Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta, dengan syarat :e Jangka waktu pemanggilan dan penyelenggaraan Rapt Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Putera Griya Sentosa adalah : 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Penetapan ini ;e Agenda RUPSLB adalah untuk membicarakan dan memutuskan perubahansusunan Direksi dan dewan Komisaris PT.

PuteraGriya Sentosa (PT.PGS) ;Kuorum kehadiran pemilik saham untuk RUPSLB ketiga adalah sebanyak 2(setengah perdua) atau 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang sahamyang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusanuntuk RUPSLB ketiga adalah jika disetujui lebih dari 4 (satu perdua) ataulebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang saham yang hadirdalam RUPSLB ;Kedua Rapat ditunjuk Tuan Christian Sandy Rachmat (Pemohon) ;Tempat Rapat Private Dining Room The Sunan

Putera Griya Sentosa yaituTermohon III untuk hadir dalam Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Permintaan RUPSLB tidak disertai dengan pembuktian secarasumirlsederhana bahwa persyaratan telah dipenuhi dan adanya kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB karena Pemohon dalampemilikan saham PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalamUndang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atauAnggaran Dasar Perseroan dan Penetapan ini dengan syarat :e Bentuk RUPS : yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).e Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama : dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

sampai dengan Tergugat XVdalam proses penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 10 Februari 2020yang melanggar aturan hukum tidak transparan, tidak fair dan tidak wajarsehingga merugikan Para Penggugat sebagai pemegang saham dimana hasildari RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT.Gunung Raja Paksi, Tok No. 37 tertanggal 10 Februari 2020 yang dibuat olehTurut Tergugat IX dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT.

;P7 tentang Pengumuman RUPSLB PT. GRP Tbk, tanggal 2 Januari2020;P8 tentang Pemanggilan RUPSLB di Koran Bisnis Indonesia padatanggal 17 Januari 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 10februari 2020 di Club House PT.

(in casuTergugat l)dan RUPSLB tgl 10 Februari 2020.;P30 tentang Surat No. Ref 005/GRPRUPS/02/2020 tanggal 10 Februari2020 yang pada pokoknya menjelaskan tentang mengubah susunanpengurus Direksi dan Komisaris dalam RUPSLB tgl 10 Februari 2020dengan dalih voting rights dan perubahan tersebut tidak mengacu padaPasal 13 ayat 3 Akta perjanjian Kredit No. 4;P31 tentang Ringkasan risalah RUPSLB PT.

Nomor :013/GGRPLCD/XII/2019 tertanggal 16Desember 2019;PT2a tentang Iklan Pengumuman RUPSLB PT. Gunung Raja PaksiTok. Tanggal 10 Februari 2020, Pada Koran Bisnis Indonesia;PT2b tentang Pengumuman RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Website Bursa Efek Indonesia;PT2c tentang Pengumuman RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Website PT. Gunung Raja Paksi Tbk,tanggal 2 Januari 2020;PT3a tentang Iklan Pemanggilan RUPSLB PT.

disebut sebagai RUPSLB Fiktif, dankeputusan yang diambil dalam RUPSLB Fiktif tersebut, walaupun tanpa adanyaundangan terlebin dahulu kepada para pemegang saham perseroan.Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2015 Romeo Ura menghadap TERGUGAT, Notaris diKota Tangerang Selatan, dan di hadapan TERGUGAT, Romeo Ura menerangkan bahwapada tanggal 29 September 2015 Romeo Ura mengadakan RUPSLB (Fiktif) yangmenurut pengakuannya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan.

); Daftar HadirRUPSLB; Keputusan Kapat RUPSLB serta Kartu Pengenal/KTP atau paspor bagipemegang saham yang bukan kewarganegaraan Indonesia sebagai para pesertaRUPSLB;Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No.74/PDT/2021/PT BTN12.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat akta Pernyatan Keputusan RapatPT.Nisshinkan Indonesia Nomor O01 tanggal 5 Oktober 2015 (vide bukti P 6 /T 2), yangdidasarkan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.NisshinkanIndonesia tanggal 29 September 2015 ( Vide bukti P 7) yang ternyata risalah tersebut adalah fiktif.Menimbang, bahwa notulen / risalah RUPSLB tersebut fiktif, oleh karena fakta nya Parapengurus dan pemegang saham perseroan PT.

Nisshinkan Indonesia, yakni Katsumi Ono,Yutaka Ono dan Fumi Ono tidak pernah diundang untuk datang menghadiri, memberikanpersetujuan, mengadakan rapat dan menandatangani Risalan RUPSLB, mereka adalahwarga negara Jepang, dan pada tanggal 29 September 2015 tersebut mereka tidak berada diIndonesia;Menimbang, bahwa Direktur (Yutaka Ono) yang juga pemegang saham dan Komisaris(Fumi Ono) pada saat RUPSLB PT.

Hal tersebut membuktikan bahwa hasil keputusan RUPSLB Fiktiftersebut telah dieksekusi oleh Romeo Ura;Menimbang, bahwa sedangkan tentang Romeo Ura tidak dijadikan sebagai Tergugatdalam perkara aquo, ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang memintapertanggungjawaban hukum dan atau tuntutan ganti rugi kepada Romeo Ura ataupun kepadapembelinya, kendatipun sudah nyata dalam posita gugatan Penggugat bahwa Romeo Uratelah melakukan perbuatan melawan hukum menyelenggarakan RUPSLB perseroan

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.

