SaksiADE AZIZ HAKIM, SAg, telah memberikan keterangannya di depanpersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan keterlibatan saksi adalah sebagai fasilitatordalam arti memfasilitasi dan koordinasi dengan OPD terkait diantaranyaDinas Kesehatan, Denas Sosnaker, Dinas Ciptakarya, Dinas Perikanan danketahanan pangan, Dinas Perindagkop, Dinas DPKAD, DinasPenanggulangan bencana dan Kelurahan/Desa.

hal proposal pengajuan bantuan hibah tersebutsebagai kelengkapan adminisirasi dalam proposal pengajuan adalah:Permohonan Pengajuan bantuan Hibah yang ditujukan Kepada Walikota.Latar belakang, maksud dan tujuan, jadwal rencana kegiatandan RABStruktur organisasi kelompokin oprasional (keterangan Usaha dari Kelurahan atau desa)Keterangan DomisiliFotocopy KTP Ketua dan sekretaris KelompokFotocopy rekening kelompokosnaker, Dinas Ciptakarya, Dinas Perikanandan ketahanan pangan, Dinas Perindagkop, Dinas DPKAD

Bahwa Untuk pencairan bantuan dana hibah kepada kelompok penerimabukan wewenang Bagian Kesos melainkan pada Dinas Keuangan (DPKAD).Setelah DPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yangdiserahkan ke Bagian Kesos, kemudian Bagian Kesosmemanggil/memberitahukan kepada kelompok penerima bantuan hibahuntuk menandatangani SP2D, kwitansi dan surat pernyataan tanggungjawab hibah.

YkBendahara Penerima yaitu Dyah; Bahwa Retno Sugiarsih adalah bendahara dinas, setelah terima dari bendaharapembantu kemudian disetorkan ke BPD Sleman; Bahwa ada kegiatan monitormg untuk mengetahui perkembangan kelompoktani dan tim pernah cek ke lapangan ; Bahwaklarifikasi dengan usahanya, dengan didampingi Petugas PenyuluhLapangan (PPL) ; Bahwa akibat pengembalian yang terlambat, dana yang diberikan kepadakelompok yang lain menjadi berkurang; Bahwa program ini dananya di DPKAD dan Kuasa Pengguna

Anggaran(KPA) di DPKAD ; 22222 2200202255Bahwa kalau terjadi kemacetan, menjadi ranah pembinaan tehnisnya di DinasPertanian Kab.

Slemanhanya bendahara pengeluaran, maka untuk penguatan modal disalurkanmelalui pemegang kas ; Bahwa seandainya ada pengajuan penguatan modal dari Dinas Pertanian Kab.Sleman dan ada usulan dari Bidang terkait, diajukan ke DPKAD, terusdimasukkan ke Dinas Pertanian Kab.

Sleman kembali, kalau sudah masuk adapelaksana terkait, menanyakan apakah transfer sudah masuk atau belum danbiasanya kalau sudah masuk langsung saksi keluarkan ; Bahwa saksi mengeluarkan dalam bentuk cek, ke bidang terkait, ke bendaharapembantu saksi di bidang terkait dan untuk yang memproses selanjutnya daribidang terkait itu sendiri ;Bahwa ada permohonan, kemudian dari dinas diajukan ke DPKAD dan turunke biro saksi dan saksi hanya menerima saja dan saksi tidak membaca siapayang mengajukan permohonan

denganjumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.1.962.000.000, (Satu milyarsembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan dilampirkan ringkasanDPA/DPPADPALSKPD, ringkasan SPD dan rincian pengunaan, SuratKeterangan Pengajuan SPPTU yang ditandatangani Kepala Dinas sdr.ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 dan SuratPernyataan Nomor : 375/DPPKB /2018 yang ditandatangani Kepala Dinassdr.ALHADY NASIR,SKM,.M.Kes tanggal 28 November 2018 yang diajukanke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

) Ogan Komeringllir (OKI).Bahwa dari DPKAD OKI mengeluarkan Surat Perintah Pencairan DanaNo.2611/SP2D/2018 tanggal 28 November 2018 sebesarRp.1.962.000.000, (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah)selanjutnya KPA, PPTK dan Bendahara melakukan pembayaran kepadaPengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian ALOKON sdr.HERMAYANI,SKM.M.Kes sesuai kwitansi No: 105.07/GU/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018, Berita AcaraPembayaran Nomor : 360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018

) Ogan Komeringllir (OKI).Bahwa dari DPKAD OKI mengeluarkan Surat Perintah Pencairan DanaNo.2611/SP2D/2018 tanggal 28 November 2018 sebesarRp.1.962.000.000, (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah)selanjutnya KPA, PPTK dan Bendahara melakukan pembayaran kepadaPengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian ALOKON sdr.HERMAYANI,SKM.M.Kes sesuai kwitansi No: 1/05.07/GU/DPPKB/2018 tanggal 06 Desember 2018, Berita AcaraPembayaran Nomor : 360.a/05.07/BAP/DPPKB/2018

/17, jam 09:57:34, uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah),atas nama LENI FEBRI YANTI, Nomor Resi : 1699 ke Bank BRI Nomorrekening : 322401024623534, atas nama : ULFA DWI SUMARET.1 (satu) lembar resi transfer ATM BANK JATENG KCP BABADAN, tanggal12/07/17, jam 07:08:04, uang sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapanratus ribu rupiah), atas nama LENI FEBRI YANTI, Nomor Resi : 1192 keBank BRI Nomor rekening : 709101009147538 atas nama : MARLIA.1 (Satu) lembar resi transfer ATM BANK JATENG KK DPKAD

UNGARAN,tanggal 12/07/17, jam 09:37:36, uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah), atas nama LENI FEBRI YANTI, Nomor Resi : 2032 keBank BRI Nomor rekening : 322401024623534, atas nama : ULFA DWISUMARET.1 (Satu) lembar resi transfer ATM BANK JATENG KK DPKAD UNGARAN,tanggal 12/07/17, jam 07:34:40, uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah), atas nama LENI FEBRI YANTI, Nomor Resi : 1950 ke Bank BRINomor rekening : 709101009147538 atas nama : MARLIA.1 (Satu) lembar resi transfer

BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO), Cabang Ungaran, uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh jutarupiah) atas nama penyetor LENI di setorkan ke rekening : 322401024623534 atas nama ULFA DWI SUMARET, tertanggal 27 Desember 2016, jam08:53:46.1 (Satu) lembar resi transfer ATM BANK JATENG KK DPKAD UNGARAN,tanggal 25/07/17, jam 14:19:27, uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh jutarupiah), atas nama LENI FEBRI YANTI, Nomor Resi : 8190 ke Bank BRINomor rekening 322401024623534, atas nama ULFA DWI SUMARET.1 (satu) lembar

22. 1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Alokasi Dana Desa Hap II dan Siltap Nomor : 900/1031/DPKAD/XI/2015, Tanggal 13 Nopember 2015. (Dilegalisir).

23. 1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Alokasi Dana Desa Hap III dan Siltap Nomor : 900/1322/DPKAD/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015. (Dilegalisir).

50. 1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Dana Desa Hap I Nomor : 900/798/DPKAD/IX/2015, Tanggal 22 September 2015. (Dilegalisir).

51. 1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Dana Desa Hap II Nomor : 900/1149/DPKAD/XI/2015, Tanggal November 2015. (Dilegalisir).

52. 1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 20% Dana Desa Hap III Nomor : 900/1321/DPKAD/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015.

SPPHalaman ke 9 dari 105 halaman Putusan Perkara No.29/Pid.SusTPK/2020/PN kditersebut kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untukdiverivikasi, selanjutnya setelah diverifikasi oleh PPK dan dinyatakandokumen tersebut lengkap dan anggarannya masih tersedia, sertadisetujui oleh PA, Bendahara Pengeluaran lalu membuat Surat PerintahMembayar (SPM) yang diserahkan kepada PA untuk ditandatangani,kemudian setelah SPM ditandatangani, Bendahara Pengeluaranmembawa SPM tersebut lengkap dengan lampirannya ke DPKAD

selaku PenggunaAnggaran (PA), namun sebelumnya diserahkan dulu dokumen SPPtersebut kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untukdiverivikasi, selanjutnya setelah diverifikasi oleh PPK dan dinyatakandokumen tersebut lengkap dan anggarannya masih tersedia, sertadisetujui oleh PA, Bendahara Pengeluaran lalu membuat Surat PerintahMembayar (SPM) yang diserahkan kepada PA untuk ditandatangani,kemudian setelah SPM ditandatangani, Bendahara Pengeluaranmembawa SPM tersebut lengkap dengan lampirannya ke DPKAD

SetelahSPM ditandatangani, Bendahara Pengeluaran membawa SPM tersebut lengkapdengan lampirannya ke DPKAD Kab. Konawe Utara Cg. Bendahara UmumDaerah (BUD) Kab. Konawe Utara, selanjutnya menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) yang atas dasar SP2D tersebut, BUDmemindahbukukan uang sesuai yang tertera pada SPM dari rekening KasDaerah Kab. Konawe Utara ke rekening Kas Bendahara Pengeluaran SekretariatDPRD Kab.

