pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat14(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Kawashima Engineering PlastikIndonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatangani PerjanjianBersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yang mana sudahdilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya.Kutipan isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:1) Para Pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan suratkeputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kab.

SHIN KAWASHIMA selaku Presiden Direktur dan BpkSuranta seklau HRD manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat padapoint.4 Sepakatuntuk September 2013 selesaidanadakesepakatanstrukturskala upah tahun 2014.Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namun dalamperundingan bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Strukturskalaupah pada tahun 2013.Sehingga perundingan

(Bukti P7)12.13.1415.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namun Tidakada kesepakatan.tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite:e 6Tergugat :1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan).2) Budget sebesar Rp 76.019.590, Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level

KarenaTergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah, sedangkan Para16.17.18.19.20.21.Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah di hitung terhadap semuaPekerja dari level operator sampai Manager.sehingga pertemuan tidak adakesepakatan. (Bukti P11)Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 diadakan meeting lobby yang ke III (tiga) olehPara Pihak, namun tidak ada kesepakatan.

SHIN KAWASHIMA mengenai Struktur Skala Upah , untuk perubahan skala upah Tahun 2013 dibahas tiapbulan di tahun 2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5) ;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara para Penggugatdengan Tergugat membicarakan struktur dan skala upah Tahun 2014 dan tidakdihasilkan kesepakatan, dan tanggal 27 Maret 2014 kembali diadakanperundingan bipartit ke II kembali tidak dihasilkan kesepakatan karena budgetyang diberikan perusahaan sebesar Rp 76.019.590

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / MenhutIl /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Lukman Rukmana (Pelaksana pada KantorKoperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahKota Bogor);Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A.

IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruhanggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulumelakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengantanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;ll.

IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.

/PNSSNJTanaman cengkeh secara Geografis terletak pada 120 2 4,81 BT dan 5 1336,40 LSTanaman kopi secara geografis terletak pada 120 2 3,84 dan 5 13 36,40LS.Lokasi terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasilploting titik koordinat (tanaman cengkeh dan tanaman kopi yang tumbuh didalam kebun terdakwa) terhadap peta kawasan hutan dan konservasiperairan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.434/MenhutII

/2009 tanggal 23 Juli 2009) dan peta Tata Batas Kawasan HutanKelompok Hutan Sungai Tangka Kabupaten Dati II Sinjai Provinsi Dati ISulawesi Selatan Skala 1 : 25.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batastanggal 18 januari 1992) dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertaberpedoman pada Pal Batas yang ditemukan di lapangan letak / posisitanaman cengkeh dan tanaman kopi terdakwa tersebut berada di dalamKawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Sungai Tangka di Desa ArabikaKecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

tanggal 18 Januari 1992,telah disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertapenetapannya telah diusulkan ke Menteri Kehutanan;e Bahwa menurut ahli tidak mengukur secara keseluruhan luas tanah yang dirambaoleh Terdakwa, namun berdasarkan pengamatan ahli luas kebun Terdakwa kuranglebih 0,5 Ha;e Bahwa berdasarkan hasil ploting titik koordinat (tanaman cengkeh dan kopi yangtumbuh didalam kebun) terhadap peta kawasan hutan dan konservasi perairandiwilayah propinsi Sulawesi selatan skala

1:250.000 (Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan RI) Nomor : SK//434/MenhutI/2009 tanggal 23 Juli 2009,dan peta batas kawasan hutan kelompok sungai tangka, Kabupaten Dati IT Sinjai,Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, skala 1 :25.000 (Lampiran Berita Acara TataBatas tanggal 18 Januari 1992) dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertaberpedoman pada pal batas yang ditemukan di lokasi tanaman cengkeh dan kopitersebut berada di dalam kawasan hutan lindung kelompok sungai tangkaKabupaten Sinjai;e Bahwa

1:250.000 (Lampiran Keputusan MenteriKehutanan RI) Nomor : SK/ 434/MenhutH/2009 tanggal 23 Juli 2009, dan peta bataskawasan hutan kelompok sungai tangka kabupaten Dati II Sinjai, Propinsi Dati I SulawesiSelatan, skala 1 :25.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Januari 1992) dandisahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 serta berpedoman pada pal batas yang ditemukandilokasi tanaman cengkeh dan kopi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindungkelompok sungai tangka kabupaten sinjai;Menimbang

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibatkekerasan benda tajam

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V,Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x 2 cm,tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

besar dan PIRT untuk skala kecil dengan tujuan agarproduk tersebut terjamin mutu kKeamanannya;Bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 19 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa barang bukti berupa minuman keras jenis CIU tersebutmerupakan jenis pangan, karena berasal dari Sumber hayati dari pertanian,perkebunan yang dilakukan pengolahan dan

apabila mengedarkan ataumenjual barangbarang tersebut harus ada jin; Bahwa setahu Ahli sampai saat ini di Tulungagung belum pernahmengeluarkan ijin untuk memperdagangkan minuman keras; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkanharus mendapat jin edar/registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produkSkala besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agarproduk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk sepertiminuman

besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/iowrisk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;> Bahwa benar menurut keterangan Ahli minuman keras jenis Ciumengandung alkohol positif, etanol positif kadar 41,02 % seperti barang buktitersebut tidak boleh di konsumsi manusia karena belum adanya jaminan mutukeamanan dari Pemerintah;> Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebutsebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:11970/KKF/2019 tanggal

bahwa menurut keterangan Ahli barang bukti berupaminuman keras jenis Ciu tersebut merupakan jenis pangan, karena berasal darisumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan dan apabilamengedarkan atau menjual barangbarang tersebut harus ada ijin dan sampai saatini di Tulungagung belum pernah mengeluarkan jjin untuk memperdagangkanminuman keras dan dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat jjin edar/registrasi yakni berupa nomor MD/ML untukproduk skala

besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agarproduk tersebut terjamin mutu keamanan dimana minuman keras jenis Ciumengandung alkohol positif, etanol positif kadar 41,02 % seperti barang bukti tersebuttidak boleh di konsumsi manusia karena belum adanya jaminan mutu kKeamanan dariPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwaTerdakwa telah dengan menjual/nemperdagangkan barang berupa minumankeras jenis ciu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dan juga

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah