Ditemukan 1873 data
128 — 7
bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan/atau sertipikat pengganti, Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahanprosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas,tumpang tindin
175 — 124
Jumlah wargasaksi selaku Ketua RT 42 jumlah warga yang terkena pembebasan lahansekitar 73 warga, dari jumlah tsb yang pembebasannya bermasalah adabeberapa orang warga yaitu atas nama EDI SUCIPTO (tumpangtindih dengantanah siapa saksi tidak tahu) ,RIONO (tumpang tindin dengan tanah siapasaksi tidak tahu), MARGONO (tumpang tindih dengan tanah siapa saksi tidaktahu), HADI SUPRIADI, ANDI ROHENDI (tumpang tindih dengan tanah siapasaksi tidak tahu)., selain itu warga kami sampai saat ini terkesan tidak
Kav.257.A Tumpang tindih dengankav.217 atas nama Sudiarno/Girsang dan kav.105 tumpang tindihdengan Abonar Sirus Girsang seluas + 1.796 M2 + Bangunan,tanamtumbuh.c) Tanah atas nama Darman Embang SKT : 176/AGR/KGP/XII/1976Kav. 257.a tumpang tindin dengan Kav. 216 atas nama PitasminSidauruk seluas lebih kurang 605 M2 (Bangunan + Tanah Tumbuh)d) Tanah atas nama HUSNI Kv. 489.a dan Mukri Kav. 489.b tumpangtindih dengan Kav. 1104 atas nama Sabar Siagian seluas 1.124,31.Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm
147 — 18
SardaniUsman ternyata tidak tumpah tindin antara surat Sultan lbrahimChaliluddin, surat Sultan Muhammad Ali dengan Surat ahli waris Aji Dio.Bahwa oleh karena dasar dasar, alasanalasan dan dalildalil gugatanpara penggugat selalu membolak balikkan fakta sebagai mana turuttergugat sekaligus kuasa insidentil para tergugat uraikan diatas makadengan hormat para tergugat memohon kepada Ketua dan AnggotaMajelis yang menyidangkan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Tgtuntuk menolak seluruh gugatan para penggugat
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
367 — 356
.;19) Bahwa tanah yang dimohon tidak tumpang tindin dengansertipikat lain, baik perorangan, Badan Hukum maupunInstansi Pemerintah dan tidak ada sita jaminan atauPenetapan Penangguhan dari Pengadilan;20) Bahwa tanah yang dimohon belum pernah terbit hak diatasnyadan telah dikuasai pemohon sebagaimana sesuai ketentuanPasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan yang
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
86 — 150
Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapatantara TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan perusahaan lain yang arealnya tumpang tindin dengan areal HPHTIPENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT No::Halaman 36 dari151 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR.15.16.500/337/EkProda/XII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih ArealPerkebunan Dengan HPHTI PT.
814 — 385
SEMARANG melalui Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas TanjungEmas Semarang telah mengajukan permohonan izinreklamasi Kalibaru Barat kepada Menteri Perhubungan Cq.Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat NomorPP.006/01/01/KSOP.Tg.Emas17 tanggal 25 Januari 2017,namun masih terdapat kekurangan persyaratan yaitu StudiAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup +;Lokasi reklamasi seluas + 22 Ha yang dimohonkan oleh PTPELABUHAN INDONESIA Ill (PERSERO) CABANGTANJUNG EMAS tumpang tindin
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
258 — 133
dengan alas hak Akta Jual Beli No. 78/2019,Akta Jual Beli 80/2019, dan Akta Jual Beli 82/2019 telah tumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan alas hakSertifikat Hak Milik (SHM) No. 00439 tertanggal 7 September 2005.Karena berisi informasi menyesatkan dan mengadaada.Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikandalam bab eksepsi kewenangan absolut (exceptiodeclinatoir),PENGGUGAT terlebih dahulu harus membuktikan alas hak yangdidalilkan oleh PENGGUGAT telah tumpang tindin
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
80 — 66
DKI.16.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MANo.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan MA No.1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, gugatan yang tidakmenyebutkan batasbatas objek sengketa dinyatakan obscuur libeldan gugatan tidak daat diterima.Bahwa Obyek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGATtumpang tindin sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara a quosebagaimana tercantum dalam Posita dan Petitum dalam Gugatan PARAPENGGUGAT.
134 — 278
SINARINDO INTERNUSAmemang saling bertumpang tindin dengan keempat bidang tanah milikTERGUGAT I, Il, Ill dan IV.Bahwa untuk PENGGUGAT II bidang tanahnya yang bertumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT terletak di objek yang berbeda dengan bidangtanah PENGGUGAT , yaitu dipisah oleh jalan perjuangan.
1.Maimunah
2.Lina
3.Sleman
Tergugat:
1.Sumini
2.Asyudi Setiawan
3.Retno Riani
4.H. Usman S.
