.~~ Menim>ang bahwa berdasarkam uraian uraian pertimbangan .tersebut diatas dan setelah dihubungksn dengan keterangan pemohoa dan surat surat bukti yang dilampirkan bersama sama deagen Surat permohonan pemohon untuk meoguatkon permohonan tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesusian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;.. oe~~ Menperhatikan pasal pasal 93 dan 94 dari Staadbladd Tahun1917 No.130 jo.Staadblaad Tahun 1919 No.81 jo pasal 16 dari K.U.H.Perdata ;~2 22 ae

terdaftar di KantorUrusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohonmembutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam menguruspembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahannikah;Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabuapten Lombok Timur nomor:400/448/Ds.Wkn/2020, tanggal 23 Januari 2020 dan telah mendapatkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22A4/1919

permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itupermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatanpernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undangundang Nomor: 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untukmendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaSelong Nomor: W22A4/ 1919

Pemohon;

Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada Jageran MJ.3/351, RT/RW 028/008, Mantrijeron, Yogyakarta yang merupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakartaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakahpemohon merupakan seorang warga Negara Indonesia, sehinggaterhadapnya berlaku ketentuan Pasal 93 dan 94 Staatblaad 1917 JoStaatblaad 1919

S 1919 Nomor:81, Titel IX HIR Jo Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1961 dan ketentuan lainyang bersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;2. Menetapkan sah perubahan nama pemohon yang semula bernamaTAN FON TJAW menjadi FONNY SUHARDJONO ;3.

No. 170 K/Pdt/2013 Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Jainun dan Bujang Ancak,Korong Parit Malintang Tengah;Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat sebagaimana dimaksudposita angka 2 di atas, mulanya diperoleh dari hasil cancang latih/rambahandari mamak Para Penggugat yang bernama Nangah bersamasama dengansaudaranya beradik kakak yang bernama Buyung Tabang, Buyung Batuangdan adiknya Salilah beserta ibunya bernama Kondok pada tahun 1919,dimana pada waktu itu masih berupa hutan belantara atau

No. 170 K/Pdt/2013Bahwa disebabkan karena tanah objek perkara a quo berada cukup jauhdari tepi jalan raya tempat kami tinggal dan jalan menuju ke lokasi tanahobjek perkara cukup sulit ditempuh dan jauh maka kami Para Penggugatsudah mulai jarang melihat dan membersihkan tanah objek perkara a quo;Bahwa dari semenjak tanah objek perkara dibuka oleh kaum ParaPenggugat (tahun 1919) dari hutan belantara (rimba raya) sampai ParaPenggugat mengetahui atau mendapat informasi dari pihak batas sepadantanah milik

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan filosofihukum Adat Mingkabau, sebagaimana terbukti pada dalil posita point angka3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1919 keberadaanobjek perkara masih berupa hutan belantara atau hutan raya karena belumberpunya atau belum ada orang yang melakukan taruko, dan kaumPenggugatlah yang pertama kali membuka lahan tanah objek perkara aquo; Bahwa sesuai dengan filosofi hukum Adat Minangkabau yang berbunyiRumpuik sahalai alah ba punyo

, Tanah sabingkah alah ba miliakArtinya di setiap nagarinagari yang ada di Minangkabau segala sesuatuyang menyangkut dengan hutan tanah dapat dipastikan telah ada yangmempunyai dan memilikinya, sehingga bilamana Penggugat mendalilkankaumnya yang manaruko tanah objek perkara, baik secara hukum AdatMinangkabau dapat dipastikan bahwa kaum Penggugatlah yangmendirikan Nagari Lubuk Alung, sementara dalam kenyataannyakeberadaan berdirinya Nagari Lubuk Alung jauh sebelum tahun 1919; Bahwa di Kenagarian Lubuk

untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya Untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas TARI, agar kematian TARI, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan

(menurut Stb. 1917 no.130 yo Stb. 1919 No.81) tanggal 22 April 1974 yang semula tertulis Miau To lahir di Tebas dan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1992 tanggal 23 Januari 1992 yang semula tertulis Tjong Miauto diubah menjadi Nina lahir di Pemangkat;

tanah secara sepihak dan tidak melakukan pembayaran ganti rugikepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan telah terbuktimelanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan yang sangat nyatakarena telah melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah dimata hukum;Bahwa berdasarkan halhal yang Penggugat sampaikan di atas, telah nyatabahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata Jo.Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungandengan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata: tiapperbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut jo yurisprudensi arrest 31januari 1919 dengan unsur sebagai berikut:1. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain2. Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat;3. Bertentangan dengan kesusilaan4.

Begitu juga terhadap yurisprudensi arrest 31 januari 1919 dengan unsursebagai berikut:Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lainBertentangan dengan kewajiban hukum penggugat;Bertentangan dengan kesusilaanBertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintaspergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap dirimaupun barang orang lain.Bahwa dalam gugatan penggugat 3 Unsur dalam yurisprudensi arrest31 januari 1919 tidak terpenuhi yaitu unsur:Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat

Mengingat hampir semua unsur yang termaktub dalam pasal 1365KUHPerdata jo yurisprudensi arrest 31 januari 1919 tidak terbukti dalamgugatan penggugat maka sangat berdasar apabila hakim menyatakanGugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah sehingga gugatantidak dapat diterima;Il. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).1.

02.01.17.05.01481 dan Surat Ukur No.00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat (Tergugat - II) ;

Turut Tergugat), Notaris/PPAT di Medan,Penggugat telah membeli dan memeperoleh hakhak atas sebidang tanahhak milik seluas 18.840 m2 (delapan belas ribu delapan ratus empatpuluh meter persegi) dari Tergugatll, bidang tanahn dimaksud adlahmerupakan bidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 873/Pdt.G/2020/PN MdnNo. 1919 /Titi Papan Tanggal penerbitan 20 Juni 2012, dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.01.17.05.01480 dan Surat

SHM No. 1918/Titi Papan, SHM No.1919/Titi Papan dan SHM No. 1935/Titi Papan juga benar produk KantorPertanahan Kota Medan dan semuanya terdaftar atas nama Tergugat II(ic. Eddi Dohar Hutabarat) ;14.

Bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1919 /Titi Papan,Tanggal penerbitan 20 Juni 2012, seluas 18.840 m2, dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.01.17.05.01480 dan Surat UkurNo.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 atas namaDoktorandus Eddi Dohar Hutabarat (Tegugat II) ;j.

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1919 /Titi Papan Tanggal 20 Juni2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.01.17.05.01480dan Surat Ukur No.00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15 Juni 2012 yangterdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ( Tergugat II ),bidang tanah tersebut terletak di Jalan Platina IV (Dalam), Kelurahan TitiPapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, seluas 18.840 m2 (delapanbelas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) telah dialihkankepada Penggugat berdasarkan

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 03 November 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan TambunSelatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor :1919/31/XI/2007 tanggal 05 November 2007;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : NAMA (Lakilaki)Lahir 12 Agustus 2008;3.

Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Nomor :1919/31/X1I/2007 Tanggal 03 Nopember 2007 ( BuktiP.2)B. Saksisaksi1.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan elemen data umum tentang pencatatan kelahiran menurut Stbl. 1917 no.130 jo.1919 no.81, di Jakarta ternyata, bahwa di Jakarta pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh telah lahir CAREN anak ke dua perempuan dari suami isteri: Gouw

bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonan isbatnikahnya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa duaorang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon danPemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis menemukan faktafakta di persidangan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1919

yaitu Darsa dan Asep dengan mas kawin berupa dua gramemas dibayar tunai serta ada ijab kabul; Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah; Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai; Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai tiga oranganak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa pada tanggal 14 Agustus 1919

Ma'unGG.Garuda RT.014 RW.002 Kelurahan BanjarejoKecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor428/Pdt.G/2021/PA.Bjnbeserta semua suratsuratyang berkaitandenganberkas perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Bojonegoro Nomor W13A5/1919

Perkawinan beda agamatidak dibenarkan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974beserta peraturan pelaksanaannya.Bahwa Kutipan Akte Perkawinan Wra Djaya dengan PaulaNo. 61 tanggal 28 Desember 1983 melandaskan pada dasarhukum yang keliru) yaitu) Stobld 1927 No. 130 jo 1919 No.81, dinilai keliru) karena di samping tidak melandaskanpada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuga tidak ada Stbld Tahun 1927 No. 130 jo 1919 No. 81yang ada adalah Stbld Tahun 1917 No. 130 jo 1919 No.81 yang mengatur

melaporkan Penetapan Pengadilan Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian paman Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan AKTA KEMATIAN atas nama Kasnadi, agar kematian Kasnadi dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 jo Stbl 1919

Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Surabayaini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatanatas kematian paman Pemohon tersebut ke dalam Buku Register PencatatanSipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan AKTA KEMATIAN atas nama Kasnadi, agar kematian Kasnadidicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga NegaraIndonesia menurut Stbl 1917 No. 130 jo Stbl 1919

l 1917 No. 130 jo Stbl 1919 No. 31 dengan sebuah AKTAKEMATIAN yang menerangkan, bahwa di Surabaya pada tanggal 25031994telah meninggal dunia seorang laki laki bernama Kasnadi ;4.

Putusan Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 (Vide Buku Prof. Subekti, SH,Pokokpokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa Cetakan XVIII halaman133), yang menyatakan sebagai berikut:a. Pasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mevejibkanorang yang melakukan perbuatan itu, jika karenakesalahannya telah timbulkerugian, untuk membayar kerugian itu.b.

Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :onrechtmatige, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau oranglain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yangHal.5 dari 18 Hal.

terbukti tidak beretikad baik atautelah beritikad buruk kepada Penggugat, sebagaimana suratnya No. 13/TgpRbd/IV/2010 tertanggal 14 April 2010 melalui Kuasa Hukumnya tentangTanggapan Somasi Ill tersebut yaitu dengan isinya Kejadian hilangnyabarangbarang harus ditindaklanjtui sampai tuntas ke pihak Kepolisan Ri diPolsek Duren Sawit, dan mendalilkan tidak ada kesengajaan ataukelalaiannya, serta semuanya adalah karena musibah;15.Bahwa Sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dan YurisprudensiHoge Raad 1919

mengamankan barang milik Penggugat danatau ketidak hatihatian untuk menjaga atas barang Penggugat, sertadengan itikat buruk membuat kesepakat bersama tanggal 19 November2009 yang kemudian dilanggarnya sendiri dengan dalil atau alasan yangbermacammacam itu;16.Bahwa Rumusan di dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menggati kerugian itu.dan Yurisprudensi tetap Hoge Raad 1919

Kedua pada putusannya memberikanpertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan, maka putusantersebut harus dibatalkan (MARI tanggal 191971 Nomor 372K/Sip/1970)yaitu : Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat (lihat Putusan Nomor404/PDT/2011/ PT.DKI) sebagai berikut:Menimbang, bahwa seseorang yang telah dibebaskan dari suatukejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, makapembebasan itu di muka Hakim Perdata tidak dapat dimajukan untukmenangkis suatu tuntutan ganti rugi (vide Pasal 1919

terlebih dahulu putusan atas perkara suatu kejahatanatau pelanggaran tersebut (pidana), maka alasan menolak keberatankeberatan Tergugat/Pemohon Kasasi oleh Judex Facti Tingkat Keduaadalah tidak jelas, sulit dimengerti oleh Tergugat maka putusan tersebutpatut untuk dibatalkan, dan tentang kalimat ...... dengan demikianapabila telah terpenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum atautelah terpenuhinya unsur wanprestasi, ...... adalah sematamata suatupendapat Hakim Banding saja dan seharusnya Pasal 1919

MENGADILI:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menyatakan bahwa perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919 nomor: 81 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;- Menyatakan bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Register perkaraNomor: 46/PDT.G/2013/PN.SMDA. pada tanggal 30 Mei 2013 telah mengajukan dasardasargugatan perkara ini adalah sebagai berikut: 0.0.0... eeeeeesseceneeceeeeeceneeeees HW saneseane eoonu nasa neueneesemexeemrexezemetasens1, Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 23 Mei2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan akta perkawinan nomor 40/2008 dari daftarpencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 nomor 130 jo 1919

eeeesccessseceececeeeeecsseeesaeceeaceceaceceeeeeeceeaaeceeaeceeneeeeasMaka berdasarkan halhal dan faktafakta hukum tersebut di atas, kiranya Yang Mulia KetuaPengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapat memutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Lee ecceeeteeesteceeeeeeneeeeeeeeese Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkanberdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurutStbl. 1917, nomor 130 jo 1919