Ditemukan 152 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melalui melukai mellu malulua metulusi malukui mehuli melelui melaului melulai malului
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
NASRULLOH, S.H
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
623 — 299
  • Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan jawabannya tertanggal 31 Maret 2020 yang diunggah melului sistiminformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut:A.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2014 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL;KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
102 — 40
  • Wire & Wire Prima Internasional mencoba ajukan pemblokiran terbatastapi ditolak; Bahwa barang yang diimpor itu sudah dilakukan pemeriksaan fisik, saksi tidak hadirsaat pemeriksaan karena sudah dikuasakan kepada BPJK melului bea cukai untukkontener tersebut, dan hal ini adalah salah satu prosedur; Bahwa persetujuan dua surat respon yang samasama disetujui untuk direekspordengan nama tujuan yang sama yaitu tanggal 26 Agustus 2011 untuk lolos tersebut,sebelumnya mengenai bea masuk pengamanan dikenakan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2012 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Maret 2014 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (yang selanjutnya disebut sebagai “YHI-PP”), berkedudukan di Jakarta. Yang dalam hal ini memiliki domisili dan memberi kuasa kepada : ACHMAD MUISZUDIN. SH., MH., MUHAMMAD EKHSANDI HAZNAM, SH. dan SYUKNI TUMI PENGATA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor AMS Law Office beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Dra. Hj. NUNUK MURDIATI SULASTOMO, yang beralamat di Jalan Ambon H 166, RT 06/RW 13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I; 2. AMBAR TITIASARI, yang beralamat di Jalan Kesambi No. 22, RT 003/RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II: 3. Dr. SULASTOMO, MPH, yang beralamat di Cinere Depok, Jalan Ambon H-166, RT- 06/RW-13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
78 — 46
  • KRMH SOERJOWIRJOHADIPOETRO (Ketua Pembina YHIPP), tidak kepadq seluruhPembina YHIPP sebagaimana diminta Ketua Pembina YHIPP melului SuratNomor 06 PEMYHIPP/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011, perihal Teguran/Somasi kepada Tergugat I diatas;.Bahwa Laporan Tahunan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 013/BPH.YHI/PP/1/2011 tertanggal 27 Januari 2011, perihal Laporan Pengurus YHIPP tahun 2008, 2009, 2010, tenyata ditandatangani secara bersamasama oleh Dra.Hj.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 28-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARIATI, SH
Terdakwa:
MARGASATWA
146 — 48
  • Makassartelah dibayarkan melului kepala Desa Beka sebesar Rp. 4.000.000.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-08-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor NOMOR : 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BJM.
Tanggal 8 Agustus 2017 — NURUL HIDAYAH Binti (Alm) SYAHRANI.
32 — 10
  • Penggunaan Dana).e SPC (Surat Penetapan Camat).e = Kwitansi.e Foto copy Buku Rekening.Setelah itu baru Dokumen diVerifikasi oleh Faskab Keuangan Kabupaten TanahBumbu.Apabila dinyatakan sudah benar maka dokumen tersebut dibawa ke Satker BPMPDbidang Pemmas / KPA.Kemudian diproses oleh Satkr BPMPD /KPA dan diterbitkan SPM (Surat PerintahMembayar).Setelah SPM keluar Satker BPMPD / KPA membawa Dokumen beserta SPM keKPPN Kota Baru.Dari KPPN menerbitkan SP2D (Surat Permtah Pencairan Dana) dan kemudian dariKPPN melului
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-11-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 7 /PID.SUS /2011/PN.KPG
Tanggal 22 Nopember 2011 — KALENDI MANANGAHAU Alias. KALENDI
68 — 37
  • . ,2005, 2006 dan 2007 bersal dari Pusat (DAU dan DAK) , DariPropensi dan dari PAD;= Bahwa benar Prosudur penerimaan dana APBD dari pusat adalahsebagai berikut : Pemerintah mengirim dana yang disebut danaDAU dan DAK melului KPKN Waingapu kemudian pemerintahmengajukan SPP ke KPKN untuk pencairan dana sesuai yang87dibutuhkan dan pengajuan SPP kepada KPKN bisa setiap bulan danbisa juga pertriwulan sesuai dengan petunjuk KPKN , setelahpengajuan SPP selanjutnya KPKN mengalihkan Dana dari BRI keBPD ( rekening
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
Hi. USMAN Hi. DJAFAR
161 — 242
  • Karabala Pratama); Bahwa dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK, kami sempat dipanggil diKampus IANN Ternate dan saat kami kumpul disana beserta dengan TimPengawasan dan Perencanaan dan dilakukan pemeriksaan setelah ituditentukan jadwal pemeriksaan kemudian Tim BPK turun ke lokasi, Saat turun keLokasi Saksi tidak ikut, setelah hasil pemeriksaan BPK secara keselurahankemudian disampaikan melului Surat dari BPK terkait temuan dari hasilPemeriksaan kerugian keuangan negara sebesar Rp.309.920.511, (tiga
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
129 — 27
  • tanggal 1 Januari2011 diatur berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 dan sekarang telahdirubah dengan Perpres No.4 Tahun 2015 yang berlaku sejak Tahun2015;Bahwa benar untuk pengadaan barang dan jasa Tahun 2013 masihmenggunakan Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya;Bahwa prinsipprinsip dalam pengadaan barang dan jasa, sesuaidengan Perpres No.54 Tahun 2010, adalah:Efisien, Selektif, Akuntabledan Non Diskrimatif;Bahwa beda pengadaan barang dan jasa, antara, pengadaan secaralangsung dan pengadaan melului
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
207 — 74
  • Kedudukan Hukum PT Nokannayan dalam mengajukan PemohonanKeberatan dan Kewenangan Pengadilan Negeri/Pengadilan NegeriPontianak.Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal butir 19 UU Nomor 5Tahun 1999 menyebutkan "Pengadilan Negeri adalah pengadilan,sebaguimana dimaksud dalum perturan perundangundangan yang berlaku,di temput kedudukan hukum usaha pelaku usaha" jo Pasal 2 ayat (1) PERMANo.3 Tahun 2005 juncto Pasal 4 ayat (2) PERMA No.3 Tahun 2005, yangrnenyebutkan "Keberatan diajukan melului
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA
242 — 133
  • /PN Tte.ke Lokasi Saksi tidak ikut, setelah hasil pemeriksaan BPK secara keselurahankemudian disampaikan melului Surat dari BPK terkait temuan dari hasilPemeriksaan kerugian keuangan negara sebesar Rp.309.920.511, (tiga ratussembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) yangharus dikembalikan atau disetorkan ke Kas Negara oleh PT Karabala Pratama,dengan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan negara selama 60 haridan dalam jangka wakiu tersebut PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
200 — 137
  • PLTMG (PembangkitListrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 di Dusun JikuBesar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku,karena proses selanjutnya bukan pada Bidang Perencanaan.Bahwa Penganggaran dan pembiayaan perencanaan dan pelaksanaanpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk lokasipembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW TahunAnggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea,Kabupaten Buru, Provinsi Maluku melului
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
120 — 84
  • Knusustersebut sebesar Rp. 227 .469.000, ;Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 13.963.000, dari pendamping yangmelaksanakan rehab pembangunan tersebut pada saat itu pendamping mengatakan kepada saksiuang tersebut adalah ucapan terima kasih dari pendamping yang bernama Rudi SuryawanBahwa uang yang diberikan oleh pendamping kepada saksi adalah dana yang diperoleh dari DAKsetelah pembangunan selesai yang jumlahnya sebesar 6 % dari Dana Alokasi Khusus tersebut ;Bahwa pencairan DAK tersebut melului