SetelahSPM ditandatangani, Bendahara Pengeluaran membawa SPM tersebut lengkap denganlampirannya ke DPKAD Kab. Konawe Utara Cq. Bendahara Umum Daerah (BUD)Halaman ke 88 dari 105 halaman Putusan Perkara No.29/Pid.SusTPK/2020/PN KdiKab. Konawe Utara, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yangatas dasar SP2D tersebut, BUD memindahbukukan uang sesuai yang tertera pada SPMdari rekening Kas Daerah Kab. Konawe Utara ke rekening Kas Bendahara PengeluaranSekretariat DPRD Kab.

Maman Jamaludin, MSie MDT Nurul Huda.e MDT Hidayatul Mubtadin.e MDT AsSyifa.Bahwasetelah terdakwa melakukan verifikasi permohonan pencairan DanaHibah kemudian permohonan tersebut diteruskan kepada DPKAD olehSaksiALAM RAHADIAN MUHARAM,SE dan saksi EKA ARIANSYAH, SEuntuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Menbayar).Dana Hibah nantinya akan dicairkan secara langsung dengan caramentransfer ke rekening masingmasing milik ketiga Yayasan/ Lembaga.Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Dana Hibah dicairkan secaralangsung

dengan permintaan Terdakwa.Kemudian SaksiALAM RAHADIAN MUHARAM,SE dan saksi EKAARIANSYAH, SE yang sebelumnya sudah memiliki beberapa proposal dariyayasan/lembaga yang telah disetujui atau termuat dalam Keputusan BupatiNomor : 900/Kep.41BPKAD/2017 mengajukan proposal yang terdiri dari 3(tiga) proposal Yayasan/Lembaga yaitu :e MDT Nurul Huda.e MDT Hidayatul Mubtadin.e MDT AsSyifa.Bahwa setelah terdakwa melakukan verifikasi permohonan pencairan DanaHibah kemudian permohonan tersebut diteruskan kepada DPKAD

penetapan dari Bupati Tasikmalaya nomor 900/kep.436BPKAD/2017, tanggal 4 Desember 2017, tentang perubahan atasKeputusan Bupati Tasikmalaya nomor : 900/Kep.41BPKAD/2017 tentangpenetapan penerima hibah daerah tahun anggaran 2017;Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana hibah berdasarkanperaturan bupati nomor 14 tahun 2016, pasal 14 yaitu :1) calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan danakepada Bupati melalui kepala SKPD terkait;2) SKPD terkait mengajukan pencairan hibah kepada BUD.Bahwa DPKAD

DPKAD tidak kewajibanmelakukan verifikasi terhadap LPJ maupun SPJ yang dibuat oleh yayasansebagai pengguna dana bantuan hibah.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016 pasal 53 pengawasan atas pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosialdilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional instansi pemerintah.Ir. HENRY NUGROHO, MP.

Bahwa benar saksi ALAM RAHADIAN MUHARAM,SE dan saksi EKAARIANSYAH, SE yang sebelumnya sudah memiliki beberapa proposal dariyayasan/lembaga yang telah disetujui atau termuat dalam Keputusan BupatiNomor : 900/Kep.41BPKAD/2017 mengajukan proposal yang terdiri dari 3(tiga) proposal Yayasan/Lembaga yaitu :e MDT Nurul Huda.e MDT Hidayatul Mubtadin.e MDT AsSyifa.10.Bahwa benar setelah terdakwa melakukan verifikasi atas permohonanpencairan Dana Hibah kemudian menruskannya ke DPKAD oleh Saksi ALAMRAHADIAN

Dengan demikian pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II selaku KuasaPengguna Anggaran kepada Tergugat III yang dipermasalahkan oleh paraPenggugat adalah tidak relevan dan mengadaada ketika dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karenakewenangan pembayaran tersebut telah dilimpahkan kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan/atau Kepala BidangPemberdayaan Aset pada DPKAD;53F.

