Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor reformis ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6589 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Selain itu, kegiatan restatement saat 164 Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.248itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukumyang banyak terjadi di Indonesia.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
57 — 17
  • Yang harus dilampirkan adalah bukti material sepertiSPPT PBB, fotokopi Letter C Desa, Surat pernyataan dari Terdakwa bahwa tanahtersebut betulbetul dikuasai oleh Terdakwa dan tanah tersebut dikuasai secara fisikoleh Terdakwa, tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tanah tersebut belum pernahditerbitkan sertifikatnya ;Bahwa saksi memberikan saran pada Ketua panitya ; Sesuai ketentuan Land Reformpenerbitan SHM No. 872 tidak melanggar Land Reform .
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
191 — 94
  • bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum, Program Notariatdan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang ;Bahwa ahli adalah ahli di bidang Hukum Administrasi Negara ditunjangdengan serrtifikasi sebagai berikut :a.Sertifikat dari Universitas Utrecht atas partisipasinya dalamSandwich Research Program ;Sertifikat dari Program Sarjana S2 Ilmu Politik UGM dan JurusanIImu Politik Fisip Unand, sebagai Narasumber Focus GroupDiscussion Decentralizing Corruption Eradication Commissin(KPK) : A Study of Possible Reform
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
414 — 257
  • puluh)tahun atau lebih dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanataupun pihak lainnya (Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis pemberian hak atas tanahterhadap masyarakat yang telah menguasai tanah secara faktual danterus menerus dengan itikad baik, dengan jumlah yang sewajamyauntuk tempat tinggal dan/atau suber penghidupan, sejalan dengantujuan land reform
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6016 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Satrio PENJELASAN HUKUMTENTANG BATASAN UMUR Penjelasan Hukum tentang Batasan UmurHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egaretorm Program Penulis: Ade Maman Suherman, J. Satrio Editor: Sebastian PompePengulas: Tony Budidjaja Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
751 — 981
  • tidak selamanya dan tidak selalu harus bersifatmutlak.Inspannings theorie yang dikemukakan oleh Houwingmenyatakan, bahwa seseorang tidak lagi dapat dimintakanpertartggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengansekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian danmenghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidakmembawa hasil apaapa.Rahmat SS Soemadipraja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa (syaratsyarat pembatalan perjanjianyang disebabkan keadaan memaksa/force majeur), NationalLegal Reform
    Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Rahmat SS Soemadipraja, National Legal Reform Program,Jakarta, 2010; (Sesuai dengan buku)151.Bukti T116 : Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 16Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Tanggap DaruratPenanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta BencanaKabut Asap Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Copy dari copy)152.Bukti 1117: Keputusan Bupati Kepulauan MerantiNo.25/HK/KPTS/III/2014 Tentang Perpanjangan Penetapan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
771 — 1125
  • halal, yang merupakan syarat obyektif darisahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatatersebut diatas.Oleh karena Perjanjian Warehousing dan Trade Confirmation tidakmemenuhi syarat objektif maka konsekuensi hukumnya dokumendokumen tersebut batal demi hukum.Hal ini juga telah sesuai dengan Doktirin dan yurisprudensiyurisprudensi sebagai berikut:e = Doktirin dalam buku Elly Erawati dan Helien Budiono berjudulPenjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Penerbit NasionalLegal Reform
