Ditemukan 720 data
Terbanding/Penuntut Umum I : ITO AZIZ WASITOMO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : BHAROTO,SH
52 — 30
Keberatan Pensihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbangan Maelis Hakim mengenai pembuktian unsur unsur pasal : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan ketentuan hukum dalam menafsirkan unsurunsur perbuatan pidanayang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pembanding sebagaaimana dimaksudkan dalam pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebagaimana dalam dkawaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut
9 — 6
berikut :1. bahwa benar Tergugat telan melangsungkan pernikahan denganPenggugat pada tanggal 08 Desember 1998 tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan12Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/34/XII/1998 tanggal 08 Desember1998;2. bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugatmembina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumahkediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Ki MangkuRT.002 RW.001 XXXKabupaten Cirebon Jawa Barat, telah hiduprukun bersama sebagaaimana
88 — 28
apabila pewaris tidak meninggalkan anak,dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapanbagian.Menimbang bahwa bersdasar pertimbangan tersebut diatas maka bagian ahaliwaris anak anak kandung dan isteri isteri dari pewaris adalah sebagai berikut ;e = Isteri mendapat seperdelapan dari hartapewaris ;ev33e Anak lakilaki dan anak perempuan, mendapat bahagian : Sisa (Ashabah)dengan ketentua anak laki laki adalah dua berbanding satu anakperempuan;.Menimbang, bahwa pembagian waris sebagaaimana
PT BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA) CABANG BONGAS
Tergugat:
TARDA
99 — 63
strong>SYAHRUL RAMADHAN, selaku PEMBERI KUASA;
- Bahwa Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas institusi Penggugat;
- Bahwa in casu, salah satu penerima kuasa sebagaaimana
76 — 33
Mulyadi untuk usaha jual belirosok tanpa dilengkapi IMB dan mohon untuk dilakukanpenertiban karena Sdr MULYADI tidak mempunyai buktikepemilikan yang sah berupa sertifikat, maka Tergugat Ilsebelum melakukan pembongkaran telah melakukan beberapakali rapat (Sebagaaimana telah diakui kebenarannya oleh ParaPenggugat dalam uraian gugatannya) untuk musyawarah denganPara Penggugat dan Tergugat yang juga dihadiri oleh beberapaIsntansi terkait namun Para Pengggugat tidak dapatHal 34 dari 41 hal putusan Nomor
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tegal yang senilai Rp 90.000.000, dan tertulis nilainominalnya sebesar Rp 125.000.000, sebagaaimana tersebut dalam kuitansitanda penerimaan uang tanggal 25 Januari 1994 yang riillnya Penggugat hanyamenerima sebesar Rp 35.000.000, dari nominal tersebut;Bahwa dari uraian posita tersebut di atas dapat kiranya diklasifikasikandalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi dua peristiwahukum kredit antara lain:Kredit dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cab.
50 — 6
Akan tetapitidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan suratgugatan dan atas pertanyaan yang diajukan Penggugat menyatakan ada perbaikangugatannya dengan suratnya tertanggal 16 JuniMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaaimana tersebut diatas,Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggalJuni 2011, sebagai berikut :LDALAM EKSEPSI : nnn nnnBahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dan menyangkalseluruh
68 — 31
posita gugatan angka 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11, dalam posita gugatan tidak berada di WilayahKabupaten Bantaeng;Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis padapokoknya menolak dalil Tergugat / , ll dan Ill sedangkan dan Para Tegugatmengajukan kesimpulan tertulis pada pokoknya menolak dalildalil gugatanPenggugat dan selanjutnya Penggugat maupun Jergugat mohon agarpengadilan menjatuhkan putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahalinwal sebagaaimana
17 — 4
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa buktipecahnya rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Penggugat denganTergugat ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusberkelanjutan, tidak ada kmunikasi yang baik serta iktikad baik dari para pihakguna kembali membina rumah tangga, bahkan antara Penggugat denganTergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Januari 2019 yang sampalsaat ini tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali sebagaaimana
111 — 47
atau kotrak antara Penggugat dengan Tergugat, di manaPenggugat selaku penyedia barang dan jasa (sebagai pihak yang menerima proyek),dengan Tergugat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bina Marga yang memberikanproyek, berupa pekerjaan Pembangunan Jalan Atas Tebing Muara Aman KabupatenLebong Propinsi Bengkulu terhitung sejak 17 jULI 2013 sampai dengan 13 Desember2013, Dengan demikian dapat dikonstituir bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugatsecara hukum memiliki hubungan hukum;33Menimbang, bahwa sebagaaimana
