Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat ternuat terkiat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-10-2011 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 552/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 September 2012 —
202 — 51
  • Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat secara hukum adalah Sertifikat.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
197 — 138
  • orang maka pemiliknya bertanggung jawab;Bahwa hampir semua perbuatanperbuatan (daad) setelah tahun 1919seperti ketidakcermatan, ketidakhatihatian, bertentangan dengankepatutan bertentangan dengan hukumhukum yang ada di masyarakat,bertendangan dengan undangundang termasuk kedalamonrechtmatige daad;Bahwa apabila Camat membuat suatu keputusan yang tidak sesuaidengan aturan pemerintahah maka dikatakan sebagai overheidsdaad(perbuatan melawan hokum oleh penguasa)Bahwa hak milik (eigendom) adalah hak yang terkuat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
106 — 16
  • dokumen surat menyuratkepemilikan tanah milik almarhumah Hajjah Warsiyem dan/atau surat menyuratyang berhubungan erat dengan transaksi jual beli dimaksud;Bahwa demikian pula halnya dengan peran dan andil Turut Tergugat I sebagaiSuami yang dicintai Tergugat I dan menurut pengakuan masyarakat sekitarTergugat I sangat patuh dan selalu mengikuti saran dan keinginan TurutTergugat I, sehingga jadilah Turut Tergugat I menjelma menjadi prime advisor,prime concelor, energi, generator dan motor penggerak terkuat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
224 — 288
  • sehinggabagaimana kelanjutannya Penggugat tidak mengetahui lagi, dan baruPenggugat mengetahuinya pada pemeriksaan TKP yang dilakukan olehPenyidik Polres Labuhan Batu pada tanggal 22 Februari 2019, telah terbitSertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugatbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan khususnya pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan :1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
109 — 59
  • Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Bangunan telah dibangunmelebihi ijin yang diberikan, yaitu: 3 lantailebih (Objek Sengketa hanya 3 (tiga) lantai)(Vide Bukti P15, foto yang letaknya diakhir dari Bukti P15).Pengakuan Saksi Fakta ini merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh yang tidak dapatditarik Kembali.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
188 — 44
  • yang wajar, pada prinsipnya harga tadidiklarifikasi, bukanlah harga mark up atau harga yang tidak wajar;Bahwa yang menjadi dasar bahwa sebuah badan usaha merupakandistributor / agen adalah surat penunjukkan dari pabrikan / vendor alattersebut kepada badan usaha tersebut atau dalam bahasa lainnya, suratpenunjukkan ini disebut sebagai letter of authorization (LA);Bahwa yang dimaksud benchmarking adalah suatu proses pengukuranterus menerus atasproduk, Jasa dan tata cara kita terhadap pesaing kitayang terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
195 — 148
  • /1997 tanggal 05 Februari 1997 yang ternyata tidak mempunyaidasar hukum terhadap tanah girik milik PARA PENGGUGAT.Akibat hukum yang timbul dari KTUN OBJEK SENGKETA tersebut sangatmerugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena haknya untukmendapatkan Sertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selamaberpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanoa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dilindungiPasal 20 UUPA sebagai hak turun temurun yang terkuat
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
180 — 40
  • Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas namaPOPPY FEMIALYA / PENGGUGAT IL:Objek Sengketa hibah belum diputinkan menjadi milik negara atau dalamhal ini incasu Kementrian Keuangan /TERGUGAT III menjadi atas namaTERGUGAT III, Sesuai ketentuan Undang Undang Pokok Agraria sertasecara a contrario POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II adalah pemiliksah atas Objek Sengketa mendasarkan pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana kepemilikan POPPYFEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.Smg
Tanggal 15 Juni 2011 — MEYLIANI YUWONO,dkk PEMERINTAH KOTA / WALIKOTA SEMARANG,dkk
453 — 101
  • Bahwa, sesuai dengan ketentuan UUPA No 5 tahun 1960 pasal 20 Hak milikadalah hak atas tanah yang terkuat dan istimewa, oleh karena itu sesuaikewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III sudah dapat dipastikan dalampemberian hak milk serta penerbitan Sertifikat Hak Milk tersebut harusmemenuhi rangkaian prosedure dan proses pemenuhan syarat syarat sesuaiketentuan undang undang yang dijamin akurat dan bertanggung jawab sesuaimenurut hukum, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat III untukmenolak
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 19-09-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 5 April 2012 — AWONG HIDJAJA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, 2. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, 3. IDRIS ISMAIL, SE,4. DJUANDRI BUNADI
170 — 137
  • .; b) Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menentukan bahwa:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang terkuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suratukur dan buku tanah yang bersangkutan.
    Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut ; == Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.; b) Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menentukan bahwa:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang terkuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
309 — 213
  • sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi)Nama Pemegang Hak ABDUL SINGKA TAMAR menjadi 9 bagian atas nama ANDIMARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR, kemudian ANDI MARWIAH dan ANDISALWAN THAMAR mengalihkan dua Sertifkat Hak Milik kepada EKO PRIYONOdan satu Sertfikat Hak Milik kepada ASNANI DARISE, dilakukan secara tidakcermat dan tidak teliti, sehingga melanggar dan/atau bertentangan dengan: e UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria ; Pasal 20 ;(1) Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Tanah
Register : 10-05-2007 — Putus : 11-03-2008 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN KABANJAHE Nomor 27/Pdt.G/2007/PN-Kbj
Tanggal 11 Maret 2008 — -Raja Kuasa Purba, SH, Dkk LAWAN Dr.Ir.Indah Ginting, Dkk
123 — 12
  • ketentuanketentuan hukum tertulis/undangundang (Legal Norm) dan jugamemenuhi rasa keadilan (Justice Norm) sehingga Pengadilan Negeridalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya benarbenar memilik hati nurani (Conscience of the court) dan mempertahankankeadilan global (global justice) dalam peradaban yang adil dan manusiawi;Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, perlu diuraikan bahwa yangdimaksud dengan hak milik menurut pasal 20 Undangundang Pokok Agrariaadalah hak turun menurun, terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
1033 — 1909 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaicontoh, beberapa peraturan lingkungan hidup terkuat di dunia pernahHalaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016105.106.107.108.diberlakukan di negara bekas Uni Soviet, tetapi nyatanya tidak mencegahpolusi lingkungannya karena peraturan ini tidak ditegakkan;Bahwa lebih jauh, UU Pengelolaan Sampah telah mengantisipasi hal inidengan melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemarandan/atau perusakan lingkungan.Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Pengelolaan Sampah menyatakan:Setiap
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
81 — 54
  • Nauli dalam perkara aquo olehpara pihak yang tercantum di dalam Surat Keterangan Penyerahan Haktersebut tidak dilanjutkan legalitas peralihan hak nya ke camat PPAT atauNotaris PPATuntuk = selanjutnya diajukan balik nama ke BPN gunamemperoleh bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh , apakah inikategori perbuatan melawan hukum oleh Lurah Kelurahan BP.Nauli ?
