Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Hal 12 dari 194 Putusan No. : 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.20.2A;Pasal 78 ayat (2) UUPT: RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir. lsi dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UUPT tersebut diatas sudah sangat jelas, yaitu membebankan kewajiban hukum kepadadireksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunandalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahunbuku yang bersangkutan.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;dan ;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkankan UndangUndang (UUPT).

Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroanyang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahunsetelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasar.Faktanya pada tahun 2007, Tergugat tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tergugat guna melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT.Selain itu sampai dengan tahun 2011, Tergugat juga tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat untuk melakukanpemberhentian

Perbuatan Tergugat tersebut telahmelanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dariTergugat maupun ketentuan di dalam UUPT.b) Adanya KesalahanHal5 Putusan perkara Nomor :393/PDT/2020/PT.DKI.Unsur kesalahan Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa Tergugattelah mencantumkan nama Penggugat ke dalam SPT Tahunan Tergugatyang telah dibuat oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawanhukum karena tidak sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggarandasar dari Tergugat.

dari Tergugat.c) Adanya KerugianPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuatPenggugat menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,(seratus juta Rupiah) berupa dana yang telah dikeluarkan untukmembayar konsultan hukum guna mengurus permasalahan ini sertakerugian immaterial berupa kekecewaan Penggugat atas pencantumannama Penggugat sebagai Direksi Tergugat ke dalam SPT TahunanTergugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan UUPT

dan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dalam menjalankankepengurusan Perseroan harus sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU dan/atauanggaran dasar, sejalan dengan Pasal 97 UUPT setiap anggota Direksidalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengedepankanitikad baik dan penuh tanggungjawab ; Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat 3 UUPT menegas setiap anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi

atas kerugian Perseroan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku ; Bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi maka ditunjuksalah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yangdiambil tetap atas nama Direksi secara bersama sertapertanggungjawabnya pun secara bersamasama (Pasal 97 ayat 4UUPT) ; Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UUPT pertanggung jawab

lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruhanggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroanatau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaDireksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan denganPerseroan ; Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pembangunan Resort PT.SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI bahan material yang berasal dariterumbu karang merupakan perbuatan melawan hukum, bila dikaitkandengan UUPT

Busyra Azeri, SH.MH., yang diajukan oleh Penuntut Umumyang menyatakan: bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi makaditunjuk salah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yang diambiltetap atas nama Direksi secara bersama serta pertanggungjawabnya punsecara bersamasama (Pasal 97 ayat 4 UUPT) ;Menimbang bahwa dalam perkara ini diketemukan fakta, terdakwabukanlah sebagai pelaku utama, ada orang lain yaitu

/PN Pdg42seharusnya dilaksanakan oleh PT serta tidak dibuat berita acara tertulismaka terhadap hal ini berdasarkan pasal 93 ayat (3) UUPT terdakwaselaku Direktur Utama PT.

PUTERA SINGGALANG PRIMABERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa PT PUTERA SINGGALANG PRIMA (Tergugat 1) saat ini dikuasaisepenuhnya olen Tergugat 2, sehingga Penggugat 1 dan 2, tidak melakukantindakan apapun terhadap Tergugat 1;Bahwa Kewajiban Direksi Memegang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus,berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur mengenai kewajiban direksi untuk memegang DaftarPemegang Saham (DPS), yaitu:1) Direksi Perseroan wayjib mengadakan dan

ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahankepemilikan saham.4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroanagar dapat dilihat oleh para pemegang saham.5) Dalam hal peraturan perundangundangan di bidang pasar modal tidakmengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.Bahwa sudah seharusnya kewajiban Tergugat 2 untuk melaksanakan Pasal 50 UUPT

kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyail saldo laba yang positif.Bahwa Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat1 dan 2, termasuk melibatkan Penggugat 1, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan 2yang tidak melaksanakan UU PT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,maka Tergugat 1 dan 2 harus melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UUPT

Yang terpenting dalampendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Yang dimaksuddengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupunasing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskanprinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badanhukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu)orang pemegang saham;Halaman 19 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG Bahwa Kemudian, setiap pendiri PT tersebut wajidb mengambil bagian saham pada saatPT didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapamaksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham.

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, menyatakan : Direksimewakili perusahaan baik didalam maupun diluarpengadilan.Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007, menyatakan : Atas namaperseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeriterhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.Pasal 97 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan : Ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

Turut Tergugat dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan RapatTurut Tergugat 1 Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat Ill adalah Aktayang sah dan berkekuatan hukum mengikat;Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadipada Turut Tergugat PT.

Dari ketentuanPasal 70 UUPT juncto Pasal 71 UUPT serta penjelasannya, dapatditerjemahkan sebagai berikut:1. suatu perseroan terbatas dengan saldo laba positif wajib memilikicadangan yang didapat dari penyisinan laba bersih perseroan.2. laba bersih peseroan, setelah dikurangi penyisinan sebagai cadangandapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen dan/atau tantiembagi direksi dan komisaris serta bonus karyawan.Halaman91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pat.G/2014/PN CbiMenimbang, bahwa

(Pasal 52 ayat 1 UUPT);Menimbang, bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhakmenarik kembali modal yang telah disetorkan karena dapat mengakibatkanterjadinya pengurangan modal;Menimbang, bahwa mekanisme dan tatacara pengurangan modalharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dinyatakan sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suarasetuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar (Pasal 44 ayat 1 UUPT).Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan

Golden Hui;Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak bisa menjalankanpekerjaanya karena berhalangan sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT) yangmenjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan, baik didalammaupun di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, makayang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadi dalam

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 UUNo. 1 Tahun 1995 (kini Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007) dinyatakanDireksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdi dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, jopasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas( UUPT) yang menjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan,baik didalam maupun

di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu)orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadidalam hal Direktur berhalangan , maka Anggota Dewan Direksi lainnya berhakuntuk mewakili Perseroan, termasuk menanda tangani nota kesepahaman(memorandum og understanding / MoU), seharusnya yang menjadi subyek dalamgugatan a quo adalah anggota direksi dan Komisaris telah di angkat yaituDirektur

SmgMenimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P3 bahwa yangseharusnya mewakili PT Golden Hui dan Penggugat selalku Direktur Utama,namun berhubung Penggugat sejak sejak dilaporkan ke Direskrim Polda JawaTengah sejak bulan Agustus 2005 dan Penggugat menjaadi Daftar PencarianOarang (DPO) sampai status DPO dicabut bulan Nopember 2012 hinggasekarang sudaah tidak lagi melaksanakan tugas Direktur, maka sesuai ketentuanpasal 98 ayat (2) UUPT maka yang melaksanakan tugas untuk mewakili PT.Golden Hui adalah

perkara a quo tidakdihadiri oleh para Tergugat, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya paraTergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagaipihak yang kalah,oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhanbiaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlahbunyi amar putusan ini nanti ;Mengingat, Pasal 1365 KUH Pdt jo Pasal 1, Pasal 92 UU No. 40 Tahun2007 jo pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ( UUPT

2011sebagai berikut : Bahwa setelah tidak disetujui oleh Komisaris Penggugat dan Direktur Penggugatyang lain karena sibuknya Tergugat III pada saat itu Tergugat III melakukan kelalaian,yaitu lalai menarik perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 September 1999 danSurat Pernyataan tanggal 15 September 1999 sehingga PPJB dan Surat Pernyataantersebut tetap tersimpan di Tergugat I Catatan : Tulisan tabal dari Tergugat IMenunjuk 88 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas( UUPT

Untuk lebih jelasnya, Tergugat I akanmengutip bunyi Pasal 88 ayat (2) UUPT sebagai berikut : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikanpihak ketiga yang beritikad baik 7 Berdasarkan uraian diatas jelas ssekali terbukti bahwa PPJB SHGB No.845 telahdibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dapat merugikanTergugat I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik .Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa jikaperbuatan

saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap an ggota Direksi yang kerenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan 4 Berdasaarkan uraian pasal 85 ayat (3) UUPT diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat IIIlah yang harusnya digugat oleh para pemegang saham Penggugat jika ternyataPEnggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa

jikaperbuatan Tergugat III sebagai wakil Penggugat telah merugikan Penggugat, makaberdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPT, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada TergugatIl dan bukan malah menggugat kepada Tergugat I.

Sehingga bila adasesuatu yang ternyata dirasa ada yang merugikan oleh Penggugat pada bulanSeptember 1999, quod non, maka RUPS dapat meminta pertanggungjawaban Direksipada tahun tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 63 ayat (2) Pasal 65 ayat ( 4)UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 63 ayat (2) UUPT ;RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentinganperseroan dari Direksi dan atau Komisaris Pasal 65 ayat (4) UUPT :RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwakt berdasarkan

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT, UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukanpengurusan Perseroan seharihari. Kekosongan jabatan DireksiPerseroan selama 1 (Satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisiHal. 4 dari 13 hal. Put.

kewajibankewajiban Perseroan yang bersifat rutinseperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatankegiatan operasionalperusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun danTermohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran DasarPerseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon,berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

lama, Pemohon mengajukan permintaankepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Suratpermohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikanalasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkaitdengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidakmemiliki Direksi sejak meninggalnya

Pokok Prasetyo ;Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melaluiSurat tertanggal 2 Mei 2006 secara terangterangan menyatakanmenolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ;Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapatmemberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

Di dalam novum tersebut disebutkan bahwa, tidak adapengaturan dalam UUPT mengenai pengurangan saham dengan dasarbahwa tanah yang telah diinbrengkan belum dapat dimanfaatkan, yang adadi UUPT adalah pengaturan mengenai pengurangan modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 atau pemindahan hak atas sahamsebagaimana diatur dalam Pasal 55 s/d Pasal 59 UUPT;Hal. 28 dari 46 Hal.

Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

Olehkarenanya berdasarkan ketentuan UUPT, deviden yang telah diberikan tidakdapat dikembalikan kecuali perseroan mengalami kerugian (devideninterim);Bahwa sebelum sampai pada amar putusan menolak permohonan kasasi,Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikutippada halaman 2 Permohonan Peninjauan Kembali a quo, pertimbangan hukumPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013, tertanggal 31 Juli 2013yang menjadi obyek perkara Peninjauan Kembali a quo berbunyi sebagaiberikut:

Sedangkan deviden yang dapat dimintakan kembali hanyadikenal pada deviden interim sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT, dimanaalasan pengembalian deviden adalah setelah tahun buku berakhir ternyataperseroan menderita kerugian. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan UUPT,deviden yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kecuali perseroanmengalami kerugian.Dalam perkara ini, para pemegang saham dalam RUPS telah menyetujuipembagian deviden sejak tahun 20072009.

Sesuai ketentuan UUPT, RUPSmerupakan organ tertinggi perseroan yang berhak mengambil keputusan;Oleh karena itu jelas secara hukum pembagian deviden tahun 20072009adalah sah menurut hukum.ii. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factitersebut di atas yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agungmengandung kekeliruan yang nyata lainnya dengan alasan:Hal. 42 dari 46 Hal.

badan dari perusahaan tersebut, danmembebankan tanggung jawab kepada pihak organizers dan managersdari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawabterbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmatioleh mereka.Bahwa sebagaimana diketahul secara bersama doktrin Piercing thecorporate veil secara tegas juga diakui dan diadopsi oleh sistem hukum diIndonesia yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ("Selanjutnya disebut UUPT

Dengan demikian seluruh perbuatanhukum Tergugat 1 yang mana merupakan bentukan alter ego dariTergugat 2 dan Tergugat 3 dalam melakukan Perjanjian KSO denganPenggugat jelas dapat diterapkan doktrin Piercing the corporate veilyang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Terbukti Tergugat 2 danTergugat 3 melakukan kerjasama dengan Penggugat dengan itikadburuk dan tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhantanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengan demikian dapat terbuktidengan jelas dan terang jika Tergugat 2 dan Tergugat 3 secarabersamasama selaku pemegang saham Tergugat 1 baik langsungmaupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat1 untuk kepentingan pribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf b UUPT Oleh karenanya, sangat layak jika Tergugat 2 danTergugat 3 dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai hartakekayaan pribadinya karena telah menyebabkan Tergugat 1 tidakdapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat

Dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku Direktur danKomisaris yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalammengelola pinjaman dana operasional dari Penggugat dan dengantidak beritikad baik yaitu dengan menipu Penggugat selaku kreditor(defrauding creditor) dengan tidak mampu mengembalikankewajibannya kepada Penggugat dimaksud, maka hal tersebut telahmelanggar Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT dan Pasal 114 ayat (2)dan (3) UUPT.

kewajibannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 kepadaPenggugat faktanya Para Tergugat berulang kali menggunakanrekening atas nama pribadi khususnya atas nama Tergugat 3.Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnya dapatdibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantaraTergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sehingga Tergugat 1tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugatsebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT

KPB dalam Akta No. 6dan Akta No. 1 telah bertentangan dengan Pasal 91 UUPT dan sudahsepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaktidaknya diperintahkanHalaman 24 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.kepada Tergugat untuk mencabut SuratSurat Keputusan Tergugattersebut ;34.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 bertentangan denganPasal 44 UUPT mengenai persyaratan Pengurangan Modal padaPerseroan Terbatas.

KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 telah bertentangandengan Pasal 44 UUPT yang mengatur tata cara mengenai penguranganmodal sebuah perseroan terbatas. Adapun Pasal 44 UUPT mengatursebagai berikut:(1). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2).

KPB ;35.Kemudian Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 tersebut jugabertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UUPT karena pada faktanya tidakpernah ada pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih kepadaKreditor Perseroan mengenai pengurangan modal PT. KPB sebagaimanadimaksud dalam Akta No. 6 ;Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT mengenai PenguranganModal Ditempatkan dan Disetor.

Hal ini sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT, sebagaiberikut :Halaman 26 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT. Pasal 21(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatpersetujuan Menteri ;(2).

KPB untuk peningkatan modal disetor dari semulaRp. 600.000.000, (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,(delapan puluh miliar Rupiah) ;Oleh karena itu maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)dan ayat (2) huruf (e) UUPT;36.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai PeningkatanModal Dasar PT. KPB.

Nomor 644 K/Pdt/201710.dilakukan oleh Tergugat selaku Direktur Utama dan Tergugat II selakuDirektur berdasarkan Pasal 92 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) oleh karenanya berdasarkanPasal 97 ayat (3) UUPT, Tergugat dan Tergugat dalam kapasitasnyamasingmasing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan wajib untukbertanggung jJawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila dapatdibuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat II bersalah atau lalai dalammenjalankan

IndoPerkasa;Bahwa demikian pula tindakan Tergugat Ill yang turut serta secara aktifuntuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan adalah bentuk itikadtidak baik dan adanya benturan kepentingan dari Tergugat III yang dalamhal ini memiliki kepentingan dalam hal penjualan sahamsaham milik PTUnited Coal Indonesia sebanyak 40 % yaitu 2.000 lembar saham pada PTKarya Putra Borneo dimana Tergugat III adalah juga merupakan Komisarisdari PT United Coal Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 114 ayat (3)UUPT

dari Menteri Kehakiman danHAM RI dengan Surat Keputusan Nomor C00836.HT.01.01.TH. 2003tanggal 16 Januari 2003 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4 tentangPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat UmumPemegang Saham tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat dihadapanNotaris Dwie Ponny Sulistyan, S.H., M.Kn., di Kabupaten Cianjur (AktaNomor 4);Bahwa dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat diwakili oleh KirtipalSingh Raheja, selaku Direktur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat(7) UUPT

Nomor 644 K/Pdt/201711.12.13.14.kegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitungsejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional oleh Tergugat selakuDirektur Utama dan oleh Tergugat II selaku Direktur, dapat dikategorikansebagai bentuk tindakan kepengurusan dengan merujuk pada Pasal 92 ayat(2) UUPT, oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Tergugat dan Tergugat II dalam kapasitasnya masingmasing sebagai

Nomor 644 K/Pdt/201714.telah dapat membuktikan bahwa terdapat benturan kepentingan antaraTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perseroan, makaberdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007(UUPT), yaitu:Anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan apabila:a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksiyang bersangkutan atau;b.

Rapattersebut hanya dilaksanakan secara sepihak oleh KOMISARIS(TERGUGAT Il).Halaman 4 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMGBahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yangdiselengggarakan oleh Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimanadi atas dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut :Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT, (Kutipan)(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :a.

Kepada Direksi (PENGGUGAT).Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 10JANUARI 2017 tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalamPasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut : Pasal 82 UUPT(kutipan) :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan / atau dengan iklan

Agenda dalam undangan RUPSLB tentang Hal lainlain.Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 75 ayat (8)dan ayat (4) UUPT, bahwa dalam mata acara rapat lainlaintidak dapat diambil keputusan apabila selurun pemegangsaham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut;Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT (Kutipan)(3) RUPS dalam; mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, kecuali semua pemegangsaham hadir dan atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4)

ASMORO JATI SUBURuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 10 JANUARI 2017;Berdasarkan pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakan RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah.Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT (Kutipan)(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ataulebih dari jumlah

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 79 ayat (5) dan (6) UUPT (Kutipan)(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud padan ayat (5)a.

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayadengan register perkara Nomor 83/Pdt.G.2016/PN.Sby., tertanggal 27Januari 2016 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawanhukum yang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroanterhadap anggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97ayat (6) UUPT (gugatan derivatif pemegang saham).

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasindengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tertanggal 13 April2018 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawan hukumyang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroan terhadapanggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97 ayat (6)UUPT (gugatan derivatif pemegang saham).

MELANGGAR KEWAJIBAN, TUGAS SERTA TANGGUNG JAWABNYASEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 92 AYAT (1) SERTA PASAL97 AYAT (1) dan (2) UUPT Keseluruhan rangkaian tindakantindakan pelanggaran Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 2235 merupakan bentukbentuk tindakan yangbertentangan dengan kewajiban, tugas serta tanggung jawab yang diaturdalam Pasal 92 Ayat (1) serta Pasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT, sebagaiberikut:Pasal 92 Ayat (1) UUPT:Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman 84,Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994);Tindakantindakan pelanggaran Tergugat yang pada intinya telah dengansengaja melakukan kesalahankesalahan dan pelanggaran terhadapKode Etik Perseroan serta UUPT untuk merugikan perseroan jelasjelasmerupakan suatu kesalahan sebagaimana diuraikan di atas;.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana diaturdi dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT. Yamakawa RattanIndustry;3.

Bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan19,dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 56ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (3) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Sumber KencanaIndo Palma, telah dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, olehkarenanya objek sengketa dalam perkara aquo bukan termasuk objeksengketa yang dimaksudkan dalam Undangundang Pengadilan TataHalaman 42 dari 63 halaman putusan Nomor 135/G/2017/PTUNJKTmelakukan tuntutan atas pemindahan hak atas saham yang tidak sesuaidengan UUPT tersebut melalui Peradilan Umum, bukan melaui PeradilanTata Usaha Negara;19.

UndangUndang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT.1995) juncto UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT. 2007) sebagai berikut : Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 UUPT. 1995 :Pasal 84 ayat 1 huruf b:(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :(a) ..... 3(b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan ;Pasal 85 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab

Nomor 639/Pdt/2018/PT DKIAkta No. 9/1996 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 ayat(1) dan ayat (2) UUPT. 1995 (UUPT. yang berlaku pada saattransaksi dilakukan) sebagai berikut : Pasal 11 ayat (9) Akta No.9/1996 :9.

Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 85ayat (1) dan (2) UUPT. 1995 juncto Pasal 97 ayat (2) & (3) UUPT. 2007sebagai berikut : Pasal 85 ayat (1) & (2) UUPT. 1995 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.(2) SetiapanggotaDireksibertanggungjawab penuh secarapribadiapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).junctoPasal 97 ayat (

2) & (3) UUPT. 2007 :(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wayib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.(3) Setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh secarapribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, transaksi ini juga bertentangan denganketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPT. 1995 dan karena itu pula TergugatRekonvensi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiapdan semua kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimanadiwajibkan oleh ketentuan Pasal 85 ayat (2) UUPT. 1995.Pada Mei 2005, Mei 2006, dan Mei 2008 Tergugat Rekonvensimemberikan pinjaman dana talangan (bridging finance) kepada WVELyang berakibat merugikan Perseroan (in casu Penggugat Rekonvensi)senilai total

) (lexspecialis derogate legi generalis) dimana sepanjang tidak ditentukan laindalam UUFM maka ketentuan yang berlaku bagi Pelawan adalah UUPT ;Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuanketentuan pasal modal yangberlaku kepada Pelawan selaku Perseroan Terbuka, sahamsaham PelawanHal. 6 dari 31 hal.

Bahwa kedudukan sebagai Emiten Pasar Modal telah menjadikanPEMOHON berstatus sebagai Perseroan Terbuka yang terhadapnyaberlaku ketentuan UU Pasar Modal sebagai lex Specialis terhadapUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mana hal tersebut tidak berlaku bagi TERMOHONmaupun pada TURUT TERMOHON disebabkan kedudukannya yangbukan merupakan Perseroan Terbuka (perseroan berstatus tertutup) ;6.

