Ditemukan 625 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
merupakan ketentuan yang sangat penting dalam rangkapemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga sangat salah jika suatuketentuan yang bertujuan untuk menciptakan keadaan negara yang bersihdan bebas dari tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan UUD1945.Pemerintah juga menyayangkan para Pemohon yang berstatus sebagaipegawai ASN, yang kurang dapat memahami tugasnya dalam ketentuanPasal 11 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dimana Pegawai ASN bertugas:1) melaksanakan kebijakan
publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Jika para Pemohon yang status dirinya sebagai pegawai ASNmelaksanakan tugasnya sesuai yang diisyaratkan dalam ketentuanUndangUndang yakni melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturanperundangundangan maka dengan pasal a quo pemohon tidak akanterjadi kerugian
BERSY PRIMA, SH
Terdakwa:
VERRY ANGGRIYANDI Bin IWAN SETIAWAN
116 — 33
;Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja yang diselenggarakan olehPusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP , Tahun 2014;Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganBerbasis Akrual yang diselenggarakan oleh Kementerian DalamNegeri, Tahun 2014;Pendidikan dan Pelatihnan Reviu SKPD dan RKPD bagi APIP yangdiselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2015;Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainers PengelolaanKeuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomidan Kebijakan
Publik UGM Tahun 2015.Workshop Reviu Pengadaan Barang/ Jasa, Penyerapan APBD sertaPenyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II Tahun 2016yang diselenggarakan oleh Perakilan BPKP Prov.
91 — 49
Perkara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan PengembanganKebijakan Publik CRESDEPY, Jakarta (19982002) Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik(CeFORDES), Jakarta (2007sekarang)" Tenaga Ahli yang diperbantukan di Direktorat Jenderal OtonomiDaerah untuk MONEV OTODA (20002001).
111 — 25
ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan dan bercap StempelPusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik serta 1 ( Satu )Lembar Kwitansi yang telah diterima dari Bendaharawan DPRDkab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat JutaRupiah ) untuk biaya Kontribusi an. AGRI MUSTAKIM yang terimaoleh Drs.
ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan an bercapStempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik tanggal 26Juli 2011.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas dan tidakmelaksanakan perjalanan dinas yang diperlinatkan tersebut diatasKarena pada pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 tersebutadalah Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka KegiatanAlat Kelengkapan DPRD Kab.
SE yang terima oleh Drs.ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan dan bercap Stempel PusatKajian Konstitusi dan Kebijakan Publik pada tanggal 26 Juli 2011.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dan tidakmelaksanakan perjalanan dinas sesuai yang diperlihatkanpemeriksa tersebut diatas dan Keberadaanya pada tanggal 26 Juli2011 s/d 29 Juli 2011tersebut adalah di Wilayah Kab.
ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).e. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat JutaRupiah ) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an.Drs. MARDINAS N SYAIR. MM dalam rangkaBimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenaiTugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan1231Putusan Drs.
ACHMAD ZULFAHMIbertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).e. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,1239Putusan Drs.
54 — 6
., M.H. dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (PubliekBeleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak PidanaKorupsi di Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakanwewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkandoktrin yang dikemukakan oleh H.A.
80 — 53
Moechtar Talib,Jakarta (19931994)Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni AkademiAkuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (19941999)Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (19942000)Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (20002002)Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan PengembanganKebijakan Publik CRESDEPY, Jakarta (19982002)Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik(CeFORDES), Jakarta (2007sekarang)Tenaga Ahli yang diperbantukan di Direktorat Jenderal OtonomiDaerah
71 — 25
Riwayat pendidikan adalah sebagai berikut :1) SD Babakan Tarogong Bandung tahun 19842) SMP 3 Bandung tahun 1987;3) SMA 1 Bandung tahun 1990;4)5)Universitas Winayamukti Fakultas Tehnik tahun 1997;Pasca Sarjana Kebijakan Publik Unpad tahun 2007b.
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
197 — 151
Soeria Atmadjo sebagaimana dikutip oleh ProfDR Jimly Asshiddiqie SH, (ibidem halaman 84) menjelaskan:Badan hukum Publik itu adalah badan hukum yang mempunyaikewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikatumum atau Algemeen bindend seperti undangundangperpajakan atau yang tidak mengikat umum sepertipengundangan anggaran pendapat dan belanja Negara;Dimana kedua wewenang itu tidak dimiliki oleh badan hukumprivat, kendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telahterpenuhi;Bahwa kalau pada
273 — 2644 — Berkekuatan Hukum Tetap
golongan;Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan asas demokrasiharus memenuhi asas pertanggungjawaban (governmentaccountability) dan asas keterbukaan pemerintahan(openbaarheidsbeginsel) ;Bahwa asas keterbukaan pemerintahan itu tidak hanya meliputipemberian informasi kepada Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/Para Penggugat (warga masyarakat secara umum)saja, namun berkaitan pula dengan keterbukaan dalam halprosedur pengambilan keputusan pemerintahan baik yangmenyangkut suatu. rencana pemerintahan, kebijakan
publik,pembentukan peraturan yang mengikat warga masyarakat maupundalam penerbitan keputusan atau ketetapan yang membawa bebankewajiban bagi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat (warga masyarakat);Bahwa asas keterbukaan pemerintahan berkaitan dengan adanyaperan serta (inspraak) atau partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pemerintahan, kKhususnya yang berkenaandengan berbagai pengambilan keputusan atau ketetapanpemerintahan (beschikking);Halaman 59 dari 149 halaman.
