Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 10.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua Bali, 148 Km Barat Daya Kuta Bali, 154 Km BaratDaya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada ObjekPertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatanMLA (Tm mn mann nnn nentHal. 40 dari 41 hal Putusan No. 48&Pdt.G/2013rtN.Jkt.Pst.=9.

Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaitua Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaituc Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

tim Penyidik Kementerian kehutanan dari kesatuanPolhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Prov SUMUT Kec Besitang Kab Langkat;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan pengukuran;Bahwa saksi bisa menentukan TKP dengan titiktitik koordinat;Bahwa saksi pernah diminta menentukan titik koordinat perladangan terdakwa yaitu N0356 50,2/E 9808 11,6; N 0356 50,2/E9808 10,2; N 0356 51,6/E9808' 11,3; N 0356 51,6/E 9808 12,1 dan hasil Plotting saksi lakukan kedalamkawasan hutan TNGL berdasarkan peta Bumi (RBI) skala

perintah tugasKepala Balai Dinas Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa mau ke ladang dan kemudian petugasmeminta terdakwa untuk menunjukkan ladangnya;Bahwa tim operasi mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milikterdakwa dengan dasar pengecekan dan pengukuran yaitu :Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

Langkat ProvinsiSumatera Utara;Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa mengerjakan Kawasan TamanNasional Gunung Leuser yaitu dengan melakukan penyemprotan dan pembersihanlahan, selanjutnya ditanami dengan tanaman karet, coklat seluas 3 (tiga) rante;Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yaitu Peta hasil Rekonstruksi bataskawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2002 (blat2) dengan skala :25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tanah yang dikerjakan oleh terdakwatersebut berada

Bersama LK Sei Skala Kel.

Bersama LK Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

skala pelayanan Tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;(1)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan

penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkandengan kriteria:Halaman 36 dari 76 halaman.

Putusan Nomor 456 K/TUN/2015116.a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayananPKN atau PKW terdekat; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (limaratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang pertahun;(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanantersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang transportasi

pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;pemantapan fungsi

Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;Halaman 38 dari 76 halaman.

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

(lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

Nomor 1676 K/Pid.Sus/20151 (satu) rangkap photo copy lembar 1 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptslV/1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sar.Djamaludin Suryohadikusumo ;1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau

luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1 : 50.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kptsl/1998 tanggal27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

PT PSPI Distrik Petapahan di Kabupaten KamparProvinsi Riau luas 7.027, 82 Ha (bruto), 972,27 Ha (netto) skala 1:50.000disahkan di Bangkinang Nomor 01/PSPVV/2014 tanggal 10 Januari 2014.Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

Djamaludin Suryohadikusumo ; 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja HakPengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI ProvinsiRiau luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh limahektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsIV1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani MenteriKehutanan Sdr.

LipaiS, SetingkaiS.Tapung Kiri Kabupaten Kampar Daerah Tingkat Il Kampar ProvinsiDaerah Tingkat Riau, menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, tanggal27 Februari 1998 ; 1 (satu) rangkap photo copy peta Claim H. lIdrus, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ; 1 (satu) rangkap photo copy daftar petak claim H. Idrus, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Peta skala minimal 1 : 100.000.Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang

Peta skala minimal 1 : 100.000.: Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.: Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta

Peta skala minimal 1 : 100.000.Hal. 9 dari 23 hal. Put.

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

usaha tidak mencapai skala tertentu denganmelakukan pendafataran untuk memperoleh Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan/STDB atau STDP tergantung Jenis Usaha perkebunan yangdilakukan.

Adapun persyaratannya tercantum pada Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 5 (2) untuk STDB danPsl. 6 (2) untuk STDP;eee ee eee eee eee eee eee Bahwa Untuk skalausaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan/IUPBatau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

Penjelasan pertama :Perkebunan adalah orang perseorangan WNI yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu UUNo. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (9).

