Ditemukan 10825 data
318 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dengan tegas tidakmenerima gugatan Penggugat;Gugatan Penggugat nebis in idem dan duplikasi Gugatan;Bahwa dasar hukum dari nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdatayang berbunyi: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperolehkekuatan mutlak tidaklah lebin luas daripada mengenai soal putusannya.Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan
132 — 31
Hal ini berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Maka berlakulah asasres judicata pro veritate habitur, artinya bahwa apa yang telah diputus olehhakim (pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejakputusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka para pihak yang bersengketaharus menghormati dan mentaati putusan pengadilan tersebut, karena itulahhukumnya terhadap kasusnya.3.
143 — 79
G/1991/PN.Smg.MENGADILI SENDIRI:Dalam Konpensi: Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensitidak dapat diterima.Dalam Rekonpensi: Menyatakan gugatan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi tidak dapat diterima.Bahwa obyek sengketa dan pokok perkara a quo pernah diperiksadan diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, makaterhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan danberkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara ini tidak dapatlagi diajukan kembali ke pengadilan vide: Pasal 1917
129 — 53
Bahwa kekuatan hukum suatu Putusan Pengadilan yang bersifat tetap (gewijsde)adalah bahwa putusan tersebut harus dianggap benar (res judivcata pro veritate habetur),oleh karenanya pokok perkara yang telah diputus tidak dapat dipersoalkan lagi(uitgepraat), maka menurut hukum mempunayi kekuatan mengikat bagi pihakpihak didalam perkara yang bersangkutan (vide pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata ) in casu pihak pihak perkara sekarang ini adalah sama dengan pihakpihakdalam perkara No.234/Pdt.G/1999
93 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
., maka Majelis tingkatbanding berpendapat bahwa perkara a quo melekat daya nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata...dst; Bahwa pertimbangan tersebut tentunya tidak benar dan tidak berdasarkanhukum karena selain para pihak dalam perkara ini berbeda satu samalainnya yaitu dengan masuknya Penggugat II/Pembanding II/PemohonKasasi Il yang nota bene juga sebagai pemilik tanah objek sengketadalam perkara a quo, yang nyatanyata bukan sebagai pihak dalamperkara bantahan Nomor : 304/Pdt.Plw
Terbanding/Penggugat : Chusnul Chotimah juga selaku Wali dari Alya Nabila Fawwas, Dea Nur Shitta Anwar, Irfan Zain Anwar, Faisal Reza
Terbanding/Turut Tergugat I : Wawan Syahrani SH MKn Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat IV : HM Sutamsis SH MH MKn Notaris PPAT
209 — 93
EksepsiGugatan Yang Diajukan Penggugat adalah Gugatan Yang Ne Bis In Idemdan karenanya haruslah ditolak;1.Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Gugatan33/Pdt.G/2020/PN Smr tertanggal 31 Maret 2020 tentang Gugatan PerbuatanMelawan Hukum adalah Gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara danpihak yang sama dengan gugatan yang pernah diajukan Penggugatsebelumnya dengan nomor perkara 97/Pdt.G/2019/PN Smr yang telahdiperiksa dan diputus pada tanggal 27 Februari 2020;Bahwa berdasarkan Pasal 1917
Pembanding/Penggugat II : Rita Rosita Binti Aan Johan Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat III : Muhamad Anshori Bin Ujang Sonny Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ariny Rahmawati Binti Ujang Sonny Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat V : Tuan Sueb Wijaya Bin M. Zaelani Hamid Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat VI : Al Sabri Bin Zaelani Hamid Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Anugerah Duta Sejati
Terbanding/Tergugat II : Hotmariani Saragih Ny. Dr. Manumpak Sianturi, S.H, M.H, M.M
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
78 — 42
Zaelani, maka Gugatan Penggugatatas pokok perkara iri dinyatakan Nebis in idem yang diatur dalampasal 1917 KUHPerd. jo. UU No. Tahun 2011 jo. Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2003, intinya menyebutkan apabilaputusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kKemudian putusan tersebut memperoleh keputusantetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.
1.MUHSIN Alias CIN
2.NURLAILI
Tergugat:
1.HAJAH BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH
2.HAJAH BAIQ EMA SAPTIANA
3.LALU EGA JATISUARA
4.BAIQ EVA GANEVIA
5.BAIQ ERI
6.BAIQ FAHRIAH
7.LOIS MASDE SIPAHUTAR
8.H. LALU MASUD
9.FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO. SE
10.I PUTU GEDE SASTRAWAN
11.I MADE SETIAWAN
12.I NYOMAN SANTIAWAN
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
161 — 98
Hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara YangBerkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem.