Memerintahkan Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill wajib hadirdalam RUPSLB;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakartauntuk wajib hadir dalam RUPSLB;5.

Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.

Rumah Sakit Haji Jakartatanggal 20 Juli 2007 Nomor: 2100/071.24 hal Penyelenggaraan RUPSLB PT.

Akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kedua pada tanggal 05 Maret 2007 untuk menentukanstatus badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta;Bahwa sebagai tindalklanjut RUPSLB tanggal 05 Februari 2007. Padatanggal 14 Maret 2007 di adakan RUPSLB PT. Rumah Sakit Haji Jakarta, diRuang Rapat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia diJalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RUPSLB tersebut menghasilkan:a.

untuk segera melaksanakan RUPSLB PT.

Halhal yang timbul dalam rapat;Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil KeputusanRUPSLB yang tertuang dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016,maka demi hukum RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebutadalah batal demi hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari MutiaraNomor

: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Sari Mutiara.Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2019, Nyonya Juniety DamePurba selaku Pengurus sementara PT.

yang melakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembandingsemula Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turutterbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB, hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan BuktiTergugat yang diberi Tanda (T3) perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor:202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14Oktober 2016 yang dalampersidangandiperlihatkan

Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai AktaBerita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:101, tanggal29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugatadalah tidak sah menurut hokum;7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

kepentingan mendesak bagi PT MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember 2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetap melanjutkan pelaksanaan RUPSLBdengan alasan RUPSLB sudah kuorum.13.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugatmenyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB dan memutuskan untukmelakukan walk out.

Mempermasalahkan RUPSLB PT. MIF tanggal 13Desember 2017 (vide Gugatan halaman 3 angka 5 sampaihalaman 7 angka 22).d.

MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetapmelanjutkan pelaksanaan RUPSLB dengan alasan RUPSLBsudah kuorum.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut,Penggugat menyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB danmemutuskan untuk melakukan walk out. TindakanPenggugat mana kemudian juga turut oleh Tn. Jeffry Sarinoyang juga merupakan salah satu Pemegang Sahamminoritas PT.

Mashill Internasional Finance, tetapi tidaksetiap hari ke kantor, dalam satu minggu cuma dua atau tiga hari dan itujuga hanya sebentar sekitar satu atau dua jam; Bahwa Saksi hanya menerima akta hasil RUPSLB bulanDessember 2017 Saja, yaitu. akta pemberhentian sekaliguspengangkatan Direksi, mengenai detil RUPSLB tersebut Saksi tidak tahukarena Saksi tidak ikut dalam RUPSLB; Bahwa yang Saksi terima terkait RUPSLB bulan Desember 2017sudah dalam bentuk akta tetapi bukan maksudnya pada saat RUPSLBtersebut

Bahwa akan tetapi, di dalam Gugatan aquomempermasahkan RUPSLB 13 Desember 2017, yang tentunyakapasitas mempermasalahkan RUPSLB tersebut haruslah dalamkedudukannya selaku Pemegang Saham atau setidaktidaknya sebagaiDirektur Utama Perseroan;C.

untuk dilakukan RUPSLB tersebut atas alasan ada pekerjaandiluar kota, walaupun kenyataannya Penggugat tidak mendapatpemberitahuan secara langsung melalui surat resmi tentang rencanadiadakannya RUPSLB PT.

RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat karena pada saatitu Penggugat sedang ada keperluan diluar kota.

Oleh karenanya, selurunh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Oleh karenanya, seluruh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 hanya melaksanakan agendapergantian organ perseroan (jabatan Direktur) dan pada tanggal 09 April2018 tidak pernah dilaksanakan RUPSLB.

BahwaTergugat dan TergugatII telahmengadakanRapat UmumPemegangSaham LuarBiasa("RUPSLB")pada tanggal26 Mei 2008denganagendaPerubahanSusunanDireksi, salahsatunyapemberhentian PenggugatHal. 9 dari 29 hal. Put.

Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat

apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008(pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawabanlaporan keuangan untuk tahun buku 2008).

Jobs DB Indonesia)Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena,S.H., Notaris di BekasiBertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLBTanggal 26 Mei 20089.

kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benardan dapat dipahami dalil Penggugat tersebut bertujuan untukmembatalkan keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan olehTergugat berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI atau setidaktidaknya dapat dipahami agarpembuatan akta pernyataan keputusan RUPSLB ditunda;Bahwa perlu Tergugat terangkan, pelaksanaan RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;32)Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04Februari 2019;35)Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah sesuai pula dengan ketentuan yang termuatdalam UU PT terkait pembuatan Risalah RUPSLB PT.

RUPSLB PT.Duta Tambang Gunung Perkasa;4.

tanggal 04 Februari 2019 tanpa dihadirikuasa Citra Hartono sehingga RUPSLB PT.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

.RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.

(Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

(Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.

Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.

Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.

No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.

No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.