Ditemukan 356 data
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa lahan yang dikuasai Terdakwa berdasarkan keterangan saksi ahli dansetelah dilakukan pengukuran berdasarkan titik koordinat sebagaimanadimaksud (vide putusan halaman 31), diambil beberapa titik koordinatsebagaimana hasil pemeriksaan, pengukuran, dan pemetaan yangdilakukan oleh Dinas Kehutanan Rokan Hilir SPT Nomor : 522.1/DISHUT/2014, tanggal 28 Februari 2014 dan setelah diploting ke petadalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/ KPTSII/1986 tanggal 06Juni 1986, bahwa lokasi yang dulunya
373 — 42
TU.Um/ 2016,Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgltanggal 19 Februari 2016 untuk mengambil titik koordinat lokasi tambangyang berada didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;Bahwa, pada saat mengambil titik koordinat tersebut Saksi mengunalan alatGPS (Global Position Sistem) dan peta kawasan Hutan Taman NasionalLore Lindu;Bahwa, Saksi menjelaskan titik koordinat lokasi tambang yang telah diambildi Dusun Dongidongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, KabupatenPoso, setelah diploting
RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN BIN H. M. KHATIB
426 — 63
Selanjutnya teknik penggunaanalat bantu GPS sebelumnya diploting terlebin dahulu sesuai dengankawasan yang akan dicek sehingga apabila dilakukan pengecekandengan menggunakan alat GPS yang sudah di ploting maka akan timbultitik kordinat dengan sendirinya apabila posisi yang memegang alatbantu GPS tersebut berada dalam kawasan yang sudah diploting ;Bahwa benar Ahli menerangkan pemetaan kawasan hutan adalahmengeplotkan hasil kegiatan pengambilan titik kordinat denganmenggunakan alat bantu GPS selanjutnya
Pembanding/Tergugat IV : LA JUNI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat V : LA ARIFIN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VI : WA ODE DJU U Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VII : LA DIMAN Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA A. OHORELLA, S.H
Pembanding/Tergugat VIII : LA ATIRI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALE
182 — 56
Bahwa oleh kargna dlegedn BUM Aanidaisdelebnd ASE 7 Swarr MayanPemerintahan Kota Ambon, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Penggugatmengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon untukmelakukan Jim dan ploting terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/RumahTiga, maka Serifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan diploting nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga yang ditanda tangani olehKepala Kantor Pertanahan
1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti buktiyang diajukan oleh para pihak yang berperkara dengan benar dan tepat danpada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 8 November2019 secara Tegas Terbanding / Penggugat telah menunjukkan batas batasbidang tanah milik Terbanding / Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor : 274/Rumah Tiga yang oleh karena pemekaran wilayah Kota Ambonsehingga bidang tanah milik tersebut di GIM (Geographical Index Mapping)dan diploting
62 — 22
LS, keduanya adalah terletak lebih tinggi atau beradadi sisi utara dari kooordinat sisi selatan Kecamatan Seberida yaitu +0 42 12 LS, dan apabila koordinatkoordinat dari bidang tanahobyek sengketa aquo sebagaimana dimaksud oleh surat GambarUkur Nomor : 393432/2009 (bukti T.121) maupun oleh suratKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.3/sekrIII/2012/244 tertanggal 12 Maret 2011 Perihal KonfirmasiStatus Lahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Beligan (buktiP6), dicocokkan atau diploting
429 — 47
Tanjung Jabung Timur.Bahwa cara saksi melakukan pemetaan kawasan hutan adalahmemploting titik koordinat pada wilayah areal yang akan diploting dansetelah itu hasil ploting saya oerlay kedalam peta yang sudah ada.Bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah suatu wilayah yang sudahditetapbkan oleh kementrian kehutanan yang diperuntukkan sebagaikawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditetapbkan oleh pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkanPasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun
149 — 46