SPMU (surat perintah membayar uang) No. 3636/BT/2006 tanggal 12 Desember 2006 beserta lampirannya, Kwitansitanpa tanggal terhadap pembayaran biaya service 4 buah kendaraanroda 4 (empat)Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditanda tanganioleh JAINURI (atasan pemegang kas), LALANG NUHAR(pemegang kas), AWAW (pemilik bengkel prima motor) sebesar Rp.23.500.000, dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 175/75.c/SETDPRD/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006.Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

servisekendaraan roda 4 dari Sekretariat DPRD Seruyan sebesar Rp.70.430.000, dan seingat saksi pada tahun 2006 tersebut tidak pernahmelakukan servis dengan dana sebanyak itu dan setiap melakukanpembayaran saksi selalu tanda tangan kwitansi dan dicap seperti tigakwitansi sebelumnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;5 Bakhruddin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai staf bidangperbendaharaan DPKAD

SPMU (surat perintah membayar uang) No. 3636/BT/2006 tanggal 12 Desember 2006 beserta lampirannya, Kwitansi tanpatanggal terhadap pembayaran biaya service 4 buah kendaraan roda 4(empat)Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditanda tangani oleh JAINURI(atasan pemegang kas), LALANG NUHAR (pemegang kas), AWAW(pemilik bengkel prima motor) sebesar Rp. 23.500.000, dan SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 175/75.c/SETDPRD/VII/2006 tanggal 07Juli 2006.Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

Dengan demikian pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II selakuKuasa Pengguna Anggaran kepada Tergugat Ill yangdipermasalahkan oleh para Penggugat adalah tidak relevan danmengadaada ketika dikatakan sebagai perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat , karena kewenanganpembayaran tersebut telah dilimpahkan kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan/atau KepalaBidang Pemberdayaan Aset pada DPKAD;F.

S.Pd, 1 (satu) lembar ;

Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya DinasPengeloaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y.D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.36.

Jansen Leunupun sesaat setelah penandatanganan SP2D Bahwa Jumlah anggaran yang diajukan untuk pencairanseluruhnya saat itu adalah sejumlah Rp. 2.275.000.000, (dua milyardua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), ; Bahwa anggaran yang telah ditetapbkan dalam Peraturan Daerah(APBD) wajib dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah ataspermintaan pihak ketiga kemudian dibuatkan SPP dan SPM dankemudian di Verifikasi oleh Tim Verifikasi DPKAD dan Verifikasi yangdilakukan tersebut disesuaikan dengan aturan yang

berlaku kemudiandibuatkan SP2D dan ditanda tangani oleh Kepala DPKAD sehinggaanggaran tersebut dapat dicairkan ; Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk permintaan pencairandanatersebutadalah berupa surat permohonan pencairan dan RAB sertaPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan ModalPemda Kab.

S.Pd, 1 (Satu) lembar ;34 Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku BaratDaya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu)lembar ;Halaman 145 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb35 Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya DinasPengeloaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaY. D.

Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya DinasPengeloaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaY. D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.36.

Disamping ituBudiardi juga pernah mengatakan pak Bahar ada bonuslah, hasil kita kampanye;Bahwa pada tanggal 23 terakhir rapat pembahasan APBD tahun 2014, dimana ada2 mitra SKPD yang cukup alot pembahasan yakni DPU dan DPKAD, dimanapembicaraan yang alot ini hanya mengenai masalah pointpoint yang dibicarakanseperti usulanusulan dari daerah belum tertampung, tapi hal ini bisa diselesaikansehingga tidak ada masalah cuma waktunya mepet dan rapat berakhir sekitar jam17.00 sore; Bahwa pada tanggal 23 Desember

Komisi II membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggota; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnna. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshotri; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain; h. Totok, SH. S.S08s; 222222 nnn nn nnn nnn nn nni.

Komisi II membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggota; == ooo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanana. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshor1; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain, h. Totok, SH. S.S08; 222222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn =i.

YkBendahara Penerima yaitu Dyah; Bahwa Retno Sugiarsih adalah bendahara dinas, setelah terima dari bendaharapembantu kemudian disetorkan ke BPD Sleman; Bahwa ada kegiatan monitormg untuk mengetahui perkembangan kelompoktani dan tim pernah cek ke lapangan ; Bahwaklarifikasi dengan usahanya, dengan didampingi Petugas PenyuluhLapangan (PPL) ; Bahwa akibat pengembalian yang terlambat, dana yang diberikan kepadakelompok yang lain menjadi berkurang; Bahwa program ini dananya di DPKAD dan Kuasa Pengguna

Anggaran(KPA) di DPKAD ; 22222200202225Bahwa kalau terjadi kemacetan, menjadi ranah pembinaan tehnisnya di DinasPertanian Kab.

Slemanhanya bendahara pengeluaran, maka untuk penguatan modal disalurkanmelalui pemegang kas ; Bahwa seandainya ada pengajuan penguatan modal dari Dinas Pertanian Kab.Sleman dan ada usulan dari Bidang terkait, diajukan ke DPKAD, terusdimasukkan ke Dinas Pertanian Kab.

Sleman kembali, kalau sudah masuk adapelaksana terkait, menanyakan apakah transfer sudah masuk atau belum danbiasanya kalau sudah masuk langsung saksi keluarkan ; Bahwa saksi mengeluarkan dalam bentuk cek, ke bidang terkait, ke bendaharapembantu saksi di bidang terkait dan untuk yang memproses selanjutnya daribidang terkait itu sendiri ;Bahwa ada permohonan, kemudian dari dinas diajukan ke DPKAD dan turunke biro saksi dan saksi hanya menerima saja dan saksi tidak membaca siapayang mengajukan permohonan

Daerah, serta Pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Tahun Anggaran2013;Dengan demikian pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Il selaku KuasaPengguna Anggaran kepada Tergugat III yang dipermasalahkan oleh ParaPenggugat adalah tidak relevan dan mengadaada ketika dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat , karenakewenangan pembayaran tersebut telah dilimpahkan kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Nomor 1891 K/Pdt/2017Pemberdayaan Aset pada DPKAD;F. Sehingga gugatan a quo telah masuk ke dalam gugatan error in personakarena ditariknya Walikota Bandung sebagai pihak adalah tidak beralasandan sangat tidak relevan, yaitu bahwa pembayaran ganti rugi oleh TergugatIl dilakukan sepenuhnya berdasarkan adanya pelimpahan kewenanganuntuk melakukan hal tersebut dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat ;Tergugat II:Dalam Eksepsi:A. Eksepsi Kekuasaan Absolut (Pasal 134 H.I.R):1.

Kotim; Bahwa pada Januari tahun 2015 saksi dimutasikan ke DPKAD Kab.Kotim menjabat sebagai bendahara pengeluaran PPKD ( pejabatpengelola keuangan daerah ) sampai dengan sekarang ini ; Bahwa Tugas Bendahara pengeluaran PPKD ( Pejabat PengelolaKeuangan Daerah) Kab.

Dan atas tugasnya tersebut saksi mempertanggungjawabkan ke kepala Dinas pengelola keuangan dan aset daerahBahwa Pihak yang SPP ( Surat perintah pembayaran ) nyadikeluarkan oleh Bendahara PPKD adalah bantuan yang bersifatHibah, social dan bantuan keuangan kepada partai politik danbantuan keuangan kepada Desa yang sudah ditetapkan dalam DPAPPKD ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah ) di Dinas DPKAD kab. KotimBahwa Desa Tanjung Jorong kec. Tualan Hulu Kab.

Kotimtahun 2015 sampai dengan sekarang sebagaiberikut :Prosedur penerimaan DD ( dana desa ), ADD, DBH pajak, DBHretribusi adalah :Setelah dana tersedia di kas daerah, DPKAD memberitahukanke BPMD, selanjutnya BPMD meminta pemindahbukuan untukmasing masing DesaHalaman 55 dari 164 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN PIkb) Selanjutnya atas dasar pemindahbukuan tersebut terdakwaselaku bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP ( Suratpermintaan pembayaran ,) selanjutnya terbit SPM ( suratperintah membayar

RAMSES GUSTIKA adalah Saksi sendiriBahwa tidak mengetahuinya kenapa SPJ 2016 Desa tanjung Jorongbelum diserahkan ke BPKAD , yang Saksi ketahui adalah sesualsosialisasi peraturan Bupati nomor 10 tahun 2015 tentang pedomanpengelolaan keuangan desa bahwa DPKAD tidak mempunyalkewenangan untuk mengverifikasi laporan pertanggung jawabanyang diberikan desa , sedangkan LPJ hanya diserahkan dandiverifikasi oleh pihak kecamatan setempat dan sesuai denganperatuaran menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014

PlkMenimbang, bahwa untuk mencairkan ADD dan DD dimaksuddilakukan secara bersama sama Terdakwa dan Terdakwa II dengan caramengajukan permohonan kepada Kecamatan dengan melampirkanpenggunaannya dan SPJ penggunaan ADD dan DD sebelumnya, pajak,nomor rekening dan sebagainya, kemudian di Kecamatan dilakukan verifikasiterhadap permohonan itu, jika tidak ada kekurangannya maka dikeluarkanrekomondasi untuk dilanjutkan kepada BPMDes untuk dilakukan verifikasilagi, jika tidak ada kekurangan maka diteruskan kepada DPKAD

Mas Tahun 2016;