Ditemukan 2839 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor.c nomor01 nomor11 nomor29 nomor45 nomor13 nomor38 nomor23 nomor82 nomor86
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
337 — 126
  • Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisalyang berwenang.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namunsebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harusmenyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagaiPemegang Saham Pengendali PT.
    Bank Maluku, terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE bersamasama saksi IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenanganyayang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, tanoa adanyapenilaian dari KJPP appraisal, tanoa adanya negosiasi, telah mengajukan izinke Dewan Komisaris untuk melakukan perobuatan membeli tanah danbangunan yang berada di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan
    Kemudian Komisaris melalui Surat Nomor83/DK/2014, tangal 13 November 2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-05-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — ABDUL AZID, DKK VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DKK
58 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Ganti Kerugian tanpa melalui musyawarah;20.21.22,Bahwa sejak 2013 lalu, Para Pemohon mendapatkan informasi daripihak lurah setempat bahwa tempat tinggal Para Pemohon akan terkenarencana pembangunan Jalur Kereta Api Bandara SoekarnoHattadengan nama proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Sepanjang 12,2KM Batu CeperBandara SoekarnoHatta dan Pengembangan StasiunBatu Ceper sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor83 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang penugasan kepadaPT KAI
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
61 — 28
  • Surat Pemerintah Kabupaten Agam(Sekretariat Daerah) Nomor83/BL/SPD/2008 tanggal 1 Juli 2008tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2008.56.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
558 — 196
  • Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.8/Pdt.SusParpol/2015/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ,sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor83/Gugatan, Mahkamah Partai berpandapat bahwa pihak Termohontelah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melaluiMahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan hal ini sesuaidengan Rekomendasi Mahkamah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
129 — 24
  • Nomor83/Perk.Pid/2021/PN Mdn tertanggal 20 Januari 2021:PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn tanggal 14Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — PILIAN TAMPUBOLON, DKK VS PT BUMI MANSYUR PERMAI
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 606 PK/Pdt/2017hak atas tanah tersebut kepada Gunawan pada tanggal dengan Nomor83/Leg/NotDS/IX/2011 tanggal 29 September 2011, yang kemudian padatanggal 08 Oktober 2011 Gunawan melepaskan hak atas tanah tersebutkepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat Asal, jelas sudah muncul sejak adanya AktaPemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor 243/APH/KS/1964 dariHadji Mohamad Ali kepada Tarich Kaban, dimana dalam AktaPemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero), atau disingkat PT ISN (Persero) (i.c Perusahaan) VS 1. I WAYAN SERPEN, DKK
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industri Sandang NusantaraNomor 88/ SK E/ 2014 tertanggal 02 September 2014 jo Surat DireksiNomor 73/7G/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 jo Surat Direksi Nomor83/7G/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 dan Surat Direksi Nomor 90/7G/2014 tertanggal 02 Desember 2014 perihal perpanjangan waktumerumahkan Karyawan;Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karena EffisiensiPerusahaan Terhadap Karyawan Patal Tohpati Dari Tingkat AsistenManager sampai dengan Pelaksana terhadap Para Penggugat sebanyakHal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
451 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Nomor83/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor 318/Padt.G.Class Action/2011/PNJkt. Pst., Nomor 84/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor 318/Pdt.G.ClassAction/2011/PN Jkt. Pst, Nomor 85/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. dan Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst. juncto Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 03-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Nopember 2016 — Hamidy,S.E(T1),Dkk
158 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/PID.SUS/201510)11)12)13)14)15)16)17)18)SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 68 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 71 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 74 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 77 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat PerjanjianPengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat PengikatanJual Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor83
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-07-2014 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 5 April 2016 — 1.I NYOMAN SUPARTA,SS 2.I MADE SURATA 3.I KETUT SUDIA 4.I WAYAN NAMBREG 5.I MADE MENDRA Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN
127 — 64
  • Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam MengajukanGugatana) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik bidang tanah yaitupersil No. 40 Klas Il, Klasiran Tengah, seluas +23.5 ha yang terletakdi Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, PropinsiBali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor83/Pdt.G/2000/PN.Dps tanggal 138 Desember 2000 jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2001/PT.Dps tanggal20 Maret
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 522/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 9 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : OEY HAN BING
Terbanding/Penggugat : WIDYAWATI HIDAJAT
132 — 72
  • Sel/1997tanggal 28 Mei 199714 SHM No. 988/Cigugur Akta Jual Beli Nomor: 11/2008 tanggalTengah 14 Maret 200815 SHM No. 484/Cigugur Akta Jual Beli No. 73/2007 tanggal 21Tengah November 200716 SHM No. 987/Cigugur Akta Jual Beli No. 12/2008 tanggal 18Tengah Maret 200817 SHM No. 989/Cigugur Akta Jual Beli No. 10/2008 tanggal 12Tengah Maret 200818 SHM No. 362/Utama Akta Jual Beli di.208.548/bh/08 Nomor83/2007 tanggal 17 Desember 200719 SHM No. 952/Utama Akta Jual Beli Nomor 88/2007 tanggal19 Desember 200720
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2655/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum: MUH. RIZA PAHLAWAN, SH Terdakwa: H. MULYADI Bin Almarhum H. ROJALI
173 — 40
  • Janim jadikwitansi penyerahan uang tersebut adalah tidak benar karena bukantanda tangan terdakwa ;Bahwaterdakwa menjelaskan bahwa hanya bidang tanah APHP nomor83/Kosambi/1996 dengan luas tanah 3000 lebih yang pernah dipejualbelikan ke H.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. NY. IR. NI KETUT D SENGARA, dkk melawan 1. PT. BRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA,
178 — 120
  • vide Bukti P.XXXIX47;dan vide Bukti P.XXXIX48)Bahwa salah satu) alasan Penggugat XXXIX mau/bersediamenandatangani APJB Nomor 80 tertanggal 13 September 2013;APJB Nomor 81 tertanggal 13 September 2013; APJB Nomor 82tertanggal 13 September 2013; APJB Nomor 83 tertanggal 13September 2013; APJB Nomor 84 tertanggal 13 September 2013;dan APJB Nomor 85 tertanggal 13 September 2013 dan maumembayar lunas kepada Tergugat I/Tergugat II karena dalam Pasal3 APJB Nomor 80; APUB Nomor 81; APJB Nomor 82; APJB Nomor83
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
526 — 307
  • Sel;112.Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara, Bukti T110;Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KMK.1/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Penyelenggara NegaraNegara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajid MenyampaikanLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T111;Terhadap bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akanmenanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penolakannya
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
83 — 40
  • (ASLI).Putusan Kasasi Nomor83/K.TUN/2004 tanggal 3Agustus 2004 yang telahberkekuatan hukum tetap(ASLI).Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/TUN/2006 tanggal 1 Februari 2006 antara Dg. Missimelawan Drs. HamatYusuf sebagai Tergugatintervensi.Surat Izin) MendirikanBangunan atas nama Hj.St.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
462 — 377
  • Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian PersetujuanPembangunan Rumah lbadat;Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam PemanfaatanRuang;Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikanatas diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang MilikDaerah berupa Tanah yang terletak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 3 Februari 2016 — Drs.H. MA’RUF IRANTO, SH.MBA bin MULYONO
123 — 34
  • Asli 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonogiri Nomor83 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2014.67. Asli 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPAPPKD) T.A. 2014.68. Asli Perobub No.3/2014 tentang Juknis Pengelolaan Belanja TidakLangsung dan Pengeluaran APBD. Kab. Wonogiri tahun 2014.69. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 818/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juni 2019 — 1.HENDRO PRAKOSO 2.Lucy Permata Lugina 3.Ny. Murdinah Siti Sumari 4.Iwan Agustono 5.Sunarbowo Sandi 6.Erda H Poerwoso 7.Firdaus Syam 8.Dedi Martoyo 9.Viviet Savitri Prapita Putri 10.Ny. Sari Parijata Sandi 11.Yudiansyah Lubis 12.Ersa Widyasih Rahayu 13.Hapsari Riana S 14.Juli Astuti 15.Warsiki KP 16.Katrin Dame Uli Nababan 17.Aida Purnamasari 18.Lindawati Sipayung 19.Ganung Argo Rastopo 20.Diah Arumsari 21.Yani Musrihayani 22.Enriko Bony Damanik 23.Baron Pandhora 24.Herarina Melanie 25.Eri Suharta 26.Kukuh Panji Wiyuda 27.Fajar Iman 28.Erma Dyah A 29.Agustin Caesari 30.Endang Diaharina Wahyuni 31.Pientje Sri Moedjiati 32.Arop Siagian 33.Adry Zahedi 34.Ariyanti Siskamurti 35.Hastuti Rustyaningsih 36.Indra Laksmi 37.Dwi Apriyanthi 38.Ovi Dewiyanti 39.Oni Hartiono 40.Mila Irianti Dollar 41.Surya Kencana Fitri LAWAN 1.Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI 2.Pemerintah RI c.q. TNI c.q. Akademi TNI 3.Pemerintah RI cq Kemen.ATR BPN RI cq KANWIL BPNl DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota ADM. Jaksel
395 — 560
  • Suhardjo, Jakarta Selatan (Bukti T.II54);55.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor442/Pdt.G/2007/PN.Tng tanggal 25 Juni 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap (BHT) (Bukti T.II55a);56.Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor83/Pdt/2008/PT.BIN tanggal 5 Desember 2008 (Bukti T.II55b);57.Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3003K/Pdt/2009 tanggal 2 Nopember 2009 (Bukti T.II55c);58.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor126/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
109 — 51
  • Daerah dan RetribusiDaerah; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam NegeriNo. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 tentang TahapanPersiapan Pengalihnan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan sebagai Pajak Daerah ; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PajakBumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Dan/Atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
165 — 58
  • Bpp.Dikembalikan darimana asal barang disita melalui KetuaPengadilan Negeri Balikpapan2 (dua) lembar fotokopi dengan cap basah legalisirtertanggal 18 Mei 2017 Penunjukan nomor 83/Pdt.Bth/2017/PN Bppyang di dalamnya menunjuk CATUR PRASTYARAHAYU sebagai Panitera Pengganti perkara nomor83/Pdt.Bth/2017/PN BppDikembalikan darimana asal barang disita melalui KetuaPengadilan Negeri Balikpapan.2 (dua) lembar fotokopi dengan cap basah legalisir tertanggal 18 Mei2017 Penunjukan nomor 83/Pdt.Bth/2017/PN Bpp