Ditemukan 6350 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-04-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.
Tanggal 25 Juli 2011 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
454294
  • Fatimah selaku Wakif dan Rr.Fatimah juga membubuhkan cap jempolnya padaakta tersebut, sementara Rr. Fatimah tidakmungkin hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatanmenghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat IkrarWakaf (PPAIW), karena Rr.
    Umbulharjo) dalam suaturapat dan/atau klarifikasi untuk membahas wakaf aquo yang bertempat dikantor Pimpinan DaerahMuhammadiyah Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009,bahwa dalam proses wakaf tersebut dan keluar AktaIkrar Wakaf Nomor =: W.2/90/K 13/tahun 1995tanggal 11 September 1995 tersebut, SunardiSyahuri (Tergugat II/Terbanding II) selaku Nadzirtidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Rr.Hal. 12 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.Fatimah selaku wakif, pada saat itu (kata Drs.
    Fatimahbeserta Nadzir Sunardi Syahuri dan saksi saksi dandiucapkan secara langsung oleh yang bersangkutansebagai wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimah membubuhkan~ capjempol dalam akta ? ; Apakah ikrar wakaf yang diucapkan Rr. Fatimahsecara langsung yang datang menghadap PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dapat dianggapsah, sementara Rr.
    Fatimah serta Nadzir dan saksisaksi dan diucapkan secara langsung oleh yangHal. 14 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.bersangkutan sebagai wakif dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimahmembubuhkan cap jempol dalam akta? ; Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat/Pembandingmeragukan kebenaran ikrar wakaf itu dihadiri dandiucapkan langsung oleh Rr.
    Fatimah/Wakif menurunkan capjempol di Akta Ikrar Wakaf, tetapi meterai tempelditempelkan diatas cap ibu jari. (Pasal 18 PP No. 28/1977jo.
Register : 19-02-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PTA BANTEN Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn
Tanggal 22 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : MAJUNAH BIN H.MARJUK Diwakili Oleh : MAJUNAH BIN H.MARJUK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
Terbanding/Tergugat II : MUHTADI HABLI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH CIWEDUS
162102
  • tanah darat atas nama Ki Misja denganalas hak berupa Letter C/Girik/Kohir/keketir/persil Nomor: 15 a C 278seluas 3.410 M 2 yang terletak di Link Kedung bulus, RT. 002, Rw. 00,kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon.MENIMBANGBahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami duduk perkaratentang obyek perkara, oleh karena pokok permasalahan dalam perkaraa quo adalah adanya penerbitan Akta Ikrar Wakaf dengan mengabaikanketentuan sebagaimana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan tidakmelibatkan wakif
    (dahulu Penggugat) , halini menjadi kekeliruan yang mendasar sebagaimana dibawah ini:Bahwa ternyata Terbanding (dahulu Tergugat I) sebagai PejabatPembuat Ikrar Wakaf tetap menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, meskipun tanpaadanya lIkrar dan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalamUndang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17, 18, 19yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Btn.(1 ) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif
    kepada Nadzir dihadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (2) Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atautulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW .Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004 Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksnaan ikrar wakaf karena alasan yangdibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UU No
    41 Tahun 2004Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW Bahwa oleh karena pemenuhan terhadap Pasal 17, 18, 19 tidakdapat terpenuhi maka dapat dikatakan Akta Ikrar Wakaf yang seolaholah dinyatakan dihadapan Terbanding (Dahulu Tergugat I) batal demihukum .Bahwa semestinya sebelum menerbitkan dan/atau memprosestimbulnya Akta Ikrar Wakaf, terlebin dahulu Pemohon Banding (dahuluPenggugat) dipanggil untuk dilakukan
    Apakah tidak perlu dibuktikan terlebin dahulu Akta IkrarWakaf yang menjadi Obyek Gugatan dari Pembanding (dahulu Penggugat)baru membuat pertimbangan tentang Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, olehkarena dasar gugatan yang diajukan adalah Akta Ikrar Wakaf bukan AktaPengganti Ikrar Wakaf.Bahwa dengan alasan bukti T1.6 yang diajukan Terbanding (dahuluTergugat I) dan Bukti T2.14 yang diajukan Terbanding II (dahulu Tergugat II)yang menyatakan bahwa Ki Misja Bin Kasar adalah Wakif, kemudiandengan keterangan
Register : 16-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 8 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11583
  • Dimana uang sewa garap yang diterima Nadzir dari paraPenggarap digunakan untuk melaksanakan amanat wakif yakni pemberianuang hadiah kepada para anggota keluarga wakif peserta yang telahmenyelesaikan khataman Al Quran, pemberian uang bantuan pemeliharaanMasjid Agung Empang dan Makam Pulo Empang (Tempat pemakamanketurunan wakif, makam Xxxxxxxxx XxXxXxxxx (Dalem Sholawat), dankegiatan sosial keagamaan lainnya.Para Penggarap berjumlah 7 (tujuh) orang yang bertempattinggal di wilayahsekitar tanah Wakaf
    Dimana uang sewa garap yang diterima Nadzir dari paraPenggarap digunakan untuk melaksanakan amanat wakif yakni pemberianuang hadiah kepada para anggota keluarga wakif peserta yang telahmenyelesaikan chataman Al Quran, pemberian uang bantuanpemeliharaan Masjid Agung Empang dan Makam Pulo Empang (Tempatpemakaman keturunan wakif, makam Xxxxxxxxx XxXxxxxx (DalemSholawat), dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.10.
