Ditemukan 244 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-03-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 61/Pdt.G/2011/PN.TPI
Tanggal 21 Maret 2012 — DARWIN SITOMPUL (Penggugat) vs SONTA PANGGABEAN (Tergugat)
519
  • Jawab Yesus : tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusi sejak semulamenjadikan mereka lakilaki dan perempuan ?.5. Dan FirmaNya : sebab itu lakilaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatudengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satudaging.6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telahdipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.7.
Register : 12-07-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PT SEMARANG Nomor 284/Pid.Sus/2011/PT.Smg
Tanggal 19 Oktober 2011 — FITRIANA MARYAM Binti ABDURRAHMAN M. THAHER
6018
  • perkara ini secara keseluruhan,Hal 17 dari 22 hal, Put No. 284/Pid.Sus/2011/PT.Smg.ternyata yang mengadukan atau melapor persoalan inipada pihak Kepolisian adalah Saudara Abdullah Bawazirselaku Kuasa dari PT Barkum Citra Nusantara padatanggal 24 Juni 2010, berdasarkan Surat Kuasa dari PTBarkum Citra Nusantara tanggal 22 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa telah merupakan fakta bahwasarung dengan merek Gabilah terakhir terdaftar diDirektorat Jendral Hak Kekayaan IntelektualKementrian Hukum dan Hak Azazi Manusi
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — MARYANTO, Dkk vs PT. PAGAR GUNUNG KENCANA, Dk
6834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 28 C ayat (1) UndangUndang Dasar 1945;Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahauan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusi;c. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945:Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunHal. 8 dari 30 hal. Put.
    Pasal 28 ayat (5) UndangUndang Dasar 1945:Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuaidengan prinsip negara hukum yang demokratis, makapelaksanaan hak asasi manusi dijamin, diatur, dan dituangkandalam peraturan perundangundangan;c.
Register : 16-08-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UIMUM;
5421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis HakimAgung dapat memutus yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa:1 Foto kopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentangPendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Bukti P.1).2 Foto kopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi
Register : 23-12-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 280/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 12 Februari 2014 — - HASBI SAPUTRA Bin JOHAN
199
  • Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaHASBI SAPUTRA
Register : 28-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 393/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2024 —
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA .Diwakili oleh Yualita Widyadhari, S.H
Terbanding/Penggugat II Tergugat II Intervensi I : DR. ABDUL MUIS, S.H, M.
4928

  • Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA .Diwakili oleh Yualita Widyadhari, S.H
    Terbanding/Penggugat II Tergugat II Intervensi I : DR. ABDUL MUIS, S.H, M.
Register : 08-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 56/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 18 April 2013 — - ABDUL MAJID Bin SAIBUN
5314
  • Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaABDUL MAJID Bin BATIN
Register : 26-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 75/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 18 April 2013 — - MUSTAPA Als TAPA Bin ARSAD
4315
  • Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaMUSTAPA Als.
Register : 28-10-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 238/Pid.Sus/2013/PN.KTA
Tanggal 28 Nopember 2013 — - FAUZI Bin BASRI
2310
  • Unsur Setiap Orang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaHENDRIK Bin SUMANTRA
Register : 07-01-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 01/Pid.B/2014/PN.KTA
Tanggal 26 Februari 2014 — - SUYADI Bin SUTRISNO
195
  • Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaSUYADI Bin SUTRISNO
Register : 26-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2019 — DIDIN WAHYUDIN; Melawan; PT RENALDI JAYA EKA INTI / KAGUM FASION;
7922
  • kerja(PHK)Maka penggugat mempunyai hak untuk menrima gari proses berjalangaji mulai dari bulan februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus,September, oktober, november dan juga tanpa memberikan surat PHK(pemutusan hubungan kerja) sesuai dengan PUTUSAN MK PERKARANO 100/PUUX/2012) ;Bahwa pihak perusahaan PT RENALDI JAYA EKA INTI (kagumfashion)hanya ingin memberikan kompensasi 3 (tiga) kali gaji Kompensasitersebut tidak mempunyai dasar hukum seakan akan menzolimi penggugatdan melanggar hak asasi manusi
Register : 19-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
ROCKY TIWA
3311
  • Sertifikasi makanan dalam negeri.Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Son Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundangundangan adalahbagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahdiperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusi termasuk bahantambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan pengolahan, dan atau pembuatan minuman dan yang menjadidasarnya adalah UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP nomor28 tahun 2004
