Gunung Bintan Abadi, artinya Para Penggugathanyalah mewakili kKepentingan perseroan. didalam gugatan, namunberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan tegas dan jelas mengaturmengenai siapa yang memiliki kKapasitas dan kewenangan untuk bertindakmewakili perseroan didalam dan diluar hukum, dalam gugatan a quo,sebenarnya cukup Su Meng Liang saja, dalam kapasitasnya sebagai direktur,yang dapat dan berwenang mewakili perseroan, tidak demikian

Nomor 626 K/Pdt/2017mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimanadijelaskan sebagai berikut:a. Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;b.

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain oleh UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat UmumPemegang Saham;21.

Nomor 626 K/Pdt/201726.27.28.sebagai Tergugat Il, yang ada hanya dijelaskan bahwa Tergugat Il,bersamasama dengan Tergugat , ada dan menyaksikan penandatanganan perjanjianperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa Para Penggugat juga gagal menjelaskan dengan terang dan benarmengapa Tergugat Ill, ditarik sebagai pihak, karena berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku, baik UUPT maupunketentuanketentuan perbankan, Tergugat Ill, yang merupakanperusahaan hasil merger antara PT.

UUPT ( UU.No. 40 Tahun 2007 ), UU BUMN ( UU. No. 19 Tahun 2003 )dan UndangUndang lain yang terkaitkan dengan aktivitaskegiatan bisnis, misalnya UU. No. 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal ( UUPM, UU. No. 7 Tahun 1992 Jo UU. No. 10Tahun 1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16Tahun 2001 Jo UU.No. 28 Tahun 2004 ) dan UU LembagaPenjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun 2004 ) dansebagainya atauBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. KeuanganNegara, UU. Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ), UU.

Bahkan yang menurut asasnya sahamberadadi dalam rezim UUPT, menurut pasal 2 huruf g UUKN, sahammasuk dalam kategori bagian dari kekayaan negara, karenasaham adalah satu jenis surat berharga.Bahwa perbedaan pandangan permasalah ini antara UUTipikor dan UUKN, UUBPK, UUPN, UUTJKN disisi laindisandingkan dengan UUBUM, UUPT, UUPM, UU Perbankan, UUYayasan, UU LPS sisi lain, khususnya tentang hal yang berkaitandengan apa yang dimaksud dengan kekayaan ( Negara ) yang66dipisahkan.

Dari segi hukum bisnis, UUBUMN, UUPT, UUPerbankan, UULPS ,memang harus dipahami sebagai /Aukumkhusus ( lex spesialis). Untuk UUBUMN, UUPT versus UU.TIPIKOR dan UUKN dapat diberlakukan asas /ex posterioriderogat legi prioiri. Disisi lain antara Tipikor, UU.KN, UU.PbN,UU. PUPN, UU.BPK, = disatu pihak vs UU.BUMN, UUPT, UU.Perbankan dipihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas lex speciallis derogat legi generali.

Pos Pesero yang tunduk pada UU.BUMN, UUPT, juga dalam UndangUndang Pos No. 38 Tahun2009 tentang Pos dalam pasal 4 mengatakan penyelengarakanpos dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukumIndonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara/Daerah, BadanUsaha Milik Swasta dan Koperasi.Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan BadanHukum atau BUMN yaitu PT. Pesero yang secara hukum setiaptahunnya telah dipertanggung jawab oleh PT. Pos Pesero melaluirapat pemegang saham.

Bahwa jabatan Direksi dan Komisaris bukan jabatan dalam hubungan Pekerjasebagaimana dijelaskan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) dan UU tenaga Kerja No 13 Tahun 2013 (UUK). Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa pengertianDireksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPutusan No. 297/Pat.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 11 dari 33Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggarandasar.Bahwa terhitung tanggal 6 Agustus 1997 atau setelah berakhirnya masa jabatanTERGUGAT

Jabes Sihombing dari Perum PPD sebagaiDirektur Operasional PT Trans Batavia tidak dapat digunakan sebagai dasarhukum untuk menyataan PENGGUGAT masih berstatus sebagai Pekerja padaPerusahaan TERGUGAT karena sebagaimana pada pasal 1 angka 5 UUTK jopasal 94 ayat 1 jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT jabatan Direksi bukanlahPekerja.18.Bahwa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Trans Batavia tanggal 16Juni 2009, PENGGUGAT sah diangkat dan menjabat sebagai Direktur PT TransBatavia dengan memperoleh gaji dan

Trans Batavia yang dituangkan dalam AktaNo. 15 tanggal 16 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono SH,maka PENGGUGAT bukanlah PEKERJA pada Perusahaan TERGUGAT.PENGGUGAT tidak pernah bekerja ke kantor TERGUGAT dan PENGGUGATtidak pernah lagi mendapat gaji dari Perusahaan TERGUGAT.27.Bahwa Direktur diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham yangberfungsi dan bertugas sebagai wakil pemegang saham dalam mengelolaperusahaan.Sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) danUU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2013 (UUK), Direktur tidak dapatdikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai pengusaha dansesuai dengan UUK, Direksi adalah Pengusaha yang dapat menjatuhkan sanksiPHK kepada Karyawan sehingga UUK tidak berlaku terhadap Direktur.e Pasal1 angka 5 UUK huruf bPengusaha adalah :orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknyae Pasal 94 ayat (1) jo pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT,Direksi diangkat oleh

Bahwa Proses Penyertaan Modal oleh Pemohon PK melalu Akta No.7tanggal 9 November 2007, Belum Memenuhi Syaratsyarat sebagaimanadiatur dalam Undangundang Perseroan Terbatas Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), untuk melakukanperbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah dan bangunan diHalaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 619 /B/PK/PJK/2014dalam suatu perseroan, maka haruslah terlebih dahulu dipenuhiketentuan :Pasal 34(1) Penyetoran

penilaian setoran modalsaham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuaidengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi denganPerseroan(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harusdiumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatanganiatau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.Bahwa senyatanya berdasarkan fakta yuridis yang ada, halhal yangdipersyaratkan dan diwajibkan dalam Pasal 34 UUPT

tersebut tidak ataubelum dilaksanakan, sehingga amar dalam Putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan telah adanya pengalihan hak atas tanah danbangunan adalah keliru;Bahwa karenanya pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebutmenjadikan Putusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 34 UUPT diatas.Bahwa ketentuan lebih lanjut terhadap peristiwa hukum pengalihan (quodnon) sebelum didirikannya PT RS PELNI, terutama mengenaikepemilikan saham dan penyetoran

; Bahwa harus diingat pula bahwa Pemohon PK merupakan BUMN, yangmana dalam melakukan tindakan perseroan, selain wajib untuk mengacukepada UUPT, haruslah pula mengacu kepada ketentuanketentuanhukum UU BUMN beserta peraturanperaturan dibawahnya sertaperaturan pelaksananya; Bahwa atas setiap pengalihan atas aset BUMN, khususnya sebagaisetoran modal, maka harus terlebih dahulu berkoordinasi danberkonsultasi dengan Kementrian Keuangan selaku penatausaha dariasetaset negara; Bahwa sampai dengan saat ini

Padahal,berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UU PT, seharusnyakeputusan RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris (incasu Akta No. 13) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakkeputusan RUPS tersebut dibuat;Kalaupun keputusan RUPS tersebut hendak dituangkan kedalamakta notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan (6) UUPT, maka seharusnya hal itu dilakukan atau hanya dapat dilakukanpaling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Berdasarkan faktafakta yang telah dikemukakan di atas, maka terbukti bahwaAkta No. 13 adalah akta yang cacat hukum karena bertentangan dengan:(i) Pasal 94 ayat (1), ayat (7), ayat (8) dan Pasal 111 ayat (1), ayat (7), ayat (8)UUPT; dan;(ii) Pasal 19 ayat (1) jo.

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT;Hal ini menjadi bukti bahwa Akta No. 13 yang merupakan Perjanjian diantarapara pemegang saham PT Universal Pratama Sekawan (Pemohon), jelasbertentangan dengan syarat obyektif suatu perjanjian sebagaimana diatur olehPasal 1320 KUHPerdata, sehingga menyebabkan Akta No. 13 menjadi bataldemi hukum karena terbukti bertentangan dengan UndangUndang (in casu UUPT);Oleh karenanya proses pengangkatan Tn. Hendra Kasono sebagai DirekturUtama dan Tn.

Pada butir di atas, sebelumnya Termohon telah mengemukakan tatacara pengangkatan direksi dan komisaris maupun perubahananggaran dasar suatu perseroan yang harus dipenuhi sebagaimanatelah ditentukan oleh undangundang (UUPT), sehinggapengangkatan dan perubahan tersebut dapat berlaku sah danmengikat secara hukum, baik bagi pihak di dalam maupun di luarperseroan,Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 836 K/Pdt.Sus/2012PAGE 1187.1.2. Begitupula dalam perkara a quo, sepanjang pengangkatanTn.

menyetujuiuntuk diadakannya RUPSLB dengan alasan agenda yang diusulkan olehPEMOHON tersebut bukan merupakan alasan yang wajar dan layak untukkepentingan perseroan (Bukti P3);Bahwa permintaan PEMOHON' kepada TERMOHON I = agarmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 19ayat (2) Anggaran Dasar perseroan, yang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT

pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepadaperseroan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa Penetapan KetuaPengadilan Negeri mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;Berdasarkan halhal tersebut di atas, serta mengingat surat permintaanRUPSLB perseroan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhipersyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UUPT

Kemudian, Pasal 82 UUPT Nomor 1/1995 menegaskan bahwaDireksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan ataupengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Faktanya, Tergugat Rekonvensi telah mengadakan RUPS LB pertamatanggal 8 Maret 2007 dan RUPS LB kedua tanggal 22 Maret 2007 namuntidak memenuhi quorum dan karenanya mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 67 UUPT Nomor 1/1995). Sedangkanpengajuan permohonan penetapan quorum RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri merupakan hak dan/atau kewenangan eksekutifperseroan in casu Direksi (vide Pasal 73 ayat (6) jo. Pasal 82 UU PT Nomor1 Tahun 1995);Bahwa berdasarkan Permohonan Tergugat Rekonvensi, Pengadilan NegeriJakarta Barat dalam Penetapan Nomor 008/PDT.2007/PN.JKT.BAR.

Pasal 69 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun1995 patut diragukan karena Agus Sutanto (Tergugat Rekonvensi) adalahsaudara kandung dari Alm. Andi Sutanto (Ayah Penggugat Konvensi , Il,lll, MM dan V) dan saudara kandung dari Alm. Gunawan Sutanto (SuamiPenggugat Konvensi VI Yunita Koeswoyo) dan mengetahui persis tempatkediaman (domisili) Alm.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu bahwaPenggugat/Termohon Kasasi pada saat penambahan modal perseroandengan tidak melakukan penawaran kepada pemegang saham secaraproposional dimana dalam UUPT mensyaratkan bahwa penambahan modalperseroan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran kepada parapemegang saham dengan demikian penambahan Modal PT.BatutamaMenikam Nusantara tersebut menjadi cacat hukum dan harus dinyatakanbatal demi hukum.

Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Nata Sempurna Abadi No. 5Tanggal 29 Nopember 2005 Yang dibuat dihadapan Sjaaf De CaryaSiregar SH, Notaris di DKI Jakarta, modal disetor atau kekayaanbersih Tergugat II sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (satu Milyar duaratus lima puluh juta Rupiah);In casu secara hukum, Tergugat II dalam bertindak kewenangannyadilakukan oleh Direksi Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, dan atas kewenangan Direksi tersebutdiatur dalam Pasal 95 ayat (5) UUPT

Pasal 92 (6) UUPT.13. Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIadalah individuindividu atau orang perorangan yang di dalamTergugat Il menjabat sebagai Direktur, Komisaris dan pemegangsaham; yang secara rinci lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini,dalam Gugatan Aquo;14.

Pada tanggal ditandatanganinya perjanjian membukakredit keduanya tanggal 27 Oktober 2007, Tergugat Illsebagai pelaksana dari Tergugat II belum melakukankewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar TergugatIl sebagaimana kewajiban yang tegas diatur dalam UUNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan selanjutnyadisebut UUPT, Pasal 157 ayat 2 UUPT;2).

PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengadakan, menyimpandan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan sebaikbaiknya (Pasal 8 ayat 1 joPasal 8 ayat 6, vide Bukti PI dan Pasal 50 UUPT, vide Bukti P4);Adapun PENGGUGAT sejak tahun buku 2008 hingga sekarangTIDAK PERNAH melihat Daftar Pemegang Saham dan DaftarKhusus tersebut di atas di Kantor Perseroan;Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan PARA TERGUGAT dalam kapasitasnya

dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (vide BuktiPI) Dengan demikian jelas tindakan PARA TERGUGAT tersebutmenunjukkan itikad yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannyaberdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P1);Bahwa selain tugas dan kewajiban Direksi Perseroan sebagaimana yangdiatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti Pl), berdasarkanketentuan UUPT

Direksi membuat dan memelihara risalahrisalah RUPS dan risalahrisalah Rapat Direksi.Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan TERGUGAT dan II dalam kapasitasnya sebagaiDireksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4).

Dengan demikian jelas tindakanPARA TERGUGAT tersebut menunjukkan itikad yang tidak baik dalammemenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4);Tuntutan Ganti RugiBahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARATERGUGAT dengan mengalihkan aset Prof. Dr. Kemala Motik A Ghofurdalam hal ini sahamsaham di PT. Arrish Virega kepada TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian PENGGUGAT dan Prof. Dr.

Berdasarkan Pasal 1 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas harus memenuhi unsurunsSur : 1) Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuanmodal; 2) Didirikan atas dasar perjanjian ;3) Melakukan kegiatan usaha ; 4) Modalnya terbagi sahamsaham ;5) Memenuhi persyaratan yang ditetapbkan dalam UUPT sertaperaturan Pelaksanaannya ; b.

rupiah), walaupun PENGGUGAT TELAH MENGINGATKANTERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISAN MELALUI SURATTANGGAL 25 FEBRUARY 2009 (vide P5) DAN MELALUI RUPS LUARBIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6) agar TERGUGATmenyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan namunTERGUGAT TETAP MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PRESTASINYAyang dinyatakan melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2009 (vide P7) ;Dengan demikian TERGUGAT tidak tunai memenuhi prestasinya danperbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUPT

Zegen NusantaraHal 6 Putusan No. 756/PDT/2018/PT.DKIIndonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenaldengan Manurpungan 20, RT.002/RW.001, Kelurahan Manurpungan,Kecamatan Sukolio, Surabaya, Jawa Timur, termasuk harta lainnyayang akan disusulkan kemudian ;Bahwa apa yang diuraikan dalam butir 6 diatas telah sepatutnyasesuai Pasal 97 UUPT No. 40 / 2007 ;7. Bahwa Para Pihak bersepakat memilin domisili hukum di PengadilanNegeri Jakarta, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;8.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta direksiTergugat, sesuai Pasal 97 UUPT No. 40/2007, atas nama :a. Hariman Prayogo selaku Komisaris PT. Zegen NusantaraIndonesia, berupa : Tanah berikut bangunan setempat dikenaldengan Dian Istana C 2/5, RT.002/RW.008, Surabaya 60228,Jawa Timur, termasuk harta lainnya yang akan disusulkankemudian ;b. Jaya Wisesa Suganda selaku Direktur PT.

Bahwa Hak untuk mengadakan RUPS ini telah diatur dalam Pasal 79ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 (UU Perseroan) yang menentukanbahwa penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan oleh :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh sahamdengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;4.

NoAHU0147268.AH.01.11 tanggal 3 November yang dibuat di hadapannotaris Eny Wahjuni, SH, PEMOHON adalah pemegang saham sejumlah25.248 (Dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) lembarsaham sebesar Rp.12.624.000.000 (Dua belas milyar enam ratus duapuluh empat juta Rupiah) atau 24 % dari total saham sebanyak 105.200Halaman 14 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby(seratus lima dua ratus) lembar saham Perseroan dengan hak suara,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 138 Ayat (3) Butir (a)UUPT

Bahwa Pasal 140 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut mengatur :Halaman 19 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimanadimaksud dalam Pasal 139 kepada Ketua Pengadilan Negeri dalamJangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Pengadilanuntuk pemeriksaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.(2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasilpemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan

yang bersangkutandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima;25.Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, permohonan oleh PEMOHONini telah sesuai dengan Pasal 138 UUPT nomor 40 Tahun 2007 , antaralain:Ayat (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuanuntuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapatdugaan bahwa:a.

Bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, maka sesuaiPasal 139 Ayat 3 UUPT NOMOR 40 TAHUN 2007, PEMOHON berhakuntuk menunjuk Ahli Independen untuk secara khusus melakukanpemeriksaan ( Audit Investigasi ) dan membuat laporan.

Menetapkan Jangka Waktu Pelaksanaan sesuai dengan ketentuandalam UUPT;6. Menetapkan Pembebanan biaya perkara sesuai hukumnya.Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon pada perkara No.54/Padt.P/2014/PN/Jkt.Sel, Majelis Hakim telah mengeluarkanPenetapan pada tanggal 04 Agustus 2014 dan telah BERKEKUATANHUKUM TETAP.3) Putusan Bersifat PositifBahwa, menurut Ahli Hukum Perdata M.

Larangan, Tangerang, 15154., NAMUN SANGAT DISAYANGKAN DANSUNGGUH RON I, pada saat Audit tersebut3)dilaksanakan Pemohon justru tidak menjalankan kewenangannya dan tidakmemperdulikan Audit tersebut, padahal Audit tersebut dilakukan demikepentingan Pemohon dan Termohon sebagai Pemegang Saham dan demimenjalankan amanat UUPT.3) Tindakan Pemohon menunjuk Akuntan Publik atas keinginannya sendiri,jelasjelas bertentangan dengan isi amar putusan Perkara Nomor: 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel.27.Bahwa perlu diketahui

Amatra Citra Indonesia serta selurun karyawan Termohon untukmemberikan datadata, keterangan maupun dokumen yang diperlukan dalam rangkapemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (6) UUPT dan pihakmanapun tidak boleh menghalangi investigasi yang dilakukan oleh Ahli yang ditunjukdalam penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon bertindak dalam kedudukannya selaku KomisarisPerseroan maupun sebagai Pemilik/ Pemegang dari 5000 atau 50% saham perseroandengan surat permohonannya tertanggal 28

Publik (oukti P7a, P7b, P7c) dansesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan memerintahkan agar Ahlitersebut menyerahkan hasil pemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal Pengangkatan/ Penetapan Abhlitersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 140 ayat (1) UUPT

beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, serta atas dasar Ex Aequo EtBono atau mohon Putusan (Penetapan) yang seadiladilnya, maka PetitumPermohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim diadakan perubahan,pengurangan, penambahan dan penyempurnaan, sesuai dengan ketentuan undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seperti tersebut dalam amarpenetapan ini;Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam Pemeriksaan terhadapTermohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) UUPT

sebagai TERBANDING merupakansubjek hukum yang tunggal secara mandiri dan memiliki kekayaanpribadi dapat menggugat ataupun digugat atas nama Perseroan,sehingga cukup nama badan hukum Perseroan sebagai identitastergugat beserta kedudukan hukum dimana Perseroan tersebut berdiri,maka Direksi yang berhak mewakili Perseroan akan tampil dengansendirinya dimuka persidangan sebagai Tergugat/Terbanding,sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka (5) UndangundangNo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

bahwamajelis hakim tingkat pertama dalam pertimbanganya tidak memberikanpertimbangan sama sekali terhadap buktibukti yang diakukan olehPembanding dst....... sebagaimana terlihat dalam salinan putusan secarakeselurunhan terdapat dalam halaman 2732, sehingga patut putusanpengadilan tingkat pertama tersebut untuk dibatalkan, tidaklah benar dankarenanya haruslah dikesampingkan.7) Bahwa keliru besar kalau Pembanding merujuk pada pasal 1 angka (5)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Menurut ketentuan Pasal 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT);Terhadap perseroan berlaku undangundang ini,.... Karena PT. New CastleAbadi Prima merupakan perseroan, maka harus tunduk dan patuh sertamelaksanakan UUPT. d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Prima tanggal21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnya sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.

Perubahan anggaran dasar harus dilaksanakansebagaimana hukum mengaturnya, yaitu sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan; RUPS untukmengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS.... Bahwa diketahui RUPS PT.

New Castle Abadi Prima saja karena SeoSeon Joon (Pemohon) sedang berada dalam tahanan dan tidak mungkinmenghadiri RUPS. 3) Bahwa karena RUPS tersebut paling banyak hanya dihadiri oleh 50% suarapemegang saham (faktanya hanya dihadiri oleh 5% suara pemegang saham),maka menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, RUPS tersebut tidak dapatmelakukan perubahan anggaran dasar karena tidak memenuhi kuorum.Bahwa merubah susunan pengurus sama dengan merubah anggaran dasarkarena susunan pengurus tedapat di dalam

Pasal 66 UUPT.11.

Bahwa sebelum pengajuan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum a guo, Penggugat telah menegur Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan laporan keuangan sertapertanggung jawaban pelaksanaan Perseroan sebagaimanaSurat tertanggal 23 Juli 2019, Perihal: Teguran (Somasi), terkaitkewajiban Tergugat dan Tergugat II untuk menyelesaikanseluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUPT danAnggaran Dasar sejak tahun 1996 sampai dengan 2018,khususnya mengenai pembuatan laporan keuangan dan untukselanjutnya dilakukan

Pasal 66 UUPT adalah daliyang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat sejakberdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (nonaktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebutdiatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.

Pasal 66 UUPT adalah dalilyang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa Tergugat sejakberdirinya tahun 1992 hingga sekarang tidak pernah beroperasional (nonaktif) dikarenakan alasan sebagaimana diterangkan pada point 4 tersebutdiatas;Bahwa terkait dengan adanya somasi Kuasa Hukum Penggugatsebagaimana posita gugatan point C.11 pada halaman 8, menurut Tergugat hal itu adalah hak sepenuhnya Tergugat II untuk menjawab atau tidakmenjawab.

Bahwa Tergugat 1 & Tergugat II belum perna menyampaikan sama sekalilaporan tahunan Perseroan ( In Casu Tergugat 1 ) untuk disampaikan kepadaPenggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat 1 hal inisecara nyata telah bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal100 jo Pasal 66 UUPT,8.

Hal tersebut mengacu' padaketentuan peraturan perundangundangan, terutama ketentuan Pasal21 ayat (3) UUPT, yang menyatakan bahwa "Perubahan anggarandasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukankepada Menteri".