Definisi pekebunbersifat umum, karena tidak ada keterangan/penjelasan lebih lanjut yangmengklasifikasikan kedudukan orang perseorangan WNI ketikamelakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan status kepemilikanlahan perkebunan, sehingga dapat dikatakan sSiapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudi daya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan ataubagi hasil dapat disebut sebagai

Penjelasan kedua :Perbuatan terdakwa membuka lahan dengan tujuan untuk memperolehupah berupa bagi hasil lahan sudah memiliki unsur membukan lahanperkebunan untuk dirinya sendiri, karena itu terdakwa dapat disebutsebagai pekebun dan pekebun merupakan bagian dari pelaku usahaperkebunan; Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa siapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudidaya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik itu sebagai

Melakukan Negosiasi Harga Tanah atas tanah yang ditetapkan sesuai suratSekditjen Bina Usaha Kehutanan diatas dan menuangkan hasil negosiasi tersebutdalam Berita Acara Negosiasi Harga tanah pembelian tanah skala kecil..

Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Iselaku Pejabat Pembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danSUHENDRA selaku pemilik tanah;1.

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VI BandarLampung dan Terdakwa II JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VIBandar Lampung (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah VIBandar Lampung No:119/BPPHPVI1/2011 tanggal 4 April 2011 dan Surat PerintahTugas Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung No: PT.296/BPPHPVI1/2011tanggal 7 Nopember

Rismawati;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil pernahmengadakan Negosiasi dengan pemilik tanah dandari Laporan terdakwa Jaka bahwa pemilik tanahmemasang harga Rp.1.450.000,/m2.

Adapun 12Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP2 (NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 atau Program PenangananKawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:1.

Akan tetapi semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur dalam Program NUSP2 Skala LingkunganTahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudahdiserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunaninfrastruktur dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksiTAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2017.Halaman92dari14ihalaman, Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2020/PT BDG109.110.111.112.113.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

Bersama LK I Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab. Langkat;Bahwa saksisaksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;Halaman 9 dari 14 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/ PN.

No. 102 PK/Pdt.Sus/2010Tergugat telan gagal menjagainformasiketenagakerjaan terhadap diri Penggugat,maka dengan demikian Tergugat telahmelakukan Penilaian Kinerja secara berkaladengan suatu mekanisme spesifikasi jabatanyang tidak tepat dan benar, mengakibatkanpenyusunan struktur dan skala upah dalampenetapan upah/golongan jabatan, penilaianpekerjaan, penetapan kebijakanpengembangan sumber daya Penggugatdiperusahaan/Tergugat menjadi tidak layak.Sudah menjadi sewajarnya dan sepatutnyaYang Terhormat

No. 102 PK/Pdt.Sus/201010.tidak mengindahkan norma ketenagakerjaanatau kebiasaan yang berlaku dimasyarakatpekerja tentang ketenagakerjaan ;Bahwa dari seluruh uraian pada posita dalamgugatan ini sudah ternyata perbuatan Tergugatterhadap Penggugat terhitung sejak tahun1992 tidak memelihara informasiketenagakerjaan yang merupakan sebagaiunsur dari = spesifikasi Jabatan (jobspesification), akibatnya Tergugat dalammenentukan struktur dan skala upah telahmelakukannya dengan cara tidak patut dantidak wajar

MakaPenggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehberdasarkan Penyusunan Struktur Upah menurut rasio perbedaan bobotpekerjaan antar jabatan dalam setiap golongan jabatan yang mempunyainilai upah nominal terendah dan tertinggi, dengan demikian perbuatanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan DanTrasmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep49/MEN/IV/2004 tentangStruktur Dan Skala Upah dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) jo.

PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalahbertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor : 49/MEN/IV/2004, makaperbuatan mana dari Tergugat merupakankelalaian Tergugat tidak menghitung skala upahdengan menggunakan struktur skala upahberdasarkan spesifikasi pekerjaan / jabatanpada dasarnya Tergugat tidak menggunakaninformasi pendidikan yang akurat mengenaikualifikasi atau persyaratan yang harusdipenuhi Sumber Daya Manusia (SDM).

Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

Gu8nung Mas sampai dengan sekarang ; Bahwa benar pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun 2004 ;bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memilikiijin yang diberikan oleh bupati sesuai sesuai lingkup kewenangan untukmelaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009yaitu :a.

Prosedor Pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) baikmineral logam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No. 23tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar semua data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini terdakwa SUBANDI Als bapak RIKO Bin SUDI dan terdakwa IIKARYA Amd Als bapak YISWI bin SEHEN tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang

(sepuluh milyard) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiappelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki ijin yang diberikan olehBupati sesuai lingkup kKewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur UU No.4. tahun 2009 tentangpertanmbangan mineral dan Batu Bara ;Bahwa benar prosedor pengurusan perijinan untuk skala rakyat,perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 tahun 2009 yaitu

Prosedor untuk perijinan skala rakyat,pelaku usaha pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohon16berada dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh BUpati atau pejabat yang berwenang ;b.

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no4 tahun 2009 yaitua.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanSkala besar , untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu bara12dengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambngan rakyat IPR yang ada dikabupaten gunung mas sampai saat ini Terdakwa HASAN bin HUDIN, terdakwa II SUGI ANOR Bin MISRAN, terdakwa III.

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4tahun 2009 yaitua.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

Transparansi skala pengupahan ;2.

Menerima dengan baik anjuran pada butir 1 (satu) yaitu Bahwa PUKSPSI sebagai salah satu sarana Hubungan Industrial di Perusahaanterhadap tuntutan tentang skala upah dapat dijadikan bahanpertimbangan ;2.

Menerima prinsip dasar tentang keterbukaan (transparan) yangtercantum dalam anjuran butir 3 (tiga) dengan mengacu : Struktur dan skala upah untuk Serviceman bagi karyawan yang mengikutiprogram TDP merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem pengupahanyang berbasis kompetensi dan diberlakukan secara nasional ;O Struktur dan skala upah non staff Non TDP sedang dalamproses review dan akan diberlakukan setelah sistem berbasiskompetensi sudah selesai dan diberlakukan secara nasional ;4.

Perusahaan segera membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja dan kompetesi untuk TDP dan NonTDP secara terobuka dalam TDP turunan ;3.

Bahwa yang menjadi pokok perselisihnan pada awalnya adalah masalahupah yang tidak jelas mengenai struktur dan skala upah (diskriminasipengupahan) serta kenaikan upah sebesar 97,54% untuk karyawanPT.FI dan kontraktor lainnya di luar PT.TU (ada diskriminasi) pada halkenaikanHal. 25 dari 30 hal. Put.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter padakedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa DuaBali, 148 km baratdaya KutaBali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat dayaDenpasarBali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKGStasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan padaobjek pertanggungan pada Tergugat berupa gedung

seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Psttanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimgantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibatgempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalahperbuatan wanprestasi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;8.

Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sampaidengan sekarang;Bahwa pendidikan ahli adalah S.1 Pertambangan lulus tahun 2004;Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harusmemiliki ijin yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenanganuntuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UU no 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara;e Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat, per ijinanskaia menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4 tahun2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanskala besar, untuk pemberian wilayah ijin usha pertambangan(WIUP) baik mineral logam dan batu bara dengan cara lelangsesuai denganPP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan.eBahwa sesuai data ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini para Terdakwa tidakmemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati GunungMas.eBahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa

Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang

Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!

Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.

No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa

SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No.

SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/KptsI/2006 tanggal 05Hal. 11 dari 46 hal. Put.

SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumater Utaraseluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus duapuluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 danKeputusan Menteri Kehutanan RI No.

SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahanperuntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikutlampiran peta dengan skala 1 : 250.000.