Ditemukan 704 data
144 — 121
Presidenterdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kantorKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupatenOKU Selatan tahun anggaran 2014 dengan nama programpeningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan kegiatanpenyiapan tenaga pengendali kemananan dan kenyamananlingkungan dengan total dana yang terkait dengan upah Linmaspemilinan Presiden sebesar Rp947.000.000,00 (sembilan ratusempat puluh Tujuh juta rupiah);Bahwa proses penyusunan terhadap anggaran upah Linmaspemilinan Presidan
100 — 15
Menyiapkan pengeluaranpelaksanaan kegiatan yang untuk lebih jelasnya terdapatdidalam Peraturan Presidan Nomor 8 tahun 2006 tentangperubahan keempat atas keputusan Presiden No 80 tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang /Jasa165Pemerintah pasal 9 ayat (3) yang menyatakan tugas PokokPejabatadalahDanPembuata.pasalKomitmen dalam pengadaan barang / jasaMenyusun perencanaan pengadaanbarang/jasa.
109 — 73
persidangan disitu dan iapunya usaha Sekolah Tinggi di Solo, dia harus bolak balik memang dan keJakarta itu urusan Perusahaan dia juga, kalau di Surakarta ada proseshukum karena dia hadir, praperadilan penggugat hadir dan perkara pidanapenggugat hadir ;Bahwa pelapornya seingat saya adalah Ir.Agung Purnomo ;Bahwa awalnya itu yang saya ikut pertama kali, laporan itu sudah di Mabeswaktu itu, karena saya ikut tidak semua di Mabes, sebelumnya di Surakartaada laporan, karena Penyidik ini yang disebut ajudan Presidan
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD IDRUS, S.H.
2.GETRIDA MANDOWEN,SE
149 — 62
Oktovianus Kambu;e Pada Tahun 2014 Pemilihnan Presidan dan Legislatif BawasluProvinsi Papua mendapatkan dana yang bersumber dariu APBNsebesar Rp68.000.000.000, (enam puluh delapan milyar rupiah) dandana Hibah APBD dari Provinsi Papua sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah); Pada awal Maret Tahun 2015 dana Hibah APBD untuk ProvinsiPapua Barat sebesar Rp1.500.000.000,(satu milyar lima ratus jutarupiah) dan pada bulan Oktober atau akhir Tahun 2015 BawasluProvinsi Papua Barat mendapatkan lagi dana
71 — 20
pengadaan, belanja angkutandistribusi modul pendidikan pemilin pemula, pamflet dan poster informasipemilu, belanja barang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tahun 1945 Presidan RI Sukarno menginstruksikan kepadaseluruh rakyat Indonesia agar seluruh areal perkebunan yang ditinggalkanoleh bangsa asing dibagibagikan kepada rakyat termasuk kuli/ouruhperusahaan SUMCAMA N.V. tersebut untuk ditanami tanaman sumberpangan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan membantukeperluan logistik perjuangan kemerdekaan, dan untuk itu pada tahun 1945tersebut areal perkebunan SUMCAMA N.V. tersebut telah dibagikankepada anggota/orang tua dan kakek anggota
2518 — 2063
Ketua BadanPenegak Disiplin Organisasi atau Dewan Pengurus Pusat PartaiKeadilan Sejahtera saja tanpa perlu menyebutkan nama MohamadSohibul Iman, Ph.D selaku Presidan karena secara ex officio yang dapatbertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera adalahPresiden Partai Keadilan Sejahtera.
