dalam partai Hanura sendiri, yangdengan kata lain adalah perselisihan tersebut perselisihan internal partai,dimana sebelumnya kedudukan Penggugat adalah sebagai anggota / kaderpartai Hanura selanjutnya telah mengajukan pengunduran dirinya dan masukmenjadi anggota atau kader partai lain dalam hal ini adalah partai NASDEM,dan kemudian mengundurkan kembali dari Keanggotaan partai Nasdem danberniat bergabung kembali kepada partai Hanura, sehingga hal ini dapatdikatagorikan sebagai perselisihan internal partal

e Bahwa korban kemudian duduk di samping saksi dan bertanya kepadasaksi berapa partal mi cing dan saksi menjawab dengan mengangkatjari yang menunjukan angka tigae Bahwa korban kembali mengatakan ah, tiga partai, berarti kamu jugamau main dan dijawab saksi masih ada orang kecil seperti saya, maintinju juga kemudian Terdakwa menegur dengan mengatakan begitumemang ituyang ditujukan kepada korban sampai akhirnya korban danTerdakwa saling berdebat namun dilerai oleh para saksi yang ikutmenontone Bahwa

Pananjung yang disaksikanPanwascam, serta tidak ada yang keberatan;Bahwa kehadiran saksi dari calon legislatif atau partai adalah untukmengawasi pelaksanaan rekapitulasi dan untuk mewakili kepentinganlegislatif atau partal yang memberikan mandat untuk menjadi saksi,sehingga hasil rekapitulasi atau penghitungan suara ulang di TPS 27 Kel.Pananjung, yang telah disekapati dan ditandatangani oleh saksisaksidan PPK yang disaksikan Panwascam pada lembar Model DAA1 DPRDKab/Kota adalah merupakan rekapitulasi

Bahwa kemudian ketentuan mengenai Hak Anggota Partai telah diatur didalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015sebagai berikut:Hak Anggota1) Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukan bagi seluruh anggota; 2) Memilih dan dipilin menjadi pengurus partai atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh partai;3) Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Partaidengan cara sebaikbaiknya sesuai mekanisme partal. .

berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk:a Menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;b Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;c Memutus pembubaran partal politik; dand Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umumBahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29Tahun 2013, tentang Penetapan Hasil

bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN pasca putusan MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partal

DAYAT (Sekretaris partal) bertemu dengan sdr. DEDI (No HPsdr. DEDI 082229999072) dan sdr. PIAR di sebuah warung kopi diParit baru Selakau, dan sdr. DEDI menunjukan video tersebutkepada kami bertiga, dan setelah itu kami pulang, dan sdr. DEDIsempat meminta uang kepada kami untuk hotel namun oleh ketuatidak lagi dilayani. Bahwa saksi tidak mau menanggapi hal tersebut walaupunsdr. DEDI tetap sering melepon saksi. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr.

BADRI KODRI adalah anggota partaidan sedang ada masalah sehingga hal tersebut harussepengetahuan dari ketua partal. Bahwa Selain sdr. DEDI dan sdr. PIAR masih ada orang lainyang menawarkan video tersebut kepada saksi yaitu seseorangyang mengaku bernama sdr. GERY. Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. GERYbaru belakangan ini saksi mengetahui bahwa sdr GERY adalah jugamerupakan warga Pemangkat yang tinggal di Gg. Setia, yang saatini Sedang menjalani hukuman di Penjara.

Poso; Bahwa Pengusulan saudara Iswan Masirete ditanda tangani oleh Pengurus Provinsi;Bahwa alasan Penggugat sehingga diberhentikan/PAW karenapenggugat telah memasukan BB.5 mundur dari anggota DPRD karenapindah partai lampirannya SK pemberhentian, BB.5 sudah masuk sejak15 April 2013, penggugat sudah tanda tangan pernyataan mundur; Bahwa BB.5 jadi bahan pembahasan KPU dalam rapat pleno karenaadanya SK pemberhentian, KPU tidak mencampuri urusan internal partal;Bahwa dalam BB.5 seharusnya Ada surat pernyataan

DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA (Periode tahun 20162021)hasil MUSDA IIl PARTAl GOLKAR Kota Bima tanggal 2 Oktober2017.Beralamat Kantor Sekretariat di Jalan Gajah Mada, KelurahanRabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi NTB.Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;Dalam hal ini untuk Tergugat III dan Turut Tergugat dipersidangan diwakilioleh SRI MULYANI, SH ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar para pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan

Prinsip kontrak partal(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, yang hanya mengikat kepadapihak Penggugat dan pihak Tergugat saja, dan sita eksekusi / sita jaminanyang telah letakkan tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yangtidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUNMDN. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanganundangan;J.

