PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASIPTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVAB.1.

mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yangdapat mendukung dalihnya.

Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntutbahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebuttidak tepat dan sungguh tidak ada halhal yang bertentangan dengan dalam AnggaranDasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud Hak Prioritas atas saham divestasi.82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasil likuidasi

;c menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secarahukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimilikioleh Para Tergugat.83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masingmasing berbunyi:Pasal 60 UUPTSaham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan

yang menjelaskan bahwa pengambilansuara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapaimufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2)UUPT disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, makakeputusan dapat diambil berdasarkan quaorum sebagaimana ditetapkanoleh UUPT atau anggaran dasar perseroan;2 Ahli M.

), pengertian Direksi adalah:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 92 (5)UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu)orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).Dalam Anggaran Dasar perusahaan disebutkan bahwa 2 orang anggota Direksibersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.Bahwa, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurusPerseroan

Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Mengacu, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembaii.Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinvya meneruskan

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Direksi perseroan terbatas selaku penerimakepercayaan (Fiduciary Duties) yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat 1, 2dan3:3.Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukum alinea3, 4 dan 6 halaman 21 dan 22 putusan PKPU a quo telah salah dalammenerapkan atau melanggar hukum tentang tanggung jawab DireksiPerseroan Terbatas selaku Penerima Kepercayaan (Fiduciary Duties)yang diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 (UUPT

) Pasal97 ayat 1, 2 dan 3, yang kutipannya :Pasal 97 ayat 1 UUPT ;Direksi bertanggung jawab atas Pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 ;Pasal 97 ayat 2 UUPT :Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung javwab ;Pasal 97 ayat 3 UUPT :Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHal. 14 dari 24 hal.Put.No.734 K

/PDT.SUS/2011menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 3, 4 dan 6 putusan PKPUa quo jelas telah melanggar Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 UUPT yangmengatur mengenai 'Prinsipprinsip hukum yang dikenal dalam hukumperusahaan yaitu. prinsip Fiduciary Duty yang diemban Direksiperseroan, yang harus dipatuhi setiap Direksi, yang mana kesalahanDireksi dalam menjalankan kewajibannya tersebut akan mempunyaihubungan kausal dengan kerugian

Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapatmenyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroandengan kepentingan Direksi ;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 UUPTtersebut, maka segala pengabaian dan pelanggaran setiap Direksidalam menerapkan oprinsip Fiduciary Duty secara hukummengakibatkan Direksi tersebut harus bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas, vide Pasal97 ayat 3 UUPT ;Bahwa, jelas pertimbangan Judex

Direksi Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU yang telah terbukti melanggar amanat (Fiduciary Duty) yangdiberikan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU adalah merupakanmasalah internal dari Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU yangHal. 15 dari 24 hal.Put.No.734 K/PDT.SUS/2011tidak mengikat pihak ketiga termasuk para Termohon Kasasi/dahulupara Pemohon PKPU' adalah merupakan pertimbangan yangbertentangan atau melanggar hukum mengenai pertanggung jawabandari Direksi perseroan yaitu Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 UUPT

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU 40/2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk bertugas melakukan pengurusanPerseroan demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar.Bahwa jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK danketentuan UUPT yang telah disebutkan, jelas bahwa status Direksimerupakan pengusaha

HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS. Selain itu, Direksi juga berhak untuk mewakili PTHalaman 19 Putusan Nomor 233/ Pdt/2021/PT.DKIbaik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 5 jo.

