Ditemukan 359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagaipara sebagaianak sebagainana sebagaia sebagaiaman sebagaimaa sebagaiamna sebagaiana sebagaimama
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — HAJI MULIA HARAHAP
109 — 56
  • Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Haji Mulia Harahap tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidanakorupsi, sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1), JoPasal 15, Jo Pasal 18 ayat (1) , (2), dan (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiama telah diubah menjadi UURI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagimana dalam dakwaanKesatu subsidair
Pengadilan PA TABANAN Perdata Agama
Register : 17-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA TABANAN Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Tbnan
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 119
  • PP 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),menyebutkan :Ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Priamaka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untukpenghidupan bekas istrinya dan anak atau anakanaknyaAyat (2) Pembagian gaji sebagaiama dimaksud dalam ayat(1) ialah sepertiga untuk PNS Pria yang bersangkutansepertiga untuk bekas istrinva dan sepertiga untuk anak atauanakanaknya.Bahwa Pembagian gaji sepertiga
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 22-01-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 35/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ACHMAD ALIKAN,S.H.
Terdakwa:
1.FATIMAH
2.SYARIFAH AMINAH
3.Sarah
4.MUHAMMAD AL HAMID
5.SYARIFAH KHODIJAH
6.ABDUL QODIR, S.T.
97 — 23
  • yang mana TERDAKWA I mengakui telah menerimauang sejumlah Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) sebagai kompensasipengurusan peralihan tanah yang terletak di Jalan Kembang Jepun Nomor 117tersebut, akan tetapi yang PARA TERDAKWA terima adalah Rp 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) dikarenakan uang sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) telah TERDAKWA I berikan kepada saksi RACHMAN SULAIMANsebagai fee; Bahwa TERDAKWA I menerangkan tanah yang terletak di Jalan KembangJepun Nomor 117 sebagaiama
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terbanding/Terdakwa : UMBU NJAKA ATA alias NAI LU
182 — 53
  • Marumata selaku Camat Pinupahar.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD ISA ARIFIANTO, S.ST,Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ahli menggunakan teorikriteria, dalam tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata carapengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DanaDesa.Pasal 101) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkandengan peraturan Bupati/Walikota2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaiama
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
266 — 245
  • SMGArtuti kemudian saksi memberikan copi sertipikat kepada Ashari(Penggugat Intervensi) namun sampai dengan diajukan gugatanPenggugat, Penggugat Intervensi dari sejak ia mengetahui belummenempuh upaya keberatan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk menempuh upaya administratif;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian MajelisHakim berpendapat oleh karena Penggugat Intervensi belum menempuhupaya administratif sebagaiama diwajibkan dalam Perma Nomor 6 Tahun2018 maka terhadap
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 30 Desember 2019 — Penuntut Umum:
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
ROBY ROY FRANDANA, S.Sos
818 — 1656

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos.tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaiama dakwaan subsidair tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO
Tanggal 11 Juni 2012 — NINGSI KUDE S.Pd.
87 — 26
  • muka 20 % dan nomor : 03 / BLKBB /BAP / KPKPTK / XI / 2009 untuk termin 35 % yang menjadi dasar terbitnyaSPM, sekalipun dalam perjalannya ditunjuk PPK dan pembayaran termin 20 % dan8435 % dilakukan oleh KPA yang suratnya kemudian diganti dimana sebagai yangbertandatangan bukan lagi KPA melainkan PPK sehingga dalam hal ini saksiberpedoman pada SPMnya sebagai dasar terbitnya SP2D.Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan pembayaran uang mukabaik untuk kontrak fisik maupun kontrak jasa konsultasi sebagaiama
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 27-02-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO
Tanggal 20 Maret 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. ABDULRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si. Diwakili Oleh : NANIE NANNURU PAKAJA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENGGAR DIAN RUHURI, SH
97 — 31
  • perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak bisadibayarkan dan harus diputus kontrak;Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengadakan addendum waktuterhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayuopenangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GTpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun2012, tetapi pada kenyataannya saksi IRWAN SUYANTO UMARmenyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sebagaiama
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Februari 2016 — NIKOLAUS LIKO KOLIN
91 — 54
  • Menyatakan terdakwa NIKOLAUS LIKO KOLIN, S.Sos, terbuktisecara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaiama di atur dan diancam pidana dalamdakwaan Kesatu Subsidair pasal 3 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahunHalaman 3 dari 162 Putusan Nomor : 64/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
135 — 53
  • waktupenyelesaian pekerjaan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidakbisa dibayarkan dan harus diputus kontrak;Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengadakan addendum waktu terhadappelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal kayu openangkap ikan 15 GT dan3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012, tetapi pada kenyataannya saksi IRWANSUYANTO UMAR menyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka waktupelaksanaan pekerjaan sebagaiama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 17-12-2014 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 592/PDT.G/2014/PN.JKT. PST.
Tanggal 5 Nopember 2015 —
195 — 88
  • a bilamana pada saat delivery Kapal terdapat cacat yang terselubungbaik tampak maupun tidak tampak, wajib dilakukan perbaikan dengan biaya olehLessee", dan ketentuan pasal 10 ayat 10.1 yang selengkapnya berbunyi"Lessee dengan ini menerima dan menanggung segala resiko kehilangandan/atau kerusakan atas Kapal, atau suatu bagian dan padanya yang timbulkarena apapun sejak tanggal penerimaan kapal dari Lessor" maka sudahmenjadi tanggung jawab PENGGUGAT II untuk membayar biaya perbaikan KMFIRST KASIH sebagaiama
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
87 — 16
  • kKeuangan daerahsebesar Rp.131.650.272,(seratus tiga puluh satu juta enam ratus limapuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku PerpustakaanSebagai Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Jenjang SD dan SMP padaDinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 telahterjadi kerugian keuangan daerah dimana pada saat uang negaradikeluarkan, negara tidak memperoleh prestasi kerja sebagaiama
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — SUSY DAMAYANTI GABEL Binti RUSLI
92 — 60
  • daerah sebesar Rp. 131.650.272, (seratus tigapuluh satu juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatdalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Buku Perpustakaan Sebagai SaranaPenunjang Mutu Pendidikan Jenjang SD dan SMP pada Dinas PendidikanKabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 telah terjadi kerugian keuangandaerah di mana pada saat uang negara dikeluarkan, negara tidak memperolehprestasi kerja sebagaiama
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - IRWAN SUYANTO UMAR
123 — 29
  • pekerjaan setidaktidaknya pabulan Juni 2013 pada saat 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT dan 3 unit kapal kapenangkap ikan 7 GT diserahkan secara simbolis kepada kelompok nelayan, yang mauntuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendtperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga terhadap pekerjaantersetseharusnya tidak bisa dibayarkan dan harus diputus kontrak;Bahwa perbuatan terdakwa yang menyelesaikan pekerjaan setelah lewat jangka walpelaksanaan pekerjaan sebagaiama
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
291 — 158
  • itu terdakwa bertindak seolaholah sebagai kontraktor ataupemborong yang langsung melaksanakan pekerjaan pekerjaan tersebut;3. mengambil keuntungan dari kegiatankegiatan yang bersumber dari APBdes,dengan menggunakan kendaraan dump truck, dan alat pencetak batako milikterdakwa, dan hasil keuntungan tersebut, digunakan antara lain untukmembayar angsuran dump truck; membeli mobil, alat cetak batako, dankendaraan roda dua;Menimbang, bahwa oleh karena unsur keturutsertaan yang demikiantersebut, adalah sebagaiama
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
99 — 23
  • tangani oleh seluruh personil PPHP;Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP telahdituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Administrasi nomor:174/01/03/27.02.2012/PPHP DCKTK/ 2014 tanggal 21 Juli 2014 yangmenerangkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi serta BeritaAcara Teknis Visual nomor: 174/02/03/27.05.2012/PPHPDCKTK/ 2014 tanggal 21Juli 2014 yang menerangkan ketidaksesuai antara dokumen yang disajikandengan fisik yang ada dilapangan dengan uraian sebagaiama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
219 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaku keduahanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yangsifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapatdikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanyasebagai orang yang membantu melakukan sebagaimana dimaksudoleh Pasal 56 KUHPidana;Bahwa berdasarkan pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, apabiladikaitkan dengan fakta persidangan, maka Judex Juris telah keliruatau khilaf dalam menafsirkan kualifikasi Pemohon PK dalam TindakPidana Korupsi dan Pencucian Uang sebagaiama
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — -NOVIANI Binti RONI SUMARDI -ILMA NUR SOLIHAH Binti KADI NURUL HAMDA -RONALD MAXIMILIAAN MOZES Anak dari JOHN ARIE MOZES
83 — 19
  • Bahwa sebagaiama diketahui dalam pengelolaan APBD Kota CimahiT.A 2011 tersebut menggunakan system perfanggungjawaban AdCos, maka oleh karena kegiatan paket perjalanan dinas AlatAlatPelengkapan DPEDtersebut diperoleh Terdakwa melalui kolusi danpenunjukan CV.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
258 — 175
  • Prosedure pelaksanaan 60 60 2.40 Tidak ada(Construction uraianProsedure) singkatProsedure pelaksanaan sebagaiama(Construction na dimaksudProsedure), semua dalam BabProsedrue Konstruksi XI QA/ QCdari masingmasing jenis Programpekerjaan yangmencerminkan lingkuppekerjaan sesuai denganpersyaratan teknisMekanikal, Electrikal,Instrumen/ SCADA, Sipil,Struktur dan Arsitekturserta Dokumen Kontrol,Keselamatan Kerja,masingmasing aktivitaspekerjaan sebagaimanadimaksud dalam Bab XIQA/ QC Program.C.