Register : 03-10-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN JENEPONTO Nomor 97/Pid.B/2016/PN Jnp
Tanggal 3 Oktober 2016 — Suryanti Dg Ngalusu binti Doroman
6910
  • korbandengan jenis botol minuman yang sama untuk ketiga kalinya denganmenggunakan tangan kanannya, namun lemparan Terdakwa tetap tidakmengenai saksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor:041/RSUDLDP/JP/RM/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 pada diri saksi korbantampak bercak warna biru keunguan yang agak samar pada punggunglengan sebelah kiri dengan ukuran + 5 cm di atas pergelangan tangan kiridengan kesimpulan ditemukan adanya kelainan akibat benda tumpul;Menimbang, bahwa sebagai manusi
Register : 25-10-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 735/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
PT Mandiri Utama Finance Cq. PT Mandiri Utama Finance Cabang Duren Tiga
Tergugat:
Adhita Setyawan
4233
  • Sudirman Kav.5455 Menara Mandiri 1 lantai 26 27 Jakarta Selatan, yangAnggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta PendirianNomor 19 tanggal 21 Januari 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H.M.Kn dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusi Nomor AHU0003452.AH.01.01 tahun 2015 tertanggal26 Januari 2015 dan terakhir kali diubah sesuai dengan Akta Nomor56 tanggal 29 Agustus 2017 dan telah mendapatkan persetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030169081 tertanggal
Register : 08-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 58/Pid.B/2013/PN.KTA
Tanggal 18 April 2013 — - I WAYAN MUSTIKA Bin KETUT RIMBENG
3515
  • Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa IWAYAN MUSTIKA Bin
Putus : 30-12-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — IRAWAN GUNAWAN VS IWAN SUTANTO
192107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • creamcream muka;Bahwa merek POP LADY atas nama Penggugat Rekonvensi merupakanmerek sah milik Penggugat Rekonvensi, sebab disamping telah terdaftarnyamerek tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi, pihak TergugatRekonvensi pun pernah mengajukan permohonan pendaftaran atas merktersebut untuk jenis barang yang sudah terdaftar atas nama PenggugatRekonvensi, permohonan Tergugat Rekonvensi nama telah ditolak olehDirektorat Merek, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusi
Putus : 31-01-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN BANGKO Nomor 123/Pid.B/2012/PN.BK.
Tanggal 31 Januari 2013 — NUR MASLAM AZIZ bin SUPANDRI
386
  • neeBahwa selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan saksi RANDISAPUTRA bin MATRICAL sambil terdakwa menanyakan apakahsaksi RANDI SAPUTRA bin MATRICAL buang air besar di belakangrumah terdakwa dan saat itu saksi RANDI SAPUTRA bin MATRICALmenjawab iya, sehingga terdakwa langsung membawa saksiRANDI SAPUTRA bin MATRICAL menuju belakang rumaheeBahwa sesampai di belakang rumah terdakwa, terdakwamenunjukkan kotoran manusia yang masih dalam keadaan baru ataubasah berwarna hijau kehitaman dan ada kotoran manusi
Register : 19-04-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 01-02-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1611/ Pdt.G / 2011 / PA.Sby.
Tanggal 19 Oktober 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
111
  • . ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai PegawaiNegeri Sipil di Kementrian Hukum dan HAM, yang berada padaunit kantor Lelang dan Harta Peninggalan di Mojokerto.Telah mendapat surat ijin dari Kepala Kantor KementrianHukum dan Hak Asasi Manusi RI Wilayah Propinsi Jawa TimurNomor : W 10 652 KP.07.03 Tahun 2011 pada tanggal 20 Juli2011. Oleh karenanya perkara ini telah terpenuhi PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No45 Tahun 1990.
Register : 08-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2013
Tanggal 24 Februari 2014 — MENTERI KEUANGAN RI VS ENDANG LA AMI;
6314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 135 PK/TUN/201315.16.17.18.19.Bahwa setelah status kepegawaian Penggugat diaktifkan kembali (videkeputusan Menteri Keuangan Nommor 46/SJ.4/UP.9.1/2008 tanggal10 Juni 2008) Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, halini dapat terbukti dari penerimaan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) Tahun 2008 dan DP3 Tahun 2009 yang rataratabaik;Bahwa pada saat Penggugat sedang melaksanakan tugas dengan baik,kemudian terbit Kepala Biro Sumber Daya Manusi DepartemenKeuangan Nomor
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 152/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penggugat : H. DEDI DJAJA PERMANA
Terbanding/Tergugat I : RUDY D.H. SIHOMBING, S.H. M.H
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk
5435
  • selanjutnya pada Pasal 4 UndangUndang Republik IndonesaNomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaHal. 9 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.2324.ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuanuntuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertiob dan tegaknyahuku, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat denganmenjunjung tinggi Hak Azazi Manusi