Ditemukan 593 data
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
131 — 106
Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi in concreto adalah wanprestasi;3. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi,sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara obyektifadalah PMH.
96 — 58
putusan MARI a quo dan kehilangankesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan uangganti kerugian tersebut.14.Selanjutnya, dalam Petitum Penggugat, antara lain, menuntut:e Tergugat VI s/d Tergugat X membayar Ganti Rugi sesuaiPutusan MARI a quo.e Tergugat s/d Tergugat X agar membayar tunai kerugian,berupa kesempatan untuk memperoleh maanfaat ekonomi,atas keterlambatan pembayaran uang ganti kerugiansebagairnana disebutkan dalam Putusan MARI a quo.15.Bahwa Putusan Pengadilan adalah Hukum Positif in concreto
303 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandung telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:e Pertimbangan Judex Facti yang mempertengtangkan atau setidaknyamembedakan antara Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan PenjelasanPasal 70 merupakan pertimbangan yang tidak tepat atau salah.Penjelasan pasal dibuat oleh pembuat undangundang (wet giver,statutory maker), oleh sebab itu penjelasan pasal harus dipedomani olehHakim ketika mengadili perkara atau pristiwa in concreto
Wirawan Prabowo, S.H.
Terdakwa:
SILVIA DIANITA, SH Als DIAN Binti ERIZAL
125 — 11
duurzaam.Artinya suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaanatau wewenang tertentu guna kepentingan negara;Menimbang, bahwa frasa kata patut diduga mengandung pengertian yangmenunjukan bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan kelalaian (culpa) obyektif.Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya, denganHalaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTpk/2019/PN.Pbrukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnya dalamkeadaan yang in concreto
Wirawan Prabowo, S.H.
Terdakwa:
YUSNI HERAWATI ALS IRA BINTI ERWIN
126 — 13
tepatteliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam.Artinya suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaanatau wewenang tertentu guna kepentingan negara;Menimbang, bahwa frasa kata patut diduga mengandung pengertian yangmenunjukan bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan kelalaian (culpa) obyektif.Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya, denganukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnya dalamkeadaan yang in concreto
104 — 11
penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimerupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menimbang, bahwa kata dapat dalam rumusan delik dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara yang mengikuti unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, mengandung artibahwa untuk terjadinya delik tidak perlu Keuangan negara benarbenar sudah menderitakerugian in concreto
141 — 56
putusan MARI a quo dan kehilangan kesempatan untukmemperoleh manfaat ekonomi dan uang ganti kerugian tersebut.14.Selanjutnya, dalam Petitum Penggugat, antara lain, menuntut:e Tergugat VI s/d Tergugat IX membayar Ganti Rugi sesuai PutusanMARI a quo.e Tergugat s/d Tergugat IX agar membayar tunai kerugian, berupakesempatan untuk memperoleh maanfaat ekonomi, atas keterlambatanpembayaran uang ganti kerugian sebagairnana disebutkan dalamPutusan MARI a quo.15.Bahwa Putusan Pengadilan adalah Hukum Positif in concreto
123 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain hal tersebut di atas ternyata rencana pelaksanaan pralelang oleh Tergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat Vsecara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atasbahwa disatu sisi Tergugat III yang dalam hal ini mewakili Tergugat dan Tergugat II, in concreto telah menyetujui surat permohonanPenggugat tertanggal 30 April 2014, akan tetapi disisi lain Tergugat IIItetap membiarkan Tergugat IV melakukan rencana kegiatan
199 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2016, maka Judex Facti(Majells Hakim Pengadilan Tlnggi Jakarta/Pengadilan TingkatBanding) tidak hanya sekedar telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, akan tetapi telah memanipulasi sertamerekayasa faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, olehkarena faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dalamkenyataan yang sebenarnya (in concreto
220 — 44
sebuah bangunan hukum perlu dilihat konteks perfektif dan spiritnya,mengapa sebuah aturan itu dibentuk (berkarakter mala inse atau mala prohibita dansebagainya) dan yang tak boleh dilupakan adalah bahwa karakter sebuah peraturan ituadalah umum dan abstrak, belum berwajah konkretindividual, yang menjadimasalah sekarang apakah kita cukup memperlakukan hukum dalam perkara inconcreto secara deduktif dan linear saja dengan tanpa melihat perspektif, konteks danlatar belakang sosial kemasyarakatan in concreto
132 — 49
, apabila tidak adanyarasa keadilan yang dimaksud oleh Termohon Sita secara yuridisnormatif (in abstracto), maka Termohon Sita dapat melakukanJudicial review ke Mahkamah Konstitusi Rl untuk norma yangdimuat dalam UndangUndang atau ke Mahkamah Agung RIuntuk norma yang dimuat dalam Peraturan PerundangUndangandi bawah undangundang ;Bahwa apabila tidak adanya rasa keadilan yang dimaksud olehTermohon Sita secara in concreto sesuai apa yang telahTermohon Sita dalilkan yakni hingga saat ini semua harta
60 — 10
lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskan pemeriksaandalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberi kesempatan kepadakedua belah pihak berperkara yang hadir dalam persidangan untuk dapat menempuh upayaperdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagi keduabelah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1885 — 2076
Putusan Nomor : 113/G/2019/PTUNJKT.mengikat hakim lain dalam memutus perkara yang memiliki kesamaanatau kemiripan isu. hukum dalam perkara in concreto, Denganpemahaman seperti ini konsistensi dan kepastian hukum akan lebihmudah diupayakan secara bersama dalam proses penegakan hukumseharihari.C.2.10Bahwa, oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUNmerupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan undangundang,dikarenakan, apabila memang kegiatan reklamasi ingin dihentikan, adalahbukan
97 — 61
Hal tersebut adalah sesuai dengan alasan tidak terpenuhinyabatasan kelalaian sesuai teori yang diuraikan di atas, yaitu cukuplah yangmenjadi dasar dijadikan tolak ukur culpa adalah ukuran kehatihatian in concreto(sesuai realitas) yang ada dalam masyarakat. Dan bersesuaian pula denganketerangan ahli, yaitu keterangan ahli Eduardus Mario Bo, SH. MS, dan abhliSetiyono, SH.
JIMMY ALIMWIJAYA
Termohon:
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
144 — 31
Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya PEMOHON oleh PPNS telahdimintai menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji,sedangkan PPNS Tidak Melakukan Pengambilan Sumpah Atau Janjiselaku SAKSI terhadap PEMOHON dan PPNS Juga Tidak MembacakanSumpah Atau Janji selaku SAKSI terhadap PEMOHON sesuai denganAgama yang dianutnya, selaku PENASIHAT HUKUM dari PEMOHONbertanya kepada PPNS, Apakah ini tidak termasuk delik pemalsuan suratIn Concreto Pemalsuan Berita Acara Sumpah ?
68 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepada para Psikiater ini tidak hanya harus ditanyakanapakah si pelaku berada dalam dua macam keadaan daya berpikir itu,tetapi juga apakah keadaan jn concreto ada pengaruh sedemikianrupa sehingga si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkankepadanya.Untuk dapat memberikan advis semacam ini, para Psikiater harusdapat diberi kesempatan penuh untuk memeriksa keadaan dayaberpikir si pelaku secara mendalam.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
Kepemilikan karena kedudukanhukum Negara itu, disebut pemilik anggapan (de facto in abstracto).Setalahorang (corpus) WNI, menduduki dan menguasai secara nyata bidang tanahtertentu, maka hak kepemilikannya otomatis demi/karena hukum berubahmenjadi pemilik nyata (de facto in concreto).Selanjutnya, setelah bidangtanah didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum Negara RI, maka otomatisdemi/karena hukum hak kepemilikannya mendapatkan pengakuan hukumNegara RI sehingga disebut kepemelikan hak hukum (de jure
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
140 — 218
pekerjaan) dan memintaagar segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dan sesegeramungkin membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula, karenasebelumnya pada saat pengampahan aspal sebelumnya (akhir bulanAgustus 2014) saksi Felix belum mendapatkan JMF dimaksud;Bahwa untuk memastikan apakah PT.Dian Sentosa melaksanakan JMFdimaksud, maka saksi Felix Erwin Simanjuntak menceknya ke AMP danbertemu dengan saksi Imam Pangestu dan hasil pengecekan yangdilakukannya ternyata bahan material untuk asphal concreto
danmeminta agar segera memulai pelaksanaan kegiatan di lapangan dansesegera mungkin membuat Design Mix Formula dan Job Mix Formula, karenasebelumnya pada saat pengamparan aspal sebelumnya (akhir bulan Agustus2014) saksi Felix belum mendapatkan JMF dimaksud;Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah PT.Dian Sentosamelaksanakan JMF dimaksud, maka saksi Felix Erwin Simanjuntak menceknyake AMP dan bertemu dengan saksi Imam Pangestu dan hasil pengecekan yangdilakukannya ternyata bahan material untuk asphal concreto
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka pada prinsip seorang pemilik barang harus dianggap selalubertanggung jawab atas segala kerugian, yang mungkin akandisebabkan oleh keadaan barang atau hewan itu;ee , bahwa dalam perkara suatu perdata dimuka Hakim, orangyang dirugikan, cukup dengan mengutarakan, bahwa pihak lawannyaadalah pemilik barang atau hewan itu, sedang hal cukupnyapengawasan atas barang atau hewan itu harus diutarakan dandibuktikan oleh pemilik untuk melenyapkan atau mengurangipertanggungan jawab atas kerugian yang in concreto
69 — 29
In Concreto, tidak seperti uraian dalildalil gugatan Para Penggugata quo, oleh karena itu Tergugat dan Il akan menguraikankekaburan/kurang jelas sehubungan dengan dalildali gugatan ParaPenggugata quo tersebut, sebagai berikut:a. Harus ada pewaris atau orang yang meninggal dunia.Bahwa benar orang tua kandung dari Penggugat Il s/d Penggugat VIdan Para Tergugat adalah (alm) Bapak Adolof Haurissa dan (alm) IbuBarbelina Pattiwael.