Ditemukan 669 data
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
276 — 147
membuat proposal pengajuan kredit Simpan PinjamPerempuan ;Bahwa Upaya apa yang terlah dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desadalam mengatasi kredit macet tersebut seperti menawarkan perpanjangan kreditkepada kelompok perempuan yang macet melakukan pembayaran kredit ;Bahwa Setelah adanya permasalahan ini saya tidak diijinkan melakukanpenagihan terhadap kredit Simpan Pinjam Perempuan yang macet tersebut olehpihak kepolisian karena sudah masuk ranah hukum ;Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peraturan Menkeu
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
333 — 237
pemeriksaan adanya dalamBPK;Bahwa secara definisi hampir sama, menurut UU No. 4 Tahun 2015maupun PP No. 60 Tahun 2008;Bahwa kalau pemeriksaan lebih luas, untuk menilai pegelolaan keuanganBahwa kalau APIP untuk internal pemerintah;Halaman 191 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa benar APIP menurut PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP Pasal 48terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi, InspektoratKota / Kabupaten;Bahwa untuk BPKP : antar lintas sektoral, permintaan menkeu
198 — 55
sedang mengantar ke alamat tersebut, saksiHENDRIANUS LANGEN PROJO menelpon saksi YUDI SANTOSOuntuk menjemput di pintu tol Pondok Gede yang kemudian motortersebut saksi YUDI SANTOSO serahkan langsung kepada saksiHENDRIANUS LANGEN PROJO di rumah terdakwa;e Kemudian ketika saksi HENDRIANUS LANGEN PROJOmendapat jabatan baru. sebagai Kepala Bidang Penyidikan danPenindakan (P2) di Kanwil DJBC Pontianak Kalimantan Barat padaperiode bulan Januari 2011 s/d Mei 2012 yang tugas pokoknyasesuai dengan Peraturan Menkeu
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Perdana Putra Mohede
457 — 174
- Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Menkeu Nomor 139/KMK.05/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan.
- Foto copy 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli Nomor 047/1056/DAIDP/2012/AU, tanggal 9 Agustus 2012 antara Panglima TNI diwakili oleh Kepala Staf AU dengan Celer Resources Limited diwakili oleh PT. Mega Persada Prima (PT. MPP).
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Adrian Herbowo
308 — 131
- Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Menkeu Nomor 139/KMK.05/1997, tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan.
- Foto copy 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli Nomor 047/1056/DAIDP/2012/AU, tanggal 9 Agustus 2012 antara Panglima TNI diwakili oleh Kepala Staf AU dengan Celer Resources Limited diwakili oleh PT. Mega Persada Prima (PT. MPP).
- 1 (satu) bundel foto copy Contract No.
128 — 26
pembayaranRp.50.564.916,.1 set Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat SetoranPajak (SSP) PPh Ps.21, jumlah pembayaranRp.457.201.127,.1 set Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat SetoranPajak (SSP) Pph.23, jumlah pembayaranRp.63.811.136,.3 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, SPT MasaPajak Penghasilan Psl 21 dan atau Psl 26.1 lembar Fotocopy legalisir /Asli di PT.SI, Surat setoranpajak (SSP) PPh Psl 21 jumlah pembayaranRp.964.858.817,.1 lembar Fotocopy legalisir, Daftar lampiran jasa lain exPer Menkeu
179 — 71
Menkeu 424;Bahwa, setelah PROGRAM PENYELAMATAN PT. TRANKA, BPK melakukanaudit yang menyatakan Bahwa, pembelian MTN yang jumlahnya merupakan konversidari sebagian dana talangan dan PROMISSORY NOTE resikonya besar, karena tidakada rating. BPK merekomendasikan untuk segera diselesaikan;Bahwa, program penyelamatan (problem solving) dibuat supaya pemberian DANATALANGAN tidak dilakukan langsung kepada nasabah PT.
190 — 75
Menkeu 424;Bahwa, setelah PROGRAM PENYELAMATAN PT. TRANKA, BPK melakukanaudit yang menyatakan Bahwa, pembelian MTN yang jumlahnya merupakan konversidari sebagian dana talangan dan PROMISSORY NOTE resikonya besar, karena tidakada rating. BPK merekomendasikan untuk segera diselesaikan;Bahwa, program penyelamatan (problem solving) dibuat supaya pemberian DANATALANGAN tidak dilakukan langsung kepada nasabah PT.
672 — 215
460.000.000.000, (empat ratus enampuluh milyar rupiah) ; Bahwa betul untuk pembangun sarana dan prasarana Pon ituanggaran yang diusulkan sebesar Rp 290.000.000.000, (dua ratusSembilan puluh milyar rupiah) ; Bahwa surat usulannya saksi buat satu dan saksi ada juga membuatsurat ke PU ;Bahwa surat itu ditujukan ke Menpora dan untuk DPR RI disampaikan ke sekretariat, surat ke DPR RI itu masalahnya ini kan program, hanyasebagai tembusan saja, ditujukan kepada Kementrian PU, keBapenas, saksi kirim juga ke Menkeu