bulan dalam akta kelahiran yang keliru di Pengadilan Negeri Blora iniuntuk dirubah menjadi tanggal 11 November 1994, untuk dapatmenyesuaikan dengan ijazah Pemmohon;Bahwa untuk mendapatkan perubahan dalam kekeliruan penulisan tanggaldan bulan dalam akta kelahiran diperlukan Penetapan dari PengadilanNegeri Blora;Maka berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan tersebut danmenetapkan sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor1

Saksi Dwi Punarti: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluargadengan Pemohon hanya sebagai Tetanngga Pemohon; Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untukmemperbaiki Tanggal dan bulan lahirnya yang tercantum di dalamHalaman 2 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pat.P/2016/PN Blakutipan akta kelahiran, karena terdapat kekeliruan, yaitu seharusnya Blora,11 November 1994, namun yang tertulis lahir di Blora, 19 Oktober 1994;Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari

Jomblang, Rt.02 Rw. 04, Desa Janjang, Kec Jiken, Kabupaten Blora, yangHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pat.P/2016/PN Blamerupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, oleh karena itu PengadilanNegeri Blora berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi KutipanAkta Kelahiran Nomor No. 46039/TP/2008, an.

IRVIANTOHalaman 6 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pdt.P/2016/PN Blatertanggal 10 Nov 2008 yang semula tercatat lahir tanggal 19 Oktober 1994menjadi lahir tanggal 11 November 1994;3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blora untuk mendaftarkan penetapan ini dan mencatat tentangperubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan;4.

:::::eeee Rp 5.000,00 +Jumlah : Rp 216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah)Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pat.P/2016/PN Bla

Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahanpenulisan bulan lahir dimana dalam Akta Kelahiran tertulis 19 April 2007 yangsebenarnya tanggal 19 Maret 2007;Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/2019/PN Mpw4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohonyang semula tanggal 19 April 2007 dirubah menjadi tanggal 19 Maret 2007karena anak Pemohon terlahir pada bulan Maret;5.

Fotocopy Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Beatrix Rossey Tambunan,diberi tanda bukti P 5;Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/2019/PN Mpw6.

sehubungan dengan permohonanperbaikan akta lahir anaknya pemohon yang bernama BEATRIX ROSSEYTAMBUNAN;Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulankelahiran anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon karena ada kesalahanpada bulan kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;Bahwa anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 19 Maret 2007namun di dalam akta kelahirannya tertulis lahir tanggal 19 April 2007 sehinggaHalaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 236.000,00(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/2019/PN MpwDemikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2019,oleh kami R.A.

Perincian Biaya Perkara Pendaftaran : Rp30.000,00 Biaya Administrasi Proses Perkara : Rp50.000,00 Panggilan : Rp140.000,00 Materai : Rp6.000,00 Redaksi : Rp5.000,00 PNBP : Rp5.000,00 +Jumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/2019/PN Mpw

;Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN JapBahwa benar saksi menjabat sebagai anggota PPD sekitar bulanAgustus tahun 2020 dan tugas saksi sebagai anggota PPD adalahmenyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kab.Mamberamo Raya di tingkat Distrik.

Money politic ataupolitik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal inimasyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat jugaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN Japdiartikan jual beli Suara pada proses politik dan kekuasaan sertatindakan membagibagikan uang, baik milik pribadi atau partai untukmempengaruhi suara pemilih.

Mamberamo Raya;> Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;> 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.Mamberamo Raya;> 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang TimHalaman 48 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN JapKampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBOYONAS TASTIPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00(limaridbu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, olehHalaman 49 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN JapRoberto Naibaho SH sebagai Hakim Ketua, Alexander.J.

ST.SH.Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN Jap

Bahwa ditahun 2014, pemohon telah memperpanjang paspor dan inginmengajukan permohonan perubahan nama, namun memerlukan surat perintahHalaman dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.atau penetapan dari Bapak pengadilan negeri, ditahun 2019 telah terbit pasporNo C 3895626, atas nama Rufaidah Hafsari, lahir di jakarta, tanggal 03November 1994 (fotokopi terlampir).Bahwa pemohon ingin kembaii mengajukan permohonan penerbitan paspor dikantor imigrasi atas nama Rufaidah Hapsari, yang lahir di Jakarta

Fotocopy Paspor Nomor : C 3895626 atas nama Rufaidah Hafsari,selanjutnya diberi tanda P4;Halaman2dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/1133/IX/2019/UNIT/INTELKAM tanggal 5 September 2019,atas nama Rufaidah Hapsari, selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy Izajah Sarjana atas nama Rufaidah Hapsari, selanjutnya diberitanda P6;7.

Hal tersebut akandipertimbangkan pada pertimbangan di bawahini;Halaman4dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Cianjurberdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P2) dan Kartu Keluarga (videbukti P7) dan mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Cianjur,sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi PengadilanNegeri Cianjur sesuai Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu riburupiah);Halaman6dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.Demikian ditetapbkan pada hari : Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 olehLusiana Amping, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cianjur,penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum olehHakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WawanSetiawan, S.H.

,MH.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 10.000,00Rp 10.000,00Rp 6.000,00Rp 181.000,00(seratus delapan puluh satu riburupiah).Halaman7dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.

Terdakwa melihatada dua orang sedang tidur diatas ranjang yang mana saat itu terdakwa sempatkaget setelah melihat sebuah Televisi yang sedang menyala namun pada saatHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor1 1/Pid.B/2017/PN.

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur atau bukanHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor1 1/Pid.B/2017/PN.

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawanhukumHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor1 1/Pid.B/2017/PN.

SAING TUTU di persawahanHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor1 1/Pid.B/2017/PN. TKAsekitar sebelah timur rumah milik ROSLIA DG BAul Binti H. SAING TUTU, Dengandemikian unsur tersebut telah terpenuhi;Ad. 4.

,S.HHalaman 21 dari 21 Putusan Nomor1 1/Pid.B/2017/PN. TKA

Selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut;Membaca, Permohonan Pemohon tanggal 18 Januari 2021;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Hakimyang mengadili perkara tersebut;Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 19 Januari 2021;Membaca, Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkaratertanggal 4 Februari 2021 yang disampaikan oleh Pemohon yang padapokoknya mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Msh

;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 4Februari 2021 menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh tersebut dilakukan oleh Pemohon dan pencabutanperkara Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalamPermohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh yang dilakukan oleh Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Msh tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00.

mendengar Nota pembelaan Para Terdakwa yang padapokoknya menyatakan Terdakwa adalah sebagai keamanan kampung yangmencurigai Saksi Korban yang sering masuk kampung tengah malamsedangkan pada saat itu di kampung tersebut sedang marak terjadi pencurian,tetapi Para Terdakwa salah tangkap dan Para Terdakwa mengakuikesalahannya karena itu mohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPara Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor1

Il di aula mesjid, hanya diperbolehkantidur di dalam mesjid;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala keamanan regu di kampungTerdakwa dan Terdakwa sudah sering membantu aparat kepolisian dalammenangkap pelaku pencurian;Bahwa Terdakwa mengaku telah salah tangkap terhadap Saksi KorbanTerdakwa II:Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II melihat Sdr.

Umar Johan, setelahidentitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umumditanyakan kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa membenarkan identitasdalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terbukti ParaTerdakwa sehat jasmani maupun rohaninya;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhimenurut hukum;Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaanorang lain dengan

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit hp. merk Xiaomi redmi 4c warna hitam dan 1 (satu) unitsepeda motor merk Satria beserta kunci kontaknya;dikembalikan kepada Saksi Korban An. Andi Kustanto bin Bambang SigitPramono; 1 (satu) helai baju bertuliskan turn back crime;dikembalikan kepada Terdakwa II T. Wahyu Hidayat bin T Umar Johan;6.

ETI ASTUTI, S.H., M.H,Dto.FAISAL MAHDI, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Dto.MURDANY, S.H.Untuk salinan yang sama :PANITERA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEHTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.

Telahberpindah alamat di Kabupaten Sidoarjo,Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keteranganyang diterbitkan oleh Kepala Desa Bluru KidulSidoarjo Nomor 470/196/404.7.1.16/2014tanggal 28 Februari 2014;Pekerjaan : Pelajar/KaryawanAgama : IslamSelanjutnya disebut Tergugat.Hal.1dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1 8/Padt.G.S./2020.

Desember 2020sebesar Rp. 2.950.000,, sedangkan sisa pembayaran kewajiban akandibayarkan maksimal pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,.Apabila melewati batas pembayaran yang telah disepakati belum dilakukanpelunasan seluruh kewajiban, maka tidak keberatan untuk menjual aset yangsaat ini sebagai jaminan di PT BPRS Baktimakmur Indah secara sukarelamaupun menjual secara lelang.Dengan telah ditandatangi Akta Perdamaian ini dan telah melakukanHal.2dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1

Akhmad Khoiron, selaku Hakim tunggal,dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;Hal.3dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1 8/Pat.G.S./2020./PA.Sda.Panitera, Hakim,Miftahul Husnah, S.H., M.H. Drs. Aknhmad Khoiron.PerincianBiayaPerkara: Pendaftaran Rp 30.000.Biaya Proses Rp 75.000,Panggilan Rp 250.000,PNBP relaaspertama Rp 20.000,Redaksi Rp 10.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 391 .000.

(tigaratussembilan puluh satu riburupiah)Hal.4dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1 8/Padt.G.S./2020./PA.Sda.

,yang beralamat Kantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar RantauHalaman 1 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNPrapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor856/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2017;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 11/PID.SUS/2018/PT/MDN tanggal 9 Januari 2018, berikut putusan dan berkasperkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 856/Pid.Sus/2017/PNRap tanggal27 Nopember 2017;Menimbang

plastik transparan lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datanglagi ke rumah SAMPURNA RITONGA ALIAS KULLEK ALIAS AZO dengan tujuanmengambil pancing dan menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis sabusabusebesar Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkanuang hasil penjualan sabusabu tersebut kepada SAMPURNA RITONGA ALIASKULLEK ALIAS AZO kemudian terdakwa duduk di dapur rumah SAMPURNARITONGA ALIAS KULLEK ALIAS AZO sedangkan SAMPURNA RITONGA ALIASHalaman 2 dari10 Putusan Nomor1

LAB.:5982/NNF/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, Ssi, Aptpangkat Penata Nip. 197410222003122002pada Labfor Cabang Medanmenyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip bening berisi Kristalwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) diduga Narkotikadan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa padaHalaman 3 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNbarang bukti

SITUMEANG dan saksi DEDI F.RITONGA masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat terdakwa RISWANRITONGA ALIAS IWAN berada di dapur kemudian dilakukan penggeledahan danpada tas kecil warna hitam yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotakkecil warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yangHalaman 4 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNberisikan Narkotika jenis sabusabu dengan berat 0,19 (nol Koma sembilan belas)gram netto dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa haka3memiliki Narkotika Golongan bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaanSubsidair telah tepat dan benar sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari alatHalaman 8 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNalat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan mengambil alih

Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Btl, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBantul;2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Btl tidak dilanjutkan;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt. GS/2021/PN Btl3.

Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkaraPerdata bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Btl dinyatakan dicabut;4.

., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Bil tanggal 13 Januari 2021, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut, dibantu Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H., Panitera Pengganti dandihadiri Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat II.Panitera Pengganti HakimSri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. Sri Wijayanti Tanjung, S.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp,dalam eksepsi telah tepat dan benar, danmohon dikuatkan;2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, dalam pokok perkara/ dalam konvensi telahtepat dan benar, dan mohon dikuatkan;3.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, khusus dalam rekonvensi keliru/tidak tepatHal.4 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBLdalam pertimbangan hukumnya karena itu mohon untuk dibatalkandan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugatrekonvensi, karena tanah obyek sengketa adalah milik penggugatrekonvensi;Menimbang, bawa Kuasa Pembanding/Terbanding ! semulaPenggugat (ALFIANTO) dalam memori bandingnya pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut seharusnya dibacakan atau diputuskandalam putusan sela bukan putusan akhir, karena jelas Tergugatmengajukan eksepsiekepsi, sehingga putusan Pengadilan NegeriPangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp itersebut telahbertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biayaringan;2.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut baik Penggugat maupun Tergugat samasama mengajukan banding, sedangkan menurut yurisprudensiMahkamah Agung apabila dalam perkara perdata permohonanbanding diajukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan permohonanbanding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, danpermohonan banding tersebut terbatas untuk pihak yang dirugikandalam putusan Pengadilan Negeri;3.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut sudah tepat dan benar dibacakandalam putusan akhir dan bukan dalam putusan sela, karena yangdiputus dalam putusan sela hanyalah eksepsi mengenai kewenanganmengadili, sedangkan eksepsi lainnya diputus bersamasama denganpokok perkara (dalam putusan akhir);4.

Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Majelis HakimYang Memeriksa dan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin memberikan putusan sebagai berikut :MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Bahwa karena ketidakjelasan atas pelaksanaan Putusan Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 pada tanggal 10 Januari 2018,PENGGUGAT berkirim surat mengajukan permohonan aanmaning daneksekusi melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2018 PENGGUGAT dan kuasa HukumPENGGUGAT serta TERGUGAT diwakili staf TERGUGAT hadir dihadapanKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar TERGUGATmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap dan setelah itu Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin membuat Penetapan Nomor : 1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 yang amarnya sebagaiberikut :MENETAPKAN.

Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menjalankanPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017;4.

Bahwa hal yang salah dan sangat tidak benar dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daad), karena tidak melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 dan Penetapan/EksekusiNomor : 1/P/FP/PENEKS/2017PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018,karena berdasarkan fakta Tergugat telah melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017

Pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboSaksi 1.

Muhabidin Sakimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboVVVV VVVvVV VvBahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi sebagai saksi;Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halamanterakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?

Irwan Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboVV VvVV VvVvBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halamanterakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?

PerbuatanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboterdakwa keempat terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDIdengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya,terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima)gram.

PerbuatanHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboterdakwa keempat terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDIdengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya,terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima)gram.

Setelah memperhatikan permohonan Pemohon tentang pencabutanperkara pra peradilan.Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukanpermohonan secara tertulis tentang pencabutan perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt.Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilantersebut belum masuk dalam tahap jawabmenjawab, sehingga sesualkaedah hukum acara tidak diperlukan persetujuan dari Termohon.Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilanmerupakan hak Pemohon.Menimbang

bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilantersebut tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka terhadap permohonan pencabutan perkara pra peradilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena permohonan tentang pencabutanperkara pra peradilan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera PengadilanNegeri Blitar diperintahkan untuk mencoret perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoretperkara pra peradilan nomor 1/Pid.Pra./2021/PN.BIt dari daftar registerperkara pra peradilan.Halaman 1 dari 2 Penetapan Pid.Pra.Peradilan nomor 1/2021/PN. Bit.3.

,M.M. alias TATA bin IBRAHIMHalaman 48 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBLAWANG saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.

Perkara: PDSHalaman 59 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMB1.3.08/AMB/08/2020 tanggal 01 Desember 2020, Jaksa/Penuntut Umummenuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.

Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02Halaman 70 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBApril 2018; 1 (Satu) Lembar SK Pengangkatan atasnama Sdri. FARRADHIBA YUSUFPT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.

ALIEFFIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dariHalaman 85 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKCP ARU; 1 (Satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasitanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH.

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 03 Februari 2021 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yangmenerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal O3Februari 2021, MemoriBanding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum;Halaman 98 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa/Penuntut

,M.H.Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.3. FERDIANSYAH, S.H.I., M.H., CM 4. MOEH RAMDANI, S.H.,CM. 5. IRVANFEBRIAN CAHYADI, S.H., CMAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUMNARENDRAODHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukumdi Jin.

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat menyebabkanPenggugat merasa bahwa hubungan utang piutang ini sudah tidak nyamanHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.dan segera di akhiri, namun sampai saat ini juli 2021 para Tergugat tidakjuga berniat baik membayar hutangnya.20.

;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.5) Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 209.K/Sip/1970tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan : Perubahan suratgugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan denganasas hukum acara perdata yaitu. sepanjang tidakbertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materilyang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata (hal 114115), berpendapat bahwa yang sah sebagaipihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dariperjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalamperjanjian tersebut, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnyaHalaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.

Bahwa dalam literatur, dalam hal tertentu somasi tidak diperlukanyaitu dalam hal :1) Adanya ketentuan batas waktu dalam perjanjian;Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.2) Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatukarena seseorang dikatakan wanprestasi apabila melakukansesuatu yang tidak diperbolehkan.3) Debitur mengakui dirinya wanprestasi.

sebagai Pemohon Kasasilll;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:LeMengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan,pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1

Putusan Nomor 269 K/TUN/2018pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini.Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang PembatalanHak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atasNama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha

, terletak didesa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur)Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang PembatalanHak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atasNama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak didesa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,Provinsi Kalimantan

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, KabupatenNunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);3.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan,Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h KalimantanTimur);3.

Hakim;I NYOMAN MUDITA, SH....0.....cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PaniteraPengganti;Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh PenyidikselakuKuasa Penuntut Umum, pada Sektor Seririt tertanggal 31 DesemberHalaman idari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN Sgr2017, Nomor TPR/O2/XII/2017/Polsek Seririt, yang diajukan dipersidangan padahari Rabu,tanggal17 Januari 2018, yang telah melanggar pasal 352 Ayat 1satu KUHPdengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:a.

Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksisaksi yang meringankan (adecharge), untuk membantah materi catatan dakwaan yang diajukan olehpenyidik dalam perkara inl;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telahcukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Halaman 2dari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN SgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaancepat

telah terjadi penganiayaanlINQAN 222 nnn nnn n nnn neeMenimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiridipersidangan yang mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember2017 jam 02.30 wita dinihari Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringanterhadap saksi korban ARIFIN di Pasar Senggol Kelurahan/Kecamatan SeriritKabupaten Buleleng;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaHakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktiHalaman 3dari5 Putusan Nomor1

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,(lima ribu rupiah); Halaman 4dari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN SgrDemikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 olehA.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.Hakim Pengadilan Negeri Singarajayang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dibantu oleh NYOMAN MUDITA,SH.

A.A.SSAGUNG YUNI WULANTRISNA.SH.Halaman 5dari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN Sgr

PENETAPANNomor : 1/Pdt.G/2021/PN.BglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A;Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 11 Januari 2021, dalam perkara antara :M.Basir.L.K, NIK 17710822110560001, tempat dan tanggal lahir Enggano22 Oktober 1956, pekerjaan swasta, tempat tingggal JalanHalmahera RT.005.RW.003 Kelurahan Surabaya

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 11 Januari 2021 ~ tentangPenunjukan Hakim;2.

saat inikurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitumdalam gugatan;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalamketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechsvordering),mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuantergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugatmenyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentutan tersebut diatas yang apabiladihubungkan dengan permohonan pencabutan Gugatan Nomor1

/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 27 Januari 2021 yang diajukan secara tertulisdipersidangan dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karenaTergugat belum menyampaikan jawabannya dan Gugatan belum dibacakandipersidangan;Menimbang, bahwa karena Perkara Perdata Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl, telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebutdidalam Register Perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tersebut sudah ada biayaperkara yang dikeluarkan, maka biaya perkara

dilakukan olehTerbanding maupun Terbanding Il, karena melanggar Pasal 1365KUHPerdata ;Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, para Pembandingdalam memori bandingnya juga mendalilkan bahwa Majelis Hakim tingkatHalaman o dari I0.Putusan Nomor 2/PDT. 2020/F1 TEEPertama keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan paraPenggugat/para Pembanding nebis in idem dengan mengkonstatir objekyang diperkarakan oleh para Pembanding dalam Perkara Nomor16/Pdt.G/2019/PN.Lbh sama dengan objek perkara Nomor1

Hal mana para Pembanding keberatan denganpertimbangan hukum judex Factie tersebut karena bila diteliti tidaksepenuhnya terdapat kesamaan unsurunsur nebis in idem di dalam PerkaraNomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh dengan Perkara Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Lbh. Adapun unsurunsur nebis in idem adalah sebagaiberikut: Objek tuntutan sama Alasan yang sama Subjek gugatan samaWalaupunterdapat + kesamaan objek Perkara Nomor16/Pdt.G/2019/PN.Lbh. dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Lbh.

2/PD1. 2020/PT TEEobjek sengketa a quo tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu paraPembanding ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tentangke tidak absahan jual beli antara Terbanding dengan Terbanding II atasobjek sengketa karena tidak ada izin dari para Pembanding, oleh hakimtingkat Pengadilan Negeri telah diberi putusan yang pada dasarnya isinyamerujuk pada putusan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2017/Pn.Lbh. tanggal 26Oktober 2017 ;Menimbang, bahwa dalam amar putusan Perdata Nomor1

/Pdt.G/2017/Pn.Lbh tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara Nomor :16/Pdt.G/2019/PN.Lbh yaitu pada Pengadilan yang sama, secara hukumtidak dapat dikategorikan menyimpangi kepatutan sebagaimana ditentukandalam rumusan azas hukum Nebis in Idem ;Menimbang, bahwa dalam amar putusan Perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Lbh. jual beli yang dilakukan oleh Tergugat!

dan Tergugat IItelah dinyatakan sah menurut hukum dan tanah objek sengketa telahdinyatakan adalah sah milik Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat II/dalam perkara banding aquo sebagai Terbanding Il, dan hingga perkarabanding diajukan ke Pengadilan Tinggi putusan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Lbh tersebut belum pernah dibatalkan, artinya sudahmemiliki kekuatan hukum tetap tinggal melaksanakan eksekusi ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggimengkaji pertimbangan Hakim