Ditemukan 240 data
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
IWA KUSTIWA
90 — 37
Bin SYAHBUDIN(ALM) bersama ATOY langsung membawa unit mobilnya; Bahwa kemudian Saksi ALEX CARVINDO membawa mobil tersebut denganmengendarainya ke pelabuhan Merak selanjutnya menyeberang menggunakan kapalroro ke pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung, kKemudian Saksi ALEX CARVINDOmenempuh jalur darat untuk menuju pelabuhan Tanjung Buton Riau kemudianmenggunakan kapal roro menuju Batam, Selanjutnya menghubungi NURKHOLIS danmenawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna Silver/abuabu, tahun 2014dengan Npmor
Pemeriksaan (BAP) pada tingkatpenyidikan; Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengggelapan1 (satu) unit mobil merk Honda BRV, warna putih, Nopol B 2176 TKS, NomorHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN BtmRangka : MHRDG1720GJ602315, Nomor Mesin : L15Z12533587, yang dijual olehSaksi ALEX CARVINCO Alias AL kepada HISUWANTO ADY dengan harga sejumlahRp 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) unit mobil Honda Brio,warna Silver/abuabu, tahun 2014 dengan Npmor
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : H. ILHAM HR, SH
101 — 44
No. 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS10.Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 103/III/2009 tanggal 19Maret 2009 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Pembantu Gaji PNS,Pengeluaran dan Pembuat Dokumen dan Pelaporan Tahun AnggaranFoto Copy Surat Keputusan Bupati Gowa Npmor 68/I/2010 tanggal 6Januari 2010 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Pembantu GajiPNS, Pengeluaran dan Pembuat Dokumen
19 — 3
No.409/Pdt.G/2017/PA Skg.Penggugat telan membuktikan dalildalil gugatannya sepaanjang mengenaiperceraian dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian,berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor: 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Npmor: 9Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebutdiatas, sesuai pula dengan dalildalil syar seperti yang tersebut
41 — 14
Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2851 tahun 2007 tertulis atas namaXXXXXXXXXXX yaitu sertifikat yang timbul berdasarkan penggabunganSHM No.2368 tahun 2006 tertera atas nama NURASNI dengan sisatanah berdasarkan SKPT Nomor 295/SKPT/SM/1983, T.11.12.Fotokopi Surat Hak Milik Nomor 2368 atas nama dan telahdigabungkan dengan sisa tanah berdasarkan SKPT Nomor295/SKPT/SM/1983 sehinggatimbul SHM Nomor 2851 (T.XI), T.12.13.Fotokopi Surat Kuasa untuk menjual /mengalinkan dan ataumelepaskan haknya atas SHM Npmor
112 — 16
Penetapan Ketua Majelis Hakim, Npmor.280/Pid.B/2016/PNTte., tertanggal 23Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Para Terdakwa di persidangan;Setelah meiihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No 280/P!
Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
Terdakwa:
H. Harianto alias H. Anto bin Saharuddin
61 — 7
Polisi: DD 1392 HH Npmor Rangka: MHF11LF8000014086, No. Mesin: 2L-9448121;
- 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil minibus merk Toyota Type Kijang Standart LF 80 Long Diesel warna biru No. Polisi: DD 1392 HH Nomor Rangka: MHF11LF8000014086, No. Mesin: 2L-9448121;
- 1(satu) unit mobil Pick Up Merk merk Suzuki Type GC 415T (4x2)M/T warna hitam No. Polisi: DD 8166 FC Nomor Rangka: MHYGDN41TGJ-421408, No.
260 — 125
Hal ini mempunyai nilai hukum yang sederajat bobotnyadengan pasal 6 ayat 6, serta pasal 8 huruf ( f ) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 ;Bahwa sehubungan dengan pasal 6 ayat 6 dan pasal 8 huruf ( f ), UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 telah nyata bahwa Termohon 1 dan Termohon2 tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan oleh karenanyatidak mendapatkan restu kedua orang tua (bapak dan ibu) dari Termohon 1Bahwa sehubungan dengan alasan pasal 6 ayat 6 dan pasal 8 huruf ( f )UndangUndang Npmor 1 tahun
16 — 4
telah terbukti, maka hal inisematamata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yangsalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak adaharapan akan hidup rukun lg dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai ketetntuan Pasal 84 ayat (1) UU Npmor
43 — 15
dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh KABOEL SOENARIO, Wakil Notaris diPekalongan , yang menyatakan bahwa AGUSTINUS HARTONO telah memberikan kuasakepada NUGROHO TANTUDJOJO sebagai Surat Kuasa yang yang cacat hukum dan bataldemi hukum dengan sendirinya adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum,seharusnya Pelawan mengajukan gugatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, danbukan pada perlawan ini.61011Bahwa Pelawan tidak bisa menggunakan KEPRES 32 Tahun 1979 dan Peraturan MenteriDalam Negeri Npmor
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
CHIAH WAH HENG
149 — 53
perbuatan serta berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya tersebut;Memperhatikan Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian KeempatPenyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan PersyaratanInvestasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang Undang Nomor 11tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undangundang Nomor. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan danUndangundang Npmor
159 — 42
Nomor22/Akta.Pid/2016/PN.Pya, 21/Akta.Pid/2016/PN.Pya, 19/Akta.Pid/2016/PN.Pya,dan 20/Akta.Pid/2016/PN.Pya ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 tersebut, Terdakwa I,tidak mengajukan permintaan banding ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pencabutan PermintaanBanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, tertanggal 7Halaman 16 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MtrDesember 2016 Npmor
JEMMA B. JUWA, DKK (PARA TERGUGAT)
81 — 8
Bahwa Tergugat XIV menerbitkan sertipikat Hak Milik npmor 89 atas nama UswatunHasanah Desa Aeng Baja Raja Kecamatan Bluto berdasarkan penegasan konversi danhak milik adat dengan nomor kohir 432 no. persil 10a klas IId luas + 250 m2 tercatatatas nama SANHADJI di leter C desa proses tersebut berdasarkan PP nomor 24 tahun1997 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.
