Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tengkang tongang tennang tengeng
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GST BAGUS ANRESANGSYA, BSC ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
268 — 138
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-11-2010 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 19 April 2011 — -PT. SAWIT MURNI SEJAHTERA -BUPATI KUTAI BARAT
96 — 47
  • Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap EksepsiTergugat Angka 1 (Satu) Mengenai Gugatan Penggugat TelahLewat Waktu (kadaluarsa) : Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas)untuk menilai apakah gugatan Penggugat telahdaluwarsa/melampaui tengang waktu 90 (sembilan puluh)hari ataukah tidak, di atur dalam ketentuan Pasal 55Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara yang menyatakan: Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
188 — 121
  • Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)masih dalam tenggang waktu 5 tahun, artinya masih tengang waktuyang bisa diperpanjang 2 (dua) tahun.Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahantersebut, berbunyi sebagai berikut:(1). Setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulaidan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan laindalam ketentuan peratutan perundangundangan;(5).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 98/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — NI MADE KARMI ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESI
354 — 452
  • Bagi mereka yang tidak dituju olen Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusantersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986);Bahwa faktanya dalam perkara a quo Penggugattelah mengetahui adanyaobjek gugatan tersebut pada tahun 2016 atau setidaktidaknya
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
841 — 693
  • Objek Sengketa ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember2018 dan diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 JanuariBahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, batas waktupengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu KTUN adalah 90(sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan badanatau pejabat tata usaha negara;Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 (SEMA2/1991) angka V mengenai tenggang waktu dalam butir 1 menentukanpenghitungan tengang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
237 — 149
  • Bahwa sesuai dengan Peratuan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adzministratif, BAB VTenggang Waktu Pasal 5 ayat (2) :Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjutupaya administratif tengang waktu' pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kalimengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikankepentingannya.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
1.AGUNG HARI PURNOMO
2.MUHAMMAD SYAFRULLAH
174 — 84
  • CilandakJakarta Selatan palsu lalu membuat Surat Kehilangan SHGB No. 524/Kel.Cilandak ke Polres Jakarta Selatan ; Bahwa setelah surat kehilangan dari polres Jakarta selatan tersebutkeluar kemudian Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk ke BPNJakarta Selatan dengan menggunakan kedua surat palsu tersebutselanjutnya Kepala BPN Jakarta Selatan mematikan SHGB No524/Cilandak an YAYASAN FATMAWATI menerbitkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :548/HGB/BPN31.74/2019 tengang
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
  • Pati Tami mengirimsurat untuk Pemohon yang antara lain berbunyi .....bahwa untuk itu sayaharap saudara segera mengembalikan sisa uang saya sejumlah RP.120.000.0000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dalam tengang waktuselambatlambatnya 1 X 24 jam terhitung dari saudara menerima suratsaya kemudian Pemohon berkomunikasi dengan sdr.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 25 April 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI), dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. ROHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama LPP RRI, beralamat/tempat tinggal di Jln. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1928/DU/10/2017, tanggal 9 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada: 1) UNGGUL SUPRIYADI, S.E.; 2) ENO INDRAWATI, S.H.; 3) DOLFINA HELAHA; 4) PAULUS LAIYAN; 5) ESA MAHDIKA, S.H.; 6) SATRIO WISNU WIBOWO, S.H.; 7) AWALUDIN PANJI S. S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Hukum LPP RRI, beralamat di Jl. Antena III No.2 Radio Dalam Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3460/Sk-81.71/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017memberi kuasa kepada: 1) DAVE A. H. POOROE, S.H.; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H.; 3) KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T; 4) RACHMADANI SIGIT, S.H.; 5) MARITJE J. MAIBURU; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Nomor 1 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. JOHANNES ESAU LUHULIMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal di Benteng Atas RT.001/RW.002, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2017 memberikan kuasa kepada ROOS JEANE ALFARIS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Ruko, Lt. 2, Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
164 — 104
  • Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek sengketa terbit,tanggal 16 Februari 2017 (vide Bukti P1 = T1 = T.Il.Int3), maka Penggugatadalah pihak ketiga
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 7/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : HAJI MUHAMAD YUSUF
Terbanding/Penggugat : SUPRAPTO
Turut Terbanding/Tergugat II : NOTARIS TRIWANLI, SH., M.Kn
178 — 73
  • Undangundang Hukum Acara Perdata yang berlaku untukluar jawa dan Madura, telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwapermohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudahputusan dijatuhkan ;Menimbang bahwa in casu, atas perkara Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.Trg,dijatunkan putusannya pada tanggal : 9 Agustus 2018, sedangkan Aktapernyataan permohonan Banding oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi padatanggal 20 Agustus 2018,hal ini berarti permohonan banding tersebut masih dalambatas tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
I GUSTI PUTU ARDIASA, SE
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
178 — 141
  • Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusantersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986);b.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 12-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 186/PID/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : RICARDA ARNESIUS, SH
Terbanding/Terdakwa : MISPO GWIJANGGE
228 — 112
  • (inzage) di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 April 2020 sampaidengan tanggal 8 Mei 2020;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 8 April 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum mengajukanperlawanan pada tanggal 14 April 2020, maka pernyataan perlawananPenuntut Umum telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-03-2017 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 28 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : DEDE SUTISNA, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI
91 — 67
  • patut untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 masingmasing dengan surat tertanggal 14 Maret 2017, NomorW11.U1/1386/HN.02.02/III/2017, dan Nomor W11.U1/1387/HN.02.02/III/2017,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 382/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Tergugat III : PT. Central Kreatifindo Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong
Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep
Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues
Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman
Turut Terbanding/Terg
56 — 44
  • bukti P1 dan T1 dihubungkandengan Bukti P16 sampai dengan P16P.Halaman 49 alinea ke 3 menyatakan Menimbang, bahwaselanjutnya diadakan Addendum Perjanjian Pendahuluan tanggal12 April 2013 Nomor 57, dengan merubah mekanisme carapembayaran kepada Tergugat, dimana Pihak Penggugat bersediauntuk menambah uang muka pembayaran pelepasan dan/ataupengoperan hak atas tanah tersebut sebesar 10% (Sepulu persen)atau sebesar Rp. 5.455.570.000, dari total transaksi atau lebihkurang dan memberikan perpanjangan/tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-04-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Oktober 2012 — HJ. ONAH BINTI KANCIT, DKK. VS KAKANTA KAB. BEKASI
53 — 28
  • maka tenggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan mengetahui adanya keputusan tersebut ;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkansebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya padahalaman 2 oleh para Pengugat secara terang dan jelas atasobjek gugatan berdasarkan Surat tertanggal 30 Maret 2012yang dikeluarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dalam penghitungan tengang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 129/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 9 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Lapan Bangun Abadi LABA Diwakili Oleh : Hermon Yari Kadama
Terbanding/Penggugat : Rudi Hartono
Terbanding/Turut Tergugat I : kantor Kecamatan Samarinda Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Kelurahan Sempaja Utara
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
75 — 75
  • tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakimsehingga membuat pengertian dan atau menafsirkan sepihak danPembanding telah berupaya mengaburkan faktafakta yang ada bahkanPembanding membuat opini seolaholah Majelis Hakim membuat suaturekayasa atau tidak teliti dalam putusannya, bukti mengenai hal inisetidaktidaknya dapat dicermati didalam dalil Pembanding, bahwaperbaikan / Perubahan gugatan pada tanggal 04 November 2019tersebut sudah sesuai dengan syarat Formil dan Materil karena diajukandalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
87 — 41
  • timbulnya gugatan di Pengadilan termasuk potensi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektum litis dankepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atas yaitu padatanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2017,sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 28-01-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2014 — 1.H. ANDI HARAHAP, S.Sos,2.Drs. H. SUTIMAN, M;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.I. Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., II. Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M.,
115 — 35
  • Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu(Exceptio Temporis) karena telah melampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut; Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 17-02-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 23 September 2014 — HENDRA EKA NUGRAHA, SE sebagai PENGGUGAT melawan BUPATI SLEMAN TERGUGAT
142 — 71
  • Negara. 1.1Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek sengketa Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013tanggal 6 Nopember 2013 Tentang Pengesahan saudara Hadi Subronto SebagaiKepala Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Masa Jabatan 20132019; registerperkara tanggal 17 Pebruari 2014 adalah telah melampui batas tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalamPasal 55 UU No. 5 tahun = 1986 tentang Tenggang Waktu.e Perhitungan tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
157 — 58
  • WaktuMengajukan Gugatan) angka 1 sampai dengan angka 6, hal. 910, yangpada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan ketentuanHalaman 30 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PengadilanTata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masihdalam Tengang