sebagai pihak yaituPihak Termohon dan Il, yang memang sejak semula sebelumdilangsungkan RUPSLB ke dan II telah mempunyai potensi memilikipermasalahan/sengketa antara pihak Pemohon Kasasi dan II denganpihak Termohon Kasasi, dan untuk selanjutnya perkara ini telahdiperiksa secara contradictoir atau sebagaimana pemeriksaan perkaragugatan biasa;Bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berpedoman pada ketentuanyang diatur dalam Pasal 86 ayat 5 dan 9 UUPT

kontradiksi) dengan ketentuan hukum yangberlaku yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86ayat 9 yang mensyaratkan jangka waktu paling cepat 10 hari dan palinglambat 21 hari setelah RUPS ke II (RUPS yang mendahuluinya);Oleh karena merasa dirugikan oleh penetapan dari Judex Facti padaperadilan tingkat pertama, disamping Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengaturnya, yaitu UUPT

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dimaksud, disampingdalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 hal perlawanan tersebut tidakdilarang, juga menurut hemat/pertimbangan Pemohon Kasasi dan Ilbahwa setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapatmengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya (vide: Hukum AcaraPerdata, oleh M.Yahya Harahap, halaman 42) sebagaimana jugakebiasaan yang dilakukan dalam praktek Hukum Acara Keperdataan;Bahwa sebelum Pemohon Kasasi dan Pemohon

Bahwa Pemohon Kasasi dan Il (Para Pembanding/ParaTerlawan/Para Termohon semula) melakukan upaya hukumperlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dimaksud, disamping dalam UUPT Nomor 40 Tahun2007 hal Perlawanan tersebut tidak dilarang, juga menuruthemat/pertimbangan Pemohon Kasasi dan Il (ParaPembanding/Para Pelawan/Para Termohon semula) bahwasetiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapatmengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya (vide:Hukum Acara Perdata, olen M.Yahya

BPR Central Internationaldalam RUPSLB tentang pemberhentian dari jabatan Direktur Utama tidakdiundang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasauntuk memberikan jawaban atau membela diri dalam RUPSLB padatanggal 01 Oktober 2015 tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua)yang mengatur bahwa keputusan untuk memberhentikan angggotaHalaman 9 dari 29 hal. Put.

Nomor 1713 K/Pdt/2017membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 1 Oktober 2015 karenatidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua) yang mengaturbahwa keputusan untuk memberhentikan angggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelan yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS:2.2.

BPR CentralInternational sesuai yang diamanatkan dan diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);2.4. Bahwa seharusnya Majelis Pemeriksa Perkara a quo harusterlebih dahulu menunggu Putusan Perkara Nomor114/Pdt.G/2016/PN.

BPR Central International adalah Badan Hukumberbentuk Perseroan Terbatas, maka undangundang yang menjadiDasar Hukumnya adalah UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT)Nomor 40 Tahun 2007. Harusnya PT.

Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelan yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS dimana Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Prosedur PemberhentianAnggota Direksi sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);5.13.Bahnwa dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat(RUPSLB) Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 tentang PemberhentianPemohon' Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Direktur

New Castle Abadi Prima merupakan perseroan, maka harus tundukdan patuh serta melaksanakan UUPT;b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnyasebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian penyelenggaraan RUPS tersebut harusdidahului oleh adanya pemanggilan RUPS terhadap para pemegangsaham.

Bahwa didalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat ketentuan Pasal 84 ayat 5.Bahwa Pasal 84 UUPT hanya terdiri dari dua ayat saja;c. Bahwa merubah susunan pengurus PT. New Casile Abadi Prima berartimerubah anggaran dasar PT. New Castle Abadi Prima karena susunanpengurus tersebut berada di dalam anggaran dasar.

Perubahananggaran dasar perubahan harus dilaksanakan sebagaimana hukummengaturnya, yaitu sebagaimana diatur di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan; RUPSuntuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.... Bahwa diketahui RUPSPT.

