Ditemukan 262 data
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
112 — 29
Yang harus diperhatikan apakah hilangnya 30 surat suara itudilaporkan oleh PTPS atau tidak karena dengan hilangnya 30 surat suarapatut diduga telah terjadi pembukaan kotak suara dan atau berkaspemungutan yang melanggara ketentuan peraturna perundangundangan.
84 — 76
Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memaksa PENGGUGATuntuk mengadakan perjanjian pembagian harta gono gini tersebutadalah perbuatan melanggara hukum;3. Menyatakan Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian HartaGono Gini dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Juni 2005,yang ditandatangani dihadapan Notaris Sugiharto, SH, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
68 — 16
PalHalaman 134 dari 146Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan secaraberlanjut oleh karena unsur ini hanya merupakan unsur alasan pemberat hukuman,sedangkan unsurunsur pokoknya sudah terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaanSubsidair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana melanggara Pasal 3 Jo.
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2117
enna nen en ence cennnnneneBerdasarkan fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, makaentitas yang berwenang untuk memberikan/menyerahkan ataumemperlihatkan obyek sengketa a quo adalah Penyidik PoldaPapua, karena obyek sengketa a quo dari tujuan awalpenerbitannya adalah untuk membantu Penyidik dalam prosesHalaman 99 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.Penyidikan dan sifatnya sangat rahasia, justru apabila Tergugatmemberikannya kepada pihak Penggugat maka Tergugat akanmenyalahi dan melanggara
1.FRANS RENFAAN
2.KORNELES RENFAAN
3.NIKODEMUS RENFAAN
4.SAMUEL RENFAAN
5.DANIEL RENFAAN
6.ALI RENFAAN
7.AHMAD RENFAAN,S.Sos
Tergugat:
1.NY.ROSDIANA RENWARIN
2.ISMAIL ABUUR
3.NURDIYANSYAH RENWARIN
4.EMILUIS OHOILULIN
5.NY.SITI BADMAS
6.DOMINIKUS TOKER
7.IMANUEL YAMLAAY
8.YUNUS ABUUR
9.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual
10.NURDIANSYAH RENWARIN
11.DOMINGGUS TOKER
12.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. WALIKORA TUAL
Intervensi:
ABDUL HALIQ RENNGUR
279 — 126
Bahwa apabila Penggugat menganggap ada perbuatan melanggara hukum,seharusnya Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan menggugat putusan pejabat TUN;10. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuri Libeli)karena tidak menyebutkan/menjelaskan peran dan kedudukan Tergugatdalam perkara a quo, karena sebagai Tergugat II perlu untuk dijelaskan legalstandingnya, bagaimana peran dan posisi hukumnya harus juga disebutkandalam gugatan;11.
542 — 57
Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memaksaPENGGUGAT untuk mengadakan perjanjian pembagian hartagono gini tersebut adalah perbuatan melanggara hukum;3. Menyatakan Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian HartaGono Gini dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Juni 2005,yang ditandatangani dihadapan Notaris Sugiharto, SH, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
96 — 38
terdapat 42 Jenis barang yangharus diserahkan akan tetapi masih terdapat (satu) jenis barang yang belum dipenuhioleh penyedia yaitu Sanitarian ield Kit dan baru terpenuhi pada tanggal 03 Desember2013 diserahkan dengan Berita acara 202/DKK/PPKAIKES/DK/ST/XII/2013 dengandibuat Progres kemajuan Pekerjaan 100 %.Dengan keadaan seperti ini maka untukpenyerahan Barang yang dilaksanakan oleh PT.Dhyas Mitra Usaha kepada DinasKesehatan Kota Batam kepada Terdakwa Erigana Selaku PPK tidak memenuhipersyaratan dan melanggara
terdapat 1 (satu) jenis barang yang belumdipenuhi oleh penyedia yaitu Sanitarian ield Kit dan baru terpenuhi pada tanggal 03Desember 2013 diserahkan dengan Berita acara 202/DKK/PPKAIKES/DK/ST/XII/2013 dengan dibuat Progres kemajuan Pekerjaan 100 %.Dengan keadaan seperti inimaka untuk penyerahan Barang yang dilaksanakan oleh PT.Dhyas Mitra Usaha kepadaDinas Kesehatan Kota Batam kepada saksi Erigana Selaku PPK tidak memenuhiHalaman 301 dari 326 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgpersyaratan dan melanggara
102 — 23
tanggungjawab dan harus dipikuloleh penerima kuasa sendiri.Bahwa penerima kuasa wajib menjalankan kuasa ini dengan memperhatikan aturanaturan dalam anggaran dasar perseroan pemberi kuasa serta normanorma dalamperdagangan dan peraturanperaturan dari yang berwajib.Bahwa penerima kuasa tidak berhak memindahkannya kepada pihak lain baik untukseluruhnya maupun untuk sebagian saja jikalau tidak mendapat persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pemberi kuasa.bahwa segala tindakan dari pemberi kuasa yang melanggara
137 — 83
Biaya Penyambungan 80,275,000.00e Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN ;82,500 VAe Biaya Penyambungan Saluran TelponJumlah Pelaksaan Fisik 6.046,984,237.02Dibulatkan 6,046,984,000.00 33Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan HPS tanpadilakukannya survey pasar terlebih dahulu dan tidakmemperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar, melanggara ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah
61 — 18