Abner N.T telahmempergunakan titik Global Positioning System (GPS) sehingga telahdapat diploting pada Peta Pendaftaran Tanah secara digital yangterdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.12.Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat didalamnya, seperti yang dinyatakan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 ayat (2), danPasal 38 ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang
236 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh karena Para Tergugat dalam melaksanakan ProyekPembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lebak BulusBundaran HotelIndonesia telah tidak memperhatikan dan bahkan cenderung melanggarketentuan hukum dan peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana kami kutip tersebut di atas, maka Para Tergugat telah terbuktimelakukan Perbuatan Melawan Hukum terlebih lagi karena tanpa ijin dantanpa persetujuan dari Para Penggugat ternyata atas keberadaan Tanahdan Bangunan milik Para Penggugat tersebut telah diploting
279 — 55
masukkedalam lokasi penebangan; Bahwa sebelum melakukan penebangan terdakwa Rudi Bungan menanyakanpada terdakwa apakah ada ijinnya dan terdakwa menyampaikan ada sudah diurusPak pasedan; Bahwa setelah melakukan penebangan kemudian datang petugas dari Kehutanandan mengamankan barang bukti yang ditemukan dilokasi penebangan; Bahwa berdasarkan hasil olah TKP lokasi penebangan adalah masuk dalamkawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil pengukuran tonggak tebangdari kayu yang ditebang yang kemudian diploting
140 — 86
dengan rencana tata ruangsebagaimana yang dimaksud Pasal 37 ayat (7) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp. 500.000.000,.Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupapemberhentian secara tidak dengan hormat darijabatannya.e Bahwa setahu saksi untuk menentukan suatulahan itu termasuk kawasan hutan adalahdengan melakukan pengukuran dan menentukantitik koordinat di dalam lahan tersebut dankemudian hasinya diploting
kedalam Peta Rencana PolaRuang RTRW Propinsi Sumatera Utara sebagaimana ditentukan dalamPerda Nomor 07 Tahun 2003,Tentang Rencana Tata Ruang WilayahPropinsi Sumatera Utara Tahun 20032018, diketahui bahwa ketiga titikkoordinat tersebut berada didalam dalam kawasan hutan lindung danKawasan Lindung lainnya ;e Bahwa dari dari hasil ketiga titik koordinat yang ditentukan saksi Haryonotersebut kemudian diploting kedalam peta kawasan hutan sebagaimanadiatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri
MajelisHakim diketahui bahwa dari ketiga titik koordinat yaitu Sawmill,Bascamp dan ujung jalan yang diambil oleh saksi Haryono diplotingkedalam peta kawasan hutan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005,tanggal 16 Februari 2005, hasilnya menyebutkan bahwa areal dari titiktitik koordinat tersebut berada di luar kawasan hutan dan berada di dalamAreal Penggunaan Lain (APL), sementara hasil yang diambil oleh ahliWisnu Yogana Prabowo,ST diploting
Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16 Februari2005, kemudian pada tanggal 09 Maret 2009 s/d 10 Maret 2009 saksi Haryonomengambil titik koordinat tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut, kemudiandengan menggunakan alat GPS saksi Haryono mengambil titik koordinat padasetiap sudut batas lahan yang ditunjuk oleh Rasiaman Saragih, dimana hasil titikkoordinat yang ada di layar GPS saksi Haryono catat, kemudian besok harinyatitik koordinat yang diperoleh tersebut diploting
41 — 3
WKS Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten BatangHari ;Bahwa titik koordinat yang telah diambil oleh ahli kemudian diploting kedalampeta kawasan hutan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanannomor 727/MenhutII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sehingga dapat diketahuibahwa titik koordinat lokasi kejadian masuk dalam kawasan hutan produksi tetapkelompok hutan pasir mayang danau Bangko yang hak penguasaannya diberikankepada pihak PT WKS Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten BatangHari
Terbanding/Penggugat : PT. DIYATAMA PERSADA RAYA (MIRZA ANANTA dalam kedudukannya selaku Direktur Utama)
57 — 26
Bahwa sebelum Penggugat membeli tanahtanah dimaksud (tanah objeksengketa), Para Ahli Waris selaku penjual menerangkan bahwa tanahdimaksud pernah diploting dan direncanakan akan dibebaskan oleh Tergugat,namun ternyata tidak direalisasikan oleh Tergugat karena tidak adapembayaran/ganti rugi maupun transaksi jual beli/pembebasan terhadap tanahobjek sengketa dimaksud;4.
1.HERI SANTOSO
2.OLYRINSON
3.EDDY
4.JULIA
5.HENDRA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
121 — 60
., diploting ke Dalam Peta SKMenteri LHK Nomor SK.903/Menlhk/SetjenPLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 HasilPemeriksaan Setempat Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarubersama para pihak dalam Perkara Nomor :06/G/2019/PTUN.PBR, pada hari Jum/attanggal 21 Juni 2019, yang diploting oleh KuasaHukum Heri Santoso, Dkk tertanggal 23 Juni2019 (Sesuai dengan aslinya);Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR213.214.Bukti P30 : Peta Lampiran PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
58 — 23
BalaiKayang Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.20/Menhut/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalamHutan Tanaman (IUPHHKHT) atas areal hutan produksi seluas + 22.250 (dua puluhdua ribu dua ratus lima puluh) hektar di Provinsi Riau;e Bahwa titik koordinat no 1,2,3,4,6,7,8,9,10 setelah diploting ke Peta TGHK diketahuiberada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas seluas 228,23 hektardan Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 49,53
Dengan HasilPemeriksaan : Titik Koordinat no1,2,3,4,6,7,8,9,10 setelah diploting ke PetaTGHK diketahui berada pada kawasanHutan Produksi Terbatas (HPT) Minas seluas228,23 hektar dan Kawasan SuakaMargasatwa Giam Siak Kecil selulas 49,53hektar sehingga totalnya adalah 277,75Hektar. Titik Koordinat no 5 setelahdiploting ke Peta TGHK diketahui beradapada Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) Minas seluas 89,74 hektar;Bahwa benar pada tanggal 21 Maret2014 Saksi Marjohan dari PT.
Agus Niani, S.H.
Terdakwa:
Abdurrachman
100 — 23
Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekirapukul 09.30 WIB, pada saat Serma Rosidin (Saksi1)berada di lokasi pangamanan VVIP Kunker 3 (tiga) Menteridi wilayah Kodim 0713/Brebes di pintu masuk obyek wisatapulau Cemara Terdakwa menelepon Saksi1memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa hadir di lokasiyang sudah ditentukan/diploting oleh Staf Intel Kodim0713/Brebes tetapi Terdakwa tidak memberitahukanalasannya dan tidak memberitahukan keberadaannya.d.
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai), kemudian TergugatIV melalui suratnyaNomor : 600259 tertanggal 16 Juli 2007 memberikan jawaban yang pada pokoknyamenyatakan : setelah dilakukan pengukuran dan hasilnya diploting ke peta garis yangada pada kami ternyata bidang tanah yang dimohon pengukurannya telah diterbitkanHak Guna Bangunan No. 27/Indra Sakti/1995, tercatat atas nama BERUS MULYONO.Bahwa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasardasar pemberian HakGuna Bangunan No. 27/Indra Sakti/1995 atas
27 — 10
ASNAWI akanmengambil kayu ulin namun untuk ukurannya saksitidak tahu dan saksi mengetahuinya pada hari Kamistanggal 13 Juni 201 sekitar jam 07.00 Wita diPloting Bungker PT. TELADAN MAKMUR JAYA diDesaTabunganen Kecil Kec. Tabunganen Kab. Batola dimanaSdr. UKUR menyuruh Sdr. ASNAWI untuk mengambiltunggul Ulin di dalam air Sungai dan dijawab Sdr.ASNAWI nanti dulu aku pulang dulu dan e saksilanjutkan bertanya UKUR tunggul ulin tersebuttidak bermasalahlah? dijawab Sdr.
