Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskansesuai ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo.

PUTUSANNomor 965/Pid.B/2019/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1oO oR WDCONNama lengkap : Himawan Novianto Als Himawan Bin SlametSulistyo;Tempat lahir : Magetan;Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/26 November 1980;Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Perum GTS Klaster KotaTaman

., di bawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut : Bahwa bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesiadengan jabatan Ketua Bidang Studi/Klaster Keilmuan Hukum AdministrasiNegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Ketua Peminatan HukumKeuangan Publik Program Pascasarjana Fakultas Hukum UniversitasIndonesia; Bahwa bidang kelahlian Ahli adalah Ahli di bidang Administrasi Negara danKeuangan; Bahwa menurut pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Halaman 38 dari

Pasal 28 ayat (17) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 5.

Pasal 26 ayat (6) Pedoman Hubungan Industrial Edisi XI PTFI Periode 2020-2022, dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;5.

Menetapkan sebagai hukum harta benda berupa:- Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Karimata Klaster 02 Gang Bukit Permai, Lingkungan Krajan Barat, Kelurahan Sumbersari RT.04 RW.07, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana tertera dalam SHM No. 8251/Kec.Sumbersari, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2009 No.00123/Sumbersari/2009, atas nama : ... , luas tanahnya = 148 M2, dengan panjang 21,20 m x lebar 7 m; di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah, lantai keramik

Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

Pasal 27 ayat (10) PHI PTFI 2015-2017 dan Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 2020-2022 dan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003 serta Pasal 36 huruf j PP No. 35 Tahun 2021 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja;4.

untuk usaha terdakwa sunah atau tidak wajib mengajukan TDI ;Bahwa pada hakekatnya perinjinan bagi UKM yang intinya Usaha Mikro dan kecildibedakan / diperkecualikan dalam kepimilikan ijin dengan kerangka pemikiran apabilasudah tumbuh dan menjadi usaha kecil menengah dan besar, mereka mampu menjalankankewajiban sebagai pengusaha yang bertanggungjawab untuk itu aktivitas pengusaha Mikrodan kecil ini masih dakam konteks pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait ;Bahwa untuk program pengembangan klaster

empat miliar enam ratusdelapan puluh tiga juta rupiah yang didalilkan oleh SURAT GUGATitu, Manakala ditulis dengan menggunakan angka, harus ditulissebagai Rp4.683.000.000,00; sebagaimana jika hendak ditulissecara lengkap maka ejaan yang benar adalah:Rp4.683.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tigajuta rupiah)Tapi tidak dapat ditulis secara salah, sebagaimana tertulis padaSURAT GUGAT sebagai:Rp4.683.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tigajuta rupiah)Eksepsi TERGUGAT klaster

PerumGraha Safira jam 12.00 WIB yang mengatakan tembok paling utaradijebol cepat ke sini, Kedua bulan Januari 2015 tembok ke2 dijebol,Ketiga Bulan Maret 2015; Bahwa pihak developer yang melakukan tindakan yang ditujukanagar Tembok dirobohkan dengan cara tembok yang disebelah perumGraha Safira II di srekel kemudian ditarik; Bahwa saksi merasa dirugikan karena rumah saya dekat dengantembok yang dijebol; Bahwa saksi Pada waktu saya beli rumah waktu penawaran ada siteplan, ada dibikin Masjid, taman, dan Klaster

JAMIL baik bertindak secara sendirisendiri maupun bersamasama pada hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2015, sekira pukul19.30 WIB, atau setidaktidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Klaster Air Raja RT004/RW002Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang PropinsiKepulauan Riau, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang

Pelabuhan LembarNusa Tenggara Barat tersebut dapat menimbulkankerugian yaitu dapat membahayakan para penumpang kapal karena para ABKyang menggunakan Kartu Vaksinasi Covid19 palsu tersebut pada faktanyabelum pernah mendapatkan vaksinasi Covid19 sehingga tidak menutupkemungkinan mereka telah dan rentan terpapar Covid19 dan dapat menularkanHalaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN AmpCovid19 ke penumpang kapal maupun masyarakat lainnya di tempat tujuanperjalanannya sehingga dapat menimbulkan klaster

memerintahkan pengusahauntuk membayar upah Penggugat setiap bulannya selama proses PHK denganpersyaratan apabila Tergugat terbukti telan melakukan skorsing kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3)UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 155 Undangundang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut ternyata telah dihapus, selanjutnyaketentuan skorsing tersebut diatur dalamUndangUndang No. 11 tahun 2020tentang Cipta Kerja pada klaster

beberapa Penggugat yang airnya diputusdari group Whats App ;Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat yang airnya diputus berupayadatang ke Kantor PDAM, namun jawaban dari pihak PDAM mengambangdengan alasan menunggu hasil rapat antara PDAM denganpihakpengembang SGC ;Saksi menyatakan sehubungan air diputus pernah bersurat kepadaOmbusdman dan juga ke Pengadilan, surat dari Ombusdman tersebutditujukan kepada Bupati Bogor minta agar penyambungan air dari PDAMsegera di sambung ;Saksi menyatakan bahwa di klaster

Saksi fakta pertama bernama RIZKYANSYAH, pada pokoknya saksimenerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:Halaman 254 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGSaksi menyatakan bahwa tinggal di klaster The Win dan kondisi airnyatersambung ;Saksi menyatakan bahwa tinggal di klaster The Win dari sejak serah terimabeli rumah tersebut ;Saksi menyatakan bahwa sebagai pelanggan baru di PDAM pada awalnyaair tersebut sudah tersambung oleh PDAM Sentul City Tahun 2019 danbelum ada tagihan dan sekitar

tagihanpembayaran air ; Saksi menyatakan bahwa sampai saat ini tidak adatagihan BPPL ;bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendaftar sebagai pelanggan diPDAM dansaksi menyatakan selama menghuni rumah dan teraliri air dari PDAM,Saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan tagihan air sampai denganawal tahun 2020;Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Deni Erliana dan menurut informasiairnya terputus pada saat mereka tidak ada dirumah ;Saksi menyatakan bahwa sebagai anggota KWSC ;Saksi menyatakan bahwa di klaster

perumahan kecil, perumahan menengahdan perumahan skala besar, dan Perumahan Sentul City itu perumahanberskala besar karena luasnya kurang lebih 2.460 hektar ;Saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menangani airbersih ada dinas PUPR ;Saksi menyatakan bahwa penyerahan Sentul City kepada PemerintahKabupaten Bogor prosesnya secara bertahap, ada 16 site plan di Sentul City,ada 6 yang sedang dalam proses dan ada 10 yang masih proses BeritaAcara Penyerahan dilapangan ;Saksi menyatakan bahwa klaster

Majlis Taklim Nomor 98, Kelurahan Sukatani, KecamatanTapos, Kota Depok telah dijual:;Bahwa saksi menerangkan Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah diBukit Golf Klaster Lavender Blok GG.6 Nomor 1 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, sudah dijual:;Bahwa saksi menerangkan rumah yang terletak di Serang Banten milikorang lain, bukan milik Penggugat dan Tergugat:Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA Dpk.Bahwa saksi menerangkan Konter yang terletak di Cibubur, dibeli padaNya'i,

Majlis Taklim Nomor 98, Kelurahan Sukatani, KecamatanTapos, Kota Depok telah dijual:;Bahwa saksi menerangkan Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah diBukit Golf Klaster Lavender Blok GG.6 Nomor 1 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, sudah dijual:;Bahwa saksi menerangkan rumah yang terletak di Serang Banten milikorang lain, bukan milik Penggugat dan Tergugat:Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA Dpk.Bahwa saksi menerangkan Konter yang terletak di Cibubur, dibeli padaNya'i,

Majlis Taklim Nomor 98, Kelurahan Sukatani, KecamatanTapos, Kota Depok telah dijual:;Bahwa saksi menerangkan Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah diBukit Golf Klaster Lavender Blok GG.6 Nomor 1 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, sudah dijual:;Bahwa saksi menerangkan rumah yang terletak di Serang Banten milikorang lain, bukan milik Penggugat dan Tergugat:Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA Dpk.Bahwa saksi menerangkan Konter yang terletak di Cibubur, dibeli padaNya'i,

LAWAI LIMAN; Bahwa saksi membeli lahan/tanah dengan harga Rp.78 Juta rupiah; Bahwa nomor peta bidang milik saksi yaitu nomor register 680katagori klaster 1;Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 3/Pat.G/2019/PN Tjs Bahwa saksi sudah meneriman nilai penggantian wajar dariPemerintah; Bahwa saksi menerima nilai penggantian rugi wajar dari Pemerintahkarena Pemerintah sudah menilai harga lahan dari Apresial;Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut KuasaPara Termohon Keberatan menanggapi bahwa Pengadaan

Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster