Ditemukan 1377 data
123 — 87
Namun pendaftaran menjadi sangatberpengaruh, karena apabila telah didaftarkan kedudukan Kreditur menjadi preferen. pendaftaranobjek fidusia penting dilakukan, untuk publisitas dan kepentingan Kreditornya, agar ia memilikikewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi. Eksekusi fidusia harus sesuai dengan barangyang diperjanjikan dan didaftarkan, tidak bisa untuk mengeksekusi barang yang tidakdidaftarkan ;e Bahwa barang yang tidak didaftarkan akan tetap menjadi milik Penjual.
115 — 54
Perkreditan Rakyat Duta Bali ;Menimbang, bahwa terlepas dari obyek obyek tersebut telah diakuioleh kedua belah pihak sebagai harta bersama dalam perkawinan mereka,tetapi oleh karena saat ini kedua obyek tersebut menjadi jaminan utang denganpembebanan hak tanggungan, maka secara hukum, hak kebendaanterhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah PTBank BCA dan PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Bali, dimana pemegang hakkebendaan tersebut, memegang hak previlage sebagai Kreditur Preferen
127 — 50
(delapan puluhemapt meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukurtanggal 28072000 (dua puluh delapan Juli dua ribu) Nomor:130/PWD/2000, terdaftar atas nama NOMI HUSYANTI (Penggugat ).Selanjutnya untuk memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen)dan kepastian hukum eksekusi (eksekutorial) atas kedua barang agunantersebut, maka SHMSHM tersebut dilakukan Pengikatan Hak Tanggungansesuai dengan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu :e SHM No.660/Gunung Alam diikat dengan HakTanggungan
101 — 30
Bahwa Pengikatan Hak Tanggungan mengatur persyaratan dan ketentuanmengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditorsehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) dari padakreditorkreditor lain/kreditor konkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4Tahun 1996 atau "UUHT").7.
1.ASTUTIK DWI ANDYANI
2.Wiriadinoto
Tergugat:
Pimpinan Bank Panin Tbk Cabang Surabaya Cendana
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.ARIF HANDOKO
3.LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH.,
51 — 48
BANK PANIN Tbk.berkedudukan sebagai Kreditor Preferen / Kreditor Pemegang HakJaminan Kebendaan (dalam perkara a quo sebagai Kreditor PemegangHak Tanggungan) yang melekat didalamnya segala hak yang dapatdilaksanakan sesuai amanat Undangundang nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda benda yangberkaitan dengan Tanah.2.6 Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa masing masingpihak yaitu pihak para Penggugat dan Tergugat secara hukum terikatdalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian
Joko Mariyanto
Tergugat:
1.Ichdaryatno
2.PPAT WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn
Turut Tergugat:
1.Lasmanto
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SRAGEN
3.PT. BANK DANAMON Tbk. Unit Gondang Sragen
125 — 13
Sragen, yang mempunyai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama denganPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapsesuai UndangUndang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwaatas Obyek Sengketa dimaksud senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Turut Tergugat III sebagai
RADEN SYAMSURIZAL
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RONATAMA MANDIRI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.NELSON SINAGA
133 — 17
Dan telah menghalanghalangi hak TERGUGAT I yang mempunyai hak preferen untukPutusan Nomor : 151/Pdt.G/2020/PN.Jmb Halaman 15mengambil haknya untuk pelunasan hutang Penggugat tersebut dengansegala daya upaya.
425 — 155
ketentuandan syaratsyarat yang berlaku pada masingmasingpihak;(2) PIHAK KEDUA dengan ini = menjaminkelancaran pembayaran pembiayaan kepada PIHAKPERTAMA sekaligus untuk pelunasan dengan caramemotong gaji para pegawainya yang mendapat fasilitaspembiayaan untuk tiaptiap bulan angsuran pembiayaansesual denga jadwal angsuran yang ditetapkan PIHAKPERTAMA sampai pembiayaan tersebut dinyatakan lunasoleh PIHAK PERTAMA;(3) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan danmenjamin kepada PIHAK PERTAMA ~ untukmemberikan hak preferen
83 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemberian HT tanggal13 November 2003 atas dasar Akta Surat Kuasa Membebankan HTNomor 34 tanggal 21 Oktober 2003 atas Sertifikat HM Nomor 6 a quoyang sebelumnya juga telah dijadikan obyek tanggungan dalam AktaPemberian HT Nomor 13/2003 tanggal 20 Maret 2003, jelas terbuktiada ketidakpastian hukum disini qq dalam artian dalam suatupengikatan kredit yang sama atas satu obyek tanggungan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbeda satudengan lainnya (obukan dimaksudkan sebagai kreditur preferen
1118 — 861
Bahwa kategori kreditur dalam pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU adalahkreditur preferen dan konkuren, seperti kreditur pemegang polis asuransi.Contohnya adalah kreditur pemegang polis asuransi (tertanggung) yang jenispiutangnya belum jelas saat penagihannya karena polis yang dimiliki tertanggung(kreditur) belum jatuh tempo.e.
28 — 15
Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikankedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan(kreditor preferen) dari pada kreditorkreditor lain/kreditor konkuren (videPasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT"). Oleh karenaitu, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasanhutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjianpinjaman/kredit yang bersangkutan..
56 — 26
mana hingga saat inibelum lunas;Menimbang, bahwa atas keadaan demikian, maka Majelis66Hakim berpendapat kepemilikan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklan sempurnasebagai harta bersama hasil perkawinan mereka, karena dengandijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang yang dilakukandalam perkawinan, maka hak kebendaan terhadap harta tersebutdimiliki oleh pihak ketiga, dimana pemegang hak kebendaan tersebutmemegang hak previlage sebagai Kreditur Preferen
164 — 111
Sapta Larona Muda kepada Pembanding, dan ObjekSengketa milik Turut Terbanding Il sebagai sumber pelunasanhutang dengan hak preferen dari Pembanding sebagai PemegangHak Tanggungan, karenanya pertimbangan Pengadilan Negeriyang berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban TurutTerbanding Il untuk menyelesaikan semua kewajiban hutangnyapada Pembanding dan Pembanding dapat menuntut pemenuhankewajiban pembayaran hutang sebatas pada diri pribadi TurutTerbanding II adalah salah dan keliru dan harus dibatalkan
TUTY SURYANI BUDIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
509 — 335
untuk menjualobjek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut maka selanjutnya Ade Ernawati mengajukan permohonanpenjualan lelang eksekusi Pasal 6 Undangundang Hak tanggunganmelalui perantaraan Tergugat;Bahwa selain itu, pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHTmerupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh undangundang (/exlege) yang hanya diberikan kepada pemegang hak tanggunganperingkat pertama selaku kreditur preferen
74 — 25
Te'ne Bin Rewa; SHM No.326 / Desa Pa'lalakkang; yangberatasnamakan haji Sule bin Bakkara; SHM No.326/Desa Pa'lalakkang; yangberatasnamakan haji Sule bin Bakkara.Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN TKaAdapun agunan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang dibuktikan denganSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.241/2005 di mana Tergugat berkedudukansebagai Pemegang Hak Tanggungan sehingga berdasarkan Pasal 6 UU No.4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat memiliki Hak Preferen
140 — 103
terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 (UUKUP) yang menerangkan bahwa : Wakil sebagaimana dimaksud padaayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng ataspembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan danmeyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannyabenarbenar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajakyang terutang tersebut;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atas,Tergugat sebagai salah satu Kreditor Preferen
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
148 — 70
Dpk), namun Debitur tidak melakukanpembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sehingga Il SUHENDARtelah cidera janji (wanprestasi) sehingga Objek Jaminan menjadikepentingan pelunasan piutang PELAWAN selaku Kreditor Preferen;Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU.
Mesin : 1KRA276452, atas nama IRAARIANTIkepada Debitur yang bernama II SUHENDAR (Terdakwa VII dalam PutusanPerkara Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk), dimasukkan ke dalam daftar budel pailit oleh TURUT TERLAWAN 2,maka TURUT TERLAWAN 2 harus segera mengeluarkan objeksebagaimana tersebut diatas dari daftar budel pailit KSP PANDAWAMANDIRI GROUP, oleh karena kami selaku Kreditur Preferen memiliki haktagih istimewa terhadap objek fidusia tersebut.Sebagaimana tertuang dalam
ABDUL HAFIDZ
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KEMBANG PARAMA
2.Ny. TUTI ELTIATI, SH
3.RACHMAD WIDHIASTA
4.KPKNL YOGYAKARTA
5.BPN SLEMAN
116 — 18
karena :v Penggugat/Debitur telah menandatangani Akta SURAT KUASA(SKMHT) yang berisi bahwa Penggugat memberi kuasakepada Tergugat untuk melakukan Pemasangan/Pembebananatas 2 Jaminan Hutang Penggugat ke Tergugat, guna menjamindalam pemenuhan kewajiban Penggugat/Debitur Ke Tergugat/Bank/ Kreditur untuk membayar hutang Tergugat sehinggaTergugat sebagai Pemegang Hak Sementara karena adanyaPembebanan atas 2 Obyek Jaminan Pelunasan HutangPenggugat Ke Tergugat I, oleh karena itu Tergugat adalahKreditur Preferen
JaminanHutang ada dan disimpan serta dikuasai oleh Tergugatl/Pemegang Hak Tanggungan/Bank; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)No 1011/. 2010 tertanggal 30 Desember 2010; pada halaman4, bahwa Jaminan atas pelunasan hutang Penggugat keTergugat adalah 2 bidang tanah dan bangunan sebagaimanadalam Perjanjian Pokok; (Surat Pengakuan HutangNo.104.11717 dan Akta Pengakuan Hutang No.47 tanggal 30Nopember 2010); Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 396/2011, yang manaTergugat sebagai Kreditur Preferen
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
200 — 180
., Notaris diJakarta tersebut, maka dengan demikian secara hukum semua haktagih/piutang, termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agenfasilitas, agen jaminanan berikut hakhak preferen/hak hipotik/haktanggungan, hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknyasebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminanperusahaan serta seluruh dokumendokumen dan/atau aktaaktayang dibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasaiseluruh asset jaminan berupa sertifikatsertifikat hak atas tanah
Millenium Atlantic Securities kepadaPELAWAN berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN,tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDA SARIGUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta tersebut, maka dengan demikiansecara hukum FIREWORKS VENTURES LIMITED (PELAWAN) menjadipemilik dan yang berhak atas semua hak tagih/piutang, termasukdan tidak terkecuali hakhak selakuagen fasilitas, agen jaminananberikuthakhak preferen/hak tanggungan, hakhak yang diistimewakan yang menjadi miliknya sebagai Pembeli
Millenium Atlantic Securitieskepada PELAWAN berdasarkan Akta PENGALIHAN HAK ATASTAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65, dibuat dihadapan HILDASARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta tersebut, yang dengandemikian secarahukum FIREWORKS VENTURES LIMITEDPELAWAN) menjadi pemilikdanyan berhakatas semuahaktagih/piutang, termasuk dan tidak terkecualihakhakselakuagenfasilitas, agen jaminananberikut hakhak preferen/haktanggungan,hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknya sebagai Pembeli,hak gadai
PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi
Tergugat:
PT. SIG ASIA
Intervensi:
PT Laut Biru Seafood
153 — 111
dilakukan dengan pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh dan dihadapan PPAT sertaHalaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN BitSertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dan terdaftar di KantorPertanahan setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (pasal 10 ayat (2) UUHT jo pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah), sehingga Sertifikat Hak Tanggungan merupakanproduk hukum Kantor Pertanahan yang telah diikat sempurna yang memilikihak preferen