UU No. 2 Tabun 2008 tentang Partai PolitikPasal 16 ayat 1 berbunyi anggota partai politikdiberhentikan keanggotaanya dari partal politikapabila meninggal dunia, mengundurkan diri secaratertulis, menjadi anggota partai politik lain,melanggar AD/RTB.

Suasana saat itu jadipanas.Beberapa saat Ivan Vikri sebagai salah satu komisioner datang menghampirimeja panitia mencoba menenangkan suasana dan mencoba kembali menjelaskanbahwa sebagian partal yang mengusung pasangan ini tidak memenuhi syaratsehingga tidak dihitung sebagai partai pengusung pasangan Ismiryadi dan AbuBakar.Ivan Vikri menerangkan bahwa 2 (dua) SK DPC parpol dikeluarkan oleh DPPyang tidak sesuat SK Kemenkumham sebagaimana data yang diperoleh dariKemenkumham, 2 (dua) SK pengurus sebagai

dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang;(3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhisyarat sebagai berikut :a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota yangbersangkutan,yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yangsah;berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau sederajat;bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;o a2 9 &tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partal

Bahwa adapun bunyi Pasal 87 Ayat 4 (b) Undangundang No : 5 Tahun2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangundangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik

Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilinat dari ketentuan Pasal 32dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:1) Perselisihan partal politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Hal. 25 dari 54 Hal.

Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 09 Juni 2017 melalulHalaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRSurat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKP Indonesia) Nomor : 44A/KEP/DPN PKP IND/ VI/ 2017Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia atas nama saudara Lamhot Nainggolan ( vide bukti T8); Bahwa Saudara Lamhot Nainggolan berdasarkan penilaian partai telahsecara meyakinkan melakukan pelanggaran berat disiplin partal

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partal

PTUN.Mkse Bahwa sejak pendaftaran sampai pemilihan tidak ada yangCS) 012) 01 alae Bahwa pada saat Partai Demokrat menerima surat keputusandari KPU, Partai Demokrat tidak melakukan klarifikasi tetapiPartai Demokrat langsung mengadakan rapat dan memutuskantidak menerima keputusan KPU;e Bahwa Partai Demokrat tidak pernah menanyakan kepadaPenggugat mengenai kasus pidananya;e Bahwa setelah penetapan dari KPU ada peluang untuk dilakukanpergantian calon tetapi untuk pergantian calon tergantung dariinternal partal

No.14900tertanggal 22091955.13.14.15.16.17.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan HUA CHIAU FU NU HUI, adalah suatuYayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Organisasi BAPERKI,sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagai Organisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yang berafiliasikepada PARTAl KOMUNISINDONESIA (P.K.1.)

Demikian pula Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/Pdt.SusParpol/2014 memuat kaidah hukum:karena dari faktafakta persidangan ternyata perselisihan antara penggugatdengan tergugat adalah perselisihan partal politik yang belum diselesaikanoleh mahkamah partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakangugatan pengguga tidak dapat diterima;3.7.

sebagaimana keterangan ahli, materi yang disampaikan olehTerdakwa terhadap peserta kegiatan entrepreneurship denganmemperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat Kuloselaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga PartainyaHal. 49 dari 54 Putusan Pidana No. 8 /Pid.Sus/2018/PN.Wsb.sama, Cuma saya di Provinsi ibubapak, saya di Provinsi nomeregangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdemniku partal

danTergugat dua setengah tahun sehingga Penggugat dianggap tidak patuhdengan AD ART partai dan dipecat dari Partai;Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda TI06 berupa Surat Nomor:05059/A/MKGERINDRA/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang ditunjukkankepada saksi oleh Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim tersebutkarena saksi pernah melihat dokumen tersebut pada saat di Kantor DPPGerindra dan pada saat di rumah Tergugat ;Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda Tl03 berupa PutusanSidang Majelis Kehormatan PARTAl

pengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan calon anggota legislatif DPRD Provinsidan calon anggota legislative DPRD Kabupaten/Kota termasuk dalampengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan yang dapat melakukan Kampanye tidakterbatas pada calonnya, namun juga pihakpihak yang ditunjuk menjadiTim Kampanye dan mereka termasuk dalam pengertian Peserta Pemilu; Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan citra diri padapokoknya adalah yang berkaitan dengan kemunculan partai politik ataunomor urut partal

politik, calon anggota legislatif adalah orang yangmewakili partai politik untuk mewujudkan jati diri partai politiknya; Bahwa Ahli menjelaskan penyampaian informasi yang berkaitandengan partai politik atau nomor urut partal politik sudah dapat disebutsebagai memunculkan citra diri yang menjadi bagian dari kegiatanKampanye karena yang diatur bersifat alternatif; Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada peraturan Komisi PemilihanUmum atau Badan Pengawas Pemilu yang mendefinisikan khususperihal citra dirl

Ardianto Calegdari partal PKB; Bahwa pada saat rekapitluasi PPS di tingkat PPK terjadipembukaan kembali kotak suara karena ada surat suara yang dicoblospartai dan juga calegnya sehingga pembukaan dengan maksudmenghilangkan suara partai Saja bukan suara calegnya, Suara calegtetap sama dengan formulir C1;= Bahwa pada saat rekapitulasi di kantor kecamatan tidak ada yangkeberatan akan hasil rekapitulasi;= Bahwa perhitungan dan Pengisian data Formulir DAA1 oleh PPSsudah sesuai prosedur; Bahwa setelah

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal

Negeri Sipil,(vide diktum huruf b KTUN Objek Sengketa), selengkapnya berbunyi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyatrepublik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia,dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilanrakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundanganundangan;j.

terdahulu telah diperiksa dalam lingkupPeradilan Agama namun telah pula diajukan kepada lingkup Peradilan Umum(Negeri) adalah dalam lingkup kewenangan mengadili yang berbedasehingga mengenai ne bis in idem hanya melekat terhadap putusan dalamruang lingkup Peradilan Agama terhadap lingkup peradilan yangbersangkutan begitu pula sebaliknya putusan dalam lingkup Peradilan Umum(Negeri) berlaku pula hanya untuk lingkup Peradilan Umum (Negeri);Menimbang, bahwa dalam putusan contentiosa (gugatan yangbersifat partal

, saksi menemukan surattersebut;Bahwa saksi menyatakan mendapat lembaran tahapan Pemilu 2019 dariKPU;Bahwa saksi menyatakan tanggal 3 7 September berada di Jakarta;Bahwa saksi menyatakan dalam pergantian atau informasi dariKPU,harus ada tulisan atau surat resmi untuk bisa memproses;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat bukti surat P11 yangasli;Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti surat P11 tersebut padasaat sidang di Bawaslu, saksi baru lihat dan diserahkan kepada kamisebagai arsip di partal

saksi sendin ;Bahwa saksi menjelaskan ketika itu bahwa sebagai operator saksi menginput perolehansuara partai dan calon legislatif berdasarkan apa yang di sampai oleh PPK pada saat rapatpleno kedalam komputer dan data tersebut ditampilkan ke layar/slide ruangan yang dapatdilihat oleh semua orang yang hadir dan saksi Elidia juga menginput data tersebut NURHASANAH, IKA SUSANTI, DESI ELHAWATI, YOSI bagian mencatat dan menulis datasecara manual ;Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut saksisaksi dan partal

cara dengan membuka kembali rekapan suara dari masingmasingKecamatan yaitu model DA, namun setelanh terdakwa dan DENDI berusaha untukmencocokkan jumlah suara tersebut dengan menggunakan laptop akan tetapi sulit untukmencocokkannya, lalu esok harinya, ketua KPU Kota lubuklinggau memberitahukan di PodiumPleno KPU Prov Sumsel kepada para Saksisaksi dari partai yang ada dirapat pleno terse but,bahwa sertfikat dari model DA Kecamatan tidak cocok, dan kami tidak bisamencocokkanny a,dan para saksisaksi partal