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4728 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • aaaTENTANG Ga ig (Ahmad Fikri AssegafElijana Tanzah & sss PENJELASAN HUKUMTENTANG GROSSE AKTE Penjelasan Hukum tentang Grosse AkteHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2011 Nasional egarRetorm Program Penulis: Ahmad Fikri Assegaf, Elijana Tanzah Editor: Sebastian PompePengulas: J.Djohansjah Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
654 — 1281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Li, dkk, Penerbit: TheIndonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP),halaman 98 hingga halaman 128.* Pemborongan pekerjaan di atas ditandai dengan huruf tebal.Berdasarkan 16 contoh kasus di atas yang pernah diperiksa olehKPPU, semua pemborongan pekerjaan merupakan suatupekerjaan yang dimulai pada suatu titik dan berakhir dengandiselesaikannya pekerjaan tersebut, contoh: pembangunanbendung irigasi, pembangunan rumah dinas bupati, renovasipasar, pembangunan sekolah, pelebaran jalan
    Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, dkk, Penerbit: TheIndonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP),halaman 98 hingga halaman 128.* Pengadaan barang di atas ditandai dengan huruf tebal.Berdasarkan data di atas, dapat diperoleh informasi bahwaperkaraperkara yang pernah diperiksa oleh KPPU, yang berkaitandengan pengadaan barang memiliki unsur akan diadakannyasuatu objek tertentu.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
203 — 110
  • Redistribusi Tanah (Land Reform),3. Konslidasi Tanah;4. Pendaftaran Tanah secara massal baik dalam rangkapelaksanaan pendaftaran tanah sistematik maupun pendaftarantanah sporadik.Sehingga berdasarkan dalildalil hukum luas obyek (tanah) Penggugatseluas + 61 Hektar dan diperoleh Penggugat sebagai ahli waris Alm.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2781 — 4264
  • 2) UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyatakan bahwa setiap penggunaan Diskresi PejabatPemerintahan bertujuan untuk:a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;b. mengisi kekosongan hukum;C. memberikan kepastian hukum; dand. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. gunakemanfaatan dan kepentingan umum;Menurut Buku Anotasi UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study ofGovernance and Administrative Reform
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1627 — 2320
  • Perkara Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makasar yang diajukanoleh ICJR ( Institut for Criminal Justice Reform ) ;4.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
148 — 38
  • Daerah tidakpadat maksimum, tanah sawah 15 Ha tanah kering 20 ha, dalam padatdibagi lagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni ;1) kurang padat maksimum tanah sawah 10 ha dan tanah kering 12 ha;2) cukup padat, maksimum tanah sawah 7,5 ha dan tanah kering 9 ha;3) sangat padat, maksimum tanah sawah 5 ha dan tanah kering 6 ha;Bahwa penentuan maksimum diatas termasuk pemilikan dan penguasaanbidang tanah sawah dan tanah kering, sehingga kalau lebih akan dijadikanobjek reform untuk selanjutnya didistribusikan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1437 — 2057
  • Perkara Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makasar yang diajukanoleh ICJR ( Institut for Criminal Justice Reform ) ;4.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
266 — 54
  • Daerah tidakpadat maksimum, tanah sawah 15 Ha tanah kering 20 ha, dalam padatdibagi lagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni ;1) kurang padat maksimum tanah sawah 10 ha dan tanah kering 12 ha;2) cukup padat, maksimum tanah sawah 7,5 ha dan tanah kering 9 ha;3) sangat padat, maksimum tanah sawah 5 ha dan tanah kering 6 ha;Bahwa penentuan maksimum diatas termasuk pemilikan dan penguasaanbidang tanah sawah dan tanah kering, sehingga kalau lebih akan dijadikanobjek reform untuk selanjutnya didistribusikan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 20 Januari 2014 — MOHAMMAD SOFYAN Als H. ANDY SOFYAN LAKKI