Pasal 98ayat 1 UUPT).Sementara, hak yang dimiliki oleh pekerja antara lain:a.b.C.Hak atas upah (Pasal 1 angka 30 UUk);Hak atas upah lembur (Pasal 78 UUK);Hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dankeselamatan kerja (Pasal 86 ayat 1 UUK);Hak atas cuti (Pasal 79 s.d.

memenuhinya.Walaupun Direksi dan pekerja keduanyamendapatkan imbalan berupa gaji untuk Direksi dan upah untukpekerja, tetapi pemberian imbalan tersebut berbedaalasannya.Pekerja mendapat upah karena menjalankan perintahkerja yang biasanya di atur dalam perjanjian kerja.Sedangkan Direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan PT berdasarkankeputusan RUPS.Kewajiban yang dimilikiKewajibankewajiban yang dimiliki oleh Direksi PT antara lain:a.Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan PT (Pasal 92 ayat1 dan 2 UUPT

)Wajib membuat daftar pemegang saham (Pasal 50 ayat 1 UUPT)Wajid membuat risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (Pasal 90 jo.Pasal 100 ayat 1 UUPT)Wajib membuat laporan tahunan PT (Pasal 66 UUPT)Wajib memelihara dan menyimpan dokumendokumen PT (Pasal 100ayat 2 UUPT)Wajib melaporkan saham yang dimiliki oleh anggota Direksi besertakeluarganya (Pasal 50 ayat 2 UUPT)Sedangkan, kewajiban yang = dimiliki oleh pekerja adalahmelaksanakan perintah kerja sebagaimana yang diatur dalamperjanjian kerja;Halaman

) khususnya dalam Pasal 81 ayat(1) sangat jelas diatur tentang kewajiban Tergugat untuk melakukanpemanggilan terlebin dahulu kepada seluruh pemegang saham perseroansebelum menyelenggarakan RUPS, sebagaimana dikutip: (7) Direksimelakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.Selain diatur pada UUPT, kewajiban pemanggilan pemegang sahamtersebut juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Turut TergugatIsebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSPT TEGALGONDOUNGARAN Nomor:

karena Tergugat tidak pernah melakukan penghitungan laba bersih tahunan terlebih dahulu(yang dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan) dan penyisihanlaba bersin untuk cadangan (vide Pasal 70 UUPT) sebagaimanadisyaratkan UUPT sebelum melakukan pembagian dividen.Halaman 6.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.persetujuanpersetujuanyang diambil Pemegang Saham dalamRUPS nyatanyatamenyimpangi ketentuan UUPT sebagaimanaangka 9 dan 10.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.berkurangnya aset perseroan sehingga nyata menyebabkan kerugian,apalagi uang hasil penjualan aset tersebut tidak pernah masuk keperseroan melainkan langsung dibagibagikan Tergugat .Perbuatanhukum Tergugat dengan Turut Tergugat II dalam penjualan/pengalihanasset perseroan tersebut juga nyatanyata dilakukan diluar bataskewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan UUPT maupunAnggaran Dasar.

TENTANG PERLUNYA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA PT TEGALGONDO UNGARAN TANGGAL 23082017DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT25.Bahwa mengingat pembuatan Risalah RUPS Luar Biasa 2017senyatanya telah bertentangan dengan amanah UUPT danAnggaranDasar maka telah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim untukHalaman 14.

per tahun, yang akan dibayarkandengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1)akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bond (MCBA) Perseroan yang berjangka waktu 10tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaanRp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya(UUPT

Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkanCash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapatcukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwalsebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa PorsiTunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversiminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku danketentuan UUPT

antara Perseroan dengan masingmasing Kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masingmasing perjanjian sewa tersebut:100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan ObligasiWajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA)berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan padaTanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UUPT

memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utangkategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuaidengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada klausulIV.A.1);3 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA) Perseroanyang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektifdan dapat diperpanjang oleh Perseroan dengan harga pelaksanaankonversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikanketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

, dan peraturan undangundang lainnya termasuknamun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.Keterlambatan penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond(MCB) dan Saham Baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan olehharus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undangundanglainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Rencana Perdamaian ini.Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian ini dan ketentuan

Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5)UUPT juga diatur sebagai berikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapatmembuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat sertamertaatau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadiHalaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Padt.Plw/2016/PN Cbi3.3.3.4.atas kerugian Perseroan.

