Selanjutnya angka 5 Pasal ini menerangkan bahwa yangdimaksud pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaanperkebunan dapat dilihat dari angka 6 Pasal ini yang menerangkanbahwa perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunanwarga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa mengenai adanya kewajiban untuk memiliki izin usaha bagipelaku usaha perkebunan telah dinyatakan secara tegas dalamketentuan Pasal 17 UndangUndang Perkebunan.

Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 129/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan MuhammadFikri Fathoni Bachelor Bussines Of Admnistrationsebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. M. Fikri Fathoni BBA, tertanggal 19Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 337/1980.Seluas 300 M?

(tiga ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 137/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Tripoejosebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. Tripoejo, tertanggal 19 Juli 1980.Fotokopi Gambar Situasi Nomor 338/1980. Seluas300 M?

(Dua ratus delapanpuluh delapan meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 11 Mei 2016 (Sesuai dengan aslli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 150/SU.1./1980.Tertanggal 19 Juli 1980 antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual kepada MuhammadDaud sebagai Pembeli. DenganLampiran : Fotokopi Surat Pernyataan TanahTanahYang Dipunyai Pemohon a.n. Muhammad Daud,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 341/1980. Seluas 300 M?

(Tiga ratusempat puluh satu meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 2 Februari 1980 (Sesuai dengan asli) ;Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual BelliNomor 08 Tanggal 15 Februari 2018 antara,Ardiansyah Pratama Putra yang bertindakberdasarkan Surat Kuasa Sebagai Pihak Pertamadengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai PihakKedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat PembuatAkta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji RioOstara, S.H., M.Kn.

(Lima ratusdelapan puluh dua meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 8 Juni 2016 (Sesuai dengan asili) ;Fotokopi Akta JualBeli Nomor 135/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Abdul RozakBachtum sebagai Pembeli. Dengan LampiranFotokopi Surat Pernyataan TanahTanah YangDipunyai Pemohon a.n. Abdul Rozak Bachtum,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 366/1980. Seluas 582 M?

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

Kabupaten Badung melalui Bantuan BagiHasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diKabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, untuk DesaAdat Samuan menerima bantuan sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yangperuntukannya untuk Belanja Aparatur dan OperasionalPemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % (tiga puluh)persen dan sebesar 70 % (tujuh puluh) persen dariBantuan untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat danLembaga Kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkanperbaikan insfrastruktur pedesaan skala

yang menyatakan seluruh hasil kegiatan DAU Desa bagi hasil pajakdaerah dan retribusi daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Pasal 13 ayat (1)menyatakan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan LembagaLembagaKemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf b paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggarandana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untukmeningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan skala

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk Dana Operasional peajurulain.e Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) biaya penunjang administrasi desapakraman.e Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) untuk wibaga(Parhyangan, Pawongan, Palemahan) berdasarkan skala kebutuhandan paruman desa.eonennnee Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai akibat13tidak terlaksananya kegiatan pemanfaatan dana BKK (bantuan KeuanganKhusus) sesuai

yangmenyatakan seluruh hasil kegiatan DAU Desa bagi hasil pajak daerah danretribusi daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan Pasal 13 ayat (1) menyatakanBelanja Pemberdayaan Masyarakat dan LembagaLembagaKemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf b paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggarandana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untukmeningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan skala

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk Dana Operasional peajurulain.e Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) biaya penunjang administrasi desapakraman. e Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) untuk wibaga(Parhyangan, Pawongan, Palemahan) berdasarkan skala kebutuhandan paruman desa.oonn Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai akibattidak terlaksananya kegiatan pemanfaatan dana BKK (bantuan KeuanganKhusus) sesuai dengan

Bahwa selama kurun waktu dari Tahun 2004 sampai dengan 2017,Penggugat tidak Pernah mendapatkan slip dan atau suratpemberitahuan tentang rincian kenaikan gaji karyawan secara berkalayang menjadi kewajiban Tergugat untuk diberikan setiap tahunnyakepada Karyawan, hal ini menurut Penggugat ada unsur kesengajaandari Tergugat, walaupun sering dimintakan oleh Penggugat mengenailaporan penilaian kompetensi dan skala kenaikan upah berkalapertahun nya tapi sampai dengan saat ini permintaan itu belum jugadilakukan

estimasikerugian Penggugat dari gaji yang seharusnya diterima selama 13( tiga belas ) tahun adalah = gaji terakhir Penggugat adalah sebesarRp. 9.046.000 + ( dikurangi 3 % menjadi besaran gaji tahun 2016kemudian dikurangi 3 % Hasilnya menjadi besaran gaji tahun 2015dikurangi 3 % menjadi nilai besaran gaji tahun 2014 dan seterusnyadikurang 3 % setiap tahunnya sampai dengan perhitungan besarangaji tahun 2004 ), kemudian setelah diketahui besaran gaji yangditerima pada tahun 2004 maka sesuai dengan kenaikan skala

upahdan berdasarkan catatan penilaian kompetensi kerja karyawan makadari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 Penggugat merasa bahwasepatutnya Penggugat menerima besaran kenaikan gaji skala upahpertahun minimal sebesar 10 % dari gaji tahun sebelumnya, jadi biladihitung dari gaji tahun 2004 maka kita tambahkan nilai besarannyaHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdgditambah 10 % dari gaji yang diterima dari tahun 2004 ditambah teruspertahunnya 10 % sampai dengan tahun 2017 dengan

asumsikenaikan gaji berkala pertahunnya sekitar 10 % pertahun.Pasal 92 Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.Ayat (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,dan Kompetensi .Ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas .Ayat (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri .Evaluasi dan

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

SuratPerjanjian Kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 hinggamenyebabkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima DesaTulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBDKabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak30 drum dari bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumberdananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013 sebagaibentuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala

Bagi belanja pemberdayaanmasyarakat digunakan untuk:a.b.9 2 9g.h.Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna;Perbaikan kesehatan dan pendidikan;Pengembangan sosial budaya;dan sebagainya yang dianggap penting;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 dan Peraturan

Bagi belanjapemberdayaan masyarakat digunakan untuk:Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna ;7929 5 Perbaikan kesehatan dan pendidikan;g.

PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8Nopember 2011;Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi :BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHAPERKEBUNANiIzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT.Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga

BuktiP 15.P15.d.P 16.a.P 16.b.Nomor. 79/KptslI/2001, tanggal 15 Oktober 2015,Skala : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya PetaCitralandsat Hasil Investigasi LSM BADAKPelanggaran Perkebunan PT. Prima MitrajayaMandiri terhadap Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor. 79/KptsI1/2001 ( DataCitralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta CitralandsatInvestigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin UsahaBudidaya Perkebunan PT.

Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besarwajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagiansaham atau Pola IntiPlasma;c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;e.

Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unitpengolahan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;J.

minimal 1:100.000;izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya;izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasanhutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal1:100.000; danpernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecualipermohonan oleh Pemerintah, untuk:7. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasanhutan

Selain ituPenggugat adalah selaku pemilik merek dagang DAIRA yang telah memperolehhak patent dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan NomorPermohonan D002014030347 dan telah memperoleh Sertifikat Merek NomorPendaftaran IDM000538851 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.Bahwa kegiatan usaha air mineral tersebut mulai beroperasi dan berproduksipada tahun 2012 yang mempunyai kKemampuan produksi dengan skala

Bahwa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, skala perdagangan dan produksiair mineral PT. Anugerah Tridaya Mandiri semakin berkembang pesat, danmemiliki daya saing dengan merk dagang air mineral lainnya, sehingga sampaidengan diajukannya gugatan ini seluruh asset perusahaan mengalamipeningkatan, yaitu :a. Penambahan sumber daya manusia perusahaan.b. Penambahan 31 (tiga puluh satu) unit Kendaraan operasional perusahaan.c. Perluasan lahan pabrik.d. Penambahan 5 (lima) unit gudang penyimpanan.e.

Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,k. Duta Plasindo Perkasa :Rp. 163.395.210,. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,m. Madu Jaya :Rp. 228.354.152,n. Ciplasindo Makmur Sejahtera :Rp. 282.240.000,o. Centra Inti Pratama :Rp. 79.200.000,Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT PLGp. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,Total : Rp.9.671.808.225.e Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:a.

Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,k. Duta Plasindo Perkasa :Rp. 163.395.210,. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,m. Madu Jaya >Rp. 228.354.152,n. Ciplasindo Makmur Sejahtera Rp. 282.240.000,o. Centra Inti Pratama :Rp. 79.200.000,p. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,Total : Rp.9.671.808.225e Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:a.

Batu Kota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002 Tetap dalam berkas perkara 6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002;Tetap dalam berkas perkara4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Februari 2017Nomor 720/Pid.B/2016/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa ARIK WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.2.

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkaraMembebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum masingmasing tertanggal 27 Februari 2017 atas putusan PengadilanNegeri Malang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 27Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017;Memori banding

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkara6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam duatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (limaribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 olehHalaman 22 dari 23 putusan Nomor 233/PID/2017/PT SBYkami H. Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.

YosKresno Wardana pada Rumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, denganhasil pemeriksaan: Fisik:Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanueldengan penurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15. KakuKuduk positif, tekanan darah 101/64 Nd 92 suhu 38 C, nafas 30, tidakditemukan luka di permukaan ubuh; Pemeriksaan penunjang:CT Scan : sumbatan di otak sebelah kanan atas;Rontgen : Pnemonia/Infeksi paruparu;Kesimpulan:Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2019/PT SMG.

skala besar pengadaan tanahdilaksanakan oleh BPN, bukan oleh Terdakwa selaku Kadis Perkim yangditunjuk sebagai Ketua panitia berdasarkan SK Walikota Bima Nomor256 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Pengadaan tanah bagiPembangunan untuk kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diKota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sahmenurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapanharga tanah atau tidak.3. Selisin harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs,usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisin harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecilHalaman 95 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadapproduk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import,Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan denganK3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajibbahan bangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

perubahanterhadap keutunan kawasan suaka alam dan setiap orang dilarangmelakukan penebangan pohon dalam hutan secara tidak sah dan tanpa izindari pejabat yang berwenang" di Kelurahan n Kecamatan KerumutanKabupaten Pelalawan ;Bahwa Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yang telahdiplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ; Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu Olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ;Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

Tukad Sungi Denpasar sebesar Rp.15.000.000,dariNi Wayan Sudarmi kepada DR.Putu Sanjaya,SE.MMtanggal 19 Pebruari2009 : 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian tanah120 M2 lokasi Jl.Tukad Sungi Denpasar sebesar Rp.139.200.000, dari NiWayan Sudarmi kepada DR.Putu Sanjaya.SE.MM tanggal 5 Maret 2009 :1 (satu) lembar surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tanggal 5Maret 2009, dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sudarmi ;9 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah skala 1:1000

Wayan Sudarmi kepadaDR.Putu Sanjaya, SE.MM tanggal 532009 ;11e 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendahuluan jual beli tanah tanggal 5 Maret2009 ;e 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah skala 1:1000 lokasi Jl. Tukadsungi Denpasar ;e 1 (satu) gabung fotocopy Sertifikat Hak. Milik No.3319 luas 1745 M2 namapemegang Hak Anak Agung Sutrisna ;e 1 (satu) lembar kwitansi untyuk pembayaran uang muka pembelian tanah 270M2 lokasi Jl.

Tindakan : Pembersihan luka, anjurkan relaksasinafas dalam, kaji skala nyeri, lab toto manus, penjahitan luka,pasang gips dan pemberian obat.,. Kondisi pulang : Pulang perbaikan.Dengan kesimpulan : Didapatkan luka sayatan benda tajam pada jari tangan kiridengan ukurandua kali empat koma lima centimeter cidera tersebut mengakibatkanhalangan untuk menjalankan aktifitas seharihari.

Tindakan : Pembersihan luka, anjurkan relaksasinafas dalam, kaji skala nyeri, lab toto manus, penjahitan luka,pasang gips dan pemberian obat.,.

DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat 1)Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Mshdan Pemerintah Negeri Tehoru (Tergugat II) serta Pemerintah KecamatanTehoru (Turut Tergugat).Tergugat Il, menegaskan bahwa Para Penggugat mengosongkan danmembongkar sendiri bangunannya masingmasing karena adanyajaminan Konpensasi dengan skala Prioritas untuk mendaptkanRuko/Tempat di bangunan Pasar yang dibangun di tempat obyeksengketa, dan bahwa jaminan untuk

Skala prioritas tersebut dijamin olehTergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga para Penggugatdengan euphoria ingin berjualan di Gedung pasar yang baru yang lebihbagus dan nyaman dari bangunan tempat berjualan sebelumnya dengansukarela mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan tempatberjualan masingmasing.Bahwa pada Obyek Sengketa yang saat ini telah dibangun arealpembangunan pasar dan pengeringan, yang terkena dampakpembangunan pasar dan pengeringan a quo bukan saja Para Penggugatyang

Hukum Perdata ((KUH Perdata) yangmenyebutkan sebagai berikut :Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnyaBerdasarkan ketentuan pasal a quo tersebut di atas seharusnya ParaPenggugat patuh dan tunduk pada isi pertemuanpertemuan yangdilakukan pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang padaPokoknya Para Penggugat bersamasama dengan 13 (tiga belas) oranglainnya yang tidak mempersolkan secara hukum karena akan mendapatkonpensasi berupa Skala

Para Penggugat telah mengingkari isipertemuan yang dilakukan pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun2017 dengan Para Tergugat yang isi kesepakatannya adalah ParaPenggugat akan mendapat konpensasi berupa Skala Perioritas untukuntuk mendapatkan Ruko atau tempat apabila Gedung PembangunanPasar telah selesai dibangun dan telah difungsikan.Bahwa KesepakatanKesepakatan yang dilakukan pada Tahun 2015,Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum

Para Penggugat telah mengingkari isipertemuan yang dilakukan pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun2017 dengan Para Tergugat yang isi kesepakatannya adalah ParaPenggugat akan mendapat konpensasi berupa Skala Perioritas untukuntuk mendapatkan Ruko atau tempat apabila Gedung PembangunanPasar telah selesai dibangun dan telah difungsikan.Bahwa kesepakatankesepakatan yang dilakukan pada Tahun 2015,Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)TAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKITAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kKemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Bawean Dati Jawa Timur Skala 1:25.000 Tahun1976;e Peta lampiran Surat Keputusan Menteri PertanianNomor:762/Kpts/Um/12/1979 tentang Penunjukan Kompleks HutanBawean Seluas 4.556,6 Ha yang terletak di Daerah Tk.II GresikDaerah Tk. Jawa Timur sebagai Hutan Suaka Alam Cq. Cagar AlamSeluas 725 Ha dan Suaka Margasatwa Seluas 3.831,6 Ha.

;e Peta tata batas sebagian Suaka Margasatwa Pulau Bawean terletakdi Kecamatan Sangkapura dan Tambak Kabupaten Dati II GresikPropinsi Dati Jawa Timur Skala 1:10.000, dibuat oleh DirektoratBina Program Kehutanan Tahun 1980;e Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK395/MenhutII/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor: 417/KptsII/1999 tanggal 21 Juli2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah PropinsiHalaman 33 dari 61 Putusan Nomor 351/Pid.B/LH/2019

Bawean Dati Jawa Timur Skala 1:25.000 Tahun1976;e Peta lampiran Surat Keputusan Menter! PertanianNomor:762/Kpts/Um/12/1979 tentang Penunjukan Kompleks HutanBawean Seluas 4.556,6 Ha yang terletak di Daerah Tk.II GresikDaerah Tk. Jawa Timur sebagai Hutan Suaka Alam Cq. Cagar AlamSeluas 725 Ha dan Suaka Margasatwa Seluas 3.831,6 Ha.

;e Peta tata batas sebagian Suaka Margasatwa Pulau Bawean terletakdi Kecamatan Sangkapura dan Tambak Kabupaten Dati Il GresikPropinsi Dati Jawa Timur Skala 1:10.000, dibuat oleh DirektoratBina Program Kehutanan Tahun 1980;e Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK395/MenhutlI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor: 417/KptsII/1999 tanggal 21 Juli2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah PropinsiDaerah Tingkat Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 Ha

1:10.000, Peta Kerja Kawasan KonservasiCagar Alam & Suaka Margasatwa Pulau Bawean skala 1:40.000, BusurDerajat, Penggaris, Roll Meter, Komputer/ Laptop yang dilengkapi softwareArcGis 10.2;Bahwa untuk mengetahui lokasi hutan di blok Tambak Jabus adalah kawasanhutan Suaka Margasatwa Pulau Bawean tersebut Ahli melakukan denganbeberapa cara yaitu:e Pal batas: meskipun sebagian besar pal batas di blok hutan TambakJabus sudah rusak/hilang, namun beberapa pal batas masih bisaditemukan di lokasi tersebut