cabang, keputusan kwartir nasional, dan kwartirdaerah;c. membina kwartir ranting, gugus depan dan organisasi pendukungpramuka di wilayah kerjanya;Halaman 142 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdn. melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbingcabang;. melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah,swasta, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yangsesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;menyampaikan laporan kepada kwartir daeran

Bahwa terhadap penempatan dana Pemerintah Daerah KabupatenKatingan di kantor Kas PT.BTN (Pesero) Tbk Pondok Pinang Jakartadimaksud, kemudian atas permintaan dari Penyidik Polisi Daerah KalimantanTengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka oleh BPK telahmenindak lanjutinya dengan melakukan pemeriksaan investigatif dimanahasilnya bahwa penempatan dana Pemerintah Daerah Kabupaten dimaksudHalaman 191 dari 314 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN PlIktelah menimbulkan kerugian keuangan negara/daeran

Kantorpertanahan tiaptipa Kabupaten yanga ada di Kalteng, dimana Saksiselaku Kabid pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Kaltengadalah sebagai pengawas dan pembina serta memverifikasi laporankegiatan diakhir tahun anggaran IP4T, dengan tugas ;1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitandengan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);2) Mengkoordinir laporanlaporan Kegiatan yang berkaitan denganbidang pengaturan dan Penataan Pertanahan (IP4T);3) Menerima laporan kegiatan dari daeran

Solok Selatantahun anggaran 2011 dapat mewakili daeran Kab. Solok Selatan sebagai pemilikpekerjaan selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah Rp.4.276.004000, (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ribu rupiah).Bahwa pada proses Penyidikan berlangsung terdakwa telah mengembalikan semuakerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2.361.019.905, atau setidaktidaknyasekitar paa jumlah kerugian Negara tersebut, yang disetorkan melalui ke kas daerahKab.

Perencana Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah);c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja.d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.g) Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.h) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya.i) Mengelola barang milik daeran

MATHIAS AKIHARIbahwa ada uang yang dititip sebesar Rp 4 milyar yang merupakan uangpajak dari sekretariat daeran atau PU, dan saat itu menurut Pa MATHIASAKIHARY bahwa mereka belum lansung mengambil uang sebesar 4 milyartersebut melainkan sekitar dua bulan kemudian barulah dana tersebut diambildengan setelah mereka (pemilik dana) tiba diambon baru dikirim untukpembayaran pajakBahwa dana tersebut berada di rekening PETROSINA UNAWEKLA dan yangdi depositokan tersebut sekitar dua bulan sedangkan yang berada

Berita Acara Serah Terima alokasi dana bagi hasilpajak dan restribusi daeran nomor: 439/BPKADC/X1/2015 tanggal 02 November 2015.hh. Surat bukti tanggal O02 November 2015 senilaiRp22.328.000. (dua puluh dua juta tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) untuk bantuan keuangandana bagi hasil pajak daerah.il. Surat bukti tanggal O02 November 2015 senilaiRp15.013.000.

05Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2013.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah TahunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daeran

BangkaSelatan tersebut diberikan kepada Saksi setiap satu minggu sekali biasanyaSaksi ambil setiap hari senin;Bahwa Saksi membeli makan dan minum untuk Wakil Bupati BangkaSelatan setiap harinya dari warungwarung biasa saja, tidak pada satuwarung khusus;Bahwa Setiap kali Saksi membeli makan dan minum untuk Wakil BupatiBangka Selatan setiap harinya dari tahun 20162017 tidak dilengkapidengan bukti kwitasi pembelian;Uang untuk membeli makan dan minum Wakil Bupati tersebutmenggunakan Anggaran Sekretariat Daeran

tersebut;Bahwa Saksi mengetahui adanya Rumah Makan Ceria di daerah ToboaliKabupaten Bangka Selatan;Bahwa Pemilik Rumah Makan Ceria adalah seorang ibuibu yang biasadipanggil dengan panggilan Bu Yono dan saksi kenal dengan Bu yono;Bahwa Saksi pernah memesan makanan di Rumah Makan Ceria untukmakan siang bapak Bupati Bangka Selatan;Memang menjadi kebiasaan jika bapak Bupati ada di kantor pada saat jammakan siang, maka Saksi sebagai sekretarisnya berkoordinasi denganKepala Bagian Umum atau bapak Sekretaris Daeran

