus pada tanggal 27 Februari 2020;Bahwa berdasarkan Pasal 1917
129 — 53
Bahwa kekuatan hukum suatu Putusan Pengadilan yang bersifat tetap (gewijsde)adalah bahwa putusan tersebut harus dianggap benar (res judivcata pro veritate habetur),oleh karenanya pokok perkara yang telah diputus tidak dapat dipersoalkan lagi(uitgepraat), maka menurut hukum mempunayi kekuatan mengikat bagi pihakpihak didalam perkara yang bersangkutan (vide pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata ) in casu pihak pihak perkara sekarang ini adalah sama dengan pihakpihakdalam perkara No.234/Pdt.G/1999
93 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
., maka Majelis tingkatbanding berpendapat bahwa perkara a quo melekat daya nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata...dst; Bahwa pertimbangan tersebut tentunya tidak benar dan tidak berdasarkanhukum karena selain para pihak dalam perkara ini berbeda satu samalainnya yaitu dengan masuknya Penggugat II/Pembanding II/PemohonKasasi Il yang nota bene juga sebagai pemilik tanah objek sengketadalam perkara a quo, yang nyatanyata bukan sebagai pihak dalamperkara bantahan Nomor : 304/Pdt.Plw
Pembanding/Penggugat II : Rita Rosita Binti Aan Johan Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat III : Muhamad Anshori Bin Ujang Sonny Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ariny Rahmawati Binti Ujang Sonny Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat V : Tuan Sueb Wijaya Bin M. Zaelani Hamid Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat VI : Al Sabri Bin Zaelani Hamid Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Anugerah Duta Sejati
Terbanding/Tergugat II : Hotmariani Saragih Ny. Dr. Manumpak Sianturi, S.H, M.H, M.M
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
78 — 42
Zaelani, maka Gugatan Penggugatatas pokok perkara iri dinyatakan Nebis in idem yang diatur dalampasal 1917 KUHPerd. jo. UU No. Tahun 2011 jo. Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2003, intinya menyebutkan apabilaputusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kKemudian putusan tersebut memperoleh keputusantetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.