Ditemukan 356 data
Terbanding/Penggugat : H.Dasril Gani Bin Abdul Gani
226 — 80
Dasril Gani; Bahwa dari Hasil pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yangada didalam Sertidikat 414; Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepadakepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin; Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kekantordan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong; Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPNMuaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh IbuNeta dan
65 — 48
Kab.Bogor untuk Plotingtanah yang berlokasi di Blok Pancaniti dan Blok Cibadak DesaSukaharja Kec.Sukamakmur Kab.Bogor;Bahwa saksi bersama dengan UJANG SOMAD mendampingi Petugasukur untuk melakukan Ploting yang disuruh oleh EMAN dan HADISUWARNO dan ia sebagai penunjuk batasbatasnya dilokasi tanahyang di Ploting oleh petugas ukur dari BPN kab.Bogor;Bahwa tujuan dilakukan ploting adalah untuk mengetahui batasbataslokasi tanah milik dengan tanah kehutanan dan akan ada pembeli yangmembebaskan dilokasi yang diploting
82 — 37
oleh Penyidik Polda Lampung untukmelakukan pengukuran dalam perkara terdakwa Nicky Heryantoyang ada di Register 42 Rebang pada tanggal 25 September 2009;Bahwa cara kerja saksi lokasi yang ditunjukan oleh Pelapor dari PT.Inhutani V dan Penyidik Polda Lampung dengan menggunakan alatGPS untuk menentukan koordinat dan mengelilingi lokasi;Bahwa dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat GPS( Global Position System ) mab 76 CSx merk Garmin untukmendapatkan letak Geografisnya dan koordinatnya UTM lalu diploting
60 — 36
.> Batasbatas Peta Administrasi Desadesa di Kabupaten Langkatsudah ada, dan Peninjauan Kelapangan dengan mengambilsampel titik titik kordinat hanya tinggal diploting saja kepada PetaAdministrasi tersebut, maka akan diketahui lokasi yang ditinjauakan diketahui terletak di desa mana.> Batasbatas Desa ditetapkan oleh Bupati hal ini sesuai denganKetentuan Permendagri No. 245 tahun 1016 tentang Pedomandan Penetapan Batas Desa.> Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat juga hadir padawaktu Pemerikasaan
77 — 123
Kabupaten Bogor) tidakpernah melakukan pengukuran dan pemetaan batas bidangtanah tersebut, tibatiba dikeluarkan yaitu SHM No. 312/Sentul, namun juga membuktikan fakta yang sebaliknyayaitu bahwa bidang tanah SHM No. 13/Sentul atas nama AtaBin Abdul, tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaanbatasbatas bidang tanahnya, karena atas hasil 2 (dua) kalikegiatan pengukuran (pengecekan fisik di lapangan padatahun 2003 dan 2004) bidang tanah SHM No. 312/Sentulmilik Tergugat II Intervensi, yang telah diploting
RUDI ISKONJAYA. SH
Terdakwa:
H. NURDIN
149 — 59
104 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15. 8/2018yang ada rumahnya milik saksi TEMAS masuk kedalam bidangtanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15.Bahwa benar hasil ploting tersebut dapat saksi selesaikandalam waktu 2 (dua) minggu dari waktu pelaksanaanpengukuran.Bahwa benar metode pengukuran menggunakan metodeterestis yaitu mengambil data dari titik alat berdiri terhadapobjek bidang/batasbatas tanah mengambil jarak dan ajimut.Bahwa benar setelah mendapat gambar dan pengikatankemudian diploting
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
172 — 60
Pemetaan Pengukur Tanah;Ss Pengukuran Jarak Jauh, dan4, Pemetaan Batimetri Knusus Laut;Kalau untuk tanah Datar dan hutan disebut Pemetaan Tofografi;Bahwa kalau untuk melihat di Peta itu. ada Sumur Bor, dan bisa dilihatlokasinya;Halaman 100 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDBahwa benar Ahli pernah melihat Peta sebidang tanah disekitar WilayahSumur PAM, 0228 ;Bahwa Peta tersebut bisa diploting melalui Google EarthBahwa benar Topografische Kaart Tarakan Skala 1 : 10.000 (TAR No.0030)
179 — 132
2013 Tergugatmelakukan Pengukuran dan Pemetaan serta hasilnya telah dibuatkangambar/peta bidang tanah yang saat ini telah dikeluarkan KeputusanPejabat Tata Usaha Negar sebagaimana objek gugatan a quo;Bahwa hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah milik Para Pengguatyang telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 21 Mei 2013, yangdidasarkan atas permohonan secara resmi oleh Para Penggugat, yangpermohonannya telah diterima pada tanggal 17 Mei 2013 semestinya hasilPengukuran dan Pemetaan telah diploting
112 — 57
dibuat oleh Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian baru diajukankepada Bupati untuk ditandatangani, setelah itu diarsipkanpada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten KutaiKartanegara ; bahwa penyerahan tugas dan tanggung jawab ada BeritaAcaranya, dan semua dokumen telah disimpan di DinasPertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;176bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan SK tersebut dimanasekarang ; bahwa dalam menentukan titik koordinat dalam kKuasaPertambangan cukup diploting
996 — 1539 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keseluruhan perolehan tanahtanah Para Penggugat tersebut padapoint1 sampai dengan point7 di atas diploting dalam kondisi sekarang,setempat dikenal sebagai Jalan Gusti Ngurah Rai Rt.001/010 danRt.010/010, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timurdengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut:e Sebelah Utara : dengan Jalan Gusti Ngurah Rai + 381 m ;e Sebelah Selatan : dengan tanah Machdum, Agus/Badong, Otib,H.Matalih, alias H. Boyo, Hasibuan, H. Abdul Rahman, H.