New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 tersebut hanya dihadiri oleh 50% sahamdengan hak suara saja;Halaman 18 dari 43 halaman putusan Nomor 410/PDT/2021/PT BDG2) Bahwa karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 50% suarapemegang saham, maka menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT,RUPS tersebut tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasarkarena tidak memenuhi kuorum.

New CastleAbadi Prima tanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPSlainnya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1)UUPT.

Bahwa Tergugat diketahui tidak melakukan pengurusan TurutTergugat dengan baik dan tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).17. Bahwa maksud diadakannya RUPSLB Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta BA RUPS PT.

tidak berdasar hukum tindakan Tergugat yang menjadikan laporan keuangan PT lain untuk dijadikan sebagailaporan pertanggungjawaban pada RUPSLB Turut Tergugat I.LaporanKeuangan yang disetujui dan disahkan dalam laporanpertanggungjawaban Tergugat selakuDirekturTurutTergugatdidasarkanpadalaporan keuangan yang menurutketeranganTergugat dalam RUPSLB dibuatoleh Turut Tergugat V, laporankeuangan mana adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yangdiatur oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UUPT

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIsudah mengetahui Laporan Keuangan yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuail dengan ketentuan Pasal 66 UUPT namun diam sajaketika RUPSLB Turut Tergugat menyetujui dan mengesahkanLaporan Keuangan tersebut.E. TENTANG TERGUGAT I MENJUAL ASET TURUT TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM22.

Artinyaundangundang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepadaDireksi untukmewakili Perseroan di dalam maupun di Pengadilan. ;10. Bahwaolehkarenaitu, kapasitasTergugat sebagaiDireksikeempatPerseroan tersebut di atasadalahKUASA ATAU PERWAKILAN KARENAUNDANGUNDANG (wettelijkevertegenwoordig, legal or statutoryrepresentative).

Tergugat adalah merupakan Direktur dari Tergugat V; Tergugat VI;Tergugat VII dan Tergugat VIII; sehingga dalam jabatannya selakuDirektur, maka Tergugat berhak mewakili kepentingan hukum Tergugat V;Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dan berhakmengambil segala keputusan kecuali ditentukan lain dalam UUPTmaupun RUPS.b.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebutdengan UUPT), pengambilalihan adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untukmengambil alin saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnyapengendalian atas Perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebutdengan Pengambilalihan).4.3.

Bahwa untuk dapat melakukan Pengambilalihan, maka sesuaidengan UUPT, Pemohon PKPU harus dapat menyebabkan Direksidari PT SAS Gramarindo Sentosa sebagai badan hukum yang akandilakukan Pengambilalinan, dengan persetujuan Dewan Komisaris dariPT SAS Gramarindo Sentosa, menyusun rancangan Pengambilalihanyang memuat sekurangkurangnya (vide Pasal 125 ayat (6) UUPT):a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akanmengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;b. alasan serta penjelasan Direksi

Bahwa untuk dapat melakukan Pengambilalinan, maka sesuaidengan UUPT, maka menyebabkan Direksi dari PT SAS GramarindoSentosa sebagai badan hukum yang akan dilakukan Pengambilalinan,dengan persetujuan Dewan Komisaris dari PT SAS Gramarindo Sentosa,menyusun rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 125 ayat (6) UUPT; Selain menyiapkan Rancangan Pengambilalihan, maka sebelumdapat dilakukan Pengambilalihnan, maka Pemohon PKPU harusmemastikan PT SAS Gramarindo Sentosa terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan

dari (i) Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii) seluruhkreditor, sebelum transaksi Pengambilalihan dapat dilakukan dan PTSAS Gramarindo Sentosa wajib melakukan pengumuman paling sedikitdalam 1 (Satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (vide Pasal 127 ayat (1), (2), (4), (6), (6), dan (7)UUPT).

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah secaraterang terbukti bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, khususnya dalam UUPT, yang mengatur mengenai transaksiPengambilalihan, Para Termohon PKPU tidak mempunyai kewajibanpembayaran kepada Pemohon PKPU terkait dengan Pengambilalihan PTSAS Gramarindo Sentosa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU,sebelum PT SAS Gramarindo Sentosa melakukan halhal sebagaimanaduraikan di atas.

Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwadalam hal terdapat pertentangan antara AD dan UUPT, maka yangberlaku adalah UUPT. Kekuatan mengikat AD tidak dapatdikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusanoleh RUPS dengan suara bulat. Yang dapat dilakukan adalah merobahAD sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD yang bersangkutan.

lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Undang UndangPT;e Bahwa pada prinsipnya Direksi adalah organ PT menurut UUPT yangberwenang melakukan perbuatan pengurusan untuk kepantingan PerseroanPasal 92 UUPT;e Bahwa Pasal 98 UU Perseroan Terbatas mengatur tentang Direksimewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;e Bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) prinsippertanggung jawaban bersama (kolegial), yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anngota direksi

tidak memberikan hak kepada Direktur untukmengajukan suatu gugatan perdata terhadap pemegang sahamataskerugian perseroan yang timbul akibat kelalaian dalam pengurusan; Bahwa UUPT memberi hak kepada para pemegang saham untukmengajukan gugatan terhadap direksi atau direktur perseroan yang karenakesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian perseroan;e Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UUPT, anggota direksi tidakberwenang mewakili perseroan apabila, terjadi perkara di Pengadilanantara Perseroan

Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwa dalam halterdapat pertentangan antara AD dan UUPT, maka yang berlaku adalahUUPT.

makayang berlaku adalah UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 UUPT bahwa Direksi adalahorgan Perseroan yang berwenang untuk menjalankan pengurusan perseroan , sehinggaHal.69 dari 91 hal Putusan No. 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan maka PenggugatII, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai Direksi Penggugat I mempunyai hak untukmengajukan gugatan a quo adalah sematamata untuk menyelamatkan Perseroan PTIndoasia Cemerlang dari tindakan Tergugat

No. 1913 K/Pdt/2009Perseroan wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan ;Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT, Tergugat II dan Tergugat Illselaku Direktur wajid dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Tergugat serta bertanggungjawab secara pribadi apabila Tergugat II dan Tergugat III bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 dan 98 UUPT, Tergugat IVselaku

Jati Padang V/16A Rt.001Rw.004 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan ;Bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV tetap ditarik dalamperkara ini, sangat beralasan karena berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (2)UUPT dan Pasal 97 dan 98 UUPT agar terlibat dalam proses pemeriksaanperkara, serta tunduk dan patuh pada putusan ini ;Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III danTergugat IV menjalankan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)dinyatakan sebagaiberikut:Pasal 150; 22222 2220222222 2(I) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tangal penolakan)04.

Oleh karenanya gugatan aquo yangdiajukan masih dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuanPasal. 150 UUPT; 22 222 n none nn nnnPOKOK PERKARA) 7272 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBe Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa, selama kurun waktu2004 2011, PENGGUGAT telah menjabat sebagai salah satu direkturdan atau direktur utama Perseroan, sebagaimana akan diuraikansebagaiberikut: 2222222 o nnn enna5.1. Periode Tahun 2004;a.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukanpemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasimeliputi pelaksanaan pembayaran kepada paraKr @CitOl;0202Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT. KutaiTimur Energi no.

Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya( Pasal 1 angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19ayat (1) UUPT kewenangan RUPS salah satnya adalahmemberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar(AD), dimana persetujuan perubahan AD oleh RUPS14dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksi sebagai pihak yangbertanggung jawab pnuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut: Pengangkatan Anggota Direksi menjadi kewenanganmutlak RUPS, ketentuan tersebut ditegaskan pada pasal94 ayat (1) UUPT. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas lagioleh Penjelasan pasal itu, bahwa kewenangan RUPSmengangkat anggota Direksi tidak dapat dilempahkankpaa organ Perseroan lainnya.