    wakif Xxxxxxx XxXxxXXXXXxXxxxyang Membaca khataman AlQuran setiap tahun dan pahalanyaditujukan bagi Ayah dan Ibundanya, yaitu Alm.
    Keenam .XXXXXXXXXX 1962 Wakif; XXXXXXXXXXXXXXXX 1962 Keturunan7. Ketujuh .x 1972 WakifXXXXXXXXXXXXXXXX 1972 Keturunan8. Kedelapan .x(Gan Opah) 1977 Wakif Keturunan9. Kesembilan XXXXXXXXxX(Gan 1977 Dodong) 1980 Wakif1980 Keturunan10. Kesepuluh XXXXXXXXXXXXXKXX1990 Wakif11. Kesebelas XXXXXXXXXXXXXXXX 1990 Kerabat19931993 Keturunan12. Keduabelas XXXXXXXXXXXXXXXX2001 Wakif; 2001 Keturunan13. Ketigabelas XXXXXXXXXXXXXXXX2010 Wakif Hal 151 dari 201 halaman perkara nomor 1031/Pdt/2015/PA.Bgr 14.
    BapakXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX DIN XXXXXXXXXXXXX (Wakif Masjid Agung EmpangKota Bogor berikut Alunalunnya) dan Alm.
Register : 19-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Ktl
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
186
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Menyatakan sah Wakaf yang dilakukan oleh H Makarno / Wakif kepada Pengurus Masjid Hidayatul Barokah Kuala Tungkal pada tanggal 06 Januari 2017 berupa tanah dengan ukuran 33 meter x 38 meter di RT 17, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas:
    • Sebelah barat: tanah H.
Register : 25-06-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
11985
  • No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 19 hal. 23012.13.14.15.kakek Penggugat, orang tua Penggugat maupun Penggugatsendiri sebagai salah satu ahli waris;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatatkan dalam buku register khusus wakaf diKantor Kementerian Agama Cilegon (Tegugat III) denganNomor W3/288/6/1992, wakif Muhtadi:Bahwa Penggugat telah menanyakan perihal Akta Ikrar W3/288 /6/1992, wakif Muhtadi baik kepada Tergugat ,maupun Tergugat Il untuk memastikan apakah terhadapAkta
    Bahwa dalildalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugatdalam angka 10 halaman 5 tidak benar, sesuai yang ditegaskan padaPasal 18 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut UndangUndang Wakaf) berbunyisebagai berikut:*Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisanatau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasanyang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanyadengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.Berdasarkan
    dan / atau tulisan yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW) Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2(dua) orang saksi ;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas
    Marjuk Bin Misja;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yangkemudian dicatat dalam buku regiater knusus wakaf di KantorKementerian Agama Cilegon (Tergugat III) dengan NomorW3/288/6/1992, wakif Muhtadi tercatat seluas 4.000 m7?
    yangdituangkan dalam Akte Ikrar Wakaf oleh PPIAW)*.Pasal 18 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secaralisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksaan ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuatoleh 2 (dua) orang saksi;Pasal 19 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataukuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikanatas harta benda wakaf kepada
Register : 16-08-2017 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.MORTB
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14187
  • Wakif; 2. Nazhir. 3. Harta benda wakaf;4. krar wakaf. 5. Peruntukan harta benda wakaf. 6.
    Wakif 2. Harta yang diwakafkan3. Nazir. 4. Mauquf Alaih.Bahwa wakif adalah seseorang yang memiliki hak penuh terhadapharta/oarang yang diwakafkan. Dipastikan bahwa saat barang yangdiwagafkan adalah hak milik wakif. Dipastikan bahwa wakif dalamkeadaan sehat dan sadar saat mewakafkan harta yang dimilikinya. Tidakdalam pengampuan orang lain. Secara hukum memiliki otoritasmelakukan tindakan hukum.
    Wakif 2. Mauquf bih (benda yangdiwakafkan) 3. Penerima Wakaf (Nazir) 4.
    Bahwa saat wakif mewakafkan hartanya, tidak perlu mendapatkanpersetujuan keluarga wakif karena harta tersebut hak mutlak wakif,terserah mau diapakan saja terserah wakif. Keluarga memiliki hak jikatelah menjadi ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bahwa Nazir memiliki kekuasan penuh terhadap pengurusan APAIWtanah tersebut. Bahwa setiap sertifikat tanah wakaf tertulis nama wakif dan Nazir. BahwaAIW wajib ada di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/Kota.
    Wakaf, wakif, nadZzir, ikrar,dan saksi. b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan c.
Register : 16-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 04-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Sgta
Tanggal 30 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
5760
  • Bahwa, untuk kepentingan kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II telahsepakat untuk melakukan pembatalan akta ikrar wakaf yang ditanda tanganioleh Pemohon I sebagai Wakif dan Pemohon II sebagai Nazir yang diperuntukkan untuk Pesantren Hidayatullah S angatta;3.
    Rasyid Ridha bin Ramli, telah memberikan keterangan di bawahsumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif dan Pemohon II adalah Nazir,Bahwa saksi adalah pengurus pusat Hidayatullah; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon Imembatalkan akta ikrar wakafnya yang dilaksanakan pada tahun 2014;Bahwa tujuan dibatalkannya wakaf ini adalah karena akta ikrar wakaf inidiperuntukkan kepada Pondok Pesantren
    Hidayatullah sebagai badan hukum, dansehingga saat tanah wakaf mau disertifkatkan terjadi masalah, aturanMenteri Agraria;Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sepakat membatalkanAkta Ikrar Wakafnya dan selanjutnya nanti Pemohon I akan kembalimewakafkan kepada P erkumpulan P usat Hidayatullah;S yaiful Anwar Harahap bin Husni Harahap, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif
    Tayeb, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon ILBahwa Pemohon I adalah sebagai Wakif dan Pemohon II adalah Nazir,Bahwa saksi adalah pengurus pusat Hidayatullah; Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon IImembatalkan akta ikrar wakafnya yang dilaksanakan pada tahun 2014;Bahwa tujuan dibatalkannya wakaf ini adalah karena akta ikrar wakaf inidiperuntukkan kepada Pondok Pesantren Hidayatullah S
    mauditingkatkan menjadi serifikat terjadi kendala dengan aturan Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :6/P jn/KE MATR/BPN/2015 yang menentukan bahwa Perkumpulan Hidayatullahyang berbadan hukum lah yang mempunyai hak milik atas tanah bukan PondokPesantren Hidayatullah S angatta;+2002nnenee en nn cnn cnnennenMenimbang, bahwa berdasarkan ketetentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa Nazir adalah pihak yang menerimaharta benda wakaf dari wakif
Register : 18-10-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat Diwakili Oleh : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat
Pembanding/Tergugat IV : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Terbanding/Penggugat I : BABANG AMALUDIN, S.Ag
Terbanding/Penggugat II : M. RIHANUDIN, SH.
Terbanding/Penggugat III : NUR ARIFAH AENI, S.E, MM
Terbanding/Penggugat IV : NICO BERAWAN, ST.
Terbanding/Penggugat V : ILPAH RAINAMI
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut
Turut Terbanding/Tergugat III : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat
164105
  • gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.
    Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.
    Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana
    Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.
    Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.