441 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2001 lokasi Jalan Danau Km. 12 tidak dapat diploting karena sudahtertutup dan jalan serta jembatan kondisinya rusak dan putus, dalam IUPHHKPT. Keang Nam Development Indonesia telah dilakukan penebangan kayusebanyak 14.694 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh empat)batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 m;2. Tahun 2002 di Jalan Koridor Km. 9 dengan titik koordinat 00 55 06,9 LU dan99 07 09,0 BT berada di luar RKT tahun 2002 dalam IUPHHK PT.
Tahun 2001 lokasi Jalan Danau Km. 12 tidak dapat diploting karena sudahtertutup dan jalan serta jembatan kondisinya rusak dan putus, dalam IUPHHKHal. 60 dari 355 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2010PT. Keang Nam Development Indonesia telah dilakukan penebangan kayusebanyak 14.694 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh empat)batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 m;3.
275 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keseluruhan perolehan tanahtanah Para Penggugat tersebut padapoint1 sampai dengan point7 di atas diploting dalam kondisi sekarang,setempat dikenal sebagai Jalan Gusti Ngurah Rai Rt.001/010 danRt.010/010, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timurdengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut :Sebelah Utara : dengan Jalan Gusti Ngurah Rai + 381 m ;Sebelah Selatan : dengan tanah Machdum, Agus/Badong, Otib, H.Matalihalias H. Boyo, Hasibuan, H. Abdul Rahman, H.
84 — 25
SK. 10/PL.84/1990/BPN43 jo.diktum keempat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor :114/Pdt.G/2014/PN BjmNo. 21/HGU/BPN/92 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas namaPENGGUGAT ;23.Bahwa menjadi berdasar atas hukum jika warga masyarakat desa eks.transmigrasi sosial termasuk TERGUGAT yang merasa hakkeperdataannya atas tanahtanan yang diploting masuk kedalamSertifikat Hak Guna Usaha No. 01, tahun 1993 milik PENGGUGAT,melakukan gugatan pada tanggal 04 Februari
121 — 33
Surja Mihardja untukmenandatangani blankoblanko kosong, tetapi tidak mengetahuiblankoblanko kosong tersebut dipergunakan untuk pembuatan Akta JualBeli No.1984/JB/AGR/1982 maupun untuk penerbitan SHM No.49/Benda;Menurut Tergugat V:1.4.Bahwa benar adanya bidangbidang tanah yang diakui milik hakkeperdataan Penggugat yang diajukan pendaftarannya kepada Tergugat V,setelah dipetakan/diploting pada peta pendaftaran tanah, terhadapbidangbidang tanah termaksud telah diterbitkan SHM No.49/Benda danSHM No.51
255 — 50
Ploting tanah Sertifikat Hak Milik No.8036/Cengkareng Barat hanyalah diploting dengan menggunakan pensil,tidak dilakukan penelitian di lapangan, sedangkan ploting tanah bekas HGUNo.I/Kamal Sisa, juga hanya berdasarkan fotocopy gambar meetbrief,karena asli gambar meetbrief tanggal 27 Februari 1932 No. 153 yangmenguraikan secara jelas tentang tanah HGU No. /Kamal Sisa tidak100ditemukan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.
313 — 102
Nunukan Jaya Lestari setelah diPloting ke Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan ProvinsiKalimantan Timur (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret 2001), peta lampiran SK MenhutbunNomor 935/KtpsII/1999 tangal 14 Oktober 1999 tentang Penetapanbatas areal kerja Hak Pengusahaan hutan tanaman Industri PT. AdindoHutani Lestari dan Peta Lampiran Kepala BPN Nomor 29/HGU/BPN/2003tanggal 28 April 2003 tentang pemberian HGU atas tanah terletak diKab.