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukanpersetujuan ;b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidakmemerlukan persetujuan; atauCc. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yangbukan merupakan perubahan anggaran dasar ;Bahwa penerbitan Surat Penerimaan Pemberitahuan PTGraha KawitariaBarelang pada dasarnya mengenai padaketentuan pasal21 ayat(3) UUPT, yang berbunyi;"Perubahan anggaran dasar selain

;dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ("UUPT"), mengenal perubahan anggaran dasar,dikatakan bahwa ada perubahan anggarandasar yang haruS mendapatkan persetujuan Menteri (Pasal 21ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) UUPT), dan ada yang hanya perluHalaman 21 dari 55 Putusan Nomor 52/Pdt. G /2017/PN. Btm.diberitahukan kepada Menteri (Pasal 21 ayat (3) UUPT).

Darirumusan Pasal 21 UUPT, dapat kita lihat bahwa UUPT tidakmenyebutnya dengan "disahkan", tetapi "mendapat persetujuanatau "d iberitahukan". dengan demikian terhadap perubahan tersebuttidak memerlukan persetujuan, melainkan hanya berupa tindakanpencatatan saja dalam daftar perseroan ;3.

Bahwa Pasal 27 Ayat (3) Permenkumham 4/2011, menyatakan salah satu halyang termasuk dalam perubahan data perseroan adalah perubahan susunannama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, kalau perusahaaningin melakukan PAD tentu tidak masalah, karena mengganti direksi ataukomisaris bukan perubahan yang perlu persetujuan menteri seperti yang diaturdalam Pasal 21 Ayat (2) UUPT, hanya perlu diberitahukan kepada Menterimeskipun penggantian direksi atau komisaris perusahaan termasuk dalamPAD

Lebih lanjut, Pasal 80 UUPT mengatur secara tegas bahwadalam hal pemegang saham meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Menimbang, bahwa selain pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksamabukti P12/oukti T.I.II.IW3 pemanggilan RUPS

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

Namun demikian, dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan tersebut, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat (Pasal 82 ayat (5) UUPT).

KSE sendiri, dalam hal ini MajelisHakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangansebelumnya RUPS yang pemanggilannya dilakukan oleh Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya ataupun oleh Pemegang Saham tanpa adanyapenetapan pengadilan, serta jangka waktu pemanggilan RUPS yang bertentangandengan UUPT adalah tidak sah dan seluruh keputusankeputusan yang diambil didalam rapat tersebut juga merupakan keputusan yang tidak sah karenapenyelenggaraannya tidak memenuhi syarat

diterima ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagaimanadalam memori bandingnya telan mengemukakan alasanalasan yang padapokoknya sebagai berikut : Putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melanggarReglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv; Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahsalah dan keliru dalam menerapkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

bahwaperjanjian tersebut dibuat untuk dan atas nama Tergugat Ill sebagaiBadan Hukum walaupun di dalam redaksinya menyebutkan"pihakkesatumengurus, mengelola, menjalankan usaha perkayuan danlainlain atas nama PT.Rumbio Concern dan melaporkan kegiatanapabila diperlukan pihak kedua;Bahwa tidak dapatnya Tergugat Ill sebagai badan hukum atausubjekhukum tersendiri sebagai pihak yang diformulasikan sebagaiTergugat adalah adanya pembatasan kewenangan baik di dalamUndangUndang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT

Rumbio Concern menurut UUPT adalah satu subjek hukumyang sama;Hal. 10 dari 26 hal. Put.

Bahwa selain alasanalasan pada poin 2 di atas, Tergugat Ill (PT.Rumbio Concern) juga kebingungan untuk menghadiri persidangan aquo karena Penggugat juga menggugat Tergugat Il sebagai DirekturUtama Tergugat Ill karena menurut UUPT yang bertindak usaha danatas nama perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan adalahDirektur Perseroan;4.3.