Register : 28-08-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN AMBON Nomor 363/Pid.B/2013/PN.AB
Tanggal 12 Maret 2014 — RIDWAN MUKLIS BIN UMAR als RIDWAN
3715
  • Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi. Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;- Surat Keterangan Ahli waris ;- Putusan Nomor 273/1986 ;- Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN MUCHLIS bin UMAR ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara .
    Chadijah bin Umar meninggal duniadilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebutsebagai Natzir ;Bahwa Nadzir bisa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkanWakif ;Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untukmengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam UndangUndang mengenai Wakaf ;Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut
    Chadijah bin Umar disebut (Wakif) kepadaalmarhum Hi. Ahmad Bantam disebut (Nazir) selaku penghulu Kotamadya Ambonsekaligus Imam Besar Mesjid Raya AlFalah ;Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama almarhumah Hj.
    Chadijah BinUmar yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa Ridwan Muklis bin Umaralias Ridwan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Mesjid AlFalah Waihaongsebagaimana keinginan Wakif maupun Wasiat dari Nadzir sebelum meninggal dunia ;Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, ( dua riburupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secaratertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :IsMenyatakan dan
    Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi.Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;e Surat Keterangan Ahli waris ;e Putusan Nomor 273/1986 ;e Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;e Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWANMUCHLIS bin UMAR ;5.
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 6201/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
179128
  • Bahwa PIHAK KETIGA selaku Pemberi Wakaf ( wakif ) atas Tanah Yang terletak di Kp Rawa Hingkik RT 04 RW 07 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor seluas 1.770 M 2 ( Seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi ) yang terdaftar berdasarkan asal wakaf dengan 3 ( tiga ) bidang sertifikat yaitu;

    1) Serifikat wakaf Nomor 443 seluas 490 M2( Empat ratus Sembilan puluh meter persegi ).
    2) Sertifikat Wakaf Nomor 445 seluasa 645 M2 ( Enam Ratus empat puluh lima meter persegi ).
    Pihak Ketiga sebagai wakif atas sebidang tanah yang terletak di Kp Rawa Hingkik RT 04 RW 07 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor seluas 1.770 M 2 ( Seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi ) yang terdaftar berdasarkan asal wakaf dengan 3 ( tiga ) bidang sertifikat yaitu;
    1) Sertifikat wakaf Nomor 443 seluas 490 M2( Empat ratus Sembilan puluh meter persegi ).
    2) Sertifikat Wakaf Nomor 445 seluas 645 M2 ( Enam Ratus empat puluh lima meter persegi ).
    Bahwa oleh sebab itu maka PENGGUGAT INTERVENSI adalah sahbertindak selaku Wakif atas bidang tanah yang diwakafkan kepadaTERGUGAT INTERVENSI sebagaimana tercantum dalam:a. Akta Ikrar Wakaf No.XXXXXX Tahun 1988, tertanggal 6 Pebruari1988, atas sebidang tanah seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh limameter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;b.
    Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Akta Ikrar Wakafsebagaimana dimaksud dalam point 4 diatas, maka secara hukum telahsah kedudukan PENGGUGAT INTERVENSI selaku wakif yang telahmewakafkan sebidang tanah miliknya kepada TERGUGAT INTERVENSIberdasarkan aktaakta tersebut dan oleh karenanya TERGUGATINTERVENSI telah sah bertindak selaku Penerima Wakaf atau Nazhir;6.
    Bahwa sebagai Penerima Wakaf maka TERGUGAT INTERVENSIsudah secara patut dan seharusnya untuk dapat tetap menjagaamanatnya sebagai Nazir atas apa yang telah diwakafkan oleh Wakif,guna untuk kepentingan sosial masyarakat sehingga apa maksud dantujuan Wakif atau dalam hal ini PENGGUGAT INTERVENSI dapattercapai dan apa yang telah diamalkan olehnya benarbenar memilikimanfaat bagi masyarakat terutama di bidang Pendidikan;9.
    Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas dinyatakanNazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sehinggadalam hal ini dapat diartikan bahwa apa yang telah diwakafkan olehWakif kepada Nazhir harus tetap sesuai dengan apa yang dikehendakioleh Wakif saat ia mewakafkan harta bendanya;10.Bahwa faktanya TERGUGAT INTERVENSI telah lalai dalammenjalankan amanatnya
    selaku Wakif dengan tidak menjaga asetPENGGUGAT INTERVENSI yang telah diwakafkan kepada TERGUGATINTERVENSI.
Register : 20-01-2020 — Putus : 21-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTA BANDAR LAMPUNG Nomor 0005/Pdt.G/2020/PTA.Bdl
Tanggal 21 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Majelis At Turots Al Islamy Diwakili Oleh : M. Ali Purnomo, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : Hi. SUPARDIYO Diwakili Oleh : Ardian Angga
Terbanding/Tergugat II : DIAN PANSURI Diwakili Oleh : Ardian Angga
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
13660
  • Wakif, pemberi wakaf (Supardiyo) Tergugat I;. Nazhir, Pengurus wakaf (Penggugat) Yayasan Majelis alTurots alIslami);Harta Benda Wakaf yaitu sebidang tanah persawahan yang terletak diPamenang RT. 003, RW. 001, Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pringsewu;. Ikrar wakaf, yaitu Surat Pernyataan Wakaf Tergugat kepada Kailani Umar,bukti P.12;.
    Apakah letak, luas dan batasbatas objek sengketa yaitu harta benda wakafyang telah diwakafkan wakif telah sesuai antara surat gugatan Penggugatdengan hasil pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2019 Mejelis HakimTingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat,mengenai obyek sengketa dan darihasil pemeriksaan setempat ditemukan ternyata luas tersebut hanya 11.720m2 dan batasbatas objek sengketa yang terdapat di dalam gugatanPenggugat dengan yang temukan terkait
    Tentang apakah harta benda wakaf yang telah diwakafkan wakif perseorangantelah sejalan dengan ketentun Pasal 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang wakaf yang menyatakan Harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa,dan ternyata di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikanbahwa harta benda wakaf yang menjadi objek sengketa merupakan hartabenda wakaf yang dimiliki
    dan dikuasai oleh wakif MILKUN TAAMM secarasah, dan juga benda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaandan sengketa tidak terpenuhi, maka harta benda wakaf berupa benda tidakbergerak yang diatur Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2018, dan juga diatur pada Pasal 217 ayat (3) dan Pasal223 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya hartabenda wakaf berupa benda tidak bergerak
    harus dibuktikan bahwa bendatersebut merupakan dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;Menimbang, bahwa para Terbanding/para Tergugat mengajukan kontramemori banding tertanggal 11 Februari 2020 yang pada intinya menurut paraTerbanding/para Tergugat Pengadilan Agama Pringsewu telah tepat dalammemberikan pertimbangan hukum, dan memohon agar putusan PengadilanAgama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.PRW, tanggal 5
Register : 04-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 732/Pdt.G/2016/PA.Klt
Tanggal 26 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17754
  • tanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 03 sepanjang mengenai Tanah Pekarangandengan sertifikat HM No 1193 Desa Kwarasan seluas 285 M2 Surat UkurNo : 15721/1993 tanggal 20121993 yang terletak di Desa Kwarasan KecJuwiring, Klaten adalah benar Milik dan atas nama MUHAMMADIYAH;Bahwa dalil Penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh Wakif
    yang Asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA SUNARYO, umur ; 45 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan :Dagang, tanggal 1 9 1993 selaku WAKIF dengan NADZIRyang diwakili oleh : H.
    ABU YAZID, umur : 54 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan Sekretaris Desa Jabatan dalam Nadzir : Ketua dengan 2 orangsaksi yang jujur dan Cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatanmengikat;Bahwa Kemudian dibuat Akta IKRAR WAKAF Nomor : W 2 /K11/108Tahun 1993 pada hari Rabu tanggal 1431414H atau 191993.M oleh dan dihadapan ABDUL BASHOR, BA Kepala KUA KecamatanJuwiring selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dengan WAKIF :NY KARTINAH ALI PURWA SUNARYO, Umur : 45 Tahun, Agama :Islam, Pekerjaan: Dagang
    Klaten adalah benar milik dan atas namaMUHAMMADIYAH;5Bahwa dalil penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh wakif yang asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA selaku WAKIF dengan NADZIR yangdiwakilioleh : H. ABU YAZID umur: 54 Th.
