Ditemukan 4495 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : karena karenanya kaseran karnain kamenang kasenan kadenan kamenan katenan karinan karenaã karengan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-01-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 100/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
Tergugat:
PT. DHARMA PERDANA MUDA
384 — 217
  • sebagaimanadalam Pasal 1797 KUHPerdata dikatakan "penerima kuasa tidak bolehmelakukan perbuatanperbuatan diluar yang dikuasakannya, kemudiandisambung lagi dengan Pasal 1800 KUHPerdata dikatakan "penerimakuasa bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang diakibatkankarena penerima kuasa tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yangdikuasakan, selanjutnya di dalam Pasal 1801 KUHPerdata dikatakan"penerima kuasa bertanggungjawab terhadap halhal yang disebabkankarena kesengajaan maupun halhal yang disebabkan karenan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2009 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1379/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel.
Tanggal 27 Juli 2010 — 1379/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. PT. MURNI JAYA SEMPURNA M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. DIREKTORAT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH BARAT ASIAN DEVELOPMENT BANK PERWAKILAN INDONESIA GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI RIAU KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROPINSI RIAU IR. LUKMAN, MT, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN IR. SF. HARIYANTO, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KATWADI, ST,MT, SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUSLAN, ST, MT, SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
85 — 41
  • ;Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 17, yang pada pokoknya mendalilkanbahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk tetap melaksanakan pekerjaanpeningkatan jalan di kedua paket pekerjaan, disebabkan belum adanyaperpanjangan waktu, karenan senyatanya perpanjangan waktu yang dimohonkanPenggugat telah disepakati dalam notulen rapat, meskipun belum dituangkan dalamaddendum ke2 pekerjaan tetap dilaksanakan;Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 19 dan 21 akan Tergugat dan Tergugat IItanggapi sebagai
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 24-07-2014 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 237/ Pdt. G/ 2013/ PN. Mks
Tanggal 24 Juli 2014 —
45 — 24
  • Mks sampai proses perkarapada tingkat Kasasi, sehingga oleh karenan Gugatan semacam iniharus ditolak seluruhnya ;Bahwa, Perkara Perdata Nomor : 265 / Pdt.G / 2009 / PN. Mks antaraHj. Najmiah Muin Sebagai Penggugat dan Pr.
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-01-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Str
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Alfajri
2.Sri Wahyuni
3.Rahmat
4.Lestari
5.Idham
6.Nuri Simehate
7.Hasan Basri
Tergugat:
1.PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
2.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
3.Abd Rahman
97 — 47
  • Bahwa apabila memang benar PENGGUGAT sampai denganPENGGUGAT VI merupakan pemegang hak atas Obyek Terperkara sampai dengan VI maka PENGGUGAT sampai denganPENGGUGAT VI merupakan pemegang hak / pembeli yang cerobohdan tidak hati hati karena tidak meneliti alas hak tanah yangditerima atau dibelinya dan sesuai Yurisoundensi Mahkamah AgungR.I No. 1816 K/PDT/1989 terdapat kaedah hukum sebagai berikut :Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik,karenan pembelian dilakukan dengan ceroboh
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama Perceraian
Register : 19-03-2014 — Putus : 29-08-2014 — Upload : 26-10-2014
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 255/Pdt.G/201/PA-TPI
Tanggal 29 Agustus 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
41 — 12
  • bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal311 R.Bg), namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian )yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( personal recht ) dimanasuatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepadaPemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Kartu TandaPenduduk), dan keterangan saksisaksi, terbukti bahwa Pemohon danTermohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang,oleh karenan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 08-02-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 208/PDT/2020/PT.DPS.
RUSLI EFENDI, melawan Manager PT. PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG,
77 — 53
  • pendiriannya, dan hal ini jelasbertentangan dengan azas keterbukaan publik yang semestinya dimilikioleh badan/instansi pelayanan publik kepada masyarakat atau konsumen.Maka oleh karenanya permasalahan ini Penggugat terpaksa ajukan keranah hukum demi untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum;Bahwa sangat Patut dan Beralasan, bila Tergugat dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga jutarupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;Bahwa oleh karenan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 26-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
1.ARTASIH
2.AZMI OCTAVIA
3.DEWANTI AVIANA UTAMI PUTRI
4.DEWI KURNIA
5.ELVA HARYANI
Tergugat:
PT. SHIN HAN INDONESIA
74 — 2
  • Bahwa oleh karenan PKWT yang dilakukan antara para Penggugat dengan Tergugattidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganketenagakerjaan yang berlaku maka Demi Hukum perjanjian kerja antara paraPenggugat dengan Tergugat tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidaktertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :Peranjian kerja untuk waktu' tertentu. yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 29-04-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA BANJARBARU Nomor ‎178/Pdt.G/2013/PA.Bjb.‎
Tanggal 25 September 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
23 — 9
  • Bahwa pemukulan itu saya lakukan dengantelapak tangan terbuka dan menggunakan bagian ujung jarijari tangan sayasaja bukan seluruh telapak tangan yang saya pukulkan, arah pukulan ke mulutnya karenan bagian itu yang menurut saya perlu diberi peringatan. Namunsaat saya pukul anak saya itu berusaha menghindar sehingga pukulanmengenai bagian mata dan tidak menimbulkan cedera fatal.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 27 Oktober 2015 — Tn. Fazrul, Dkk Vs Tn Edy Hartono