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
125 — 123
SumateraUtara, dahulu disebut juga dengan Desa Tunggurono, KecamatanSunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuaiSertifikat Hak Guna Usaha No. 55/Desa Tunggurono tertanggal 19 Juni2003... dst disebut sebagai tanahn terpekara", jika kitacermati/perhatikan Berita Acara Peninjauan Lapangan Sertifikat HakGuna Usaha No. 54 dan 55 Atas Nama PTP Nusantara II yang terletakdi Desa Tunggurono Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdangtanggal 26122019 pada angka 3 mengatakan Hasil lapangan diploting
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
405 — 1074
dariMuyassir, Teuku Saiful Bahri menyuruh saksi menghubungiMuyassir menanyakan keberadaannya dimana denganmengatakan coba kau WA Muyassir... dan kemudian saksimengirim WA kepada Muyassir. 3 kali saksi menerima uang dariMuyassir kondisinya seperti ini; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah namanamaperusahaan sebagaimana didaftar 31 paket pekerjaan besertadaftar perusahaan yang diserahkan Teuku Saiful Bahri kepadaNizarli atau Fajri Kadis PUPR Propinsi Aceh tersebut adalahnamanama perusahaan yang sudah diploting
dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberianuang kepada Irwandi Yusuf dan kepada terdakwa Hendri Yuzal tersebut dengantujuan untuk menggerakkan terdakwa Hendri Yuzal agar membantu/ memfasilitasiHalaman 389 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.pertemuan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh dengan Ahmadi, agarmengarahkan panitia lelang/Pokja ULP melalui Kepala ULP Nizarli memenangkanperusahaan peserta lelang dari Kabupaten bener Meriah yang sudah diploting
Gubernur melalui TeukuSaiful Bahri dengan perantaraan Teuku Fadhilatul Amri seluruhnya sebesarRp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) adalah sebagaikompensasi dari Bupati bener Meriah kepada Irwandi Yusuf selaku GubernurAceh agar mengalokasikan dana DOKA 2018 melalui program/kegiatan yangdiusulkan Bupati Bener Meriah dan sebagai imbalan kepada Irwandi Yusuf agarmengarahkan/ memerintahkan kepada Kepala Pokja ULP yang dijabat Nizarliagar memenangkan rekanan/perusahaan yang sudah diploting
penyerahan berikutnya berasal dari perbuatan yangsama atau sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang yaituIrwandi Yusuf melalui saksi Teuku Saiful Bahri dan Teuku Fadhilatul Amri atasperan terdakwa Hendri Yuzal menerima imbalan uang dari Bupati Bener dalammengalokasikan dana DOKA 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah danmengintervensi Unit Layanan pengadaan (ULP) agar melakukan pengaturanpemenang lelang dengan tujuan agar pelaksana pekerjaan dilaksanakan olehperusahaan/rekanan yang sudah diploting
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
329 — 78
KATAN agarpaketpaket proyek multiyears dapat dimenangkan oleh para kontraktor yangtelah disepakati (diploting) sebagaimana arahan dari HERLIYAN SALEH,salah satunya adalah proyek poros Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau TA 2013 s/d TA 2015yang akan dikerjakan oleh MAKMUR alias AAN menggunakan perusahaanmilik Terdakwa (PT MRC).Menindaklanjuti arahan M. NASIR, selanjutnya H.
SYARIFUDDIN alias H.KATAN dan ADI ZULHAMI melakukan pertemuan dengan para kontraktor yangtelah ditunjuk (diploting) tersebut di Hotel Marina Bengkalis. Dalam pertemuanitu Terdakwa dan kontraktor lainnya meminta HPS kepada H. SYARIFUDDINalias H. KATAN dan ADI ZULHAMI, selanjutnya H. SYARIFUDDIN alias H.KATAN menghubungi M. NASIR meminta persetujuan dan setelah mendapatpersetujuan dari M.
Nasir atas arahan HerliyanSaleh mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepadamasingmasing kontraktor yang telah ditunjuk (diploting) sebagai panduanmembuat dokumen penawaran lelang.Bahwa M.
Katan agar paketpaket proyek multiyears dapatdimenangkan kontraktor yang telah ditunjuk (diploting) sebagaimana arahandari Herliyan Saleh, termasuk proyek peningkatan jalan Batu PanjangPangkalan Nyirih yang akan dikerjakan Makmur alias Aan menggunakanperusahaan milik Terdakwa (PT MRC).Bahwa menindaklanjuti arahan M. Nasir, H. Syarifuddin alias H.
Katan dananggota Pokja ULP yakni Adi Zulhami kembali melakukan pertemuan denganpara kontraktor yang telah diploting tersebut di Hotel Marina Bengkalis. H.Syarifuddin alias H. Katan atas persetujuan M. Nasir kemudian memberikanHalaman 893 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
140 — 144
memakai alat ukur, setelahpengukuran pertama selesai, dan kemudian dihitung, ternyata adakekurangan luas, seluas 2,4 hektar jika dibandingkan dengan luasan HGBtersebut sebagaimana disebut dalam surat ukurnya;Bahwa kekurangan luas itu terletak di sisi sebelah utara seluas 6000 m2dan di sisi sebelah timur seluas 18.000 m2;Bahwa saksi bisa menyimpulkan kekurangan tersebut dari hasil luasangambar ukur bidang tanah HGB tersebut ketika kami lakukan pengukuranpengembalian batasnya di lapangan, kemudian diploting