63 — 20
Menyatakan terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN terbukti secara sah danmeyakinkanbersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak", sebagaaimana dakwaankamiyaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun2002tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGRIANI, SH
27 — 13
Dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari PasalHim. 25 dari 40 hlm Pts.No.17/Pid.Sus/2018/PT.MKS.112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, makaunsur ketiga tidak perlu lagi dijelaskan.Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz warna merah (yang tidak ada kaitannyadengan perbuatan tindak pidana sebagaaimana yang didakwakan); 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam; 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia E63 warna merah dengan
248 — 84
Bahwa gugatan aqou Pembanding menganai gugatan wanprestasi/ingkarjanji namun dalam fakta maupun buktibukti selama berlangsungnyapersidangan Pembanding tidak dapat menunjukkan adanya perjanjianhukum antara Terbanding sehingga judex facti dalam pertimbangannyaaadalah tepat dan telah beralasan hukum sebagaaimana diuraikan olehPembanding pada point 1 menyatakan : Menimbang, bahwaq Penggugat mendalilkan abahvea Tergugat telahmelakukan wanprestasi, tetapi Penggugat tidak ada kontrak perjanjianHal 31 dari
52 — 42
pertimbangan hukumnya sertapenerapan hukumnya sebab pada halaman 23 putusan perkara a quo,buktibukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat V, VI dan VIIadalah bukti yang tidak berkaitan hukumnya dan juga tidak adahubungan hukum dalam perkara a quo, sebab semua buktisebagaimana diuraikan di atas adalah atas nama PAULUS ADUnamun yang dipertimbangkan oleh judex facti dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 37 alinea ke 4 dari atas atau alinea ke 1 dariHalaman 23 Putusan Nomor 137/PDT/2016/PT.KPGbawah sebagaaimana
107 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
diantara: Surat edaran DIKTI KEMENDIKBUD ~~ pada websitehttp://pdpt.dikti.go.id tentang Persyaratan Usulan Dosen, yangpada intinya mengatur terhadap Dosen Nomor Induk DosenNasional (NIDN) tidak boleh berstatus sebagai Konsultan,pengacara, Notaris, apoteker, sedangkan fakta Tempat Unit Kerjadisamping Dosen berstatus Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)juga berstatus sebagai Pengacara;Halaman 30 dari 35 hal.Put.Nomor 857 K/Pdt.SusPHI/2017 Bahwa larangan double status itupun tidak dibolehkan bagiAdovokad sebagaaimana
83 — 42
Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksiPenggugat dan Tergugat di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto,tanggal 19 Juni 2014 dibawah Nomor : 1371/Pdt.G/2014/PA.Pwt. mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sahseperti sebagaaimana
72 — 23
bersama Kasat Serse sebagai Penyidik melakukanpemeriksaan terhadap Nisa lagi.Bahwa pada saat diperiksa di Polres, Nisa menjawab pertanyaan Penyidik denganlancar tanpa tekanan apapun.Bahwa isi dari jawaban yang tertuang dalam BAP keluar dari mulut Nisa ,kemudian diketik.Bahwa Penyidik tidak pernah melakukan pemaksaan ataupun tekanan terhadapNisa ataupun melakukan pemukulan terhadap Rakim dan saepi dihadapan Nisadengan tujuan agar Nisa timbul rasa kasihan terhadap rakim kemudianmemberikan keterangan sebagaaimana
71 — 36
Pasal 26 Perda Nomor 9 Tahun 2004 :(3) Pada saat pendirian perseroan, dari modal dasarperseroan sebagaaimana dimaksud ayat (2) harustelah ditempatkan oleh para pendiri perserianpaling sedikit 25% atau sebesar Rp.750.000.000, ;(4) Dari Modal ditempatkan pada perseroan sebagaimanadimaksud ayat (3) harus telah disetor palingsedikit 50 % atau sebesar Rp.375.000.000, darinilai nominal setiap saham yang dikeluarkan padasaat pendirian perseroan;(5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat(4) harus telah
Pasal 26 Perda Nomor 9 Tahun 2004 :(3) Pada saat pendirian perseroan, dari modal dasarperseroan sebagaaimana dimaksud ayat (2) harustelah ditempatkan oleh para pendiri perserianpaling sedikit 25% atau sebesar Rp.750.000.000, ;(4) Dari Modal ditempatkan pada perseroan sebagaimanadimaksud ayat (3) harus telah disetor palingsedikit 50 % atau sebesar Rp.375.000.000, darinilai nominal setiap saham yang dikeluarkan padasaat pendirian perseroan;(5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4)harus telah
16 — 8
Abbas binDuaif;Menimbang, bahwa Hasanah binti Konu sebagai istri Pewaris berhakmendapat 1/8 (satu perdelapan) bagian sebagaaimana ketentuan di dalam AlQuran surat AnNisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:Loo poill yels lo oS olS old, a oS OS ol ul piSi Loo JI VeleiS >iArtinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan Jikakamu tidak mempunyai anak, Jika kamu mempunyai anak, maka Paraistri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ;Menimbang, bahwa H.
127 — 84
Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanObjek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaaimana diaturdalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN.