Bank Kalbar dengan Nomor Rekening1301011250.2. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk pembayaran Pembuatan Jembatan Rambat Labuh danRumah Posyandu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2018 Tanggal06 Agustus 2018.3. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp440.696.000,00 (empat ratus empatpuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untukpembayaran Pembangunan Jembatan Rambat Beton dan RumahPosyandu serta Tambat Labuh dari Dana Desa dan Alokasi Dana DesaDi

PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;> Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH. menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi

PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi

T14 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan DanPengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala DesaDi Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran (Sesuai denganasli) ;15. T15 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat KabupatenBekasi Nomor: 141/898Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17September 2018, Perihal: Tanggapan keberatan, yang ditujukan kepada Abdul Darip(Sesuai dengan asli) ;16.

(lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa setelah Tersangka menerima titipan /meminta uang pungutan PajakBumi dan Bangunan dari Para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desadi Desa Sedayu tersebut Tersangka tidak pernah menyetorkan ke Bank yangditunjuk (BKK), melainkan telah habis Tersangka gunakan untuk kepentinganTersangka pribadi ; 98Bahwa uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Terdakwaterima dari para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa di Desa SedayuKecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri

/ 20112008 Rp. 1.040.000.000,00XI1/2008Semoi Dua 356/PemSD/ 20112008 Rp.1.040.000.000,00X1/2008Suka Raja 423/PemSR/ = 20112008 Rp. 1.040.000.000,00X1/2008Sukomulyo 40/PemSM/ 20112008 Rp.X1/2008 780.000.000,00Tengin Baru 437/Pem 20112008 Rp. 780.000.000,00TBI/2008Bukit Raya 403/PemBR/ 20112008 Rp. 780.000.000,00XI1/2008Wonosari 341/PemWS/ 20112008 Rp. 780.000.000,00XI1/2008Karang Jinawi 273/PemKJ/ 20112008 Rp. 260.000.000,00X1/2008 Menimbang, bahwa setelah dana ditampung di rekening masingmasing Desadi

Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: "Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,Ad. 3. $3 Perkara Korupsidilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusdidasarkan pada besarnya masingmasing pos pada

bajak.Bahwa saya angkut semen untuk pekerjaan pembangunan Jembatan,goronggorong dan saluran air, parit jalan tahun 2015.Bahwa semen diangkut dari rumah kepala desa Tihuana, dalam hal initerdakwa Tukiman ke lokasi pekerjaan.Bahwa saya meminta uang upah kerja saya dari bendahara Santosonamun, bendahara mengajak saya untuk ke rumah kepala desa untukmengambil uang dari kepala desa.Bahwa setiap pembayaran uang upah kerja angkut semen kepadasaya, bendahara selalu bersama saya meminta uang dari kepala desadi

(lima ratus ribu rupiah) ;84Bahwa setelah Tersangka menerima titipan /meminta uang pungutan PajakBumi dan Bangunan dari Para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desadi Desa Sedayu tersebut Tersangka tidak pernah menyetorkan ke Bank yangditunjuk (BKK), melainkan telah habis Tersangka gunakan untuk kepentinganTersangka pribadi ;Bahwa uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Terdakwaterima dari para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa di Desa SedayuKecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri

Efendi Hasibuan) untukKecamatan Padangsidimpuan Barat sebesar Rp.75.480.000, tanggal 27 Juli 2005 triwulan I dan II bulanJanuari s/d Juni 2005 sebanyak 34 Desa.Bahwa saksi juga ada menerima TPAPD dari KabagPemdes Tapanuli Selatan (Rustam Efendi Hasibuan) untukKecamatan Padangsidimpuan Barat sebesar Rp.26.490.000, tanggal 17 Nopember 2005 triwulan III bulanJuli s/d September 2005 sebanyak 24 Desa.Bahwa TPAPD yang diterima oleh saksi, seluruhnya telahdiserahkan kepada masingmasing Aparat Pemerintah Desadi

Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,dilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusAd. 3. 95 Perkara Korupsididasarkan pada besarnya masingmasing pos pada

pencairanditandatangani oleh Kuasa PPKD dalam hal ini sekertaris BKD;Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby(6) Dari Sekertaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaranuntuk dilihat ketersediaan dananya;(7) Dari Kasubbid Anggaran berkas di register dan distempel untuk dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D.(8) Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dandibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.(9) Setelah pengajuan diterima oleh Bank Jatim, uang Dana Desadi

Sebagai Kuwu Desa Bogor,Terdakwa SUKARTA juga memiliki wewenang yaitu : memimpinpenyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa,menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuanbersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan PeraturanDesa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersamaBPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membinaperekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desasecara partisipatif, mewakili Desadi

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masingmasingkelompok penerima bantuan, kemudian LALU HERMAWAN, SSTP. danTerdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desadi, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masingmasing ketuakelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masingmasing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes,Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan danabantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima.

Landak PBL no. 4 tahun2019 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Landak No.40 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desadi kab. Landak. Peraturan Bupati Landak No. 13 tahun 2019 tentang tata carapembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dikab. Landak.. Peraturan Bupati Landak no. 14 tahun 2019 tentang tata carapengalokasian penyaluran dan penggunaan ADD bagi hasipajak, dan retrebusi daerah serta bantuan kKeuangan kepaladesa di kab. Landak tahun anggaran 2019..

melainkan perkarapidana umum, hal ini didasarkan bahwa pelaksanaan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana danSarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 Nomor 018.08.1.633656/2013tanggal O05 Desember 2012 yang terdapat program PelayananPembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) dengan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) sebesarRp.350.000.000.000;(tiga ratus lima puluh milyar rupiah) untukkabupaten Sintang tahun anggaran 2013 bagi 53 (lima puluh tiga) Desadi

menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik benar;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang PengembanganUsaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa di Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sejak 26 Juli 2019sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Sumbawa;Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai KepalaBidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desadi

juga telah mengajukan barangbukti berupa:1.Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 TentangPedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin MelaluiBadan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program DesaBebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan BesarnyaBantuan Keuangan Yang Bersifat Knusus Kepada Pemerintah DesaUntuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik DesaDi

Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan BesarnyaBantuan Keuangan Yang Bersifat Knusus Kepada Pemerintah DesaUntuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik DesaDi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta Lampirannya;3.

KerugianKeuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasasebesar Rp. 245.556.654.00, (dua ratus empat puluh lima juta lima ratuslima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 NomorLHA.PK082/INSP.D/X/2019.Menimbang, bahwa oleh karena ada kerugian keuangan Negara atauperekonomian

membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut.e Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pelaksanaan bantuankeuangan ini adalah :UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 (1) Keuangan Negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Peraturan Gubernur Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

Desa Wijimulyo;Bahwa Bendahara Desa Wijimulyo menyatakan Wijimulyo sanggupmengembalikan selisih uang yang ada dalam Buku Kas Umum pertanggal 24 September 2014;Bahwa Bendahara Desa Wijimulyo sudah mengembalikan selisih uangyang ada dalam Buku Kas Umum per tanggal 24 September 2014 atautidak, saksi tidak tahu karena tidak ada laporan ke Inspektorat DaerahKulon Progo jika Bendahara Desa Wijimulyo sudah mengembalikanselisih uang;Bahwa saksi pernah mewawancara dengan pihak rekanan yangmenyewa tanah kas desadi

Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kabupaten Bekasi (Sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141/Kep.319DPMD 2018 tanggal 28 September2018 tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala DesaDi Kabupaten Bekasi Tahun 2018 besertalampirannya khusus No. urut 111 atas namaDahlan sebagai Kepala Desa Pantaimekar,Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Pernyataan dari Limin tanggal 23Februari 2019 (Sesuai dengan