133 — 97
  • . ; 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Map warna merah bertuliskan USULANREVISI Dipa Inspektorat Jendral Depdiknas Tahun 2009, Percepatanpenarikan PHLN State Audit Reform Sector developnent Project (ADBLOAN No 2127INOSP). ; 1 (satu) Bundel Dokumen bertuliskan Bahan rapat Kerja/Rapat dengarPendapat Tahun 2008. ; 1 (satu) Bundel Dokumen bertuliskan Program Kerja Inspektorat V Tahun1 (satu) Bundel Dokumen bertuliskan RAB INSPEKTORAT IV. ; 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Map warna Pink bertuliskan Kuitansi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
79 — 17
  • Kantor Pertanahan dengan menggunakan peralatan mobil,sepeda motor, alat komunikasi (khususnya internet) mereka berfungsisebagai kantor pertanahan dan menjalankan fungsi serta tugas kantorpertanahan.Yang dimaksud dengan mendekatkan tugas pokok danfungsi BPN RI kepada masyarakat adalah terutama dalam halpendaftaran tanah, meskipun ada tugastugas lain yang jugadilaksanakan, misalnya mengidentifikasi tanah terlantar,mengidentifikasi sengketa, konflik pertanahanan, pengumpulaninformasi tanah obyek land reform
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 125/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 20 September 2018 — Pembanding/Tergugat XXXI : MUSMAN K. SIHOTANG
Pembanding/Tergugat XIV : REZA ZAMZAMI
Pembanding/Tergugat XXIX : YULIZARTI
Pembanding/Tergugat XII : CHAIDIR
Pembanding/Tergugat XXVII : BESMAN NABABAN
Pembanding/Tergugat X : WARNIS
Pembanding/Tergugat XXV : ERDAWATI
Pembanding/Tergugat VIII : ERLINDA
Pembanding/Tergugat XXIII : HOTPIJER BUTAR BUTAR
Pembanding/Tergugat VI : YOSS RAMLI
Pembanding/Tergugat XXI : MELI ROSITA
Pembanding/Tergugat XXXVI : AFDOLIN
Pembanding/Tergugat XIX : ZULYANI
Pembanding/Tergugat II : WISERMAN
Pembanding/Tergugat XXXIV : NOVIANDRI CH
Pembanding/Tergugat XXXII : PARULIAN HARAHAP
Pembanding/Tergugat XV : MASRIAL CHAN
Pembanding/Tergugat XXX : FARIDA
Pembanding/Tergugat XIII : FATMAWATI
Pembanding/Tergugat XXVIII : IYAN INDRA
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUARDI
Pembanding/Tergugat XXVI : SUHERMAN
Pembanding/Tergugat IX : TOMANG SIMARMATA
Pembanding/Tergugat XXIV : BASMI LUMBAN GAOL
Pembanding/Tergugat VII : MOHAMAD YAHYA
Pembanding/Tergugat XXII : FEBRIANDI EKO PUTRA
Pembanding/Tergugat XXXVII : FIRMAN OYONG
Pembanding/Tergugat XX : SENDI S TURNIP
Pembanding/Tergugat XXXV : FIQI DAULI
Pembanding/Tergugat XVIII : NENENG SULASTRI
Pembanding/Tergugat I : ARRIUS
Pembanding/Tergugat XXXIII : ARIFIN
Pembanding/Tergugat XVI : RIKI PALENTINO
Terbanding/Penggugat : Tn.SYAMSURIZAL
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KEPALA BPN KAMPAR
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA DESA KARYA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : EDI CANDRA SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : AGUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat IX : Tn. DJOHAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : CAMAT TAPUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : ADFRIZAL SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : SYAMSINUR
Terbanding/Turut Tergugat I : WILFITRI
Turut Terbanding/Tergugat XXXVIII : ELIA ROZA
Turut Terbanding/Tergugat IV : MIDUSRI ALIAS MIDUN BIN ZAINI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : WISNAR
Turut Terbanding/Tergugat V : SUKAR BIN TINARYAT
Turut Terbanding/Tergugat III : SURYA BAKTI PURBA
115 — 122
  • pemilik tanah seluas 19.825 M2 (Sembilanbelas ribu delapan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar/perseg)sesuai dengan SHM No. 7495, tertanggal 27 Mei 1991, maka sesuaidengan hukum acara perdata yang berwenang mengajukan Gugatanadalah Turut Tergugat IX atau setidaktidaknya secara bersamasamamengajukan Gugatan, karena sejak diterbitkan SHM No.7495, tcrtanggal27 Mei 1991, hingga gugatan ini diajukan baik Turut Tergugat IX maupunpenggugat tidak pernah menguasai tanah Aquo, (vide UndangundangLand Reform