Anggota Direksi tersebut memiliki hakuntuk membela dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya tidakdapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugianPerseroan karena beberapa hal sebagaimana telah ditentukandalan Pasal 97 ayat (5) UUPT;Bahwa terkait dengan tindakan BURHANUDIN BUR MARAS dalammenerbitkan Surat Jaminan No. 111 yang dipermasalahkan olehPelawan di dalam Gugatan, dengan mempertimbangkan ketentuanPasal 97 ayat (1) dan ayat (8) UUPT, maka seharusnyaBURHANUDIN BUR MARAS selaku

Yang dijadikan dasar atas dalildalil di atas adalahketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 13 ayat (12) AnggaranDasar PT Lekom Maras serta Pasal 102 ayat (1) UUPT;Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, mendasarkan dalildalilnyahanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1) UUPT.Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pat.Plw/2016/PN CbiSetiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila

telahditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Oleh karena itu, dalildalilterkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telah diatur sebagaiberikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baikBerdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksiyang meskipun belum mendapat persetujuan

Sekalipun AD(Anggaran Dasar) menentukan bahwa perbuatanperbuatan Direksi tertentumemerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukanpemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.Kemudian menurut Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) kewenanganuntuk melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (Selanjutnyadisebut PT) seharihari dilakukan oleh DIREKSI.Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT Dewan Komisaris melakukan

pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadadireksiPasal 114 UUPT ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab ataspengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108,Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108ayat (1) untuk kepentingan

Berdasarkan definisi yang diberikanundang undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas utama DewanKomisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yangdilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) kewenangan untuk melakukanHalaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpnpengurusan operasional Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

PT) seharihari dilakukan oleh DIREKSI.Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadadireksi, Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif, Dewan Komisarishanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat (1)UUPT yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya mengenai perseroan

pengurusan.ltu artinya segala pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan hanyaDireksi yang berwewenang menjalankannya sedangkan mengacu pada pasal108 (1) UUPT wewenang Komisaris hanyalah sebagai pengawas ataskebijakan direksi dan juga dapat memberi nasehat kepada Direksi selakupengurus operasional perseroan.Mohon kiranya hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian yangtelah disepakati oleh Penggugat dengan Edho Darmanto selaku Komisarispada PT Gunadharma Anugerahjaya tersebut menjadi

Nomor 2775 kK/Pdt/2016 Bahwa RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor: AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuanPasal 21 ayat (3) UUPT juncto Pasal 23 ayat (2) UUPT yangmenyatakan:Pasal 21 ayat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 ayat (2) UUPTPerubahan

Nomor 2775 K/Pdt/2016 Bawa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat , Tergugat II jelas danterang dalam kedudukan misili Perusahaan yang beralamat di GrahaKirana Building 7" floor suite 707, jalan Yos Sudarso Kav. 88 JakartaUtara, sesuai dengan Pasal 61 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabilahubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014diadakan sesuai dengan alamat

Perubahan Pengurus Perseroan;Bahwa RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor: AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuanPasal 21 ayat (3) UUPT juncto Pasal 23 ayat (2) UUPT yangmenyatakan:Pasai121 ayat (3) UUPT Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) cukup diberitahukan kepada Menteri;Pasal 23 ayat (2) UUPT

Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang MengadiliPerkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST., (Kompetensi Relatif); Bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat , Tergugat II jelas danterang dalam kedudukan domisili Perusahaan yang beralamat di GrahaKirana Building 7" floor suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav.88 JakartaUtara, sesuai dengan Pasal 61 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabiladihubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal

Nomor 2775 kK/Pdt/201613.14.15.16.keberadaannya di atas), yang kemudian seolaholah disetorkan sebagaimodal ke dalam PT Multicon Indrajaya Terminal, harus dinilai olehpenilai publik;Bahwa untuk mendukung dalilnya bahwa penyetoran modalsebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai denganketentuan UUPT, dalam persidangan perkara a quo Termohon KasasiII dahulu Terbanding III/Tergugat II memasukkan bukti berupa LaporanKJPP Truscel Capital sebagai Bukti T.III7;Namun, pada saat melakukan in zage