    Jabatan dalam Nadzir : ketua dengan 2 orang saksiyang jujur dan cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatan mengikat;Bahwa kemudian dibuat akta IKRAR WAKAF nomor : W2/K11/108 tahun1993 pada hari Rabu tanggal 1431414 H atau 191993 M oleh dandihadapkan ABDUL BASHOR, BA kepala KUA kecamatan Juwiring selakupejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dengan Wakif NY KARTINAH ALIPURWA SUNARYO, umur : 45 Th. Agama: Islam, Pekerjaan : Dagang,Dengan NADZIR : H.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tahun 2018
911378
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  • Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut Syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakifyang diucapkan secara lisan dan/atau tulisankepada nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.
    Nazhir...10.11.12.12A.Cbwe&fey cf PRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Nazhir adalah pihak yang menerima harta bendaWakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untukmemperoleh manfaat dari peruntukan harta bendaWakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendakWakif untuk mewakafkan harta benda miliknyaguna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukanharta benda Wakaf
    yang dituangkan dalam bentukakta.Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yangdikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariahkepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakafuang.Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnyadisingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yangditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta IkrarWakaf.Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnyadisingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yangbergerak di bidang keuangan Syariah.Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, UnitUsaha Syariah
Register : 19-07-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA SUMEDANG Nomor 2167/Pdt.G/2017/PA
Tanggal 17 April 2018 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14138
  • Bahwa Wakif dan Nadzir tidak saling mengenal dan tidak pernahbertemu serta Wakif tidak pernah menguasakan kepada siapapununtuk mewakafkan tanahnya;9.2.
    Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas + XX M2 yangmerupakan tanah milik lou XXXXXXXXXXX (Wakif) telah mewakafkantanah tersebut untuk kepentingan sarana dan kegiatan pendidikan(bangunan Sekolah Dasar Negeri XXX Kecamatan XXX) sesuai denganketentuan pasal 8 huruf d UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, Wakif perseorangan dalam hal ini XXXXXXXXXXX dapatmelakukan atas tanah miliknya sendiri seluas + XX M2 untuk digunakansarana dan kegiatan pendidikan (bangunan Sekolah Dasar Negeri XXXKecamatan
    Wakif;Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No. 2167//Pdt.G/2017/PA. Smdg.Nadzir ;Harta benda wakaf ;Ikrar wakaf ;Peruntukan harata wakaf ;7 o9 29 5Jangka waktu wakaf ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, ikrar wakaf Nomor 229/W/2/XTahun 2002 telah memenuhi unsur wakaf sesuai dengan ketentuanyang berlaku :1. Selaku Wakif adalah lbu XXXXXXXXXXX;2. Selaku Nadir adalah lou Yeyet XXXXXXXXXXX ;3.
    Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 686/K/AG/2012,bahwa harta yang telah diwakafkan berarti tidak ada ikatan hukum lagidengan Wakif , oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik harta wakafmerupakan perbuatan yang keliru, sudah selayaknya perbuatan ParaPenggugat dapat dinyatakan error in persona, gugatan haruslah ditolak ;6.
    louXXXXX dan Nadzir Kepala SDN XXX bernama lbu XXXXXXXXXXX.dengan Kepala KUA Kecamatan XXXi sebagai Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf/PPAIW bernama XXXXX, dokumen tersebut syah dandilengkapi oleh persyaratan administrasi yang diperlukan dalampembuatan Akta lkrar Wakaf ;Bahwa sepengetahuan PPAIW/Kecamatan XXX antara wakif dan nadzirsaling mengenal ;Bahwa penandatanganan/cap jempol wakif dilakukan di rumah wakifkarena untuk menghormati orang tua yang sedang sakit dan berniat baikakan mewakafkan tanahnya
Register : 18-10-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat Diwakili Oleh : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat
Pembanding/Tergugat IV : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Terbanding/Penggugat I : BABANG AMALUDIN, S.Ag
Terbanding/Penggugat II : M. RIHANUDIN, SH.
Terbanding/Penggugat III : NUR ARIFAH AENI, S.E, MM
Terbanding/Penggugat IV : NICO BERAWAN, ST.
Terbanding/Penggugat V : ILPAH RAINAMI
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut
Turut Terbanding/Tergugat III : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat
14082
  • gugatan Para Penggugatdibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat terlebin dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran daligugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannyakepada nadzir perseorangan.
    Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihakdiwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan; Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalahHj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, EndangSukanda, lim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;Halaman 15 dari 32 hal. Pts. No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs.
    Sedangkandalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseoranganberhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepadaWakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir hartabenda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalamPasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenanaan dengan SuratPengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana
    Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahiwarisnya dengan persyaratan menurut UndangUndang sebagaimanaketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf;5.
    Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.
Register : 06-11-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.Lbt
Tanggal 22 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16437
  • Yangmenjadi pertanyaan adalah mengapa Muhammadiyah ingin merubahkeinginan wakif untuk menjadikan tanah wakafnya ini yang seharusnyadijadikan Masjid justru ingin dirubuhkan dan harus diserahkan dalamkeadaan kosong? Mengapa Muhammadiyah tidak mau menjalankanamanah dari wakif?
    Padahal disisi lain Muhammadiyah mengatakaningin membela tanah wakaf dan menghargai keinginan si wakif, yangparahnya lagi bahwa jika primair poin 5 Penggugat dikabulkan olehMajelis Hakim, maka akan terjadi penghianatan amanah yang besaryang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap wakif dan ahli warisnya.5. Bahwa dalam UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafHaim. 45 dari 43 hal. Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PA Lot.
    Scanned by CamScannerbahwa ahli waris diberikan hak mengawal pengelolaan tanah wakaf.Sehingga kami nazhir yang juga sebagai ahli waris tidak akan pernahsetuju jika terjadi alih fungsi wakaf karena jelas keinginan wakif adalahuntuk didirikan Masjid sesuai yang tertera dalam salinan aktapengganti akta ikrar wakaf, dan bukan yang lain.
    Bahwa selain ingin menghianati keinginan wakif yang tertuang dalamSalinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W.30/017/Tahun1990, Muhammadiyah juga telah melanggar kesepakatan mediasiyang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo tanggal 20Juni 2016.
    Sebab Akta Ikrar Wakaf hanya akanditerbitkan jika wakif datang langsung mendaftarkan harta wakafnya,sehingga mustahil Kau Magia yang meninggal dunia tahun 1966mendaftarkan langsung tanahnya pada tahun 1990. 3. Bahwa legalitas kepengurusan Tanah Wakaf Masjid Nurul Falah yangsah adalah yang sesuai dengan Salinan Akta Pengganti Akta IkrarWakaf nomor W.3a/017 tahun 1990 yang menyatakan bahwa SudeKau sebagai wakif untuk menggantikan orang tuanya yang sudahmeninggal dunia.
Register : 05-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 382/Pdt.G/2017/PA.Plk
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15033
  • Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat (4)menyebutkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya, dan nazhir ini bisa perorangan, organisasi maupunbadan hukum (vide Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).5.
    Bahwa setelah proses tentang wakaf itu telah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah dan sempurna pemberianwakaf itu oleh wakif, sehingga nazhir dapat menjalankan tugas danfungsinya sebagai pihak yang menerima wakaf, serta konsekuensihukum adalah wakaf yang diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan (videPasal 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).7.
    Bahwa Tergugat bukan sebagai nazhir yang berhakmenerima penyerahan wakaf dari wakif, maka gugatan ParaPenggugat dengan dalildalil gugatan tentang sengketa wakaf adalahtelah keliru dan salah alamat jika Pengadilan Agama Palangka Rayamemeriksa dan memutus sengketa a quo.10.
    Sehinggapetitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka mengandung catat formilsehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.PIk.Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang hanyamenjadikan Tergugat sebagai pihak karena mengusai SHM Nomor 3355(wakaf) atas nama H.KR (wakif Pesantren Al Muhajirin). Akan tetapi tidakmenjadikan H.
    Abdul hadi Karimi bekas Nazhir perorangan sebagai pihak dalamgugatan a.quo. sebagaimana unsur wakaf yang ditentukan undangundangnomor 41 tahun 2004 Pasal 6 huruf (a sampai f) menjelaskan unsur wakafadalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta bendawakaf dan jangka waktu wakaf, Tergugat tidak termasuk dari unsur wakafsebagaimana Pasal 6 Undangundang nomor 41 tahun 2004.
Register : 28-02-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17550
  • Wakif;b. Harta benda wakaf;c. Ikrar wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e.
    Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nazhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Dan jangka waktu wakaf ;Dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undangundang Nomor 41tahun 2004 tentang Wakaf, Setiap pernyataan wakaf/ ikrar wakafdilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi.
    Wakif (orang yang mewakafkan);b. Mauquf (harta benda yang diwakafkan);c. Mauguf alaih (tujuan pemanfaatan harta wakaf);d. Singhot atau lafadz atau kata terkait dengan harta dan tujuanwakaf;Menurut UU Nomor 41 tahun 2004, pelaksanaan wakafharus memenuhi 6 unsur, yaitu:a. Wakif;b. Nadzir;c. Harta bend wakaf;d. Ikrar wakaf;e. Peruntukan benda wakaf;f.
    Wakif (orang yang mewakafkan)Dalam hal ini bukti P.3 (dokumen serah terima wakaf antarPemilik dan Penerima) yang berkedudukan sebagai Wakif adalah:1. H. Tergugat (Tergugat);2. Hj. Nafsiyah/ Bu Jaelan (Ibu Kandung Tergugat);3. Hj. Tijaroh binti H. Jaelan (Penggugat no 8);4. H. Jazuli bin H. Jaelan (Penggugat no 9);dari kKeempat wakif tersebut, saat ini hanya Hj. Nafsiyah/ istrialm. H. Jaelan (cq. Ibu Kandung Tergugat) yang telah meninggaldunia.b.
    Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nadhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Dan jangka waktu wakaf ;Dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) undangundangnomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, setiap pernyataanwakaf /ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadhirdihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Register : 22-03-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA SURAKARTA Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Ska
Tanggal 18 Juli 2012 — Pemohon I, II, III dan Termohon I, II, III
290202
  • SUAMITERMOHON III yang meninggal pada tahun2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibuTERMOHON III (istri) dan ANAKTERMOHON III (anak lakilaki);3 Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikansaran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikanmenjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dansatunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon Isedikit banyaknya mengetahui kadaan ekonomi wakif.
    Namun pada saatitu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya;Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggaltersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentangkesediaan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namundijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalamkondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh),oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebutkarena memiliki keterbatasan.
    Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertuliskepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milikSHM No.
    Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6*Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPATW) adalahpetugas Pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturanperaturan yang berlaku, berkewajibanmeneriman ikrar wakaf dari Wakif dan menyerahkankepada Nadzir serta melakukan pengawasan untukkelestarian perwakafan;c UndangUndang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004Pasal 17 (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi;(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1
    )dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalamakta ikrar wakaf oleh PPAIW;2 Pemohon adalah seseorang yang merasadirugikan atau dilanggar hakhaknya; Tapi dalammasalah permohonan pembatalan perwakafanjustru yang mengajukan adalah Nadzir.Semestinya Nadzir sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakafpasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yangmenerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzirmempunyai tugas mengelola
Register : 25-06-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA KENDARI Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
356300
  • Bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud di atas telahsesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 41Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur bahwa ikrar wakafdilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.Oleh karena itu pewakafan atas objek harta benda milik H. HUSEINbin AWAD Selaku wakif kepada Nadzir (Penggugat) adalah sahmenurut hukum;Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi5.
    Menurut Mazhab Syafii dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalahmelepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelahsempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apasaja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkanatau mewariskan kepada siapapun;2. Menurut Mahzab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu bendayang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangkamempergunakan manfaat untuk kebajikan.
    Berdasarkan definisitersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik siwakif dan yang timbul dari wakif hanyalan menyedekahkanmanfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf;3.
    Menurut Mahzab Malikiyah, wakaf adalah tidak melepaskan hartayang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebutmencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskankepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajibanmenyedehkahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembaliwakafnya;Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwawakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnyakepada seseorang atau Nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf)
    Husein Awad, selanjutnya disebut wakif dan H.Naguib Husein, jabatan Ketua yayasan An Nur Kendari, selanjutnyadisebut nadzir menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan kepadanadzir/yayasan An Nur Kendari atas' sebidang tanah miliknya berupatanah pekarangan, sertifikat/parsial hak milik nomor: 2042, luas, 3.066m2 (tiga ribu enam puluh enam meter persegi) terletak di KelurahanKadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi TenggaraHal. 61 dari 73 hal. Put.