batuan adalahnilia jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan ; Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan 20 % (nilai tetap) ;Bahwa selaku Kepala Desa Damparan Terdakwa tidak berwenangmengambil royalti dari tambang galian c ,karena sudah dipungut olehPemda Kabupaten Barito Selatan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi yang dijabarkan dalam PerdaNomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;Bahwa dengan dipungutnya royalti oleh terdakwa Abdul Majidterdakwa telah melanggara
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI WAYAN NESTRI
69 — 45
Telah melanggara ketentuan Pasal 52UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, yang menyatakan : setiap orang dan/atau badan yangmempunyai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaanNegara wajib menantausahakan dan memelihara dokumen tersebutdengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; Pelaku yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di DesaMengwitani yakni : Ni Wayan Nestri (terdakwa), Ni Kadek Wirastinidan made Rai Sukadana adalah wajid mempertanggung
82 — 23
HadiHomsari (berkas terpisah) tidak lepas dari perbuatan terdakwa SULSUMWAHYUDI, SKM yang membiarkan dan menyetujui pencairan denganmenandatangani dokumendokumen pencairan yang sudah diketahui tidak sesuaiprosedur atau melanggara aturan.Bahwa Ir.
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
FRENTIN SABANON Bin SATRON GAZALI
158 — 89
pada Desa Semelako IlKecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 denganSurat Pengantar Nomor : 700/23/INS/XI/2020 tanggal 20 November 2020ditemukan kerugian kKeuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:1) Saldo Kas yang tidak Rp 119.153.200,00dipertanggungjawabakan Penggunaannya;2) Belanja Fiktif; Rp 31.202.000,003) Mark Up Nilai Belanja; Rp 126.887.209,00 +Total Kerugian Keuangan Negara Rp 277.342.209,00Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, perbuatanTerdakwa melanggara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. ARMADA PANGALOAN Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
146 — 64
dengandeelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPmaka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifisirsebagai orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen)Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanSubsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggara
148 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Msi. didakwa : Primair : Melanggara Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 Tahun 2001.
140 — 18
Hal tersebut melanggara etika pengadaan dan melanggara pasal 19 Perpres No. 54tahun 2010 tentang Persyaratan penyedia barang/jasa;Bahwa terkait dengan ketidakbenaran Berita Acara pemeriksaan Barang dengan kenyataanyang sesungguhanya atas barang yang telah diserahkan, yang bertanggungjawab adalahPPHP, KPA selaku PPK dan penyedia barang/jasa;Bahwa tidak dibenarkan membuat dokumendokumen Berita Acara Serah Terima barang100% padahal diketahui masih ada barang yang belum dilakukan instalasi untuk mengecekapakah
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
184 — 89
dengandeelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPmaka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifisirsebagai orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen)Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanSubsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyayaitu melanggara
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
868 — 943
SOFYAN ARYANA HIDAYAT,juga tidak dapat mengembalikan / menggantinya.Maka terdakwa ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT, dansaksi ILHAM TAUFIQ yang telah mempergunakan dana hibah Polresta Jambisebesar Rp. 2.533.660.400,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enamratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) untuk deposit dan jual beli ValutaAsing (trading) yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak di dukungdengan buktibukti yang sah (SPJ) adalah perbuatan yang melawan hukumkarena melanggara
607 — 306
.> Bahwa Perubahan Organ Pengurus PERPENAS 17 Agustus1945Banyuwangi telah dilakukan = menurut hukumnya danbukan merupakan suatu perbuatan melawan hukumsebagaimana yang didalikkan Penggugat Konvensi pada halaman10, dimana menurutnya perubahan terbut telah melanggara) Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yaitu : Pasal29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 (ayat (1) UU No. 17tahun 2013;b) Anggaran Dasar PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangipasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 21., pasal
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
153 — 88
yang pertama kalau kerugian keuangan negara riil , keduamenguntungkan diri sendiri atau orang lain ;Bahwa kalau ada suatu pekerjaan tetapi tidak dikerjakanmaka itu masuk Tipikor ;Bahwa wedderechtelijkheid parameternya adalah pasal 1ayat (1) KUHP yaitu orang dapat dihukum karena melanggaraperaruran pidana ;Halaman 148 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN MtrBahwa melanggara azas tidak dapat dihukum karena azastidak ada sanksi sedangkan melanggar norma bisa dihukumkarena norma ada sanksi