Bersama FK dan PJOK, membuat jadwal pencairan dana sesuai yangdisepakati.i.

) berdasarkan surat SK WaliKotaSemarang Nomor : 050147 tanggal 03 Mei 2012.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PJOKSemarang Barat, adalah Penanggungjawab Operasionalkegiatan (PJOK) sebagaimana dimaksud dalam diktumkesatu. diangkat untuk pengendalian kegiatan ditingkatkelurahan. administrasi pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) diwilayah kerjanya.

Penanggungjawab Operasionalkegiatan (PJOK) mempunyai tugastugas sebagai berikut:a. Memantau pelaksanaan PNPMMP diwilayah kerjanya;b. Melaksanakan administrasi PNPMMP di wilayah kerjanya;c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas tiap bulan;d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPMMP;e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPMMPdengan programprogram penanggulangan kemiskinan;f.

Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saudaraselaku PJOK ~ tersebut.

dankoordinator Kota(Korkot) untuk memberitahuan Lokasidan Alokasi dana PNPMMP;e Menghimpum Format Pencairan BLM yang dilampirilembar verifikasi. dokumen pencairan dana BLM.permohonan pembayaran dana BLM dari PJOK keSatker. surat perjanjian penyaluran bantuan antaraPJOK dan Koordinator BKM.

APBD dan APBN. sedangkanyang menerima dan menggunakan= adalah BadanKeswadayaan Masyarakat(BKM). untuk kegiatan ekonomi,social, dan lingkungan;e Bahwa berkaitan dengan penggunaan kegiatan ekonomikegiatannya adalah Pinjaman bergulir;e Bahwa dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BLMPNPMMP tersebut. pihak mana Saja yang terkait adalah :e Tim Faskel yaitu Tim yang terdiri dari faskel senior.dibantu 4 orang faskel yaitu faskel lingkungan. faskelsosial. faskel ekonomi dan faskel pemberdayaanmasyarakat;e PJOK

Kabupaten Sanggau dengan biayapendaftaran sebesar Rp. 400.000, (Empat ratus ribu rupiah), yangdibayarkan secara tunai kepada Saksi GUSTINI FAU selaku istri dari SaksiPETRUS MUSA dan setelah terkumpul barulah kegiatan Pokjar tersebutberjalan yang diikuti kurang lebih 17 (tujuh) orang, dengan jadwalpertemuan selama 1 bulan sebanyak 3 kali pertemuan yaitu pada hariKamis, Jumat dan Sabtu dari Bulan Januari 2011 sampai dengan BulanOktober 2011 dengan Program Studi yaitu Program Studi Ekonomi,Program Studi PJOK

Kabupaten Sanggau dengan biayapendaftaran sebesar Rp. 400.000, (Empat ratus ribu rupiah), yangdibayarkan secara tunai kepada Saksi GUSTINI FAU selaku istri dari SaksiPETRUS MUSA dan setelah terkumpul barulah kegiatan Pokjar tersebutberjalan yang diikuti kurang lebih 17 (tujuh) orang, dengan jadwalpertemuan selama 1bulan sebanyak 3 kali pertemuan yaitu pada hariKamis, Jumat dan Sabtu dari Bulan Januari 2011 sampai dengan BulanOktober 2011 dengan Program Studi yaitu Program Studi Ekonomi,Program Studi PJOK

Tugas dan tanggungawab Bendahara UPK,yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wiliyahanya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM).3) Mengikuti pelatinanpelatihan yang berkaitan dengan tugasnya.Dimana terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar tugasdan tanggungjawab sebagai bendahara UPK yakni tidak Menerima

Tugas dan tanggungawab terdakwa Verawati Mantu selakuBendahara UPK, yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOk),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wilayahnya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)3) Mengikuti pelatihanpelatinan yang berkaitan dengan tugasnya.Bahwa selanjutnya Kecamatan Lemito adalah salah satu Kecamatan yangmenjadi sasaran Program

Tugas dan tanggungawab Bendahara UPK, yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOk),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wiliyahanya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM).3) Mengikuti pelatihanpelatihan yang berkaitan dengan tugasnya.Dimana terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan tugas dantanggungjawab sebagai bendahara UPK atau melakukantugas dan tanggungjawabnya

Tugas dan tanggungawabBendahara UPK, yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wiliyahanya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)3) Mengikuti pelatinanpelatihan yang berkaitan dengan tugasnya.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 123/8/IIl/2009, tanggal 24 Maret 2009, terdakwa Verawati Mantu

Hasim, mengenaitunggakan yang belum dibayar dan tidak ada perbedaan ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakanbenar ;11.Saksi IRHAM USMAN ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pada tahun 2010 s/d 2012 Menjabat sebagai KasiPemberdayaan Masyarakat Desa ;Bahwa tugas saksi didalam program PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan Lemito adalah sebagai Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PJOK

PJOK;q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporanperkembangan kegiatan;s Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikanjika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;t Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas danRekening;u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan danadalam

PjOK;q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporanperkembangan kegiatan;s Menjunjung tinggi kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jikamelakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;t Memastikan Pengelolaan Dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dan secaraberkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas dan Rekening;u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana

PJOK;Hal. 5 dari 54 hal. Put.

PJOK;Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening;Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaandana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;Bahwa alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPMMPd yangdikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tabongo, KabupatenGorontalo sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan perincian adalahsebagai berikut : a.

PJOK; Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening; Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaandana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;Bahwa alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPMMPd yangdikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tabongo, KabupatenGorontalo sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan perincian adalahsebagai berikut :a.

PJOK;Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas danrekening;Hal. 27 dari 54 hal. Put.

PPKKecamatan Sano Nggoang2 00001/BPMD7 24082007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap I (20%)a2007 PPK Kecamatan SanoNggoang3. 00003/BPMD/ 04102007 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)10/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang4 00012/BPMD/ 07102007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap III (20%)12/2007 PPK Kecamatan SanoNggoangTotal 2007 Rp 750.000.000, Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pendanaan(SP2) dengan Nomor 414.2/511/VHI/2007, antara Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK

No. 997 K/Pid.Sus/2011 Pembayaran Tahap I (20%)8/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang3. 00003/BPMD/ 04102007 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)10/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang4 00012/BPMD/ 07102007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap III (20%)PPK Kecamatan SanoNggoang12/2007 Total 2007 Rp 750.000.000, Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pendanaan(SP2) dengan Nomor 414.2/511/VHI/2007, antara Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) dengan Ketua UPK yang isinya antara

No. 997 K/Pid.Sus/2011Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pendanaan(SP2) dengan Nomor 414.2/511/VHI/2007, antara Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) dengan Terdakwa selaku Ketua UPK yang isinya antara lainmenetapkan alokasi Dana Pinjaman SPP untuk Kecamatan Sano Nggoang TahunAnggaran 2007 sesuai dengan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)sebesar Rp 173.200.000,00 (seratus tujuh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yangdialokasikan untuk sembilan desa, namun

pengumpulan angsuran SPP dari ketua UPK kepadaBendahara UPK dan ternyata material uangnya tidak disetorkan ke rekening BRI ;46Bahwa benar pada saat tanda tangan surat pernyataan tertanggal 22 November2007 tidak ada paksaan secara fisik kepada Terdakwa, saksi Ambroius Binol dan saksiStanislaus Stan alias Stanis ;Bahwa benar untuk menarik dana DOK (Dana Operasiaonal Kegiatan) dari Bankharus ada rekomendasi dari 2 (dua) orang Fasilitator Kecamatan (FK), 1 (satu) orangPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

seratus sembilan puluh tujuh juta tigaratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah);Bahwa setelah mengetahui adanya cash on hand tersebut tindakan saksiyaitu keesokan harinya saksi langsung menemui bendahara UPK yakniTerdakwa untuk mengklarifikasi adanya cash on hand dan pada saat ituterdakwa hanya diam dan meminta waktu 3(tiga) hari untuk mengecek angkayang ditemukan tersebut, dan setelah waktu 3 (tiga) hari itu terdakwa tidakdatang menemui saksi untuk klarifikasi , sehingga saksi dan PJOK

Halima Mohune, PJOK yakni Safrudin Bangau;Bahwa pada saat itu Terdakwa di interogasi oleh Faskeu , namun terdakwatidak memgakui angka yang ada pada saldo buku kas harian yang merupakandana cash on hand.

Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan;Bahwa hubungan kerja PJOK hanya sebagai koordinasi dimana dalam prosespengajuan dana dari UPK ke KPPN saksi sebagai PJOK turut menandatangani sebagai pihak pertama;Bahwa saksi sebagai PUOK ( Penanggung Jawab Operasional Kegiatan)PNPMMandir Pedesaan Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dan saksibertanggung jawab atas penyelengaraan operasional kegiatan dankeberhaslan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PJOK diantaranya

kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskn di pedesaaan secara mandir;Bahwa sumber dana PNPM Mandr Pedesaan tu berasal dari danaAPBN,APBD, Swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha ;Bahwa yang memilih dan menetapkan UPK yaitu pengurusnya berasal darianggota masyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasilmusayawarah Desa dan lalu ditetapkan oleh Bupati dengan SK;Bahwa hubungan kerja PUOK hanya sebagai koordinasi dimana dalam prosespengajuan dana dar UPK ke KPPN saksi sebagai PJOK

turut menandatangani sebagai pihak pertama ;Bahwa mengenai cash on hand sebesar Rp.197.333.118, saksi tdakmengetahuinya akan tetapi saksi baru mengetahuinya dar Pesan Singkat(SMS) yang dikirim oleh Fasltas Keuangan Kabupaten Gorontalo yatu Sdr.Risno lbrahim,SE pada tanggal 07 Januari 2012 ;Bahwa cash on hand itu terjadi pada tahun 2011 akan tetapi sebelumnya tidakpernah terungkap di MAD Musyawarah Antar Desa) ;Bahwa tindakan saksi sebagai PJOK yaitu saksi menghubungi langsungFaisal Balango dan bersama

jamban) siswa/gurudengan tingkat kerusakansedang atau berat besertaoO sanitasinyaEg Pembangunan ruang kelas 1 Ruang 198.208.54 198.208.547i on co a baru (RKB) beserta 7i = a Q ee perabotnyaE ie B e Pembangunan Ruang 1 Ruang 422.444.00 422.444.000+ Zz Guru beserta perabotnya 03 Pengadaan Peralatan 2 Paket 125.000.00 250.000.000n Pendidikan IPA 0Pengadaan Peralatan 2 Paket 200.000.00 400.000.000Pendidikan TIK 0Pengadaan Peralatan 2 Paket 30.000.000 60.000.000Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan(PJOK

Sukabumi Nomor:414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihalPermohonan Penjelasan.Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang,yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab.

Bahwa halhal yang disebutkan dalam poin 16 jelas bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain: PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Bank Indonesia Nomor13/13/pbi/ 2011 Tentang Penilaian kualitas aktiva Bagi bank umum syariahdan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor16/PJOK. 03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum SyariahHalaman 6 halaman 93.

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1/Eks.HT/2017/PA.Lpk,sesual dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6652/2014 dan kutipanrisalah lelang nomor 1062/2015 karena bertentangan dengan ketentuanketentuan antara lain Peratuaran Menteri Keuangan (PMK) RepublikIndonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/pbi/2011 Tentang Penilaian KualitasAktiva Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan OtoritasJasa Keuangan (OJK) Nomor 16/PJOK

Putusan Nomor XXXxX/Pdt.G/2019/PA.Lpkantara lain: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RepublikIndonesia No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/pbi/2011 TentangPenilaian kualitas aktiva Bagi bank umum syariah dan unit usahasyariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor16/PJOK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank UmumSyariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSNMUI/LX/2A 17 TentangAkad

olehKetua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1/Eks.HT/2017/PA.Lpk, sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6652/2014dan kutipan risalah lelang nomor 1062/2015 karena bertentangandengan ketentuanketentuan antara lain Peratuaran MenteriKeuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Bank IndonesiaNomor 13/13 /pbi/2011 Tentang Penilaian kualitas aktiva Bagi bankumum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas JasaKeuangan (OJK) Nomor 16/PJOK

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor1/Eks.HT/2017/ PA.Lpk, sesuai dengan Sertifikat Hak TanggunganNomor 6652/2014 dan kutipan risalah lelang nomor 1062/2015 karenabertentangan dengan ketentuanketentuan antara lain: PeratuaranMenteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Bank IndonesiaNomor 13/13 /pbi/2011 Tentang Penilaian kualitas aktiva Bagi bankumum syariah dan unit usaha syariah, Peraturan Otoritas JasaKeuangan (OJK) Nomor 16/PJOK

Berdasarkan klarifikasi pada MAD Ill maka ada pengurangan iotalpenyimpangan ( b,c dan d) Sebesar Rp. 5;330;000, ( Rp. 334.648.760,Rp. 5;330;000,) sehingga total penyimpangan menjadi Rp. 329;318;760,;> MAD Khusus Ketiga pada tanggal 06 Juli 2013 bertempat di aula KantorKecamatan Alor Tengah Utara dengan dihadiri Terdakwa DAUD JETIMAUH,Saudara ZADRAK ATABUI, Saudara URSINUS ATAPAY, Sekretaris Camat, TimInvestigasi (Fasilitator Kecamatan, UPK, BKAD) dan PJOK; Dalam pertemuantersebut diperoleh adanya

ada pergantian ketua UPK yang kemudian dijabat olehFRITS L; KOLAFAMAU Bahwa pelakupelaku PNPMMpd sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)antara lain yaitu :A.Pelaku di Desa: (1) Kepala Desa (Kades); (2) Badan permusyawaratan Desa(BPD); (3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK); (4) Tim Penulis Usulan (TPU); (5) TimPemantau; (6) Tim Pemelihara; (7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan(KPMD/K); (8) Kelompok Masyarakat;B.Pelaku di Kecamatan : (1) Camat; (2) Penanggungjawab Operasional Kegiatan(PJOK

MUSA KARMALAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Alordan membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;Bahwa posisi atau jabatan saksi dalam program PNPM Mandiri Perdesaan adalahselaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) pada Kecamatan AlorTengah Utara sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain melaksanakan koordinasi denganFasilitator

Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan pengawasan teknis dan administrasi; Secara lebih terperinci tanggung jawabPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ada di buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana PNPM yaitu Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Alor Tengah Utara menyalahgunakan ataumenyelewengkan dana angsuran

dasarnya UPK, BKAD dan FKP melakukan investigasi saksi tidak tahu, setahusaksi awalnya pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang baru mengeluh karenatidak ada data kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan tidak ada administrasiyang dibuat oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lama;Halaman 68 daril09 Putusan Nomor : 12/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Bahwa karena rendahnya pengembalian simpanan SPP dan rekening SPP tidakberkembang sehingga kemudian dilakukan rapat yang diikuti oleh UPK, BKAD, PjOK

terhadap kelompok tersebut dan juga untuk mengecekada atau tidaknya kelompok tersebut didesanya kemudian tim verifikasi yangterdiri atas pengurus UPK ditambah dengan masyarakat yang ditunjuk melaluiforum Musyawarah antar Desa (MAD) akan menentukan layak atau tidaknyakelompok tersebut menerima dana bergulir, apabila kelompok tersebut dinilailayak maka selanjutnya tim Verifikasi merekomendasikan kelompok tersebutuntuk selanjutnya dirapatkan atau dimusyarawarahkan dalam Forum MADyang dihadiri oleh BPUPK, PJOK

Balaesang, saksi selaku PejabatPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) terhitung sejak tahun2012 sampai dengan sekarang dan jabatan tersebut berdasarkan hasilMAD. Bahwa kegiatan PNPMMPd di Kec. Balaesang Kab. Donggala, meliputikegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP); Bahwa tugas dan tanggungjawab PJOK sesuai penjelasan Juknisoperasional dari Dirjen Pemberdayaan masyarakat dan Desa, yaitu :a. Memproses pengajuan dana dari UPK keKPPN serta memantauproses pencairannya;b.