PT Budi Mutu Prima: Santoso Winata (Direktur) dan Widarto(Komisaris);Ketentuan Paal 1 ayat 4 jo Pasal 82 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) menyatakan bahwa:Direksi adalah organ peseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan AnggaraN Dasar (Pasal 1 ayat (4));Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan

bahwa direksi bertindak sebagaikuasa menurut hukum (wetteliike vertegenwoordig legalrepresentative) untuk mewakili kKepentingan perseroan di dalam dandi luar pengadilan tanopa memerlukan surat kuasa dari perseroan;Bahwa selanjutnya, dalam hal direksi berhalangan maka tugasmewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukanmelalui pegawai perseroan yang ditunjuk untuk perbuatan tersebutdalam hal perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dipengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 UUPT

Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk., Bapak Sudarmo Tasminmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sehingga BapakSudarmo Tasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT TunasBaru Lampung, Tbk. di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82

UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;c. pada PT Budi Acid Jaya, Tbk., Bapak Sudarmo Tasmin menjabatsebagai Wakil Presiden Direktur sehingga Bapak SudarmoTasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Budi Acid Jaya,Tbk., di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanHal. 26 dari 36 hal.Put.No. 513 PK/Pdt/2007perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;d.

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur danditetapbkan mengenai tata cara dan prosedur pelaksaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 18 s/d Pasal 23, yang jugamerujuk pada ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT);Hal. 3Put. No.571/ PDT/2020/PT.DKIBahwa dalam Anggaran Dasar tersebut, apabila terjadi perubahanagenda RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3disebutkan:3.

Dalam hal terdapatperubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Perusahaan Terbuka wajid menyampaikan perubahan mata acaradimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saatpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;Bahwa selain itu terkait adanya perubahan mata acara/agenda RUPSjuga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, yang menyebutkan:(3)RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan

PARA TERGUGAT selaku Dewan KomisarisPerseroan, maka PARA PENGGUGAT langsung menyatakankeberatan dan walk out dalam RUPST tersebut bersama beberapaPemegang Saham Perseroan, sehingga tidak ada suara bulatseluruh pemegang saham yang menyetujui adanya perubahanAgenda Keempat RUPST;Bahwa penambahan dan/atau perbuahan agenda RUPST ke4,yakni Persetujuan perubahan sususan Direksi dan/atau DewanKomisaris Perseroan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yangberlaku sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT

No.571/ PDT/2020/PT.DKIperubahan dan/atau pergantian susunan Dewan Direksi dan/atauDewan Komisaris Perseroan;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, terkait adanya pembahasanagenda RUPS yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ADPerseroan dan UUPT, TURUT TERGUGAT sebagai pihak Notaris wajibuntuk tidak mencatatkan dan/atau menuangkan kegiatan pemungutangsuara yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Berita Acara RUPSTPerseroan, dan selanjutnya tidak mendaftarkan dan/atau melaporkan keTURUT TERGUGAT II

DanAnggaran Dasar Perseroan Merupakan Perbuatan Melawan HukumYang Mengakibatkan Kerugian Bagi Para Penggugat SebagaimanaDiatur Dalam Pasal 1365 KuhperdataBahwa tindakan PARA TERGUGAT yang memaksakan perubahanAgenda Keempat RUPST Perseroan tanggal 27 Juli 2018, jelasmelanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", Edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris;Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Nomor 1800 K/Pdt/2017Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; danc. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang (UUPT);4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi. Pasal 50ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham, .........

, saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk:(a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;(b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;(c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;(ii) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dicatat dalam daftarpemegang saham atas nama pemiliknya;Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT di atas,Penggugat baru berhak atau menuntut hak untuk hadir ataudiundang

Pasal 78 ayat (2) UUPT jo.

Pasal 78 Ayat 2 UUPT jo.

Bahwa, pada hakikatnya, suatu perseroan terbatas terdiri dari organorgan perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksidan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT"), yang mana masingmasing organ perseroan memiliki tugasdan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan oleh UUPT danAnggaran Dasar perseroan.Bahwa PT Kaisheng Dinamika Energy (selanjutnya disebut "PT KDE")merupakan suatu perseroan terbatas yang

Pasal 78 ayat(2) UUPT jo.

Komisaris: PENGGUGAT,;Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr6.10.Bahwa angka 1 Pasal 11 Akta Pendirian TURUT TERGUGAT padapokoknya telah dengan tegas menyatakan mengenai: TURUT TERGUGATdiurus dan dipimpin oleh Direksi;Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, Pasal 92 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut juga: UUPT) pada pokoknya telah dengan tegasmenyatakan mengenai:a.

Menjalankan kewajiban TERGUGAT selaku Direktur TURUTTERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101 UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT jis.Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas jis. Pasal 79 ayat (3)jis.

Bahwa PENGGUGAT selaku Ketua Rapat memberitahukan dalamRUPSLB, bahwa Rapat tidak dapat diselenggarakan dikarenakanRapat hanya dihadiri oleh 10% (sepuluh persen) pemegang sahamsehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkandalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT jo.Pasal 86 ayat (1) UUPT;Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr18.19.20.21.c.

Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

Bahwa dalam hal kuorum paling sedikit dihadiri oleh 1/3 (Satu per tiga)bagian dari seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili tidaktercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketigasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) UUPT;d.

Sada Gas Arihta SAGATA dengan mendasarkan Pasal 80 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), yang dalam petitumnya memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidikalang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan denganMata acara RUPSLB : Permintaan Pertanggungjawaban Direksi Terkaitpengurusan perseroan dan pengelolaan keuangan perseroan dan/atauPergantian dan

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);a 9Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);@Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);rhPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide:Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahanlaporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide:Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;Halaman 17 dari 39 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sdk(vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; (vide: Pasal 127 ayat (1) UUPT);14.Bahwa pengaturan mengenai perlu dicantumkannya mata acara RUPSyang secara spesifik didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negerisebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a, adalah untukmenghindari kebuntuan (deadlock) didalam pengambilan kePenetapandalam RUPS apapun bentuknya;15.Bahwa dengan demikian petitum mengenai mata acara RUPSLB yangdimohonkan Pemohon dalam Permohonan a quo akan menimbulkanketidakpastian

(Vide: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta, 1979).17.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pegadilan Negeri tentang PenyelenggaraanRUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b.

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1.

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1)UUPT, yang dikutip sebagai berikut:"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadup angaota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaPerseroan."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemgaang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili Perseroan untuk Melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Para Penggugat dalam Gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagaiDirektur dari Penggugat Il telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksidengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT" )dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telahmelakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas namakonsumen Mahdi Nursaid qq.

Tidak ada ketentuan dalam UUPT yang secara tegas menyatakanbahwa pengangkatan dan penggantian Direksi yang dilakukanmelalui mekanisme Circular Resolution berdasarkan Pasal 91 UUPTHalaman 54 dari 70 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbanganhukumpertimbangan hukum Judex Facti tingkat Banding tersebut di atas,karena Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuanketentuan hukummengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT Nomor 40Tahun 2007 khususnya ketentuan Pasal 91 UUPT mengenai CircularResolution sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksiin casu pengangkatan Pemohon Kasasi Ill/Pembanding II/Tergugat Illsebagai Direktur PT Europe;3.

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007yang melarang pengangkatan direksi melalui mekanisme CircularResolution berdasarkan Pasal 91 UUPT;Adanya ketentuan Pasal 94 UUPT (yang mengatur mengenaipengangkatan dan pemberhentian Direksi melalui mekanisme RUPS) sertaketentuan Pasal 105 UUPT (yang mengatur pemberhentian Direksi melaluimekanisme Circular Resolution) tidak boleh ditafsirkan dan tidak berartibahwa UUPT melarang (tidak membolehkan) pengangkatan Direksi melaluimekanisme

Circular Resolution berdasarkan Pasal 91 UUPT.Hal ini disebabkan karena rumusan Pasal 94 UUPT sendiri tidak secaradefinitif menyatakan bahwa pengangkatan Direksi dilakukan hanya melaluimekanisme RUPS.

Demikian pula rumusan Pasal 105 UUPT juga tidaksecara definitif menyatakan bahwa hanya pemberhentian Direksi saja yangboleh dilakukan melalui mekanisme Circular Resolution, sedangkanpengangkatan Direksi yang baru sebagai pengganti Direksi yangdiberhentikan berdasarkan Circular Resolution, harus melalui RUPS;4. Bahwa menurut ahli DR. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., UUPT tidakmemberikan batasan mengenai halhal yang dapat diambil berdasarkanatau menurut mekanisme Circular Resolution.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbanganhukumnya tentang kehadiran/keberadaan Para Termohon dipersidangan sebagai dasar menyatakan permohonan Pemohon tidakdapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UUPT, karenatidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata tentang PutusanHal. 5 dari 11 hal.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan dalil pertimbangan hukumJudex Facti yang menjadi dasar untuk menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima tentang tidak adanya Keputusan Menteri tentangpengesahan badan hukum Para Termohon sebagai bukti kwalitas dankedudukan dalam permohonan dan/atau perkara a quo berdasarkanketentuan UUPT, karena dalil pertimbangan hukum Judex Facti tersebutdidasarkan kepada penerapan hukum yang salah dengan alasanalasankeberatan Pemohon Kasasi yang dikemukakan sebagai

Putusan Nomor 335 K/Pdt/2014dipertimbangkan berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970tentang Penanaman Modal Asing, bukan berdasarkan UUPT semata;3.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan dalil pertimbangan hukumJudex Facti yang menjadi dasar untuk menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima tentang tidak adanya buktibukti dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon yang menunjukkan Akta Pendirian dan Keputusan Menteritentang pengesahan badan hukum Para Termohon sebagai bukti /ega/standing dan kedudukan hukum dalam permohonan dan/atau perkara a quoberdasarkan ketentuan UUPT, karena dalil pertimbangan hukum JudexFacti tersebut didasarkan kepada

Samudera Seraya Jaya dinyatakan bubar.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 sampai dengan pasal 152 UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, makapembubaran badan hukum perseroan aquo adalah wewenang mutlakRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan OrganPerseroan;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenangsecara obsolut untuk memeriksa Perkara Gugatan PembubaranPerseroan yang diajukan Penggugat.ll

Tetapi kaitannya dengan PT.Samudera Seraya Jaya maka kedudukan Tergugat selakuKomisaris adalah kedudukan yang benar menurut UUPT yangmemiliki porsi 8750 lembar saham dari total 25000 lembar sahamPerseroan.. Bahwa dalil Penggugat angka 9 didasarkan pada dalilnya angka 8.Oleh karena dalil Penggugat angka 8 tidak benar dan tertolak makadalil Penggugat angka 9 pun tidak benar dan tertolak..

Bahwa Rekonvensi ini adalah Gugatan sebagaimana dimaksudoleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menentukan bahwaataSs nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (Satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telahmelakukan pelanggaran atau kelalaian sebagai wakil pemegangsaham yang meliputi pelanggaran kepercayaan (breach of truth);kelalaian (negligence), dan kesalahan (error) di dalam menjalankanperseroan;Bahwa sebagai salah seorang pemilik saham sebagaimanadimaksud oleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT adalah wajar bagiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berhak untukmenuntut sSupaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidinyatakan telah bersalah melanggar

Dunia Pangan.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dariTermohon sampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80ayat (1) UUPT, Pemohon berhak untuk mengajukan dan memintakepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan PerseroanHalaman 3 dari 78

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

TPSF Tbk. berikut kami kutipkan ketentuan PasalUUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS.Pasal 111 ayat (6) UUPT :Halaman 40 dari 78 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2018/PN Sgn31.Se.33.Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian

Pasal 111 ayat (1) UUPT.