5.Ny. Yah
6.H. Dahroen Yoesoef
7.Fenny Alfina
8.Raf Mustika
101 — 36
Tpgtumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dankesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelishakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan aquo adalah hak dari paraPenggugat konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan apaapayang didalilkan olehnya dalam surat gugatannya, sedangkan mengenai segalasesuatu yang berkaitan dengan pembuktian mengenai kepemilikan atas tanahobjek sengketa tersebut menurut
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
960 — 2473
dengan DokumenRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, fotocopydari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P14;15.Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Bukit Sunur,fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P15;16.Hasil Riset Yayasan Genesis yang tertuang dalam Buku OligarkiEkstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat, pada BAB IVJebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DASBengkuluHilm 4357 dan Peta Sebaran Sub Daerah Aliran Sungaiyang Tumpang tindin
160 — 47
Bahwa penurunan sebagaimana dimaksud dalam point huruf a dan bdisebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:1) Internal: a) Dualisme Pengelolaan Wilayan antara Pemerintan Kota(selanjutnya disebut Pemkot) dan BP Batam: penyediaaninfrastruktur belum memenuhi standar internasional, masalahkepastian hukum bagi investor yang masih kurang, perizinanusaha lamban, tumpang tindin pengelolaan tanah. b) Dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam; pada praktiknyaBP Batam bertanggung jawab kepada dua institusi
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
608 — 867
/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atastanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemeganghak atas tanah yang berbatasan.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanahKTUN Objek Sengketa tidak menghadirkan para pemilik yaitu Penggugat sebagaipemegang hak atas tanah yang berbatasan dan tumpang tindin
492 — 66
atas nama HAMZAH (Tergugat ).Halaman 72Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTNBahwa dari persoalan hukum atas permasalahan tersebut, Penggugatmengajukan gugatannya dalam sengketa hak keperdataan atas kepemilikandari bidang tanah, selanjutnya dari persoalan hukum ini dari bidang tanahtersebut disebut juga objek perkara.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat , dari bidang tanahobjek perkara, telah terjadi tumpang tindin (overlapping) status hakkepemilikan atas tanahnya, yaitu
39 — 23
Desa Putrapinggan, seluas 4540 M2 atas nama RazakWahab;SHM No. 552/ Desa Putrapinggan, seluas 923 M2 atas nama RazakWahab;SHM No. 567/ Desa Putrapinggan, seluas 980 M2 atas nama KimmySosianti;SHM No. 668/ Desa Putrapinggan, seluas 1615 M2 atas nama Turiah;SHM No. 658/ Desa Putrapinggan, seluas 1100 M2 atas nama Turiah/Ponimin;SHM No. 757/ Desa Putrapinggan, seluas 597 M2 atas nama RosiahNusser;SHM No. 497/ Desa Putrapinggan, seluas 2450 M2 atas nama Andi/Dinarsih;Bahwa, agar tidak terjadi tumpang tindin
62 — 21
kepemilikan sertifikatyang hasil rapat yang meminta HARIYANTO melepaskan hak atas tanahtersebut ;Bahwa pada tahun 2005 ada peningkatan Hak atas tanah atas namaHARYONO dan KARYONO yang terletak di Desa Nyatnyono ,yangternyata ada tumpang tindih atas peningkatan Hak atas tanah yangdimohonkan HARYONO dan KARYONO dengan tanah milik PU PropinsiJawa Tengah ;Bahwa Hak Pakai No.5 dasarnya Surat Keputusan Pemberian Hak dariPememerintah Propinsi Jateng,sedang C Desa dasarnya Konversi ;Bahwa sampai terjadi tumpah tindin
1201 — 1585 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakmempunyai landasan yuridis yang kuat karena tidak sesuai dengan Pasal18A dan Pasal 18B UUD 1945, serta karena menyangkut bidang pendidikankurang memperhatikan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikandan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), danPasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa untuk itulan pemerintah dalam membentukperaturan perundangundangan agar tidak terjadi tumpang tindin
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
82 — 24
rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir; Bahwa jika Turut Terlawan II tidak menandatangani dan memberikan kuasakepada Turut Terlawan justru akan menimbulkan akta tersebut cacathukum karena kekurangan ahli waris yang bertandatangan dalam kuasatersebut, hal ini semestinya sudah sangat dipahami oleh Para Pelawan; Bahwa Terlawan Ill melihat iktikad tidak baik dari Para Pelawan yangmenggiring opini bahwa dengan Turut Terlawan II menandatangani suratkuasa serta menandatangani sebagai pihak adalah tumpeng tindin
387 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan fakta dimana terjadi tumpang tindin dan terdapatkemungkinan akan adanya dua buah putusan mengenai subyek hukum danpermasalahan yang sama yang mungkin menimbulkan kerugian ganda bagipara Tergugat, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menunda pemeriksaan inisampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan569, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvantkelijk verklaard
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
362 — 282
Tritunggal Sentra Buana yang mempunyai Ijin Perkebunan(vide Obyek Sengketa) maka tidak terbukti sama sekali adanyatumpang tindin antara Kuasa Pertambngan dengan jinPerkebunn Kelapa Sawit.Bahwa perlu Tergugat Jelaskan pada Penggugat terkait Ijin Lokasisesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraNo. 35 tahun 2000 Jo.