Ditemukan 1359 data
214 — 147
Bahwa Turut Tergugat Il tidak dengan serta merta dapat membatalkan Berita AcaraPengukuran/Pengembalian Batas tanggal 30 Desember 2009 sepert tuntutan olehPenggugat, dikarenakan juga terdapat Berita Acara Pengukuran/PengembalianBatas yang dilakukan pada tahun 2007 oleh petugas ukur an. M. Yusuf.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
114 — 73
GrahaKawitaria Barelang ini ke BP Batam, ini dokumen bukti jadi semuadokumen saksi cek di Notaris; Bahwa saksi Tidak pernah datang ke lokasi; Bahwa saksi mengetahui persis kavling yang dipasarkan oleh Bu Mornisama sepert yang dibeli oleh sdr Janto; Bahwa saksi mengetahui saudara Pak Janto membeli perusahaan PTGraha Kawitaria Barelang dari Terdakwa; Bahwa saksi mengetahui sdr JANTO membeli tanah saat RUPS; Bahwa saksi tidak melihat akta jual beli perusahaan dan lahan tersebut,saksi hanya di beritahu
613 — 300
Dengan disimpannyasinking fund di Tergugat XVII sendin sepert lazimnya tindakan WaliAmanat pada umumnya maka Tergugat XVII tentu saja bisamendapatkan dana tersebut sebagaiHalaman 23.Putusan No.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.simpanan pihak ketiga selain itu juga lebin aman karena tidak di tanganpihak yang menjaminkan (Tergugat I).65.
65 — 21
hemat Mahkamag Agung, hal tersebut tidak terlepasdari pertimbanganpertimbangan hukum atau aspek hukum Administrasi Negaradimana pada dasarnya berlaku prinsip Pertanggungan Jawab Jabatan (liabilityJabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungan jawabPutusan Pidana Tipikor No.17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Hal 141 dari 188Perseorangan atau individu (liability pribadi) sebagai mana berlaku sebagaiprinsip dalam hukum PidanaMenimbang, bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN DENES
149 — 198
Pengurus berkinerja baik ;Bahwa Cara/metoda saksi dalam melakukan pemeriksaan pada LPDTanggahan Peken sehingga menemukan = selisin kerugian sebesarRp.27.154.531.055,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat juta limaratus tiga puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) yaitu dengan caramembandingkan pospos aktiva dan pasiva yang ada pada neraca Percobaan12 April 2018 dengan buktibukti fisik pendukung dari masingmasing posHalaman 108 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPk/2021/PN Dpstersebut, sepert
60 — 16
seperti halnya yang didakwakan terhadap diriterdakva1, maka menurut hemat Mahkamag Agung, hal tersebut tidak terlepasdari pertimbanganpertimbangan hukum atau aspek hukum Administrasi Negaradimana pada dasarnya berlaku prinsip Pertanggungan Jawab Jabatan (liabilityJabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungan jawabPerseorangan atau individu (liability pribadi) sebagai mana berlaku sebagaiprinsip dalam hukum Pidana169Menimbang, bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert
100 — 27
Yyk.1Ikepentingan pembuatan laporan sepert jilid dan sebagainya dan bukansebagai honor, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan danmelampirkan buktibukti pendukung penggunaan dana yang sebesarRp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu untuk apa saja.Bahwa dalam pengeluaran IPAL bendahara Ani Setyarini sudah terdapatpengeluaran BOP tersendiri yang seharusnya termasuk dalam pembuatanlaporan, dan terhadap hal tersebut terdakwa tidak tahu.Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang
180 — 35
akantetapi struk tersebut sempat di foto kopi;Bahwafaktur/struk belania di tanggal 4 Desember 2017, untuk pembelianminyak goreng ada 4 (empat) faktur, sedangkan di Berita Acara Pemeriksaan(BAP) penyidik ada 2 (dua) faktu,, dan kejadian tersebut hal tersebut samadikarenakan sewaktu pemeriksaan di penyidik yang ditemukan hanya 2 (dua)faktur/struk saja;Bahwa perihal adanya faktur yang tidak dicap dan ada yang dicap tersebult,Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pihak toko sudah memberikanfaktur sepert
90 — 73
seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa1,maka menurut hemat Mahkamag Agung, hal tersebut tidak terlepas daripertimbanganpertimbangan hukum atau aspek hukum Administrasi Negara dimanapada dasarnya berlaku prinsip Pertanggungan Jawab Jabatan (liability jabatan) yangharus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungan jawab Perseoranganatau individu (liability pribadi) sebagai mana berlaku sebagai prinsip dalam hukumPidana169Menimbang, bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
199 — 165
