Pasal 102 ayat (2) huruf edan h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,yaitu diusulkan oleh partal politiknya sertadiberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan yang berlaku (vide bukti T2, T3,T4, dan T5) ; . Bahwa tidak dipenuhinya tenggang waktu 14 haridalam s proses penerbitan obyek sengketa, haltersebut tidak mempengaruhi terhadap isi (hasil)keputusan Tergugat/Pembanding.

SBY. tanggal 6 Setember 2007 tersebut PARTAl KEBANGKITANBANGSA PROPINSI JAWA TIMUR menyatakan banding pada tanggal 17September 2007 ;17.

Bahwa akan tetapi meskipun sudah sekitar 10 (Sepuluh) tahun waktu berlalu,sampai dengan hari ini Tergugat tidak pernah sama sekali menerimapemberitahua dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan/atau Pengadilan NegeriHalaman 11 Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby1218.19.20.2122.tentang apakah perkara tersebut sudah ataukah belum diputus di tingkatbanding ;Bahwa yang jelas setelah itu pihak PARTAl KEBANGKITAN BANGSA, baikDewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur tidakmempersoalkan lagi

Pengurus Wilayah PARTAIKEBANGKITAN BANGSA Jawa Timur;Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah pada akhir 2000, Tergugat Ilahyang mengajukan permohonan IMB atas nama DPW PARTAI KEBANGKITANBANGSA Jawa Timur ke Pemerintah Kota Surabaya karena di atas tanahsengketa a quo tersebut akan didirikan bangunan yaitu Kantor Pusat DPWPARTAI KEBANGKITAN BANGSA Jawa Timur ;Bahwa akan tetapi dengan dibangunnya kantor PARTAIl KEBANGKITANBANGSA Jawa Timur di atas tanah milik Tergugat tersebut walaupun dananyadari PARTAl

HM MUHYIDIN ABUBUSMAN, ketika itu dalam jabatannya selakuSekretaris Dewan Syuro Dewan Pengurus Pusat PARTAl KEBANGKITANBANGSA (DPP PKB) ;DRS. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.MSi. ketika itu dalam jabatannya selakuKetua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat PARTA KEBANGKITANBANGSA (DPP PKB) ;IR. H.

mulai berjalandengan mendirikan pondasi dan pendirian tiang penyangga utama, tibatiba pada2005 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberhentikan dengan cara yangtidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PARTAIKEBANGKITAN BANGSA ;Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak diberi kesempatan samasekali untuk membela diri atas pemberhentiannya itu, dan tidak pula diberi waktuuntuk mengadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa gunamempertanggungjawabkan kerjanya, akan tetapi DPP PARTAl

PetitumPermohonan mengandung unsur bahwa perkara aquo adalah bukan merupakanperkara ex parte, artinya Permohonan a quo bukanlah permohonan yang tidakmengandung sengketa dengan pihak lain (apabila dikaji antara petitum ke 2dengan petitum ke 4), tetapi permohonan a quo adalah permohonan yangmengandung sengketa sehingga Yudisdiksi yang dipakai bukanlah yurisdiksivoluntair seperti dalam Perkara Perdata Permohonan, tetapi sudah termasukdalam yurisdiksi constentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partal

Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar tambahan bangunan permanen dari batubata/semen dan semacamnya di belakang rumah induk (asal) sertamembongkar dan membersihkan bangunanbangunan lain semipermanen dan atributatribut serta simbolsimbol partal yang berdiri diatastanah obyek sengketa hingga bersih seperti semula;8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;9.

MARI MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)33. Ir. M.A FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)34. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAl DEMOKRAT)35. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)36. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)37. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)38. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)39. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)40. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)41. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)42. ZULKIFLI 1.B (PARTAI DEMOKRAT)43.

JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)26. Ir. M.A. FAUZI (PARTA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)27. M. FUAD SAFARI, S.Sos.I (PARTAI DEMOKRAT)28. H. BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)29. HARIZON, SE (PARTAI DEMOKRAT)30. Ir. PAULANDRE MARISI (PARTAI DEMOKRAT)31. Drs. H. HAMID JUFRI (PARTAI DEMOKRAT)32. MUSTAMAR (PARTAI DEMOKRAT)33. JUMALI (PARTAI DEMOKRAT)34. ZAINAL ABIDIN, SE (PARTAI DEMOKRAT)35. ZULKIFLI I.B (PARTAI DEMOKRAT)36.

MARIA MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)5. Ir.

BACHTIAR CHAN, SE (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN). SUTIONO, A.Md (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAIl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)MARIA MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)Ir. M.A. FAUZI (PARTA DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H.

