Ditemukan 2839 data
337 — 126
Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisalyang berwenang.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namunsebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harusmenyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagaiPemegang Saham Pengendali PT.
Bank Maluku, terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE bersamasama saksi IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenanganyayang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, tanoa adanyapenilaian dari KJPP appraisal, tanoa adanya negosiasi, telah mengajukan izinke Dewan Komisaris untuk melakukan perobuatan membeli tanah danbangunan yang berada di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan
Kemudian Komisaris melalui Surat Nomor83/DK/2014, tangal 13 November 2014.
58 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Ganti Kerugian tanpa melalui musyawarah;20.21.22,Bahwa sejak 2013 lalu, Para Pemohon mendapatkan informasi daripihak lurah setempat bahwa tempat tinggal Para Pemohon akan terkenarencana pembangunan Jalur Kereta Api Bandara SoekarnoHattadengan nama proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Sepanjang 12,2KM Batu CeperBandara SoekarnoHatta dan Pengembangan StasiunBatu Ceper sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor83 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang penugasan kepadaPT KAI
61 — 28
Surat Pemerintah Kabupaten Agam(Sekretariat Daerah) Nomor83/BL/SPD/2008 tanggal 1 Juli 2008tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2008.56.
558 — 196
Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.8/Pdt.SusParpol/2015/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ,sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor83/Gugatan, Mahkamah Partai berpandapat bahwa pihak Termohontelah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melaluiMahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan hal ini sesuaidengan Rekomendasi Mahkamah
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
129 — 24
Nomor83/Perk.Pid/2021/PN Mdn tertanggal 20 Januari 2021:PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn tanggal 14Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;3.
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 606 PK/Pdt/2017hak atas tanah tersebut kepada Gunawan pada tanggal dengan Nomor83/Leg/NotDS/IX/2011 tanggal 29 September 2011, yang kemudian padatanggal 08 Oktober 2011 Gunawan melepaskan hak atas tanah tersebutkepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat Asal, jelas sudah muncul sejak adanya AktaPemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor 243/APH/KS/1964 dariHadji Mohamad Ali kepada Tarich Kaban, dimana dalam AktaPemindahan Hak tanggal 25 Mei 1964 Nomor
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri Sandang NusantaraNomor 88/ SK E/ 2014 tertanggal 02 September 2014 jo Surat DireksiNomor 73/7G/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 jo Surat Direksi Nomor83/7G/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 dan Surat Direksi Nomor 90/7G/2014 tertanggal 02 Desember 2014 perihal perpanjangan waktumerumahkan Karyawan;Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karena EffisiensiPerusahaan Terhadap Karyawan Patal Tohpati Dari Tingkat AsistenManager sampai dengan Pelaksana terhadap Para Penggugat sebanyakHal
451 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Nomor83/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor 318/Padt.G.Class Action/2011/PNJkt. Pst., Nomor 84/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor 318/Pdt.G.ClassAction/2011/PN Jkt. Pst, Nomor 85/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. juncto Nomor318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. dan Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst. juncto Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt.
158 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/PID.SUS/201510)11)12)13)14)15)16)17)18)SHGB Nomor 6554/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 68 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6555/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 71 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6556/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 74 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6557/Kelapa Gading Barat KuasaNomor 77 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6558/Kelapa Gading Barat PerjanjianPengosongan Nomor 81 Tanggal 4 Juli 2002;SHGB Nomor 6559/Kelapa Gading Barat PengikatanJual Beli Nomor 82 Tanggal 4 Juli 2002 Kuasa Nomor83
127 — 64
Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam MengajukanGugatana) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik bidang tanah yaitupersil No. 40 Klas Il, Klasiran Tengah, seluas +23.5 ha yang terletakdi Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, PropinsiBali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor83/Pdt.G/2000/PN.Dps tanggal 138 Desember 2000 jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2001/PT.Dps tanggal20 Maret
Terbanding/Penggugat : WIDYAWATI HIDAJAT
132 — 72
Sel/1997tanggal 28 Mei 199714 SHM No. 988/Cigugur Akta Jual Beli Nomor: 11/2008 tanggalTengah 14 Maret 200815 SHM No. 484/Cigugur Akta Jual Beli No. 73/2007 tanggal 21Tengah November 200716 SHM No. 987/Cigugur Akta Jual Beli No. 12/2008 tanggal 18Tengah Maret 200817 SHM No. 989/Cigugur Akta Jual Beli No. 10/2008 tanggal 12Tengah Maret 200818 SHM No. 362/Utama Akta Jual Beli di.208.548/bh/08 Nomor83/2007 tanggal 17 Desember 200719 SHM No. 952/Utama Akta Jual Beli Nomor 88/2007 tanggal19 Desember 200720
173 — 40
Janim jadikwitansi penyerahan uang tersebut adalah tidak benar karena bukantanda tangan terdakwa ;Bahwaterdakwa menjelaskan bahwa hanya bidang tanah APHP nomor83/Kosambi/1996 dengan luas tanah 3000 lebih yang pernah dipejualbelikan ke H.