Bagi perseroan dengan status perseroan terbuka, sebagaimanadinyatakan di ayat (4) pasal dimaksud, ketentuan juga berlakusepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan UU Pasar Modal (asas Lexspecialis derogate lex generalis) ;Pasal 50 UUPT(1). Direksi perseroan wajidb mengadakan dan menyimpan daftarpemegang saham, memuat sekurangkurangnya;a. Nama dan alamat pemegang saham;b.

Bahwa disamping itu, dalam UUPT juga terdapat ketentuan mengenaiperlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana termuatHal. 28 dari 31 hal. Put.

No.409 K/Pdt/2011dalam bagian kedua UUPT yang mencakup pasal 37 s/d Pasal 40 yangpada pokoknya menegaskan bahwasanya guna kepentinganperseroan, maka perseroan dapat memiliki saham yang telahditerbitkannya sendiri, yang dalam hat ini membuktikan bahwasanyamasih terdapat hak penerbit saham terhadap sahamsaham yang telahditerbitkannya ;Bila ketentuanketentuan sebagaimana diuraikan di atas dilengkapidengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 92 ayat (1)UUPT yang menegaskan bahwasanya Direksi menjalankanpengurusan

DalamHukum Perusahaan hak pemegang saham untuk mengajukan gugatandikenal dengan Derivatif Action;Untuk jelasnya dibawah ini adalah pasalpasal dalam UUPT yangmemberikan hak Derivatif Action kepada pemegang saham :Pasal 61 ayat (1) UUPT :Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan vwajar sebagai akibatkeputusan RUP%S, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";Hal. 10 dari 42 hal.

No. 699 PK/Pdt/201 1Pasal97 ayat (6) UUPT:" Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengaukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada perseroan";Pasal 114 ayat (6) UUPT :"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat menggugat

Bahwa berdasarkan Pasai 67 ayat (1), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114ayat (6), maka UUPT hanya memberikan hak kepada pemegang sahamuntuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii)Komisaris saja. UUPT sama sekali tidak menyebutkan bahwa pemegangsaham dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain diluar organperseroan, dalam hal ini Tergugat Ill. Oleh karena itu gugatan Penggugatkepada Tergugat Ill tidak mempunyai dasar hukum sama sekali danmerupakan kesalahan.

Sebagaimana Tergugat nyatakandalam eksepsi huruf B, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat(1), 97 ayat 6, 114 ayat (6) UUPT, Undangundang hanya memberikan hakkepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i)Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau(iii) kKomisaris saja, UUPT sama sekali tidakmenyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepadapihak lain diluar organ perseroan, dalam hal ini Tergugat Ill.Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat Ill tidak mempunyaidasar hukum sama sekali

Oleh karenanya, berdasarkan pada ketentuanPasal 97 Ayat 3 UUPT yang menyatakan "setiap anggota Direksibertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan... " dan ketentuan Pasal 114 Ayat 3 UUPT yang menyatakan"setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara Pnbadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya... "; serta berdasarkan uraian mengenai ketentuanketentuan

Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya bahwadireksi mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN. Ambnamun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1)UUPT yang menyatakan : anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroanapabilaa. Teradi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yangbersangkutan ;b.

Pasal 832 BW, namun jikalau obyek warisnya adalahsaham maka secara kontekstual tidak terlepas dari suatu perseroan, yangdalam UUPT telah diatur didalam Pasal 57 yang mengatur mengenaipersyaratan pemindahan saham sebagai berikut :Ayat (1) : Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham denganklasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;b.

Pasal 832 BW, sehinggaterkait pemindahan saham yang berkenaan dengan kewarisan harus tundukpada UUPT tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan keduabelah pihak, Majelis hakim berpendapat pemindahan saham milik Ny. CorneliaChristiena Sitanala kepada Tergugat dan Tergugat Il karena kewarisan adalahHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN.

Ambbertentangan dengan hukum karena belum ada persetujuan terlebih dahulu dariinstansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa UUPT tidak memberikan penjelasan lebih lanjutmengenai instansi mana yang berwenang memberi persetujuan tersebut,namun menurut pendapat ahli DR.

Cornelia Christiena Sitanala olen Tergugat dan Tergugat Ilsecara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT diatasadalah suatu) perbuatan melawan hukum dan sekaligus menjawabpermasalahan kedua perkara a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatupetitum gugatan penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan sebelumnyabahwa oleh karena lahirnya Akta Perubahan dan Akta Pembetulan PT.