1868 — 4130
Yang menyatakan BPK berwenang menghitung kerugian negara yangmerupakan aparatur atau memenuhi yang mulia PP 2008 mengenai denganyang dapet perintah dari presidan atau mendapat penegasan dari menterikeuangan untuk memeriksa sektor tertentu atau memeriksa keuangan antardaerah yang akhirnya aparatur pemerintah melakukan audit pemeriksaaninvestigasi.Bahwa apabila ternyata BPKP itu tetep melakukan audit kerugian negara makakonsekuensi yuridis atas perhitungan kerugian Negara.Didalam pasal 36ditentukan
68 — 19
pengadaan, belanja angkutandistribusi modul pendidikan pemilin pemula, pamflet dan poster informasipemilu, belanja barang angkutan distribusi logistik barang sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan
90 — 39
keterangan Terdakwa danAlat Bukti Surat yang diajukan Penuntut umum dan Terdakwa dalam perkara ini telah terbuktibahwa pengadaan pada pengadaan Buku Perpustakaan, Alat Peraga, Alat Olahraga, AlatLaboratorium untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahKabupaten Jember yang bersumber dari DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) yang ditampungdalam APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Keputusan Presidan
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
528 — 292
sebagai Kepala Bidang Perindustrian,Perdagangan Dan Badan Usaha Deputi Bidang Hukum Dan Perundangundangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sejak tahun 2016sampai sekarang.Bahwa, pada Deputi Bidang Hukum Dan Perundangundangan KementerianSekretariat Negara, terdapat beberapa Kepala Bidang yang diantaranya adalahKepala Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha.Bahwa, jabatan Saksi tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian usulanRUU oleh kementerian sehinga Sampai kepada Presidan
108 — 25
Menimbang, bahwa oleh konstitusi negara, lembaga negara yang diberi tugas danwewenang untuk mengaudit keuangan negara (termasuk daerah) adalah BPK (sebagai lembagatinggi negara, yang kedudukannya sederajat dg Presidan), BPKP (sebagai lembaga auditkeuangan dan pembangunan yang bertanggungjawab kepada Presidan), dan Inspektorat Daerah,yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masingmasing.
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia .2.3 Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yang mengaitkan pemohonkasasi dengan kontrak kesepakatan dari PPK dengan para rekanan terkait *dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau korporasi".Bahwa, pengertian KONTRAK dalam Pengadaan Barang dan Jasapemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presidan
734 — 638 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa perbuatan Terdakwa Il yang telah menandatangani risalahpemeriksaan kantor, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan tanggal 22Desember 2011, Daftar PHO/FHO, dan Berita Acara Penyerahan PertamaPekerjaan masingmasing tanggal 22 Desember 2011 serta kuitansi untukpembayaran retensi sejumlah Rp887.142.100,00 (delapan ratus delapanpuluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) perbuatanmana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 95 Ayat (1)Peraturan Presidan
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
126 — 28
jabatannya tersebut telah melakukan penyalahgunaanwewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya tersebut;Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan pokok PejabatPembuat Komitmen diantaranya adalah menetapkan rencanapelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi; (1) menentukanspesifikasi teknis Barang/Jasa; (2) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri(HPS); dan (3) membuat rancangan Kontrak serta melaksanakanKontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaanKontrak (Vide pasal 11 Keputusan Presidan
169 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
2010;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya di atas, nyatanyata salah dan keliru karenabilamana disambunghubungkan dengan fakta yang terungkap di depanpersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:Bahwa, pengertian kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 TentangPerubahan Keempat Atas Keputusan Presidan
137 — 24
Membantu pendistribusian perlengkapan pennyelenggaraanPemilu anggota DPRD serta Pemilu Presidan dan Wakil Presiden;e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusanKPU Propinsi;f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi;g. Membantu. pelaksanaan tugastugas lainnya sesuai denganperaturan perundangundangan;2. Sekretaris KPU berwewenang sebagai berikut :a.
100 — 46
Bahwa pada proyek tersebut pejabat pembuat komitmen tidakditunjuk dikarenakan Peraturan Presidan Nomor 54 tahun 2010mengatur persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK salah satunyaadalah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasapengaturan tentang PPK dalam peraturan Presiden tersebut mudahditerapkan dalam satuan kerja yang menggunakan dana APBN,karena struktur organisasi satuan kerja memungkinkan PA/KPAanggaran untuk menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratanberstandar biaya masukan
209 — 321
., selaku Ketua Panitia Pengadaantidak melakukan ketentuanketentuan dalam Peraturan Presidan Rl. Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan KepalaLembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012,dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perobuatan melawan hukum,sehingga unsur ad. 2. secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
209 — 147
karena adanya ganti RUGI dari KeluargaISLIKO dan dari Keluarga NDUN yang adalah ORANG ROTE dan atauberasal dari PULAU ROTE mana mungkin Orang ROTE menjadi pemilikTANAH di Pulau TIMOR Kupang adalah BUKTI yang TIDAK BENAR danbahkan buktibukti tersebut dibuat dibawah tangan dan bukan dibuatdihadapan Pejabat yang oleh Undangundang diberi wewenang sehinggaapabila mau dikembangkan adalah proses yang sangat bertentangandengan Undangundang dan ada sanksi hukum sesuai REFORMASIHUKUM yang diperjuangkan oleh Presidan