Dan baru dilaporkan22kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Akta BeritaAcara RUPSLB Nomor. 5 tanggal 2 November 2010 ;Perlu kami sampaikan bahwa penetapan perubahan ADmeruakan kewenangan RUPS berdasarkan pasal 19 UUPTdan hal tersebut telah dilaksanakan oleh RUPS PT SK, namuntidak segera ditindalanjuti oleh Direksi PT SK yangseharusnya bertanggung jawab dalam pengaktean danpelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAMsebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUPT.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas diketahuibahwa permasalahan keberlakuan AD PT SK ~ yangdipertanyakan oleh Penggugat dalam gugatannya sangattidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan ini,mengingat RUPS telah memutuskan untuk melakukanperubahan AD berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPT, namunpelaksaan tindak lanjut atas perubahan AD tersebut tidakdilakukan oleh Pengugat yang dalam kedudukannya pada saatperubahan AD tersebut sebagai Direktur Umum dan KeuanganPT SK Demikian

kepemilikannya atasHal.4 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.nikel kadar rendah (Low Grade Saprolite, yang selanjutnya disingkatBahwa tujuan dilaksanakannya penandatanganan Naskah SerahTerima tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 7 NaskahSerah Terima adalah sebagai bagian dari pelaksanaan CorporateSocial Responsiblity (CSR) PT Inco Tbk, kepada masyarakatKabupaten Kolaka, sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

,Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) danayat (2) UUPT tersebut diatas, perseroan yang melaksanakan program CSR harusmenggunakan uang atau aset milik perseroan sendiri dengan biayayang dikeluarkan oleh perseroan sendiri.

,sebagaimana diamanatkan oleh UUPT khususnya kepadamasyarakat Kabupaten Kolaka tempat PT Inco Tbk.,melaksanakankegiatan usahanya. ; 22= 222 > nnn nnn noe ne nnnBahwa di dalam pelaksanaan CSR tersebut PT Inco Tbk.

Bilaketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuaidengan peraturan perundangundangan, serta Pasal 4 ayat (1) peraturanPemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT di atas.

PENDAHULUAN ;Corporate Social Responsibility (CSR), di kenal di Indonesia dengan sebutanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), atau dalam Peraturan PemerintahNo.47 Tahun 2012, disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)Perseroan Terbatas, ditarik dari jiwa pasal 74 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT);Secara filosofis, pemaknaan dari jiwa pasal 74 ayat (1) UUPT, jo jiwa pasal 4 ayat 1dan 2 PP No.47 Tahun 2012 tersebut merupakan anjuran agar antara industri

Padalah, Undangundangmenegaskan bahwa :perseroan yang menjalankan kegiatan usahanyawajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (videketentuan pasal 74 ayat 1 UUPT). Ketentuanlebih lanjut tentangtanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturanpemerintah (vide pasal74 ayat 4 UUPT), kemudian secara khususpola diaturdalam Perda No.13 Tahun 2016 Tentang CSR;c.

Bahwa dalam pada itu, Peraturan Pemerintah yangdimaksud UUPT(vide pasal 74 ayat 4), ialah PP No.47Tahun 2012 Tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.

kenyataannya sejak Tahun 2008, Pemohonselaku pemegang saham Termohon tidak dapat memperoleh hak yangdimilikinya selaku salah satu) pemegang saham Termohonsebagaimna yang telah dijamin oleh undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan;Bahwa hal tersebut terjadi karena pada faktanya, semenjak tahun2008 hingga saat ini Termohon tidak pernah menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang wajib dilaksanakanoleh Perseroan sebagaimana Pasal 66 Ayat (1) UUPT

PN.JktSel.IV.mengakibatkan dirugikannya pihak ketiga yakni Negara selaku pihakyang seharusnya menerima pembayaran pajak dari Termohon;PEMOHON MEMERLUKAN DIADAKANNYA PEMERIKSAANTERHADAP TERMOHON YANG BERTUJUAN GUNA MENDAPATKANDATA ATAU KETERANGAN MENGENAI KONDISI KEUANGAN DARIPERSEROAN42.43.44.45.46.47.48.49.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (8) UUPT

Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu SeratusEnam Puluh Delapan Rupiah);Bahwa sehingga terdapat dugaan Termohon telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Ketiga yakninegara, selaku pihak yang seharusnya mendapatkan pembayaranpajak dari Termohon;Bahwa atas hal tersebut, hanya Pengadilan Negerilah yang dapatmenjadi jalan Pemohon untuk mendapatkan data dan keteranganmengenai kondisi keuangan Termohon;Bahwa hal tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagaimanadiberikan oleh Pasal 139 Ayat (3) UUPT

Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahlisebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan(PricewaterhouseCoopers Indonesia) yang beralamat di Plaza 89 Jl.H.R Rasuna Said Kav

termasukmemperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dansimpanan Debitor dan bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Penjelasan105 UUK sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat selaku TimKurator Debitor Pailit merupakan pihak yang berwenang untuk memegangsemua dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada surat penggantisaham;Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), yang berbunyi sebagai berikut: (BuktiP07);Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yangdimilikinya;Berdasarkan Pasal 51 UUPT diatas maka Richard Setiawan (Dalam Pailit)sebagai pemilik atau pemegang objek harta pailit diberikan bukti kepemilikansaham berupa surat saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 3Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 56 UUPT dan Pasal 7 Anggaran DasarTermohon Kasasi, syarat untuk peralihan saham adalah: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak; Akta Pengalihan Saham disampaikan kepada Perseroan; Semua Pengalihnan saham harus mendapatkan persertujuan dariRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berbunyi sebagai berikut:(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak

Bhakti Ksatrya Utama juga telah memenuhikewajiban hukumnya terhadap 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan PT.Bhakti Ksatrya Utama menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadapUUPT, dengan akibat hukum pembubaran perseroan, dalam hal tidakmelakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT sebagaimanadiatur dalam Pasal 157 ayat (4) UUPT;6.

Bhakti Ksatrya Utama belum menyesuaikan anggaran dasarnyadengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) UUPT.4. Mengenai Keputusan Tergugat Dalam Mengesahkan Perubahan AnggaranDasar PT.

Bhakti Ksatrya Utama;Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor 200/G/2021/PTUNJKTBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) UUPT ditentukan : Perseroan yang telahmemperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUndangUndang ini;Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UUPT : Perseroan yang tidak menyesuaikananggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

, penetapan pengadilan negerimengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final danberkekuatan hukum tetap;Pasal 80 ayat (6) UUPT :Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai

Bhakti Ksatrya Utama (Tergugat II Intervensi) karena seluruh persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 AnggaranDasar PT. Bhakti Ksatya Utama (yang berlaku pada saat penyelenggaraanRUPS tanggal 10 Mei 2021) telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

No. 2179 K/Pdt/2015sebesar 19% (sembilan belas persen) atau secara bersamasama sejumlah380 (tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 38% (tiga puluh delapanpersen);Bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada ketentuan Pasal142 ayat 1 huruf (c) jo Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40/2007") yangberbunyi sebagai berikut:e Pasal 142 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:Pembubaran Perseroan terjadi:c Berdasarkan penetapan pengadilan

;e Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT Nomor 40/2007:"Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:c.

Pasal 146 ayat 1 huruf (c) VUPT Nomor 40/2007;Bahwa merujuk pada Pasal 146 ayat 2 UUPT Nomor 40/2007 yangberbunyi; "dalam penetapan pengadilan ditetapbkan juga penunjukanlikuidator", serta merujuk pada proposal yang diajukan oleh Sdr WillySoeseno tanggal 15 Desember 2014 (bukti P21) yang menyatakankesediaannya untuk ditunjuk menjadi Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT.Sunway Kreasi Bestindo, maka Para Pemohonmengusulkan agar Sdr.

