Surat ini menyampaikan bahwa DJSN telahmenerima audensi Serikat Pekerja Jaminan Sosial Indonesia (SPJSI) padatanggal 6 September 2014 bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan (dahulu,Halam 57 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgPT Jamsostek (Persero)), terkait PHK yang dilakukan oleh BPJSKetenagakerjaan (dahulu, PT Jamsostek (Persero)) terhadap karyawanoutsourcing beberapa waktu yang lalu.

MUHAMMADTAUFIK, MM sebagai Ketua Yayasan mengajukan usulan untukpendirian Universitas Karimun di Provinsi Kepulauan Riau denganmembawa semua berkas persyaratan termasuk surat pengangkatanrektor dan juga izin 14 (empat belas) program studi, pada saat ituterdakwa Drs MUHAMMAD TAUFIK, MM beserta dengan RAJABAKHTIAR sebagai Pengawas, Ketua Dewan, BUPATI saat itu sdr.NURDIN BASIRUN langsung menghadap DIRJEN DIKTI bapak FASLIJALAL ; Bahwa benar pada saat audensi untuk permohonan perizinan tersebut diDirjen

Ill 2 ;Surat Permohonan Audensi dan Dengar Pendapat yang ditujukan kepadaPimpinan Komisi C DPRD II Kab Lamongan tertanggal Babat 5 Mei 2010,yang telah diberi materai secukupnya dan foto copynya telah dicocokkandengan aslinya di persidangan lalu diberi tanda T.

Herman Supriatna Dkk (19 orang),(fotokopi sesuai dengan aslinya).Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V 555/99 tanggal 17 April 2018, Perihal : Koordinasi BersamaTerkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian(fotokopi dari fotokopi).Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 TentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara YangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi darifotokopi).Notulen dan Lampiran Acara Audensi ASN YangDiberhentikan

harianpegawaiRp. 2.500.000,Rp. 2.500.000, Penyusunan RKA danDPA 85.5210101HonorariumpelaksanakegiatanRp. 1.200.000,Rp. 1.200.000, 86.5210202Honorariumpegawai honorer/ tidak tetapRp. 750.000,Rp. 750.000, 87.5220101Belanja alat tuliskantorRp. 1.900.000,Rp. 1.900.000, 88.5221101Belanjamakanan danminuman harianpegawaiRp. 2.150.000,Rp. 2.150.000, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatanpimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah89. 5220303 Belanja jasa Rp. 200.000.000, Rp. 200.000.000,kesehatanDialog / Audensi

Kdi pegawai Penyusunan RKA dan DPA 85. 5210101HonorariumpelaksanakegiatanRp. 1.200.000,Rp. 1.200.000, 86. 5210202Honorariumpegawai honorer/ tidak tetapRp. 750.000,Rp. 750.000, 87. 5220101Belanja alat tuliskantorRp. 1.900.000,Rp. 1.900.000, 88. 5221101Belanjamakanan danminumanharianpegawaiRp. 2.150.000,Rp. 2.150.000, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatanpimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah89. 5220303 Belanja jasa Rp. 200.000.000, Rp. 200.000.000,kesehatanDialog / Audensi tokokhtokoh masyarakat

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.178.179.180.181.182.183.184.185.186.Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang Dan Kwitansi AtasNama Toko Pulau Cinto Rp. 4.440.000, Ad 2 Rp. 935.000, DanMukomuko Fruit Center Rp. 900.000, 1 (Satu) Bundel Spj Makan Minum Tamu Bupati Dan AdanyaPermohonan Audensi Umb Bengkulu Tgl 28 Nov 2014 Yang Terdiri DariNota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan BarangDan Kwitansi Atas Nama Toko Pulau Cinto Rp. 3.700.000, Ad 2Rp.1.600.000, Dan Mukomuko Fruit Center