178 — 120
vide Bukti P.XXXIX47;dan vide Bukti P.XXXIX48)Bahwa salah satu) alasan Penggugat XXXIX mau/bersediamenandatangani APJB Nomor 80 tertanggal 13 September 2013;APJB Nomor 81 tertanggal 13 September 2013; APJB Nomor 82tertanggal 13 September 2013; APJB Nomor 83 tertanggal 13September 2013; APJB Nomor 84 tertanggal 13 September 2013;dan APJB Nomor 85 tertanggal 13 September 2013 dan maumembayar lunas kepada Tergugat I/Tergugat II karena dalam Pasal3 APJB Nomor 80; APUB Nomor 81; APJB Nomor 82; APJB Nomor83
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
526 — 307
Sel;112.Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara, Bukti T110;Print out Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KMK.1/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Penyelenggara NegaraNegara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajid MenyampaikanLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bukti T111;Terhadap bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akanmenanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penolakannya
83 — 40
(ASLI).Putusan Kasasi Nomor83/K.TUN/2004 tanggal 3Agustus 2004 yang telahberkekuatan hukum tetap(ASLI).Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/TUN/2006 tanggal 1 Februari 2006 antara Dg. Missimelawan Drs. HamatYusuf sebagai Tergugatintervensi.Surat Izin) MendirikanBangunan atas nama Hj.St.
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
462 — 377
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian PersetujuanPembangunan Rumah lbadat;Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam PemanfaatanRuang;Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikanatas diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang MilikDaerah berupa Tanah yang terletak
123 — 34
Asli 1 (satu) bendel Lampiran II Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonogiri Nomor83 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2014.67. Asli 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPAPPKD) T.A. 2014.68. Asli Perobub No.3/2014 tentang Juknis Pengelolaan Belanja TidakLangsung dan Pengeluaran APBD. Kab. Wonogiri tahun 2014.69. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab.
395 — 560
Suhardjo, Jakarta Selatan (Bukti T.II54);55.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor442/Pdt.G/2007/PN.Tng tanggal 25 Juni 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap (BHT) (Bukti T.II55a);56.Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor83/Pdt/2008/PT.BIN tanggal 5 Desember 2008 (Bukti T.II55b);57.Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3003K/Pdt/2009 tanggal 2 Nopember 2009 (Bukti T.II55c);58.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor126/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
109 — 51
Daerah dan RetribusiDaerah; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam NegeriNo. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 tentang TahapanPersiapan Pengalihnan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan sebagai Pajak Daerah ; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PajakBumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Dan/Atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
165 — 58
Bpp.Dikembalikan darimana asal barang disita melalui KetuaPengadilan Negeri Balikpapan2 (dua) lembar fotokopi dengan cap basah legalisirtertanggal 18 Mei 2017 Penunjukan nomor 83/Pdt.Bth/2017/PN Bppyang di dalamnya menunjuk CATUR PRASTYARAHAYU sebagai Panitera Pengganti perkara nomor83/Pdt.Bth/2017/PN BppDikembalikan darimana asal barang disita melalui KetuaPengadilan Negeri Balikpapan.2 (dua) lembar fotokopi dengan cap basah legalisir tertanggal 18 Mei2017 Penunjukan nomor 83/Pdt.Bth/2017/PN Bpp