Laba yang tinggi sehingga secaralangsung menggambarkan bahwa Pengurus berkinerja baik ;Bahwa Cara/metoda saksi dalam melakukan pemeriksaan pada LPDTanggahan Peken sehingga menemukan = selisin kerugian sebesarRp.27.154.531.055,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat juta limaratus tiga puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) yaitu dengan caramembandingkan pospos aktiva dan pasiva yang ada pada neraca Percobaan12 April 2018 dengan buktibukti fisik pendukung dari masingmasing postersebut, sepert
626 — 250
dihubungi, maka menurut keterangan Tergugat pendaftaran belumdapat dilakukan dan atas hal itu bukanlah suatu perouatan melawan hukumdan Tergugat lll,IV, Vdan VI.Bahwa Tergugat Ill, IV,V dan VI tidak mempunyai kewajiban apapun atas pendaftaran Aktaakta No. 41 s/d 48tanggal 5 Nopember 2009, bahkan sebaliknya teroukti Penggugat lah yang tidak melakukan pembayaransehingga patut dan wajar Tergugat tidak melakukan pendaftaran.Bahwa somasi yang didalilkan Penggugat dalam angka 10 dan 11 tidak relevan karena sepert
319 — 46
kelalaiannya menyebabkan orang mati, ini sudah umumsekali, mulai dari tukang becak sampai lawyer bisa melakukan ini, tapiterhadap barang siapa menerbangkan pesawat yang membahayakanpenumpang, ini sifatnya khusus bagi penerbang sehingga kalau dilihat darisifat peristiwa ini harusnya diterapkan aturan yang sifatnya khusus yaitu adadua : spesialitas yang sifatnya logis dan spesialitas yang sifatnya sistematisseperti pembunuhan dengan berencana itu sifatnya sistematis sedangspesialis yang sifatnya logis sepert
265 — 103
melakukan audit investigasi terkait adanyadugaan kerugian negara;Bahwa kalau UndangUndang yang didakwakan tidak tepat maka dakwaanbatal demi hukum ;Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, tanggal 25 Januari2017 merupakan putusan yang menyatakan tidak boleh adanya total loss;Bahwa SEMA nomor 4 tahun 2004 menyatakan instansi yang berwenangmenyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan PemeriksaKeuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkaninstansilainnya sepert
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1552 — 1230
Koyoke sepert itu. (tidak jelas)402 Nogih. 00:08:202198 = Jenengan mlakune ya kudu .... 00:08:23$402 Nggih. 00:06:252158 Mas Romi, wong sing nekokne ... ning nggone WA ke sayae. 00:06:250402 Nagin ... nggih. 00:08:292138 (Mas Romi WA ke saya. 00:06:30Q402 Makane ... wau kulo si. 00:06:342198 = /Gimana...* 00:06:32M402 Wau siang ngebel jenengan ... 00:08:322198 = Gimana Pak Anu ... Pak Muafak, kita clear? 00:06:33$402 Kulo niki ... 00:06:36 Hal 451 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.
120 — 34
Adapun maksud pengirimanuang tersebut oleh para pengusaha perusahaan tambang adalahmerupakan setoransetoran kewajiban perusahaan tambang yangseharusnya disetorkan ke kas negara atau kas daerah sepert royalti,iuran tetap, retribusi daerah atau juga ada untuk pembuatan dokumenlaporan kegiatan perusahaan tambang. Dapat terdakwa jelaskan bahwa Saksi. Drs. RUSLANI merupakanDirektur CV.
5349 — 8114
ANNIESADESVITASARI HASIBUAN ketika melakukan tindak pidana in casu hanyalahsematamata untuk memanfatkan uanguang setoran calon jamaah umrohyang ada dalam penguasaanya sematamata untuk mengikuti tuntutan gayahidupnya yang mewah (hedonisme).Hal mana dapat Majelis Hakim nilai daribarangbarang bukti yang diajukan dipersidangan sepert rumah di sentul city,mobilmobil mewah, tastas, jam tanganjam tangan, kacamatakacamata danlainlainnya bahkan mereka melakukan wisata ke berbagai negara baik di Asia,Eropa
693 — 441
Apabila telah jelas diatur oleh UU maka yang dipakai UUtetapi apabila UU tidak mengaturnya maka mengambil sumber hukumlain sepert yurisprudensi;Bahwa UU Korupsi di Indonesia adanya lebih dahulu dari UNCNC tahun2003, hanya saja UNCNC tahun 2003 isinya lebih lengkap.
9851 — 4504
SIT NURAIDAHASIBUAN alias KIKI ketika melakukan tindak pidana in casu hanyalahsematamata untuk memanfatkan uanguang setoran calon jamaah umrohyang ada dalam penguasaanya sematamata untuk mengikuti tuntutan gayahidupnya yang mewah (hedonisme).Hal mana dapat Majelis Hakim nilai daribarangbarang bukti yang diajukan dipersidangan sepert rumah di sentul city,mobilmobil mewah, tastas, jam tanganjam tangan, kacamatakacamata danHal 1017 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpklainlainnya bahkan mereka
520 — 278
Apabila telah jelas diatur oleh UU maka yang dipakai UUtetapi apabila UU tidak mengaturnya maka mengambil sumber hukumlain sepert yurisprudensi;Bahwa UU Korupsi di Indonesia adanya lebih dahulu dari UNCNC tahun2003, hanya saja UNCNC tahun 2003 isinya lebih lengkap.