DUMA Dkk
Tergugat:
PERSEROAN TERBATAS KENCANA WILSA
134 — 55
deklarasi (putusan declalatoir), apalagiputusan tersebut sangat tidak adil dengan dasar pembuktian dan pertimbanganhukum yang lemah dan bias, sehingga sangat tidak berdasar dan beralasanhukum eksepsi Tergugat yang salah satunya menjadikan Putusan LembagaAdat Besar Kabupaten tersebut sebagai landasan yuridisnya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa nebis in idem dalam bidang perdata diatur dalamketentuan Pasal 1917
357 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jugasejalan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menentukan: Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih lugasdaripada sekedar mengenai soal putusannya.
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
132 — 66
Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa Eksepsi tersebut adalah tidak berdasarhukum acara karena Perkara No 511/Pdt.G/2019 telah dicabut oleh ParaPenggugat sebelum perkara tersebut disidangkan dan pencabutan tersebut telahpula dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Penetapan No.511/Pdt.G/2019 tanggal 18 Oktober 2019 ;Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 681/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa atas adanya Eksepsi Tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917
dan dariReplik Para Penggugat bahwa perkara perdata No.511/Pdt.G /2019 dinyatakandicabut dengan suatu Penetapan, sehingga Penetapan tersebut bukan putusanyang berkekuatan tetap dan juga penetapan tersebut bukan putusan yangbersifat positif, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalamPasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan karenanya eksepsitersebut dinyatakan tidak dapat diterima;2.
127 — 97
Permasalahan nebis in idem ini diaturdalam pasal 1917 KUHPerdata. Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakannebis in idem bilamana:Putusan Perkara No. 63/Pdt.G/2014/PN.Pgp Halaman 117 dari 169 halaman1181. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,2. dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positipseperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebutsudah itis finiri opportet.
Idem, makasetelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yangmana dapat diketahui jika amar Putusan No.16/Pdt.G/2014/PN.Pkp, Majelis Hakimperkara tersebut telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, makamenurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat didalam perkara No.63/Padt.G/2015/PN.Pgp ini tidaklah dapat dikatakan Nebis In Idem, dikarenakan amar putusanMajelis Hakim terdahulu belumlah memasuki pertimbangan mengenai pokokperkara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1917
MUHIDIN BIN KESUT, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
Intervensi:
PT. PERTAMINA PERSERO
147 — 70
Bahwa tanah tersebutsemula adalah wilayah Kesultanan Paser dimana berdasarkan silsilahKesultanan Paser, Surah Bin Lahi berkedudukan selaku PanglimaKesultanan Paser ditugaskan untuk menguasai dan mengamankanwilayah Kesultanan di lawe lawe pada tahun 1917 kemudian pada tahun1920 tanah tersebut di berikan menjadi milik SURAH alias SURAH BINLAHI oleh Paduka Sri Sultan Ibrahim Chaliluddin sesuai surat bertulisanbahasa Arab pada tanggal 23 Syaban 1338 H. atau tahun 1920 M.Tanah mana dikenal dengan Tanah
nnn ne eoBahwa Ibrahim Chaliluddin adalah sultan terakhir;Bahwa Saksi tidak mengtahui di mana lahir dan meninggalnya SultanIbrahim Chaliluddin;Bahwa Saksi juga tidak mengetahul masa pemerintahan Sultan IbrahimChaliluddin; 2020202000207Bahwa di Kesultanan Paser ada juga panglima perang;Bahwa panglima tidak harus dari keturunan Kerajaan, orang biasa jugabisa menjadi panglima, tergantung pada raja untuk menunjuknya;Bahwa Saksi pernah mendengar Panglima Perang Surah ditugaskanParetri LaweLawe tahun 1917
123 — 32
Gugatan Penggugat Ne bis In Idem;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Ill pada pokoknyamendalilkan dalam Eksepsinya bahwa gugatan Penggugat adalahNe Bis In Idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata,hal tersebut pernah diajukan gugatan di Pengadilan NegeriWonosobo dalam perkara No. 06/Pdt.G/2016/PN.Wsb dan telahdiputuskan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10Nopember 2016;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata adalah :Hal. 56 dari 104 Putusan Perdata No.
INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
1.Ir.MAHPUD JABIR
2.MAURITS PANJAITAN
3.S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO
4.JAMES MAAHENGKE
5.H.SOAM SAPUTRA
6.DAYAT KURNIA
7.H.GUNAWAN
8.H.SALAM
9.GUGUN GUNAWAN
10.SURIANATA SUHADA
11.BARHUM
12.H.UJANG BIN SANUSI
13.IVAN SAHAT H PANJAITAN
14.IYOS.S
15.UKAR SUKARA
16.AMIR BIN JAFAR
17.ROHIM
18.AGUS BIN AJAM
19.PENDI
75 — 30
., jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan NeBis Idem mengingat gugatan pcnggugat masih tetap terhadap objek yang sama; Bahwa. dalam ranah hukum perdata. asas nebis in idem ini sesuai denganketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata),apabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,maka dalam putusan melekat nebis in idem.
G/2017/PN.Chi telah memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam ranah hukum perdata asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuanPasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusanyang dijatuhnkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), Kemudianputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem, Oleh karena itu terhadap
Terbanding/Tergugat : WIRADI WIJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR KELURAHAN PASIR KALIKI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR KELURAHAN SUKARAJA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
42 — 40
(KUH Perdata. 383,452, 833, 955, 1917, F, lo, 24, Rv. 279, 349, 382, 384)";.
1.Haria Bintara
2.Rusliadi
3.Syaipul Amri
4.Irawani
5.Sumirah
6.Nasib Muliono
7.Miskun
8.Suyono
9.Warsono
10.Supardi
11.Sodeli
12.Hariono
13.Muliadi
14.Ramli Hakim
15.Kesuma Wati
16.Heriono
17.Suriadi
18.Sukardi
19.Suginto
20.Tukidin
21.Sutriani
22.Saipul
23.Supriadi
24.Sumiatun
25.Sri Harwati
26.Sunardi
27.Dewi Lestari
28.Sri Wahyuti
29.Ruslan
30.Dedi Kurniadi
31.Supri Yatni
32.Sapon
33.Edy Saputra
34.Lisnar Ningsih
Tergugat:
1.PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) (Direktur)
2.PT. Langkat Nusantara Kepong (PTLNK)
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq Badan Pertanahan Nasional Pusat, Berkedudukan di Jakarta cq Badan Pernahanan Nasional Kakan Pertanahan Wilayah Sumut Berkedudukan di Medan cq Badan Pernahanan Nasional Kakan Pertanahan Kab. Langkat Berkedudukan di Stabat
206 — 309
YAHYA HARAHAP didalam bukunyayang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448, menyatakanagar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem, harus memenuhi syaratkumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dimana salahsatu syarat diantaranya adalah : putusan yang telah berkuatan hukum tetap itubersifat positif berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkansebagian atau seluruh gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan
SUDDIN. D, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
JOHNNY TANDIARY
257 — 182
No. 30/B/2018/PT.TUN.MKS Jo No. 504K/TUN/2018; 7222222 29 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn e eeeBerdasarkan Pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata danSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang PenangananPerkara 53/G/2019/PTUNkdi Halaman 23 dari 62 HalamanPerkara yang berkaitan dengan azas Nebis in Idem sekiranya gugatan dapatditolak (tidak diterima) ; 2. Lewat waktu :3.
178 — 102
Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUHPerdata. Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif,yakni: putusan yang dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkarayang disengketakan, yang diikuti oleh amar putusan berupa mengabulkan gugatanpenggugat untuk seluruhnya atau sebagian saja atau menolak gugatan penggugatseluruhnya.
ELVIAN, S. Hut
Tergugat:
1.PT.BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT JAKARTA C,Q PR.BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LANGSA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PUSAT C,Q KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG KPKNL CABANG LHOKSEUMAWE
3.IR.T.SYAWALUDDIN
Turut Tergugat:
BADAN DINAS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA ,PROVINSI ACEH
86 — 9
Judicata atauexceptie van gewijsde zaak adalah asas yang menyatakan bahwa terhadapperkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, artinya apabila suatuperkara telah pernah diajukan ke Pengadilan dan perkara tersebut sudah diputusdengan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkaratersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembaliatau kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali ;Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1917