PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSN. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut dilakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan anggaran dasarperusahaan dan UUPT.63.

hukum yang berlaku (UUPT) dan tidakbertentangandengan kewajiban hukum siapapun.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untuk pembagianDeviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut diiakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamanggaran dasar perusahaan dan UUPT.54.

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapbkan berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 9 dari 154 Hal.

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);Halaman 13 dari 154 Hal.

);Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melalaikankewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secarategas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;Halaman 23 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarberkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatanhukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnyaterhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT SuratNo.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018,berjudul UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA yang dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT ;Bahwa

Status Perseroan yang tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya ;Pasal 21 ayat (3) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 23 ayat (2) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(3) mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.3.

Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yangberhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama44perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahDireksi.Pasal 1 angka 5 UUPT :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT :Direksi menjalankan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT :Direksi bertanggung jawab ataS pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.4.

Satya Mitra Mandiri tidakmemenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakandalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, karena prosespembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;12.

Kertas Blabak Magelang, makaharuslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahansusunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGALDITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengandemikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULUHARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAIDIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUKBERTINDAK DAN MEWAKILI PT.

Mengingat persyaratanpersyaratan yang diatur dalam Pasal 80 ayat(3) butir (a) UUPT adalah wajib dipenuhi, namun Para Pemohondengan sengaja tidak mencantumkan mata acara RUPSLB Ketigadalam Petitum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Baratsepatutnya tidak memberikan ketetapan atas hal yang tidak ada, tidaklengkap atau tidak sesuai dengan UUPT. Hal ini konsisten denganpendapat Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H.,?

Pasal 42 ayat 2 UUPT:(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dandisetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan 3M.

lebih besar.Pasal 88 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlahseluruhsaham dengan hak suarahadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipalingsedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 89 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui

Pasal 84 ayat (1) UUPT:(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan lain.Pasal 85 ayat (1) UUPT:(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkansurat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dengan demikian, setiap ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan mengenai hakhak pemegang saham untuk menghadiridan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah mengikat para pihak,serta dilindungi UUPT.

Berdasarkan undangundang yang berlaku(UUPT), Akta Pendirian yang dimaksud oleh Penggugat dalamGugatannya sudah tidak valid karena sudah tidak sesuai denganketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tidak bisa dijadikansebagai dasar hukum.

Halini jelas melanggar ketentuan peraturan yang ada terkait perseroanterbatas mulai dari Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD),Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan:Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham padaHalaman 23 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/2015saat Perseroan didirikan;Pasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa:Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dandisetor penuh;Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah;Menjadi pertanyaan kemudian apakah Penggugat benarbenartelah melakukan penyetoran modal dan apa buktinya?

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyalahi atau melakukan perbuatan menyimpangdengan tidak melaksanakan ketentuan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo,S.H., yang merupakan manifestasi/perwujudan dari ketentuan UUPT, dimanaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:a.

Perbuatan Tergugat Rekonvensiyang tidak menyetorkan modalnya ini jelasjelas melanggar ketentuan Pasal33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUPT;b. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangseolaholah bertindak selaku pemegang saham yang sah pada PT NLTGasket Mfg, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara melawanhak telah menikmati pembagian keuntungan (deviden) yang diterimasebelum tahun 2006.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

tiap klasifikasi, hakhak yang melekatpada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan DewanKomisaris;penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris;i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Selain itu dalam UUPT, mengenai perubahan anggaran dasar,disebutkan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harusmendapatkan persetujuan Menteri (vide Pasal 21

ayat (1)Putusan Nomor 1063/Padt.G/2020/PN Sby Hal.17UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepadaMenteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuanMenteri meliputi: (vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbukaatau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggarandasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegangsaham dan susunan pengurus PT.

mendapatkan persetujuanMenteri (vide Pasal 21 ayat (1) UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukankepada Menteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi:(vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbuka atau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar hanya perludiberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelasdalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegang saham dansusunan pengurus PT.

Bypass No.117,RT.001/RW.006, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, KabupatenIndramayu, Jawa Barat 45254, adalah salah dan keliru, tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar ketentuan yang diatur dalam, Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG dan azas actor sequitur forum rei , dan melanggarUndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndang PerseroanTerbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan: Perseroan mempunyai

Java Seefood telah sah menjadi badanhukum (rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnyadiberlakukan ketentuan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya dan UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86 ayat (5), dan Pasal138 ayat (2) UUPT, pengajuan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, oleh karena ituPengadilan Negeri Indramayu

Gatot Subroto32Kav. 3234, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, JakartaSelatan. 222 2222222 nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan Perseroan mempunyai alamatlengkap sesuai dengan tempat kedudukannya di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, tempat kedudukandimaksud sekaligus menjadi kantor pusat Perseroan.

Java Seefood telah sah menjadi badan hukum(rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnya diberlakukan ketentuandalam Anggaran Dasar UndangUndang PerseroanTerbatas. 222 22 22 2Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86ayat (5), dan Pasal 138 ayat (2) UUPT pengajuan permohonan untuk memperolehPenetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Menimbang berdasarkan

Bahwa ketentuan hukum mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatastelah diatur secara jelas dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT No. 40/2007"), yaitu antara lain:(iii)Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. wajib diikuti dengan /ikuidasivanadilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

No. 40/2007, yaitu:(i) Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),a. wWatib diikuti denaan likuidasi vana dilakukan oleh likuidator ataukurator; danb.

(i) Pasal 147 avatm UUPT No. 40/2007:"Dalam jangka waktu paling am bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pembubaran Perseroan, /Iikuidator watib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat KabarHal 22 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIdan Berita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

dan menyatakan pihak yang mengajukanpermohonan pembubaran a quo adalalah TURUT TERLAWAN dan TURUTTERLAWAN Il, namun bukannya menjadikan sebagai pihak Para Terlawanmelainkan hanya sebagai pihak Turut Terlawan;Bahwa lebih lanjut, TERLAWAN pun menoiak dengan tegas daiildalilPELAWAN pada halaman 9 nomor 16 18 yang pada intinya menyatakansudah benar dan betul Perlawanan ini diajkan oleh Tuan Norman dalamkapasitasnya selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo karenaberdasarkan Pasal 142 ayat (6) UUPT

kecuali RUPS yangmemberhentikan;Bahwa dalil PELAWAN tersebut jelas keliru dan sengaja dibuat untukmenyesatkan Majelis Hakim dimana seolaholah selain Likuidator makaDireksi dan Dewan Komisaris tetap berwenang melaksanakan fungsinyawalaupun telah diangkat seorang Likuidator;Bahwa dalil PELAWAN tersebut justru menunjukkan bahwa PELAWAN samasekali tidak memahami ketentuan perundangundangan yang berlaku terkaitdengan ketentuan pembubaran suatu perseroan terbatas sebagaimana diaturdalam Pasal 142 152 UUPT

Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO1.Bahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterbatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT..

Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "(1)Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;Hal 7 Put.

Bahwa Tergugat diketahui tidak melakukan pengurusan TurutTergugat dengan baik dan tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).17. Bahwa maksud diadakannya RUPSLB Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta BA RUPS PT.

tidak berdasar hukum tindakan Tergugat yang menjadikan laporan keuangan PT lain untuk dijadikan sebagailaporan pertanggungjawaban pada RUPSLB Turut Tergugat I.LaporanKeuangan yang disetujui dan disahkan dalam laporanpertanggungjawaban Tergugat selakuDirekturTurutTergugatdidasarkanpadalaporan keuangan yang menurutketeranganTergugat dalam RUPSLB dibuatoleh Turut Tergugat V, laporankeuangan mana adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yangdiatur oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UUPT

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIsudah mengetahui Laporan Keuangan yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuail dengan ketentuan Pasal 66 UUPT namun diam sajaketika RUPSLB Turut Tergugat menyetujui dan mengesahkanLaporan Keuangan tersebut.E. TENTANG TERGUGAT I MENJUAL ASET TURUT TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM22.