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bbu
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
1.SAHLAN
2.MEDI HENDRI IRA
3.MAJI YANTO
4.WAHYU ARDIYANSAH
Tergugat:
4.SURATNO
5.ROMLAN
6.HAZAIRIN
7.YANTRIYA DESOS PALA
8.LAPRI ARIES PUKESA
9.ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
10.RIZAL
11.SULAIMAN
12.WAHONO BIN ROHIMIM
13.HENDRA BIN TEMANJAK
14.SUHER
15.MISWANTO
16.MISLI KOBI
17.ELYATI
18.ROHAYA
19.SARTINI
20.RIADI
21.DWI HERU YUDIANTO
22.PONIRAN
23.SAHRONI
24.JOEN ANGGARA
25.SUKARMAN
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
202 — 119
  • I ABSOLUTBahwa dalam petitumnya Para Penggugat meminta Yang Mulia MajelisHakim dalam perkara aguo untuk menyatakan Para Tergugat tidak memilikihak atas Obyek Sengketa, akan tetapi berdasarkan buktibukti yang ParaTergugat miliki didapatkan fakta bahwa seluruh bidang tanah milik ParaTergugat telah dilakukan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PronaAPBN dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan alat buktiyang terkuat, teroenuh dan turun temurun atas tanah dan dengan demikianadalah
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 06-12-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-10-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 117/Pdt.G/2012/PN.JR
Tanggal 31 Juli 2013 — SHIRAZ HUSAIN melawan LILU, dkk
66 — 9
  • Bahwa berdasarkan buktibukti formil yang sah, didapatkanfakta bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensitidak memiliki hubungan hukum kepemilikan sebagai hakyang terkuat dan terpenuh atas hak atas tanah yang dimilikiTergugat Konpensi ;9. Bahwa dalil adanya Perikatan Jual Beli secara lisan(consensus), dan ternyata pula disangkal oleh Tergugat Konpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah danbangunan tanah seluas 336 M2, Sertifikat HGB No. 515/Kel.
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 02-11-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 5
  • Hubungan darahmerupakan sebab utama dalam memperoleh hak mewaris yang terkuat,karena hubungan darah termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yangtidak dapat dihilangkan.Bahwa selaras dengan pendapat di atas, Para Penggugat menyimpulkanbahwa apa yang dikemukakan dalam pendapat tersebut adalah sesuai danberdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.Dengan demikian Bismizar Binti Bahudin secara hukum, bukanlah ahli warisdari H. , sehingga gugatan Penggugat dikatakan oleh Tergugat kurangpihak,
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 202/PDT/2018/ PT MDN
Tanggal 15 Agustus 2018 — NILA SHINTA WATY VS MABES TNI ANGKATAN DARAT CQ. KODAM I BUKIT BARISAN CQ KESDAM I BUKIT BARISAN
132 — 116
  • Asal usul perolehan hak Tergugat yang ditindaklanjutipenerbitan SHP No. 19/ Desa Lalang yang telah diterbitkanoleh Turut Tergugat ternyata dilakukan secara tidak benar dantidak berdasar sama sekali, karena mengenyampingkan asalusul hak tanah/ alas hak dasar terkuat atas obyek perkara yangHalaman 118 dari 125 Putusan Nomor 202/Pat/2018/PT MDNdimiliki oleh Para Penggugat yang terlebih dahulu sudah adadan belum pernah dibatalkan secara hukum yakni: GRANTSULTAN No. 872 Tertanggal 21 Maret 1937.Dengan
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
1.MARKUAT
2.SUWARDI
3.ILMAN SAIAN
4.LASIMAN
5.SARIJO
6.SUPENDI
7.BIRAN
8.BAGAS IRWANTO
9.Aris Hariyanto
10.Tono
11.SUHARTO
12.Aryawan
13.SAIMAN
14.PUJI JATMIKO
15.RINTO WAHYUDI
16.MUSON
17.SUKAMTO
18.SUGIARTO
19.ROBANGI
20.Sumardi
21.Sunyoto
22.KUSNANTO
23.ADI SUPRIADI
24.DWI SUSILO
25.JARMAJI
26.MUKHSIN
27.DASAM
28.HERU PURWANTO
29.ADI HIDAYAT
30.RIONO
31.SUWARNO
32.HARIYANTO
33.SOIMIN
34.Sudiyo
35.JUWARIYAH
36.SUYANTO
37.SYAHRUL RAMADHAN
38.SUMARNO
39.SUPRIYADI
40.SUHADI
41.TURIMAN
42.NASIP
43.MISRIN
44.RASIYO
45.SUDARNO
Tergugat:
1.HADI SUMADI
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
131 — 10
  • Hak Memungut Hasil Hutan;Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah.7. Bahwa dengan demikian yang paling berhak atas obj'ek pengadaantanah adalah pemegang hak milik. Adanya Hak Milik dibuktikan denganSertipikat Hak Milik (SHM);8.