No. 2179 K/Pdt/201514.15.Bahwa mengingat Likuidator dalam menjalankan tugasnya melakukanpembubaran dan pemberesan adalah bertindak untuk dan atas kepentinganPerseroan, maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul berkaitandengan pelaksanaan tugasnya tersebut dibebankan kepada harta perseroanPT Sunway Kreasi Bestindo;Bahwa merujuk pada Pasal 152 ayat (1) UUPT Nomor 40/2007 yangberbunyi: "Likuidator bertanggungjawab kepada Rapat Umum PemegangSaham atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi yang

., Notarisdi Kabupaten Badung, Penggugat menjabat KomisarisPGISGIOGM,; ~~~~~ mann nnn nnn nnnBahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKOMISANS, 22 nnn nnn nn nnn nnn non non non nnn nee nme nn eneBahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan : RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauNGO Ala ASAP 5~ ~~ wn nn nim nme nen imnmnnenmnnnBahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksiadalah Organ Perseroan yang bemenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamevakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar 51.2.5.

Bahwa ...1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.18Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan : DevanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengavwasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memben nasihat kepada direksi ; Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT.

Pembanding semula Penggugat mengajukanmemori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019,dengan alasanalasan pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru) mempertimbangkan danmenyimpulkan bahwa sepertinya bukan hanyaTergugat yang bertanggungjawab atas kerugian Penggugat karena kesalahan Tergugat menjadi tanggungjawab juga bagi direksi yang lainnya; Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum atas Pasal 97 Ayat (5)UUPT

Hal ini sesuai denganbukti P2a dan bukti T/PR17 yang menunjukan bahwa selain Tergugat terdapatPengurus lain sehingga Majelis menilai Tergugat tidak dapat bertanggung jawabsendiri untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Pasal 97 UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa tanggung jawabataS pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab penuhsecara

Pasal66 UUPT.11.

Pasal 66 UUPT adalah dalilyang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat sejak berdirinyatahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (non aktif)dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebut diatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.

Pasal 66 UUPT adalah dalilyang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat sejak berdirinyatahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (non aktif)dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebut diatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa WHukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.

(vide bukti T.II.10);Menimbang bahwa pasal 111 ayat (3) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Anggota DewanKomisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.Dikaitkan dengan Anggaran Dasar (perubahan) tanggal 17 Desember 1997,pasal 13 ayat (3) menyatakan : Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ...

Dewan Komisaris bertanggung jawab ataspengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

debitur berprestasipada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi, dengan demikian, somasimerupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalausomasi tidak dipenuhi) ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata tidak ada pengaturandalam hukum acara perdata mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi,namun dalam perkara ini Penggugat adalah sebuah Badan Hukum ditunjukkandengan bukti P4, maka sesuai pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas atau UUPT

menyatakan bahwa :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Dengan demikian, yang berhak mewakili PT untuk mengeluarkan peringatan /somasi adalah Dewan Direksi Perseroan Terbatas, lebih lanjut hal tersebut diaturdalam Pasal 103 UUPT yang isinya :Direksi dapat memberi

tersebut direksi dapat memberikan kuasa khususkepada karyawannya ;Hal. 12 dari 14 putusan no.02/Pdt.G.S/2016/PN.PwkoeyMenimbang, bahwa dalam perkara ini Somasi pada Tergugat dikeluarkanoleh Yustiono sebagai karyawan PT Panorama yang dalam gugatan ditulis sebagaiCollection Head PT Panorama Mega Realtindo dimana setelah memperhatikanbukti P2 / T7 tersebut surat somasi dari Penggugat pada Tergugat tertulistertanggal 28 Juli 2016, sedangkan tidak ada surat kuasa khusus sebagaimanadimaksud pasal 103 UUPT

Atas dasarhal tersebut, Pembanding selaku salah satu pemilik saham merasadirugikan akibat tindakan/perbuatan Para Tergugat dan memintapengembalian saham milik Pembanding/Penggugat;Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas,Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92ayat (1) UUPT).

Selain itu, Direksi berwenang menjalankan pengurusanperseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (2)UUPT).Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1)UUPT).

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT).Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.Atas dasar hal tersebut, para pihak yang ditarik olehPembanding/Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat;Selain itu apabila dikaji dari perspektif optik dan pratik peradilan Indonesiadengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3009 K/ Pdt.G/1994 padapokoknya