Artinyaundangundang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepadaDireksi untukmewakili Perseroan di dalam maupun di Pengadilan. ;10. Bahwaolehkarenaitu, kapasitasTergugat sebagaiDireksikeempatPerseroan tersebut di atasadalahKUASA ATAU PERWAKILAN KARENAUNDANGUNDANG (wettelijkevertegenwoordig, legal or statutoryrepresentative).

Tergugat adalah merupakan Direktur dari Tergugat V; Tergugat VI;Tergugat VII dan Tergugat VIII; sehingga dalam jabatannya selakuDirektur, maka Tergugat berhak mewakili kepentingan hukum Tergugat V;Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dan berhakmengambil segala keputusan kecuali ditentukan lain dalam UUPTmaupun RUPS.b.

GPM dan juga tidakmencantumkan agenda yang hendak dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa;Bahwa UUPT hanya mewajibkan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan denganmencantumkan agenda acara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Direksi membuatLaporan Tahunan sebagai pertanggungan jawab Direksi dalam RUPS untukdisahkan termasuk menetapkan Deviden jika terdapat keuntungan (Vide pasal 78ayat (2) dan (8) jo Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 UUPT);Jl.

Bahwa UUPT, tidak mensyaratkan dicantumkannya agenda acara dalam undanganuntuk RUPS Luar Biasa yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa. Bahwaakan tetapi yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal82 ayat (5) UUPT yaitu seluruh pemegang saham perseroan dengan hak suara nadiratau di wakili dalam RUPS, dan keputusan disetujui dengan suara bulat; 27.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UUPT menyatakan "Permintaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya":33. Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM baik yang Kurator/TERGUGAT tujukan kepada PENGGUGAT II (Viriyawan Murti) selaku Direktur PT.GPM dan kemudian kepada Dewan Komisaris telah sesuai dengan UUPT;Bahwa karena itu Kurator/TERGUGAT I menolak dengan tegas segala dalil dalilgugatan Penggugat seolah olah permintaan diadakan RUPS Luar Biasa PT. GPMtidak sah karena bertentangan dengan UUPT;Bahwa PT.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Oleh karena baik Termohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohon selaku pemegang sahammayoritas, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakanhaknya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPT untukmengajukan permohonan ini;Pasal 80 UUPT mengatur bahwa:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang

melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Berdasarkan faktafakta sebagaimana terurai di atas, terbukti secarasumir bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan formal yang diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT

Jika Direktur dan Komisaris tidak menghadiriRUPSLB, maka Direktur dan Komisaris dianggap tidak berkeberatan terhadappemberhentian yang dilakukan terhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105ayat (4) UUPT;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan,yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahdireksi/pengurus atau berdasarkan Pasal 103 UUPT. Direksi dapat memberikankuasa kepada orang karyawan Perseroan untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa.Kedudukan Penggugat sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama PT.

Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;c.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundangini dan/atau anggaran dasar;Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN MtpDireksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organperseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan

Jadi semua jenismodal ini haruslah terpenuhi secara komulatif, apabila pihak pembelitidak dapat menyampaikan bukti setor yang sah sebagaimana diaturkhsus dalam UUPT, maka dapat dikatakan Pembeli telah Wanprestsi.Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUPT(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Penjelasan:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaPerseroan

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Karena ini adalah Jual beli saham, maka ketentuan khusus dalamtata cara ini diatur tata cara dan persyaratannya dalam UUPT danaturan pelaksanaya.

Maka apabila tidak terpenihinya tata cara jualbeli saham yang diatur dalam Pasal 33 UUPT oleh Pembeli maka,Akibat hukum dalam pasal 48 UUPT, dimana terkaitKepemilikan Saham/ Pengakuan Kepemilikan Saham, akantetapi tidak memenuhi sebagaimana yang di syaratkan dalamPeraturan Per Undang undangan yang telah di sebutkan/ diuraikan di atas...

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan :Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN PalPasal 98 ayat 1 UUPT : Direksi adalah organ Perseroan yang mewakiliPerseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.Pasal 103 UUPT telah memberikan kewenangan tambahan kepadaDireksi untuk memberikan kuasa kepada Karyawannya atau oranglain, guna bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukansuatu perbuatan hukum tertentu.Bahwa

mencermati ketentuan dalam UUPT tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas tersebut, maka Penggugat dalam gugatannyaseharusnya menyebutkan legalitas PT.

Pasal 105 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (BuktiP13), dimana bunyi dari Pasal 119 UUPT menyatakan :Ketentuan mengenaipemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatismutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris", dan Pasal 105 ayat(1) dan (2) UUPT menyatakan :"(1L)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPSdengan menyebut alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota

tidak menjawab dan meninggalkan ruangrapat, Pemohon sudah tidak aktif di Perseroan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selakuKomisaris Utama telah mengundurkan diri didepan karyawan Perusahaan, inimembuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terlapor ada masalah yang belumterselesaikan, seharusnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada keduanyaPemohon dan Terlapor, namun yang dilakukan Terlapor mengabaikan Pemohon dantidak memberikan hakhak Pemohon sesuai yang diatur dalam Anggaran DasarPerseroan dan UUPT

, terhadap keteranganahli tersebut Hakim tidak sependapat, karena keterangan Ahli tersebut tidak berpijakpada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan pada seluruh pertimbangandiatas bahwa telah jelas dan nyata RUPSLB dan keputusannya dijalankan tidak sesuaiUUPT dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam undangan RUPSLB tercantumpengunduran diri dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan padahal sesuai faktaPemohon tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara

pangkalnyaadalah bukan pada aktanya, tetapi benarkah Pemohon selaku Komisaris UtamaPerseroan telah mengundurkan diri, apakah ada pernyataan tertulis dari Pemohontentang pengunduran diri tersebut, inilah yang perlu digali dan didalami baik oleh ahlimaupun oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupunoleh Termohon tidak ada satupun yang menunjukkan ada bukti pernyataan pengundurandiri secara tertulis dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai yangdisyaratkan UUPT

hanya membatasi diri pada penyelenggaraanRUPSLB, kuorum kehadiran dan hak suara yangbukan fokus atas Laporan Polisi a quo, selain ituTermohon tidak menilai keabsahan UndanganRUPSLB, sehingga kurang cermat dalam menilaiadanya keterangan yang tidak benar yangdimasukkan ke dalam Akta Otentik/AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.OPTIK TUNGGAL SEMPURNA NO. 14, tanggal23 September 2011 tersebut ;Bahwa Termohon juga tidak mendalami Bukti P2berupa Anggaran Dasar Perseroan maupun BuktiP13 berupa UUPT

), selain itu,Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengankebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan Dalam UUPT dan/atauangaran dasar (pasal 92 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranyasebagai berikut :1.

Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayan perseroan;Menimbang,bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan(pasal 97 ayat(1) UUPT), pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat(2) UUPT);Menimbang, bahwa itikad baik (good faith) meliputi aspek :1.

, dan atas buktibukti tersebut tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat II selaku Direksitidak membuat laporan kegiatan Perseroan, laporan pertanggungjawabankeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2016 (Tidak ada aslinya), auditkeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2014 (tidak ada aslinya), danmembuat pembagian deviden kepada pemegang saham sesuai yangdiamanatkan UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.I,T.II7), bahwa karena kondisiHalaman 73 dari 84

Secara Pidana, bila ada bukti bahwa direksi diduga melakukanpenipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan, maka langkahhukumnya dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian (Pasal 55UU.No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas/UUPT);2.

Secara perdata, merujuk kepada pasal 97 ayat 6 dan 7 UUPT, makaPemegang saham, komisaris ataupun Direksi yang lain dapat mengajukangugatan ke Pengadilan terhadap Direksi yang diduga melakukanHalaman 76 dari 84 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PNBpppelanggaran tersebut untuk meminta ganti rugi dalam hal akibatperbuatannya PT mengalami kerugian;3.