Terbanding/Tergugat I : 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Bireuen, Cq. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen/Pengguna Anggaran dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Regional Kabupaten Bireuen
Terbanding/Tergugat II : 2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Bireuen, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen, Cq. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Regional Kabupaten Bireuen
Terbanding/Tergugat III : 3. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRY ADI & REKAN
90 — 36
BAKAR, Tempat tanggal Lahir Tanjong Nie, 17 September 1978,Pemegang Npmor Induk Kependudukan 1111051709780001,Beralamat di Dusun Tgk. Jali Gampong Tanjong Nie, KecamatanPeusangan, Kabupaten Bireuen;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021 telahmemberikan kuasa kepada advokat masingmasing:1. H. Syamsul Bahri, S.H., 2. Ilham Zahri, S.H., 3. Bahagia, S.H.,M.H,dan 4. Irfan Asmadi, S.H yang berkantor pada kantor hukum BasrunYusuf & Parnert, alamat di Jalan Mr.
93 — 44
hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yangdikategorikan sebagaiKeputusan.............. cece ee eee eekeputusan fiktif negatif berupa penolakan untuk menerbitkan sertipikat HakMilik diatas tanah milik Penggugat telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya AzasKecermatan dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam51Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Npmor
DWI BUDI PARANATA
Tergugat:
MEI SURYAWAN
119 — 22
Bukit Kalisari Artha Makmur merupakanPerbuatan Melawan Hukum yang berkedudukan di KabupatenProbolinggo dan dikarenakan adanya Perselisihan tersebut terjadi di PT.Bukit Kalisari Artha Makmur maka seharusnya penyelesaikanperselisinan harus mengacu pada Undang undang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pasal 108 ayat (1) UndangUndang Npmor : 40 tahun 2007 yangberbunyi Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurasan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan
113 — 43
Anni Prasetia,P20;Potokopy Identitas kenderaan dan pemilik kenderaan Npmor PelisiBA.6743 RW, merek Yamaha Type14D AL 115C Mio Soul, P21;Potokopy Surat keterangan Pajak Daerah PKB/SENKB dan SWDKLLJNomor 14258714 an. Armi Prasetia, P22:Salinas Putuson Noowor O14 dt G/2017 PASWE, Fal 19 23.
79 — 34
Lingga1 (Satu) Bundel Photo Copy Keputusan Bupati Lingga Npmor: 73/KPTS/I/2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan UntukSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten LinggaTahun Anggaran 20141 (satu) Bundel Fhoto Copy Buku Bend.9 Bulan Desember2014/Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah BulanDes 2014 Daerah Kab. Lingga TA. 2014;1 (satu) Bundel Rekening Koran Bulan Januari Tahun 2015 denganNo Rekening 1/40200001 a.n.
Terbanding/Tergugat I : GANDHI GAN
Terbanding/Tergugat II : TJUA TEK MONG
Terbanding/Tergugat III : SALMON PATHAI
Terbanding/Tergugat IV : Ahli waris dari Alm. Hengky Dawir
Terbanding/Turut Tergugat : Drs. H. M. S. MATDOANG, S.H
75 — 49
2015/PN.Jap, tanggal 17 Maret2016, dengan salah satu amar putusannya Menyatakan bahwa Penggugatdiberi jin untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.02395yang semula atas nama Drs.H.Mat Doang,SH, menjadi atas nama H.Syamsunar Rasyid;Ipso yure berdasarkan putusan perkara diatas, Pembanding adalah pihakyang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini,sejalandengan ketentuan pasal 9 jo pasal 19 ayat(2) huruf c UU No 5 Tahun 196027tentang PokokPokok Agraria(UUPA) jo PP Npmor
Terbanding/Penggugat : HJ. LANI MEILANI, SE. M.M.
Turut Terbanding/Tergugat II : DRS. H. KISWAYA, M.Pd
67 — 38
Bahwa Terbanding semula Pembantah telah mengajukan gugatan perlawananatas Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Tsm. dengan nomor perkara 13/Pdt.Plw/2017/PN.Tsm. jo Putusan PengadilanTinggi Bandung Npmor 156/PDT/2018/PT.BDG. jo Putusan Mahkamah AgungNomor 3572 K/Pdt/2018 putusan tanggal 21 Desember 2018 yang amarnyamenolak permohonan kasasi dari Terbanding semula Pembantah (bukti TI4) dantelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;.
PT. VENDE MESTIKA Dalam Hal ini diwakili oleh WIHANA SYAHPUTRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH ACEH
176 — 95
Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undangundang Npmor 5 Tahun1986jo Undangundang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan; Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat kongkret , individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.