89 — 21
., M.H.dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid, AzasPerouatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsidi Indonesia) yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakanwewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsitidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakanpendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A.Demeersemen tentang kajian De Autonomie van het Materiele Strafrecht(Otonomi dari hukum pidana
208 — 251
MSC;Tempat lahir : Padang;.Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 6 Desember 1956;Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Villa Bintaro Indah B XI/4 RT.005/012, KelurahanJombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;Agama : Islam.Pekerjaan : Mantan KPA/PPK Armada Bus Basway Paket danPaket Il pada Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta tahun 2012;Pendidikan : S2 Kebijakan Publik;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:.1 Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai
129 — 40
., kesemuanya adalah Advokat pada KantorAdvokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (LBHKKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang berkantor diJalan Teuku Umar, No. 5 Kota Surakarta 57131, (0271) 653025,656942, 631716; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Desember 2009;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca seluruh surat surat yang berhubungan denganperkara ini ; Setelah membaca surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Surakarta Nomor : 488/Pid.B/2009/PN.Ska,tertanggal
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
230 — 117
AcaraPemeriksaan) oleh Penyidik pada Polda Papua Barat sehubungan denganadanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyalagunaan Dana Hibahuntuk Badan Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah PapuaProvinsi Papua Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2017 dan TA. 2018; Bahwa Riwayat Pendidikan : SD Negeri Amban tamat tahun 1975;SMP di SMP NEGERI 1 Fanindi tamat tahun 1979;SMA di SMA NEGERI 1 tamat tahun 1982;S1 FISIP UNCEN Jayapura tamat tahun 1987;S2 Kebijakan
Publik UGM Jogjakarta tamat tahun 2004; Bahwa Riwayat Pekerjaan :a.
Abii LALU FADLURAHMAN di bawah Sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa Lahir Wanasaba, Umur 34 tahun / 21 September 1987, Agama Islam,Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 (llmuAdministrasi/Kebijakan Publik), Alamat Reremi KPR, Manokwari ProvinsiPapua Barat;Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIANANDOTRAY;S.Th.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
216 — 106
,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat; Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupunpekerjaan dengan Terdakwa DEREK
rohani, serta bersediamemberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan; Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas(SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan
Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014; Bahwa Riwayat pelatihnan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara 1.
713 — 2042
dengan AUPBmaka sangat dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan; BahwaAUPB adalah norma hukum yang dapat diuji dalam peradilan tatausaha negara maka jika asas pelayanan publik terganggu lalu orang ataubadan hukum perdata merasa bahwa orang yang melayani tidakmemberikan pelayanan secara baik maka tentu saja bisa dinilai sebagaiasas pelayanan publik yang kurang baik sehingga setiap pejabat pemerintahberkewajiban untuk memberikan akses yang seluasluasnya kepada publiksebagai bagian dari transparansi kebijakan
publik untuk memberikanpelayanan kepada publik namun jika asas pelayanan publik terganggu dankemudian asas pelayanan yang baik juga terganggu maka itu menjadiproblem dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi jika pencabutan jintidak merugikan kepentingan umum maka dianggap sah tetapi jika salahHalaman 83 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.satu asas AUPB dilanggar maka bisa saja menjadi batu ujian untukbagaimana menguji aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspeksubstansi karena bisa
104 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. dalammakalahnya "Antara Kebijakan Publik" (Publiek Beleid, Azas PerbuatanMelawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi diIndonesia)" yang pada pokoknya adalah pengertian "menyalahgunakanwewenang" dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsitidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanyaeksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakanHal.129 dari 162 hal.
1163 — 1101
Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidanapribadi pada karyawan (pejabat korporasi) untuk kesalahan korporasi harusterbatas pada situasi:a. ada alasan kebijakan publik yang menarik untuk melakukannya (misalnya,dalam hal potensi bahaya publik yang signifikan yang mungkin disebabkanoleh adanya kegiatan koporasi);b. kewajiban korporasi tidak mungkin sendiri untuk cukup mempromosikankepatuhan; danc. wajar dalam semua keadaan karyawan (pejabat korporasi) untukbertanggung jawab dengan memperhatikan
105 — 145
YULIANTO KADuJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa ahli adalah ahli dibidang kebijakan publik;Putusan No.13/Pid.SusTPK/2016/PN Gto Hal. 108/152 Bahwa dalam suatu kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah terdapatadanya Formulasi, Implementasi dan Pengawasan yang saling bersinergi; Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah formulasinya mengacupada Kepres atau Perpres Tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah; Bahwa dalam formulasinya ada bagianbagian yang melaksanankanTugas
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Mhum. sehubungan denganpenerbitan Sertifikat HGB Nomor 378, Tanggal 8 Maret 2007 atas namaHandoko Soelayman adalah merupakan suatu kebijakan publik perbuatanadministrative (Administrative Penal Law), yang pernah diseminarkan dalamRapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilanempat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2007 yangdilaksanakan di Makassar Tanggal 26 September 2007, merumuskanmengenai penerapan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
220 — 78
,CFrA. ( Ahli PenghitunganKerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat )menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2IImu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjan Mada,Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi PapuaBarat;Halaman 156 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki
dan rohani, serta bersediamemberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahuipada Pemeriksaan;Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli; Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000; Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsnawiyah Pondok PesantrenTarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003; Lulus Sekolah Menengah Atas(SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas MuhammadiyahYogyakarta Tahun 2011;Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan
Publik Universitas Gadjah MadaTahun 2014;Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah; No Nama Diklat/Serifikat Tahun Penyelenggara1.