21 Nov 2014 Yang Terdiri Dari Nota Dinas, NotaPesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang Dan Kwitansi AtasNama Toko Pulau Cinto Rp. 4.440.000, Ad 2 Rp. 935.000, DanMukomuko Fruit Center Rp. 900.000,1 (Satu) Bundel Spj Makan Minum Tamu Bupati Dan AdanyaPermohonan Audensi Umb Bengkulu Tgl 28 Nov 2014 Yang Terdiri DariNota Dinas, Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan BarangDan Kwitansi Atas Nama Toko Pulau Cinto Rp. 3.700.000, Ad 2 Rp.1.600.000, Dan Mukomuko Fruit Center Rp. 750.000,1 (Satu

,di sidangkan; melihat ini ada kesanbahwa pengeluaran ijinlingkungan yang di dasaripengeluaran Amdal ituhanya menggunakanperaturan yang sempityang sebenarnyaperaturan tersebut tidakmengakomodir hakhakmasyrakat yang menolakpendirian pabrik semen;10 1 Warga Melayangkan surat2015 permohonan dokumen danrevisi perda no 5 tahun20115 1 JMPPK Mengakses surat2015 di PPID dalampermohonan dokumenrencana pendirian pabriksemen oleh PT SahabatMulia Sakti di Pati Selatan;12 1 Terbitnya ijin lingkungan ; Dalam audensi

dokumentasi dan Evaluasi ; Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi pada BagianHumas dan Protokol Setdako Tanjung Pinang berdasarka SK Walikota ; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran ; Bahwa selain sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi pada Bagian Humas danProtokol Setdako Tanjung Pinang saksi juga menjadi PPTK berdasarkan SK padatanggal O05 Februari 2010 untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan jarmngankomunikasi dan informasi, kegiatan dialog atau audensi

insan pers dan kegiatan dialogRamadhan bersama insan pers ; Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan tidak dapatdipertanggung jawabkan sisa UUDP sebesar Rp. 1.102.543.090, (Satu Milyard seratusdua juta lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh rupiah) untuk tahun anggaran2010 pada Setdako Tanjung Pinang ; Bahwa kegiatankegiatan yang mana saksi menjadi PPTK sudah selesai dilaksanakanyaitu pada tahun 2010 ; Bahwa kegiatan dialog atau audensi insan pers dilaksanakan pada

konstitusional yaitu hak manusia dankedua demokrasi;Bahwa, Pertama pada hak konstitusional, kita tahu bahwa coblos tembus,tidak tembus, sah, tidak sah sebetulnya sangat berkait erat artinya bukanmasalah teknis belaka tetapi menyangkut dengan hak konstitusional warganegara, yaitu hak untuk memilih (the right to vote) dan hak untuk dipilih (theright to be elected);Halaman 60 dari 124 halaman, Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.SBYBahwa, dari berkas yang saya terima dari kuasa hukum dan memeriksaberkas dan hasil audensi

dokumentasi dan Evaluasi ;Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi pada BagianHumas dan Protokol Setdako Tanjung Pinang berdasarka SK Walikota ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran ;Bahwa selain sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi pada Bagian Humas danProtokol Setdako Tanjung Pinang saksi juga menjadi PPTK berdasarkan SK padatanggal O05 Februari 2010 untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringankomunikasi dan informasi, kegiatan dialog atau audensi

insan pers dan kegiatan dialogRamadhan bersama insan pers ;Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan tidak dapatdipertanggung jawabkan sisa UUDP sebesar Rp. 1.102.543.090, (Satu Milyard seratusdua juta lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh rupiah) untuk tahun anggaran2010 pada Setdako Tanjung Pinang ;Bahwa kegiatankegiatan yang mana saksi menjadi PPTK sudah selesai dilaksanakanyaitu pada tahun 2010 ;Bahwa kegiatan dialog atau audensi insan pers dilaksanakan pada

Namun sebelum pelaksanaan rapat BPD,Terdakwa telah terlebin dahulu ambil sertifikat darisaksi Setyawan lalu diserahkan kepada saksi SonyIndarto hingga terjadi balik nama kepada Suparti diNotaris Handoko pada bulan Mei 2011;Bahwa yang merencanakan tukar guling adalahTerdakwa dan perangkat desa, dan waktu itu barusebatas hanya audensi;Bahwa Terdakwa pernah pinjam sertifikat ke saksiSetyawan 3 buah yaitu 2 sertifikat atas nama Agussaptanto dan 1 setifikat atas nama Wardoyo Raharjodengan dibuat surat