Pasal 87 Ayat (4) UU ASNPNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakeyahatanjabatanatau tindak pidanakejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana.# Pasal 250 PP 11/2017PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karenamelakukantindakpidanakejahatanJabatan atautindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

tertanggal 09 Februari 2018 tersebuttidak ada ditindak lanjuti oleh Pihak DPRD dan wakil DPRD sampai sekarang.Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengirimkan surat tersebut,saksi WELLY tidak ada menjatuhkan talak kepada saksi.Bahwa saksi menerangkan kepentingan Terdakwa mengirimkan surat tersebutadalah ingin mempertanyakan tindak lanjut peristiwa yang dialami saksi.Bahwa saksi menerangkan menurut saksi, Terdakwa mempunyai kapasitasuntuk mengirim surat tersebut karena Terdakwa merupakan pengurus partal

dan DPRD ;Bahwa kemudian muncul dari DPC surat tanggal 28 Januari 2019,selanjutnya atas surat ini kami mengajukan usulan surat PAW; Bahwa bukti surat T3 diakui oleh saksi;Bahwa terkait dengan surat permohonan PAW pada tanggal 1 Februari 2019,yang aktif menanyakan dari Pak Bambang (Pemohon pada Tahun 2014sebagai calon anggota DPRD Partai Gerindra Dapil Sukomoro TanjunganomPaceh (Ngajuk 5); Bahwa ada 10 calon legislatif dari Partai Gerindra; Bahwa Pemohon pada Peringkat ke 2, bukan dari Pimpinan Partal

No.154/Pdt.G/2011/PN.Medan tanggal 23Maret 2011 ternyata telah DIBATALKAN Mahkamah Agung R.I. sesuaiReg No. 643 K/PDT.SUS/2011 tanggal 18 Oktober 2011, yang amarputusannya sebagai berikut :MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWANPIMPINAN CABANG (DPC) PARTAl BURUH KOTA MEDAN,Pemohon Kasasi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI17.18.18BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA, Pemohon Kasasi Ill :DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

PP Larangan PNS menjadi Anggota Parpol Pasal 2 ayat (1)yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadianggota dan/atau pengurus partal politik Bahwa terhadap PNS yang menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik, UU ASN memberikan sanksi tegas yaitu berupapemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal87 ayat (4) yang berbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:c.

SBBBahwa saksi hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebutdari awal hingga akhir acaraBahwa pada acara kempanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih20 (dua puluh) orangBahwa saksi menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Statussekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri.Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi palingdepan dengan saksi.Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN DrhBahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut menggunakanatribut partal

Secara hukum Penggugat tidak memiliki alasan yang patutuntuk tidak mengetahui segala dokumen yang menjadi persyaratanTergugat II Intervensi karena dokumen Bacaleg dari Partai gerindra adadalam penguasaannya sesuai tugas dan kewenangannya sebagai TimPenjaringan Partal; 22222 none n once nnn nnnOleh karena itu Penggugat mendalilkan baru mengetahui 3 (tiga) harisetelah adanya Keputusan Tergugat tanggal 11 Mei 2014 tentangPenetapan perolehan suara dan kursi partai polilik, serta penetapan calonterpilin

dengan bukti surat / suratHalaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Atbbukti, baik berupa akte otentik maupun akte di bawah tangan yangkebenarannya diakui oleh kedua belah pihak yang membuat akte di bawahtangan tersebut, sedangkan keterangan saksi sifatnya hanyalah mendukungatau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBg apa bila akta bawah tangan memenuhi unsur dibuat secara sepihak atauberbentuk partal

yang pada pokoknya menyatakan Permohonan TidakDapat Diterima, kemudian Penggugat telah pula mengajukan sengketamengenai pokok permasalahan yang sama pada Mahkamah Partai Demokrat yangdi daftarkan pada 15 Agustus 2019 dengan register nomor: 05/PIPMP/2019 dandiputus pada 9 Maret 2020 dengan amar Menolak Permohonan PemohonUntuk SeluruhnyaMenimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakahgugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas adalahmerupakan sengketa internal partal