Utara,ATM Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani KabupatenLabuhanbatu Utara, Bank BNI Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, BankMandiri Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara danBank Mandiri CabangBalai Kota di Jalan Balai Kota Medan Barat atau setidaktidaknya di suatutempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan daeran hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin

Bahwa benar sesuai BAP No. 20 benar saksi menerangkan:e Beberapa bulan setelah bulan Mei 2017, saksi mengetahui darisaksiHotman Kosnen Alias Aci (Kontraktor di daeran Labuhanbatu Utara)bahwa Terdakwa Agusman Sinaga meminta sejumlah uang (Saya tidakmengetahui Jumlahnya) kepada para kontraktor di daerah LabuhanbatuUtara seperti saksi Ahong dan saksiFranky Liwijaya untuk biayapengurusan tambahan anggaran yang berasal dari DAK untuk KabupatenLabuhanbatu. Utara.

korupsi.Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Undangundang nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangannegara dan perekonomian negara, sebagai berikut:Bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupundi daeran

tersebutberdasarkan saran Inspektorat pada tanggal 20 Juni 2013,dalam rentang waktu batas akhir 31 Desember 2011 harusdipertanggungjawabkan, bukankah itu merupakan KerugianNegara dan jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU Tipikor yangmenyatakan bahwa pengembalian uang negara tidak69.70.71.menghapus tindak pidana yang dilakukan, dalam prospektifHukum Keuangan Negara rentang waktu harus ditelusurimengapa ada rentang waktu cukup lama, sikap BPK, sikapBPKP bagaimana mengenai rentang waktu,pertanggungjawaban anggaran daeran

,Pemerintah Daeran, Lembaga Pemerintah lain, seperti BRI, BUMN,BUMD dan Lembaga Keuangan lain, yang mengelola keuangannegara. BPK merupakan satusatu lembaga yang menilai adatidaknya Kerugian Negara.Bahwa dengan pengembalian uang dari Kerugian Negara yangdilakukan oleh Saksi Mayani Binti Marto Utomo, berdasarkanperintah oleh Inspektorat ke Kas Negara, pendapat ahli, ada 2sudut pandang :Putusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 391 dari 640392a.

M.Epidbersama saksi TUBAGUS CHAERI WARDANA, sehinggamaksud/tujuan pengadaan barang/ jasa tidak tercapai dan merugikankeuangan negara/daeran. ;Bahwa adanya ploting proyek pekerjaan rehabilitasi berat puskesmasdan RSUD Kota Tangerang Selatan TA 2011 dan permintaan untukmengamankan pelaksanaan lelang tersebut dilakukan untukmenguntungkan orang lain yaitu : H. DADANG, SIP.

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

Anggaran.Nilai anggaran perubahan yang dikurangkan sebesar Rp. 1.426.696.506.Bahwa proses perencanaannya dimulai dengan Pengusulan Rencana KerjaAnggaran (RKA) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan khusus T.A. 2019ke BAPEDA untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)T.A. 2019, kemudian dari RKPD kemudian disusun Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk diajukan kepadaDPRD, setelan pembahasan dan Penetapan KUA dan PPAS oleh DPRD danKepala Daeran

perundangundangan yangberlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yangdimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usana bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daeran

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

disuruh membuat RAB senilaiRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh saksi Drs.Ramli dengan beberapa lokasi yakni semua pasar dikecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 6 (enam)kecamatan untuk dilakukan revitalisasi pasar, kemudianproposal perencanaan tersebut dibawa ke Jakarta terjadiperubahan terkait pengurangan dana menjadiRp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dankemudian saksi membuat menjadi 3 (tiga) alternatif lokasipasar yang akan direvitalisasi yaitu daeran

Penerapan unsure merugikan keuangan Negaradengan menggunakan konsep actual loss lebih memberikan kepastian hokumyang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasiinstrument hokum nasional dan internasional, seperti dengan UU No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, UU No. 15 Tahun2006 tentang BPK pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 yangmendefinisikan Kerugian negara/daeran adalah

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalahkegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineralatau Batubara.e Pemberdayaan MasyarakatSesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, PemberdayaanMasyarakat

Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran tambang dan/atau tempat Pengolahandan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.e Penjualan:Halaman 256 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.