HELMI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.LA ALIMA
2.WA NENJO
3.LA ASRI
4.ALIMUDIN
5.WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI
6.WA NERI
7.LA MBUNGA
8.LA OBI
9.ARIFIN SAMPULAWA
10.LA RUDI alias SULE
11.LA ELO
12.LA CAPI
13.LA UDIN
14.LA INGGU
15.LA MALA
16.LA SIRI
17.LA EDI
18.WA RAPIMA
19.MUHAMMAD SALEH RUMAKAT
20.LA SURI alias LA RUSI
21.WA SITI selaku ahli waris dari Almarhum LA NGAKARO
22.LA UDIN
23.LA MUSAIDIN
24.LA ABUKASIM
25.LA DINO
26.WA SALIHI
27.LA TIHU
28.WA JAMILA
29.YUSUF MANILET
30.LA JUMA
31.GAMU RUMAKAT
32.LA RABANI
33.LA SONI
34.LANGKOLO
35.LA LETI
36.WA NAO
37.LA ARMAN
38.LA ASRAF
39.LA MUIDIN
40.WA MURU
41.WA BANCI
42.LA SARI
43.LA WETI
44.BENI MANOMARA
45.IBU SUKUR
46.RINA SABON selaku Ahli Waris dari Almarhum ALEX SABON
47.ABRAHAM KESAULIA
48.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Tel
117 — 91
dan telah di Jim dan diPloting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga. Dengan demikian makamenurut hukum ada terjadi kejanggalan dan kabur dalam kepemilikanobjek sengketa dan juga terdapat batasbatas objek sengketa tidak jelasdan saling bertentangan satu sama lain.
Melarang Tergugat XLIX untuk tidak boleh menerbitkan SertifikatHak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan diploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dari keempat tuntutan dalamprovisi tersebut, karena berkaitan dengan pemeriksaan
seluas 80.000m2dan sisanya 14.340 m2 atau 14 ha lebih, diganti rugi olen pemerintah kepadakeluarga Alzagladie atau Kemudian menjadi hak milik atas nama SechMohamad Bin Achmad Alzagladi, dan sisanya oleh Keluarga Alzagladikemudian bermohon untuk memilikinya dengan melakukan pembayaran kepadaPanitia/Yayasan Dana Landreform sebagaimana bukti P.4a, sehingga diberikan/diterbitkan Sertifikat Hak Milik milik diantaranya Sertifikat Hak MilikNomor: 296/Rumah Tiga tanggal 9 September 1976, setelah di Jim dan diploting
Melarang Tergugat XLVIII untuk tidak boleh memberikan SuratKeterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik PenggugatHalapan 122 dari 130 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Ambberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan diploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;4.
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan letak danbatasbatas tanah yang tercantum dalam data fisik Sertifikat Hak MilikNomor 2113/Arang Limbung GS. 710/1987 tidak bisa diploting di tanahobjek sengketa;17. Bahwa ternyata pada tanggal 17 Juli 2013 Tergugat Il Rekonvensi TurutHalaman 15 dari 28 hal. Put.
82 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
WIB diploting ke dalam PetaKawasan Hutan 1: 25.000 yang bersumber dari :a. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 ;b. Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No : SK.44/KptsII/2005 tanggalFebruari 2005 skala 1:250.000 ;Menyimpulkan sebagai berikut :e Permukaan jalan dan areal perkebunan kelapa sawit a.n MELANTHONMANURUNG berada pada KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTANPRODUKSI ;e Permukaan areal kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawitadalah seluas + 90 ha ;Hal. 4 dari 70 hal. Put.
No. 237 K/Pid.Sus/2013Berdasarkan keterangan Ahli HOTMA PARULIAN dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan yang melakukan pengambilan titikkoordinat dan pengukuran luas lahan di Dusun Kandang Lembu DesaPanombean Huta Urung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungunserta didampingi Penyidik Polri, Terdakwa dan Penjaga Kebun milik Terdakwayaitu WIMAN SIDABUTAR yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni2010 dari pukul 14.30 sampai dengan 17.00 WIB diploting ke dalam PetaKawasan