P 34) ;35.Badan Pertanahan Nasional NOTA DINAS kepada Deputi BidangTatalaksana Pertanahan dari Deputi Bidang Pengkajian dan HukumPertanahan, tanggal 2862004 Nomor : 78/ND/DI/VI/04 PerihalPermohonan Audensi. (Bukti. P 35) ;Putusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.UtHal. 97 darl 89 halaman989836.Salinan Putusan Menteri Agraria No. SK. 332/Ka tanggal 30 oktober 1958Jo surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. XIII/1963. (Bukti.

North Sumatera Hydro Energy telah mengirimkan SuratNomor : 230.1/KSP/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 HalPermohonan Audensi PT. Sumatera Hydro Energy terkait Surat dariALERT mengenai proyek PLTA di Batangtoru kepada Bapak YanuarNugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI (vide Bukti T19);Halaman 131PutusanPerkara No. 110/G/LH/2018/PTUNMDN.28.Bahwa, Onrizal, S. Hut., M. Si., Ph.

photophotoperistiwa tentang aksi pernyataan sikap karyawan pada tanggal 7 Desember 2015 yangmerasa keberatan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 30 November 2015 ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T12, T13, T14, T15, T16 surat undangandari Komisi IX DPRRI untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pengurus SerikatPekerja PT.Dirgantara Indonesia dan pengurus Serikat Karyawan PT.DirgantaraIndonesia terkait dengan permasalahan Ketenagakerjaan di PT.Dirgantara Indonesiatanggal 18 Februari 2016 dan penyempaian hasil audensi

Namun sebelum pelaksanaan rapat BPD, Terdakwa telahterlebin dahulu ambil sertifikat dari saksi Setyawan lalu diserahkan kepadasaksi Sony Indarto hingga terjadi balik nama kepada Suparti di NotarisHandoko pada bulan Mei 2011;Bahwa yang merencanakan tukar guling adalah Terdakwa dan perangkatdesa, dan waktu itu baru sebatas hanya audensi;Bahwa Terdakwa pernah pinjam sertifikat ke saksi Setyawan 3 buah yaitu 2sertifikat atas nama Agus saptanto dan 1 setifikat atas nama WardoyoRaharjo dengan dibuat surat

Berita AcaraPenerimaan Barang Dan Kwitansi Atas Nama Toko Salsabila Rp.1.035.000,, Mukomuko Fruit Center Rp. 1.100.000, Dan MinangRaya 2 Rp. 16.500.000,;1 (Satu) Bundel Spj Makan Minum Tamu Bupati Dengan IkatanPetani Sawit Mandiri Tgl 21 Nov 2014 Yang Terdiri Dari Nota Dinas,Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang DanKwitansi Atas Nama Toko Pulau Cinto Rp. 4.440.000, Ad 2 Rp.935.000, Dan Mukomuko Fruit Center Rp. 900.000,;1 (Satu) Bundel Spj Makan Minum Tamu Bupati Dan AdanyaPermohonan Audensi

Cakung, Jakarta Timur, Nomor :1332/1.758, tanggal 9 September 2011, Perihal : Peringatan III ;TTIV5 : Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur kepada Penggugat, tanggal 9 September 2011,Nomor : 866/331.75/IX/2011 Perihal : Pemberitahuan ;TT.IV 6 : Foto copy Surat dari Kepala Kesbang dan Politik KotaAdministrasi Jakarta Timur kepada Walikota Jakarta Timur, tanggal 09September 2011 Nomor : 732/1.862.31, Perihal : Hasil audensi denganperwakilan warga penghuni lahan

telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberitanda bukti P.K2;Fotokopi Setoran Pajak Bumi dan Bangunan : Fotokopi Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 31 Desember2014,Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materaiyang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.K3a; Fotokopi Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 30 September 2015Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yangcukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.K3b;Fotokopi Surat Pengaduan dan Permohonan Audensi

NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/