Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindih tintin tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-11-2016 — Upload : 04-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 PK/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT BANUA LIMASEJURUS VS NURUL HIKMAH, DKK
98 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha Il(Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluh empathektar);c.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 35
  • SHM 2704/Sangiang Jaya, Luas 1.227 M2 atasnama Untang Suhandi, sedangkan SHM No 2597/Sangiang Jaya telahberubah menjadi SHM No 2597 Sisa/Sangiang Jaya, Luas 1.630 M2 atasnama Untang Suhandi (vide bukti T II Intv15)Bahwa pada saat persidangan setempat ke lokasi objek sengketa pada hariKamis tanggal 25 Januari 2018 diketahui bahwa lokasi objek sengketadikuasai oleh para Penggugat serta Girik yang menjadi alas hak paraPenggugat setelah dicek oleh kuasa Tergugat tumpang tindin dengansertifikatsertifikat
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Srp
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
2.I Made Luat
3.I Wayan Winata
Tergugat:
2.I Wayan Pilih Astawan
3.I Nyoman Semidra, SE.
4.Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Klungkung
126 — 67
  • Bahwa ketika Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ingin menjual salah satu bagian tanah dengan PersilNomor 69B Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,yakni dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1206 ternyata tidak bisa karena saatdiperiksa di Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung,diketahul gambar tanah tersebut tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor 393 yang terbit Tahun 1999 atas nama Nang Pilih yang telah bergantimenjadi atas nama Nyoman Semidra.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
149 — 109
  • Inhutani IVdiantaranya:b.1Seluas + 3.000 Ha saling tumpang tindih dengan permohonanHPHTP PT.Barumun Raya Padang Langkat sesuai pertimbanganteknis kami No. 2465/Kwl6.3/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan belumada persetujuan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan,b.2.Seluas + 9.000 Ha saling tumpang tindin dengan permohonan PT.Agro Mitra Karya Sejahtera belum ada persetujuan dariDepartemen Kehutanan dan Perkebunan.Areal yang dimohon KOPERASI PARSUB berada dalam Kawasan HutanRegister 40 Padang Lawas yang
    Inhutani IVdiantaranya: b.1Seluas + 3.000 Ha saling tumpang tindin dengan permohonan Halaman 183 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNHPHTP PT.Barumun Raya Padang Langkat sesuai pertimbangan teknis kamiNo. 2465/Kwl6.3/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan belum ada persetujuan dariDepartemen Kehutanan dan Perkebunan, b.2.Seluas + 9.000 Ha salingtumpang tindih dengan permohonan PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 318/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat 1.Wahid bin H. Isim/Duloh 2.Masan Bin H. Isim/Duloh 3.Caplang Bin H.Isim/Duloh 4.Syahroni Bin MAdin H. Isim/Duloh 5.MArsin Bin H. Isim/Duloh 6.Ernih Binti H.Isim/Duloh 7.Rodiah Binti H.isim/Duloh 8.Rokaya Binti H. ISim/DUloh 9.MErnah Binti H.ISim/Duloh 10.MArhani Binti H.ISim/Duloh Tergugat 1. Yasin bin H. Isim/Duloh 2.Joe Silinggar 3. Safrullah Hadi Saleh 4. Kepala Kelurahan Kedaung Wetan 5. Kepala Kecamatan Neglasari 6.KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG BANTEN 7.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem I nformasi cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang, 8. PT. Grand Nirwana Indah
90 — 15
  • 2013/PN.Tng, namun Pengadilan Negeri Tangerangdalam putusannya Nomor: 336/Pdt.Plw/2013/PN.Tng. tanggal 3 Pebruari 2014,amar putusannya menyatakan : Menerima Eksepsi Terlawan , Terlawan Il danTerlawan Ill tentang Hukum acara pengajuan perlawanan ini keliru melanggartertio beracara, Gugatan Kabur, tidak jelas dan Gugatan kurang pihak danMenyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ;Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, ternyata telah terjaditumpang tindin
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 30-06-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Kbr
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
IDRUS Glr. DT. TAMBASA
Tergugat:
1.SYAFRI DT. TAN JAMBI
2.ELFITRA YENTI
3.SARINAP
4.ROSLI
5.KASMAR
6.MISNAR
7.YENI IRAWATI
8.YULFA WARDANA
9.NOFA WATI
10.DEWI GUSTINA
11.ELFI DELFIRA
12.SYAMSI RIZAL
13.BAIZAR
14.MARVAYENI
15.ASRIYON
16.KURNIASIH
17.SANTI ELVIRA
18.ERIA DESPOL
19.DERI ALEXANDER
20.FEBY
21.ENTEANG
22.OLET TAGORI
23.ELVINA
24.SUSRIYANTI
25.ZULKIFLI
26.MULYADI
27.YONDRA WADI
28.SERI AFNI
29.AFRINALDI
30.NIKA
110 — 5
  • Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatdalam dalil gugatannya menyatakan di dalam posita poin 45 hanya paraTergugat A yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan samasekali tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat C akan tetapi dalam petitum gugatan Tergugat A, Tergugat B, danC juga dituntut secara bersamabersama untuk melakukan pembayaranganti rugi kepada Para Penggugat, Bahwa dalam dalil gugatannya ParaPenggugat mendalilkan secara tumpang tindin
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-11-2013 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 645/Pdt.G/2013/PN Tng
Tanggal 18 September 2014 — Penggugat WIYANTO HALIM Tergugat 1.REBO BIN DJISAN 2.ICAN BIN KOBER 3.MASTANI 4.MAIL BIN ADJI 5.PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 6.NINGSIH RAHARJA (TJOA TJOET NIO, cs ( 5 orang) selaku ahli waris dari almarhum SURJA MIHARJA (TAN TJOEN HOAT) 7.LURAH BENDA selaku KEPALA KELURAHAN, KECAMATAN BENDA, KOTA TANGERANG 8.CAMAT BATU CEPER selaku PPAT WILAYAH KECAMATAN BATU CEPER
117 — 33
  • No. 436 Persil 51 S.IVtumpang tindin dengan bidang tanah sertipikat hak milik Nomor49/Benda dan Nomor 51/Benda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2824 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Februari 2016 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM ; ARBASAH bin SAMSUDIN
81 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2824 K /Pid.Sus/2015 Pengelolaan Hutan Industri Nomor 43/Kpts/VI PHT/2000, tanggal15 Februari 2000 seluas 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapatdikelola seluas 53.534 Ha karena tumpang tindin denganpemukiman, lading, areal perkebunan dan pertambangan; Bahwa dokumen tanah yang dibeli Terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/bukti kepemilikan tanah Kas Desa Binuang, karena untuknomor register surat tidak masuk pada buku registrasi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 27-09-2010 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 430/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Juni 2011 — PT. MODERNLAND REALITY, Tbk Vs RUDY PUWANTO, Cs
125 — 121
  • ., yang tumpang tindin dengan Hak Milik No. 385/Medan Satria atas nama Manaf bin H. Burhan, terletak di Desa UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur ;23.Bahwa setelah Penggugat meneliti dan mempelajari soal Sertifikat HakMilik No. 385/Medan Satria yang diaku sebagai milik dari Tergugat danyang akan diurus balik namanya oleh Tergugat II ke atas nama para ahliwaris Manaf bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 05-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2633 K/PID.SUS/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — NUR ALAM
1337 — 1275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prima Nusa Sentosadan lampirannya;BB Nomor 81: 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasipemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kabupaten Bombana perihalTumpang Tindih Wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan PetaTumpang tindin PT. Prima Nusa Sentosa dan PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 28-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 64/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
MINTARDJO HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
PT HERMAWAN MEGAH DANA
395 — 179
  • Dan ketentuanmengenai tumpang tindin sebagaimana dalil Penggugat yangmenganggap adanya tumpang tindih (overlap) kepemilikan atas tanahPenggugat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor3 Tahun 2018 Romawi V huruf E yakni :1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah olehPengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yangtumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbitkemudian, dengan syarat :a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-04-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2015 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA ( PPRIP ) ;KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2. PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT )
111 — 55
  • Bahwa dengan menggabungkan kedua obyek sengketasebagaimana tersebut dalam angka 1 ( satu ), sehingga obyeksengketa menjadi tumpang tindin dan tindakan PenggugatHalaman 57 dari 151 halaman Putusan Nomor: 87/G/2015/PTUN.JKT.adalah sangat keliru dan membingungkan banyak terdapatnomor urut yang terlewatkan ;C.2. Petitum melampaui batas yang dapat dituntut dalamPengadilan Tata Usaha Negara ;1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
ARI PRATAMA
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF, Sp. Bin H. A. RAHMAN
82 — 28
  • puluh delapan rupiah, koma dua puluh lima sen)Bahwa yang mengajukan pencairan adalah Kepala Desa dan BendaharaDesa;Bahwa saksi mendengar ada kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan sesuaidengan RAB yaitu untuk kegiatan jalan usaha tani;Bahwa sebagai pendamping desa saksi tidak pernah melihat kegiatan yangdikerjakan;Bahwa saksi tidak kenal dengan ketua Tim TPK yang dibentuk;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke TPK tentang pelaksanaankegiatan yang dilakukan;Bahwa saksi tidak tahu tentang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. BAMBANG PRAYOGO, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SILEGON VS PT. GRIYA SINAR PERAK DAN I. LINA SUHERLINA., II. MUSLIH YUSUF, BA;
113 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Serang)Banten atas nama PT Griya Sinar Perak, terhadap surat Penggugattersebut, selanjutnya Tergugat memberikan jawaban sebagaimanaSurat Nomor 95/200.3672/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016, yangisinya pemberitahuan terjadi tumpang tinding atas tanah milikPenggugat dengan 26 objek sengketa.Bahwa dengan demikian Penggugat baru mengetahui telah terjadinyatumpang tindin atas tanah milik Penggugat dengan 26 objek sengketayaitu pada Tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana Surat Nomor95/200.3672/
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 23-11-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.SLAMET RIADI
2.BAHRUDIN
3.AHMAD
4.ABDUL RASID
5.SARYANTO
6.MARPUAH
7.SITI FARIDHA
8.AMADUDIN
9.KUSMIATI
10.FITRI
11.JUMIRAN
12.RUDI HARTONO
13.MUNTADIR
14.JAWAHIRA
15.FADILAH
16.SUTOMO
17.JUNIAH
18.WATIKAH
19.RIANTI
20.WALTIAH
21.JUDIANTO
22.RYAN HIDAYATULLAH
23.DAYA
24.Hi. ANNAS
25.Hj. KASMIRAH
26.STARE
27.HIU FUK SIN
28.KADORI
29.KENANGA
30.ANILAH
31.SUMARNI
32.PUTRI HERLINA
33.ROSNI
34.YUSUF
35.NUR ASIAH
36.SYAMSUDDIN
37.H. BAHRI
38.CAMPUR
39.HASMAWATI
40.A. MALIK
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
3.Menteri PUPR RI, Cq. PPKP Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar
4.Gubernur Lampung, Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
81 — 7
  • keterangankepemilikan tanah, yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukangugatan a quo, tergugat tanggapi bahwa alas hak berupa sporadik dansurat keterangan garapan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanahdan telah dilarang untuk diterbitkan sejak tahun 1984 berdasarkan SuratHalaman 89 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN KlaMenteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 yangmenginstruksikan kepada Gubernur supaya tidak menerbitkan izinmembuka tanah karena sering terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
98 — 54
  • Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP, DKK VS PRESIDEN RI;
377 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwaketidakpastian kedudukan lembaga yang berpotensimenimbulkan tumpang tindin wewenang dalam melakukan tugas danfungsinya dan tarik ulur kewenangan, kesalahpahaman, tarik ulur antarakekuasaan, yang dapat diselewengkan sehingga mengarah padaketidakpastian hukum.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-05-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
PT JAYA INDO PROPERTY, diwakili oleh STEVANUS SANJAYA EDY WIDJAJA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
364 — 270
  • Terlebih lokasi Ijin Prinsip tersebut yang beririsan/berpotongandengan jin Lokasi PENGGUGAT hanyalah seluas + 106.264 m2 bukanKESELURUHAN.Bahwa jelas sekali PENGGUGAT telah salah menafsirkan KetentuanPasal 12 ayat (1) dan (2), ayat tersebut diterapkan pada ijin lokasi yangmasih berlaku, yang dimaksud tumpang tindin adalah pada saat ada 2Izin Lokasi yang hidup, sedangkan dalam perkara a quo ijin lokasiPENGGUGAT tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU lagi dan/atau BATALDEMI HUKUM, bahkan dari segi jenisnya yang
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 20/PDT.G/2016/PN Sgl
Tanggal 14 Desember 2016 — Syahrial Ridho, SH.MH lawan Ir. H. IWANSYAH, dkk
83 — 6
  • Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 sampai dengan point13 pada gugatan, pada dasarnya Turut Tergugat tidak mengetahuiadanya tumpang tindin kepemilikan atas tanah yang menjadi objeksengketa sampai adanya proyek pelebaran jalan di Jalan Raya TanjungKalian Kec. Muntok Kab.
Pengadilan PN TAKENGON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2016 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn
Tanggal 18 Agustus 2017 — ILYES KUMER Alias ILYAS AMAN WAHDI Lawan 1. JUPRI DARWIS,SH 2. ARIANTO GUNAWAN 3. MUCHLIS AB 4. IBRAHIM 5. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara cq Kepala Kampung Arul Kumer Barat berkedudukan di Arul Kumer Barat 6. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara berkedudukan di Angkup 7. CENDRI NAFIS MARIESTHA Dan HERU SRIWIDODO SARI
143 — 28
  • Selain itu telahdiadakan rapat penyelesaian tumpang tindin kepemilikan tanah di arealpembangunan milik PLN sebagaimana Berita Acara dalam Bukti P.Int.4 danBukti P.Int.5 dimana Penggugat juga hadir bersama Tergugat I, Il, Ill, Yusdar,Ketua Panitia Pengadaan Lahan (HERLEDI LEKSON), Kepala Desa, Camat,dan Danramil Silih Nara yang isinya Kepala Kampung menerangkan bahwatanah Tergugat adalah tanah milik Tergugat warisan orangtuanya, Tergugat IImembeli tanah Tergugat , Tergugat II memiliki tanah yang dibeli