BACHTIAR CHAN, SE (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN). SUTIONO, A.Md (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN). JUNEDI SINGARIMBUN, SE (PARTAIl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)MARIA MAGDALENA, S.S (PARTAl DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN)Ir. M.A. FAUZI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN)M. FUAD SAPARI, S.Sos. (PARTAI DEMOKRAT)BAKRI PAJAWA (PARTAI DEMOKRAT)RIDWAN, SE (PARTAI DEMOKRAT)HARIZON, SE.,ME (PARTAI DEMOKRAT)Ir. PAULANDRE MARISI, SE (PARTAI DEMOKRAT)Drs. H.

Itu pun dengan syarat, jangan sampaimemutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partal yangharus diputus secara contentious.

TENTANG BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN H.ISMIRYADI Dari PARTAl DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANKARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN PARTAIHal. 9 dari 74 Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Pkp.10DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf b UU No. 2 Tahun 2008sebagaimana dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politikkarena tidak didasarkan pada surat pengunduran diri Penqqugatsecara tertulis, maka semua turunan surat dari dimaksud ADALAH TIDAK

Surat Nomor : 227/IN/DPD15/II/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/ DPP/IV/ 2013 tertanggal 9April 2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan diri darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.3. Surat Nomor : 228/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep. Babel tertanggal 20 Maret 2013;4.

Surat Nomor : 227/IN/DPD15/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/DPP/IV/2013 tertanggal 9 April2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan diri darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;3. Surat Nomor : 228/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep. Babel tertanggal 20 Maret 2013;4.

Surat Nomor : 227/IN/DPD15/II/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/ DPP/IV/2013 tertanggal 9 April2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan din darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;Hal. 39 dari 74 Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Pkp.403. Surat Nomor : 228/ IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep.

Surat Nomor : 227/IN/DPD15/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013perihal usulan pencabutan keanggotaan partal;2. Surat Keputusan Nomor : 268/KPTS/DPP/IV/2013 tertanggal 9April 2013 Tentang berakhirnya keanggotaan H Ismiryadi dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan karena mengundurkan diri darikeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;3. Surat Nomor : 228/IN/DPD15/W/2013 perihal Usulan penggantiKetua DPRD Prov. Kep. Babel tertanggal 20 Maret 2013;4.

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah ada konflikdi dalam internal partal, dimana konflik tersebutdisebabkan oleh adanya pemberhentian MUHAIMIN ISKANDAR,M,Si sebagai Ketua Dewan Tanfidz/ Ketua Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Bangsa. Pemberhentian tersebuttidak diterima oleh yang bersangkutan sehinggadiselesaikan melalui Peradilan, dan pada Bulan Juli 2008yang lalu telah dimenangkan oleh Drs. H. A.

Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap perkara yang diajukan kepada BadanBadan Peradilan mengandungpengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksivoluntair;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa jurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

permohonanPemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan NegeriNabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara voluntair(perkara yang hanya melibatkan Pemohon sebagai pihak) dan kewenangan untukmemeriksa jurisdiksi voluntair terbatas pada halhal yang tegas ditentukan olehperaturan perundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonanyang diajukan ke pengadilan dan tidak mengandung sengketa secara partal

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah.Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal yang harusdiselesaikan dengan cara mengajukan gugatan (kontentiosa);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,permohonan yang diajukan Pemohon agar ditetapkan

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungHalaman 8 dari 13 Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PN Cbdsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

,(T1);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal22 Juni 2018, (T2);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T3);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA, Nomor002/B/DPP/MAJELISTINGGI/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019, (T4);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T5);Surat berkop Majelis Tinggi PARTA BERKARYA Nomor : 07/B/DPP/MTBERKARYA/II/

Itu pun dengansyarat, jJangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana;Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih lanjut terhadap peraturantersebut terutama pada Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut, penjatuhan hukumandisyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumHalaman 7 dari 10 halaman

87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 telah ditentukan sebagai berikut:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

melanggar AD danART; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART sedangayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politikHalaman 7 dari 10 halaman putusan No. 19/PDT/2017/PT TTEdiikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyatsesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Partal

No. 266/B/2017/PTTUN.JKTberalamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng,Jakarta Pusat, yang pada mulanya didirikan pada 15Januari 1999 di Jakarta dengan nama PARTAIKEADILAN DAN PERSATUAN ~ (PKP) lalubermetamorfosa menjadi PARTAl KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 September2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan kali perubahan Anggaran.Tangga (AD/ART) lemimpinan, dalam hal inidiwakili oleh Pr. AM Hendropriyono, S.T.,S.H.