dilakukan oleh pelaku danmencatat setiap titik kordinat.Berapakah dari hasil pengambilan terhadap titik koordinat adalah:e Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 0 04.01 N 1010 33 58,9 E;e Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 0 04.019 N 1010 33 57,3 E;e Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 0 04.025 N 1010 33 59,9 E;Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 0 04.04,3 N 1010 33 56,8 E.Bahwa dari titik koordinat tersebut setelah diploting

NSR, dari keterangan saksisaksi tersebutdiperkuat oleh keterangan Ahli Nusirwan yang telah melakukan pengambilantitik koordinat dari lahan yang terbakar, yang selanjutnya diploting kedalam petaberdasarkan Keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang KawasanHutan Propinsi Riau bahwa areal tersebut masuk kedalam kawasan hutanproduksi (HP) didalam Konsesi PT.

Bahwa lahan yang dikuasai Terdakwa berdasarkan keterangan saksi ahli dansetelah dilakukan pengukuran berdasarkan titik koordinat sebagaimanadimaksud (vide putusan halaman 31), diambil beberapa titik koordinatsebagaimana hasil pemeriksaan, pengukuran, dan pemetaan yangdilakukan oleh Dinas Kehutanan Rokan Hilir SPT Nomor : 522.1/DISHUT/2014, tanggal 28 Februari 2014 dan setelah diploting ke petadalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/ KPTSII/1986 tanggal 06Juni 1986, bahwa lokasi yang dulunya

terbagi menjadi 2 yaitu hantaran air ke atas sakkan danselang semprot, selanjutnya selang semprot yang mengeluarkan airdiarahkan ke dinding lubang tambang untuk mencari pasir yangmengandung pasir timah yang kemudian pasir tanah yang disemprotmengalir ke lubang pipa T sambil dibantu dengan tangan untukdihantarkan ke atas sakkan yang digunakan untuk menampung air,pasir dan pasir timah yang nantinya akan dipisahkan.Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS yang kemudian diploting

TU.Um/ 2016,Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgltanggal 19 Februari 2016 untuk mengambil titik koordinat lokasi tambangyang berada didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;Bahwa, pada saat mengambil titik koordinat tersebut Saksi mengunalan alatGPS (Global Position Sistem) dan peta kawasan Hutan Taman NasionalLore Lindu;Bahwa, Saksi menjelaskan titik koordinat lokasi tambang yang telah diambildi Dusun Dongidongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, KabupatenPoso, setelah diploting

Selanjutnya teknik penggunaanalat bantu GPS sebelumnya diploting terlebin dahulu sesuai dengankawasan yang akan dicek sehingga apabila dilakukan pengecekandengan menggunakan alat GPS yang sudah di ploting maka akan timbultitik kordinat dengan sendirinya apabila posisi yang memegang alatbantu GPS tersebut berada dalam kawasan yang sudah diploting ;Bahwa benar Ahli menerangkan pemetaan kawasan hutan adalahmengeplotkan hasil kegiatan pengambilan titik kordinat denganmenggunakan alat bantu GPS selanjutnya

Tanjung Jabung Timur.Bahwa cara saksi melakukan pemetaan kawasan hutan adalahmemploting titik koordinat pada wilayah areal yang akan diploting dansetelah itu hasil ploting saya oerlay kedalam peta yang sudah ada.Bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah suatu wilayah yang sudahditetapbkan oleh kementrian kehutanan yang diperuntukkan sebagaikawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditetapbkan oleh pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkanPasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun

oleh karena Para Tergugat dalam melaksanakan ProyekPembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lebak BulusBundaran HotelIndonesia telah tidak memperhatikan dan bahkan cenderung melanggarketentuan hukum dan peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana kami kutip tersebut di atas, maka Para Tergugat telah terbuktimelakukan Perbuatan Melawan Hukum terlebih lagi karena tanpa ijin dantanpa persetujuan dari Para Penggugat ternyata atas keberadaan Tanahdan Bangunan milik Para Penggugat tersebut telah diploting

dengan rencana tata ruangsebagaimana yang dimaksud Pasal 37 ayat (7) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp. 500.000.000,.Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupapemberhentian secara tidak dengan hormat darijabatannya.e Bahwa setahu saksi untuk menentukan suatulahan itu termasuk kawasan hutan adalahdengan melakukan pengukuran dan menentukantitik koordinat di dalam lahan tersebut dankemudian hasinya diploting

kedalam Peta Rencana PolaRuang RTRW Propinsi Sumatera Utara sebagaimana ditentukan dalamPerda Nomor 07 Tahun 2003,Tentang Rencana Tata Ruang WilayahPropinsi Sumatera Utara Tahun 20032018, diketahui bahwa ketiga titikkoordinat tersebut berada didalam dalam kawasan hutan lindung danKawasan Lindung lainnya ;e Bahwa dari dari hasil ketiga titik koordinat yang ditentukan saksi Haryonotersebut kemudian diploting kedalam peta kawasan hutan sebagaimanadiatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri

MajelisHakim diketahui bahwa dari ketiga titik koordinat yaitu Sawmill,Bascamp dan ujung jalan yang diambil oleh saksi Haryono diplotingkedalam peta kawasan hutan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005,tanggal 16 Februari 2005, hasilnya menyebutkan bahwa areal dari titiktitik koordinat tersebut berada di luar kawasan hutan dan berada di dalamAreal Penggunaan Lain (APL), sementara hasil yang diambil oleh ahliWisnu Yogana Prabowo,ST diploting

Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/MenhutII/2005, tanggal 16 Februari2005, kemudian pada tanggal 09 Maret 2009 s/d 10 Maret 2009 saksi Haryonomengambil titik koordinat tersebut dengan mendatangi lokasi tersebut, kemudiandengan menggunakan alat GPS saksi Haryono mengambil titik koordinat padasetiap sudut batas lahan yang ditunjuk oleh Rasiaman Saragih, dimana hasil titikkoordinat yang ada di layar GPS saksi Haryono catat, kemudian besok harinyatitik koordinat yang diperoleh tersebut diploting

masukkedalam lokasi penebangan; Bahwa sebelum melakukan penebangan terdakwa Rudi Bungan menanyakanpada terdakwa apakah ada ijinnya dan terdakwa menyampaikan ada sudah diurusPak pasedan; Bahwa setelah melakukan penebangan kemudian datang petugas dari Kehutanandan mengamankan barang bukti yang ditemukan dilokasi penebangan; Bahwa berdasarkan hasil olah TKP lokasi penebangan adalah masuk dalamkawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil pengukuran tonggak tebangdari kayu yang ditebang yang kemudian diploting

., diploting ke Dalam Peta SKMenteri LHK Nomor SK.903/Menlhk/SetjenPLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 HasilPemeriksaan Setempat Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarubersama para pihak dalam Perkara Nomor :06/G/2019/PTUN.PBR, pada hari Jum/attanggal 21 Juni 2019, yang diploting oleh KuasaHukum Heri Santoso, Dkk tertanggal 23 Juni2019 (Sesuai dengan aslinya);Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR213.214.Bukti P30 : Peta Lampiran PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Abner N.T telahmempergunakan titik Global Positioning System (GPS) sehingga telahdapat diploting pada Peta Pendaftaran Tanah secara digital yangterdapat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.12.Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat didalamnya, seperti yang dinyatakan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 ayat (2), danPasal 38 ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang

dan telah di Jim dan diPloting nomor Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga. Dengan demikian makamenurut hukum ada terjadi kejanggalan dan kabur dalam kepemilikanobjek sengketa dan juga terdapat batasbatas objek sengketa tidak jelasdan saling bertentangan satu sama lain.

Melarang Tergugat XLIX untuk tidak boleh menerbitkan SertifikatHak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan diploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dari keempat tuntutan dalamprovisi tersebut, karena berkaitan dengan pemeriksaan

seluas 80.000m2dan sisanya 14.340 m2 atau 14 ha lebih, diganti rugi olen pemerintah kepadakeluarga Alzagladie atau Kemudian menjadi hak milik atas nama SechMohamad Bin Achmad Alzagladi, dan sisanya oleh Keluarga Alzagladikemudian bermohon untuk memilikinya dengan melakukan pembayaran kepadaPanitia/Yayasan Dana Landreform sebagaimana bukti P.4a, sehingga diberikan/diterbitkan Sertifikat Hak Milik milik diantaranya Sertifikat Hak MilikNomor: 296/Rumah Tiga tanggal 9 September 1976, setelah di Jim dan diploting

Melarang Tergugat XLVIII untuk tidak boleh memberikan SuratKeterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik PenggugatHalapan 122 dari 130 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Ambberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Rumah Tiga setelah di Jim dan diploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubahmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga;4.

BalaiKayang Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.20/Menhut/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalamHutan Tanaman (IUPHHKHT) atas areal hutan produksi seluas + 22.250 (dua puluhdua ribu dua ratus lima puluh) hektar di Provinsi Riau;e Bahwa titik koordinat no 1,2,3,4,6,7,8,9,10 setelah diploting ke Peta TGHK diketahuiberada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas seluas 228,23 hektardan Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 49,53

Dengan HasilPemeriksaan : Titik Koordinat no1,2,3,4,6,7,8,9,10 setelah diploting ke PetaTGHK diketahui berada pada kawasanHutan Produksi Terbatas (HPT) Minas seluas228,23 hektar dan Kawasan SuakaMargasatwa Giam Siak Kecil selulas 49,53hektar sehingga totalnya adalah 277,75Hektar. Titik Koordinat no 5 setelahdiploting ke Peta TGHK diketahui beradapada Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) Minas seluas 89,74 hektar;Bahwa benar pada tanggal 21 Maret2014 Saksi Marjohan dari PT.

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai), kemudian TergugatIV melalui suratnyaNomor : 600259 tertanggal 16 Juli 2007 memberikan jawaban yang pada pokoknyamenyatakan : setelah dilakukan pengukuran dan hasilnya diploting ke peta garis yangada pada kami ternyata bidang tanah yang dimohon pengukurannya telah diterbitkanHak Guna Bangunan No. 27/Indra Sakti/1995, tercatat atas nama BERUS MULYONO.Bahwa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasardasar pemberian HakGuna Bangunan No. 27/Indra Sakti/1995 atas

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekirapukul 09.30 WIB, pada saat Serma Rosidin (Saksi1)berada di lokasi pangamanan VVIP Kunker 3 (tiga) Menteridi wilayah Kodim 0713/Brebes di pintu masuk obyek wisatapulau Cemara Terdakwa menelepon Saksi1memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa hadir di lokasiyang sudah ditentukan/diploting oleh Staf Intel Kodim0713/Brebes tetapi Terdakwa tidak memberitahukanalasannya dan tidak memberitahukan keberadaannya.d.

Bengkayang sejak satu tahun lalu hinggasekarang belum ada keputusan yang final / tetap dari Pemprov.Bahwa Ahli tidak tahu pemiliknya, yang jelas tanah tersebutberdasarkan titik koordinat dan diploting di peta di kantor pertanahankota singkawang belum terdaftar hak.Bahwa di sekitar lokasi namun yang masuk wilayah Kota Singkawangsudah banyak yang bersertifikat dari pengajuan Prona.Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatandengan keterangan tersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa

terurai pada lembaran ke3 alineaselanjutnya, berulang Imenuliskan Utara berbatas dengan TanahHutan Muda (100) Meter.Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2018/PT.BNA.Bahwa antara satu batas tanah dengan batas tanah yang lainmempunyalbatas tanahyang sama dengan dan sebagaimanapetitum Penggugat pada lembaran ke5 angka3 batasbatas tanahtersebut saling berdekatan dan terkonsentrasi menjadi satu kesatuan.Faktanya :batasbatas tanah Penggugat yang saling berdekatan atau samadengan tersebut, jika diploting

WKS Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten BatangHari ;Bahwa titik koordinat yang telah diambil oleh ahli kemudian diploting kedalampeta kawasan hutan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanannomor 727/MenhutII/2012 tanggal 10 Desember 2012 sehingga dapat diketahuibahwa titik koordinat lokasi kejadian masuk dalam kawasan hutan produksi tetapkelompok hutan pasir mayang danau Bangko yang hak penguasaannya diberikankepada pihak PT WKS Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten BatangHari

Bahwa sebelum Penggugat membeli tanahtanah dimaksud (tanah objeksengketa), Para Ahli Waris selaku penjual menerangkan bahwa tanahdimaksud pernah diploting dan direncanakan akan dibebaskan oleh Tergugat,namun ternyata tidak direalisasikan oleh Tergugat karena tidak adapembayaran/ganti rugi maupun transaksi jual beli/pembebasan terhadap tanahobjek sengketa dimaksud;4.

SLEFA 4625 asal Malaysia pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 jam06.15 WIB pada posisi 02 56 060 LU 100 49 202 BT dan diploting dipeta posisi tersebut berada di Laut Territorial Indonesia Perairan Selat Malaka; Bahwa benar saat dipergoki oleh KP.HIU 15, kapal ikan KM. SLFA 4625 yangdinakhodai oleh Terdakwa HENG CHEE YONG sedang melakukan kegiatanpenangkapan ikan dengan pukat Trawi di Laut Teritorial Indonersia di perairanSelat Malaka ; Bahwa benar saat diperiksa, kapal ikan KM.