RISDIANTO terkait dengan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) Kec.Balaesang, adalah Bendahara UPK.53Bahwa pada bulan Januari 2014, tim pemeriksa bersama BKAD, PJOK,fasilitator Keuangan Pengurus UPK dan fasilitator teknik pernah melakukanrapat internal sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Camat Balaesang untukmengklarifikasi kepada terdakwa atas temuan tersebut namun hingga saatini ahli belum menerima klarifikasi/pertanggung jawaban dari terdakwa.Bahwa memang benar terdakwa

NAWIR (Fasilitator Kecamatan) meminjam Rp. 2.000.000, dansampai saat ini belum dikembalikan;ANNAS (PJOK) meminjam Rp. Rp. 1.000.000, telahdikembalikan selurunnya kepada Bendahara UPK setelah adatemuan BPUPK;LAMAMING (almarhum) (Mantan Ketua BKD) meminjam Rp.300.000, dan sampai saat ini belum dikembalikan;RAHMAN (ABD.

dan ditetapkanberdasarkan rapat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan di angkat sesuaidengan surat Keputusan Camat Paminggir No: 06 Tahun 2009 oleh CamatPaminggirtertanggal 25 Juli tahun 2009;Bahwa tugas saksi mencatat dan mendokumentasikan kegiatan, mengetahui danmenyetujui permintaan dana tim pelaksana kegiatan (TPK), membukukanpenggunaan dana PNPMMP, mengatur dan memastikan pengembalian danabergulir ke tingkat kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani olehpenerima / TPK dengan PjOK

pembangunanpedesaan dan simpan pinjam kepada kelompok masyarakat untuk permodalanusaha;Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dana SPP Paminggir telahdiselewengkan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah ada rapat internantara Camat, PUUK, FK, FT, UPK dan Penlok di kantor camat paminggir untukmembahas adanya laporan dari masyarakat kecamatan paminggir ke propinsimengenai ketidak disiplinan ketua UPK/ Terdakwa.Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 nopember 2011 di rumah Bp.HANAFI S.Sos,.M.AP (selaku PjOK

Paminggir Kabupaten HSU adalah sebagaipembina pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, saksi menjabat semenjakdilantik menjadi camat paminggir 21 januari 2011;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sesuai dengan Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Pedesaan adalah :a.Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diwilayah kecamatan.Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada dikecamatan.Menyelenggarakan MAD.Bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOK mensosialisasikan PNPMMandiri

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) kabupaten, dijabat olehBp.H Surdani Ismael yang bertanggung jawab atas penyelenggaraanoperasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM MandiriPedesaan di kabupaten;61Camat Paminggir tahun 2009 s/d 2011 bulan januari Drs.RAKHMADIPERMANA , mulai tanggal 21 januari tahun 2011 s/d sekarang saya sendiri,bertindak sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan kepadadesadesa diwilayah kecamatan;Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) kecamatan

Paminggir Kabupaten HSU, diangkat berdasarkan Surat PerintahCamat pada tanggal bulan lupa tahun 2009 sebagai Kasi PemberdayaanMasyarakat Desa sekaligus merangkap sebagai PJOK Kecamatan Paminggir.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sesuai dengan Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Pedesaan adalah :a. Melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan = TimKoordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaanPNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya.b.

Bahwa dengan adanya dana yang tersedia, makaTerdakwa Samuel Massie alias Derekselaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tangga Jaya membuat RencanaAnggaran Biaya (RAB) untuk Prasarana Peningkatan Jalan Tasirtu Dusun IV DesaTangga Jaya sepanjang 2.094 Meter (termasuk Plat Duiker dan Jembatan Beton/SemiJembatan) yang diketahui oleh Fasilitator Teknik Kecamatan (FTK) dan PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Dulupi dengan jumlah anggaransebesar Rp.310.162.100,00 dengan rincian sebagai

Jalan ( P = 2.094 Mtr ) 310.162.100,00Jumlah 675.000.000,00 Bahwa setelah adanya Penetapan Nama Desa Penerima Jenis Kegiatan dan Jumlah DanaBantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Pasca Krisis Tahun Anggaran 2011, maka pada tanggal 12 Desember 2011 Khususuntuk Kecamatan Dulupi dikeluarkan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor :17/PNPM Pasca Krisis / 001/XII/2011 sebesar Rp. 675.000.000,00 antara PejabatPenangeung ... 1010Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

informasi yang dibutuhkan untuk keperluan Audit PNPMMandiri Perdesaan; Bahwa dengan adanya dana yang tersedia, maka Terdakwa Samuel Massie alias Derekselaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tangga Jaya membuat RencanaAnggaran Biaya (RAB) untuk Prasarana Peningkatan Jalan Tasirtu Dusun IV DesaTangga ... 1717Tangga Jaya sepanjang 2.094 Meter (termasuk Plat Duiker dan Jembatan Beton/SemiJembatan) yang diketahui oleh Fasilitator Teknik Kecamatan (FTK) dan PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK

Boalemo sehubungan dengan program PNPM tersebut, danyang menjadi dasar penugasan Saksi selaku PJOK adalah Surat Pengangkatan dari BupatiBoalemo Nomor 42 tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012; Bahwa tugas Saksi selaku PJOK adalah : melaksanakan koordinasi dengan FasilitatorKecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaanPNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya, melaksanakan kegiatan manajemen PNPM MandiriPerdesaan, yang meliputi aspekaspek kegiatan sosialisasi, perencanaan

SAKSI XII: YENER TUKI, S.Pd;= == === Bahwa Saksi mengaku selaku PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) KabupatenBoalemo, dan bekerja di Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada KantorPemerintah Kabupaten Boalemo; Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa tugas Saksi selaku PJOK sebagaimana aturan formalnya adalah sebagai berikut .sebagai pelaksana harian Tim

Setelah sudah memenuhi syarat,baru diserahkan ke PJOK untuk mengetahui paket yang akan dikerjakandi desa tersebut, kemudian PJOK menandatangani. Setelah paketpekerjaan sudah ditentukan, maka kita sudah mulai mengumumkankepada suppliyer yang berkeinginan untuk mendapatkan paket tersebut.Halaman 28 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalSetelah ada yang mendaftar, diadakan pelelangan, lantas muncul namapemenang yang akan mengerjakan paket tersebut.

Setelah diperiksa olehFasilitator Teknik & Fasilitator Pemberdayaan dan tidak terdapatkekurangan lagi, selanjutnya dinaikkan ke PJOK. Baru PJOKmenandatangani persetujuan pencairan dana. Bahwa untuk pencairan di bank ada tiga pihak yaitu Ketua UPK,perwakilan masyarakat (BKAD), dan salah satu dari Fasilitator. Setelahdana cair, ketiga pihak tersebut mengantar langsung uang ke pengurusTPK yang ada di Desa.

Dankami sebagai PJOK hanya memantau dan memberi saransaran kepadapelaksana kegiatan yang ada di desa. Bawah dalam hal ini pengawasan yang saksi lakukan kurang efektifkarena pada saat berlangsungnya program, saksi ada panggilan untukmengikuti Diklatpim IV oleh Kabupaten dan Propinsi.

Bahwa dari bulan april 2013, saksi selaku PJOK mensarankan supayadilakukan pergantian pengurus TPK untuk pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya karena:1) pengurus TPK sudah terlalu lama, karena sejak tahun 2011, Ketua,Sekretaris dan Bendahara tidak pernah di rolling, dan untukmengembangkan ilmuilmunya bisa ditarik ke kecamatan.2) karena ketua TPK sudah merangkap jabatan sebagai Ketua PPK (PanitiaPemilihan Kecamatan).

ratus tujuh puluh ribu rupiah)3) Untuk ongkos balok Rp. 19.930.000, (Sembilan belas juta Sembilanratus tiga puluh ribu rupiah)4) Untuk ganti pembayaran SPPRp. 5.000.000, (Lima juta rupiah)5) Ongkos transfer balok ke pantai Rp. 9.500.000, (Sembilan juta limaratus ribu rupiah)6) Untuk tukang Rp. 1.440.000, (Satu juta empat ratus empat puluh riburupiah)7) Untuk pekerja Rp. 3.500.000, (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa atau dikonsultasikankepada FK, FT dan PJOK

dengan penyewapembiayaankan kembailibarang tersebut kepada debitur yang samaHalaman 10 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY Bahwa dengan adanya pembelian barang dimaksud oleh Tergugat daripenyewa guna usaha (Debitur), maka barang tersebut menjadi milik Tergugat sesuai Pasal 3 ayat 3 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut :Sepanjang perjanjian sewa guna usaha berlaku, hak milik atas barangmodal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaanpembiayaandan oleh pasal 8 ayat 2 PJOK

Bahwa atas dasar permohonan dari Penggugat, maka Tergugat telahsetuju memberikan fasilitas sewa pembiayaan (leasing) kepada Penggugatdengan pelaksanaan mengacu PERMENKEU dan PJOK di atas. Pemberianfasilitas pembiayaan ini telah diakui dengan tegas oleh Penggugat padaangka 1 sampai dengan 4 Posita Gugatannya.

Duyun (sekretaris) dan Yustarung (anggota),diketahui oleh Poniman (PjOK Kec. Timpah) dan saksi (Camat Timpah);Bahwa tidak ada ketentuan jumlah anggota tiap kelompok, anggotakelompok harus perempuan yang mempunyai usaha;Bahwa laporan yang dibuat oleh UPK kecamatan dibuat setiap bulan danUPK Kec. Timpah selalu mengirimkan laporan tiap bulan;Bahwa karena laporan pengembalian dana SPP 100% maka PNPMMPKec.

Dari Kartu Kredit pemimjam SPP yang diperiksa sebagian tidak adaisinya;Bahwa dilakukan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa, BKAD.Camat, PJOK, tim faskab, terdakwa dan saksi Mensih yangmenghasilkan Surat Pernyataan saksi Mensih, S.Pd dan terdakwa olehFasilitator Kabupaten Kapuas.

Duyun (sekretaris) dan Yustarung (anggota),diketahui oleh Poniman (PjOK Kec. Timpah) dan saksi (Camat Timpah);Bahwa setelah ditemukan penyimpanganpenyimpangan di PerguliranDana SPP PNPMMP Kec.

Susilo Krisbowo dan memerintahkan untuk ditelusurilebih lanjut apabila benar ditemukan penyimpangan segera diselesaikansecara musyawarah jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarahmaka diselesaikan menggunakan jalur hukum;Bahwa penanggungjawab operasional dana SPP adalah FasilitatorKecamatan dan PjOK kecamatan;Bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pembimbing dan pembinaUPK dalam pengelolaan operasional SPP dan dalam pembuatan laporanbulan UPK.

Timpah, PJOK Kecamatan dan PNPMMP yang ada di Kabupaten Kapuas;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni Drs.SYAMSUDIN, Msi, .HENOCH ODJAI, SH, Drs.YANSEN, Msi, SLAMET SENTOSA, SH, ETTI, SEBintt CONMO (Alm), Dra. DIAN PATRIATMINIUTAMI Binti SLAMETTO, TARYANTO, PAULUSBERNATALY RASA, ST, RAYADI KARSA, SE,JOKO LABADIJUNJUNG, Drs. SEPTEDY, M. Si,YANMARTO, SH., Mhum, PONIMIN, RUSMANERYDAWAK, SPd, MENSIH, SPd, HORLY D.

Surat Pejanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) yang ditandatanganioleh PJOK Kecamatan dan UPK, TPK4. Surat Permintaan Pencairan ( SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatanganioleh UPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, FasilitatorKabupaten.6.

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembar lampirannya; 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penangung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK

penahanan yang telahdijalani terdakwa.3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang PengangkatanPerangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa MompangJae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut1 (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan PenangungJawan Operasional Kegiatan (PJOK

bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa :1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (SekretarisDesa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan UtaraKepala Desa Mompang Julu berikut (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan PenangungJawan Operasional Kegiatan (PJOK

dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang PengangkatanPerangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa MompangJae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut1 (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan PenangungJawan Operasional Kegiatan (PJOK