52 — 14
  • ;Menimbang, bahwa selain itu pula tentang siapasiapa yang harus ditarikdalam suatu gugatannya dalam hal perbuatan yang merugikan dirinya merupakanHalaman 31 dari 49, Putusan Perdata Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Pbr.kewenangan dari penggugat untuk menuntukansiapa pihakpihak yang ditarikdalam perkara ini, oleh karenan itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugatkurang pihak tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
Pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Intervensi:
1.Sudirman
2.Kasnari
161 — 145
  • Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBRyang sangat keliru tanpa dapat membuktikan kebenaranterhadap dalil tersebut karena dalam penerbitan sertipikat yangmenjadi objek dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh TergugatIl, penetapan Subjek dan Objek sudah terlebih dahulu oleh DinasTransmigrasi melalui usulan Kepala Desa, dan bukan merupakankewenangan dari Tergugat Il, karenan kewenangan Terguat Iladalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahansecara nasional, regional dan sectoral salah satunya adalahmelaksanakan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-11-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 677/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 14 Mei 2014 — Ny. NANY EKANINGTYAS SOETIKNO; ANTHONY HANDOKO
68 — 20
  • CentralTotal Fianance ), karenan perbuatan melanggar hukum tersebut maka ParaTergugat tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesarRp. 1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) ;Menimbang, bahwa dari peristiwa sebagaimana diuraikan diatas MajelisHakim berpandangan secara hukum bahwa pihak yang melakukan perbuatanmelanggar hukum dan yang bertanggungjawab selanjutnya dihukum akibatpelanggaran dalam proses lelang atas Tanah objek sengketa, yaitu pihakPT.Bank Central Dagang,Stanley Ranti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penganiayaan
Register : 05-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1041/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2018 — JIANG HUAQIANG alias AKIONG alias HUAQIANG
110 — 31
  • CSI atasperintah Ibu Erika;Bahwa, Terdakwa tidak pernah membuat undangan RUPS, Terdakwahanya membantu Ibu Erika mendesain format undangan.Bahwa, Terdakwa mendorong untuk Ivan Wijaya untuk tetap diruanganrapat karenan rapat belum selesai;Bahwa,Terdakwa sudah lama mengenal Rudi Salim sama samapendatang yang berasal dari Fujian;Bahwa, Kantor PT. CSI menjadi 1 dengan tempat tinggal Rudi Salim didaerah Sunter;Bahwa, Kantor PT.
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bkn
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
LORA VIONA PUTRI
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
82 — 63
  • Oleh karenan itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untukmemberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadapHAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalamproses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah haktersangka/terdakwa sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaranhak asasi manusia.Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku jugaberdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pengadilan PA PADANG SIDEMPUAN Perdata Agama
Register : 10-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Psp
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 8
  • Oleh sebab itu, Termohon menolak untukmendukung pekerjaan dari Pemohon tersebut, karenan akan berdampak buruk padakondisi rumah tangga dan lain sebagainya. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkaithutang yang akan dilakukan oleh Pemohon kepada saksi, ketika hendakmencalonkan dirinya sebagai anggota Legislatif tersebut, akan tetapi saksi tolak dantidak jadi memberikan hutang kepada Pemohon dengan alasan yang sama sepertiyang telah diutarakan oleh Termohon.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-07-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 415/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 8 Juli 2014 — PT. SMART TELECOM lawan PT. ERA BANGUN JAYA
102 — 23
  • Order (PO) dan Bill of Quantity (BoQ),Penggugat Konpensi pun dalam butir 43 dan 44 Halaman 21 Gugatannyatidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan bagian mana darimasingmasing Purchase Order (PO) dan Bill of Quantity (BoQ) yangmenyebabkan perubahan invoice (tagihan), sehingga terkesan PenggugatKonpensi hanya mengeneralisasi tanpa pembuktian dengan sederhanamenyatakan bahwa dahulu membayar Rp. 14.900.512.000 (empat belasmilyar Sembilan ratus juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) dan sekarangoleh karenan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016
Tanggal 5 Agustus 2016 — MOCH. HIDAYAT, Mayor Caj, NRP 11960029330571
106 — 53
  • secara kualitas maupun kuantitas sehingga akanmerugikan kepentingan pertahanan Negara.Bahwa di dalam kehidupan Prajurit TNI penjatunan pidanatambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakansangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan makakarier seorang Prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharianserta kebanggaan sebagai seorang Prajurit menjadi sirna, selainitu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagiseorang Prajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
ANDRI SALMAN
Termohon:
Kejaksaan Negeri Bandung
70 — 17
  • Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2016 menurut hakim Praperadilan buktibukti Pemohon diatas adalahmerupakan aspek materi pokok perkara Pemohon sebagai tersangka, bukanmerupakanyurisdiksi/ kewenangan Praperadilan, karenanya harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas makaternyata dalil Pemohon bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka olehTermohon tidak sah/ cacat hukum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan,karenanya harus dinyatan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karenan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-08-2022 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN MALANG Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 16 Mei 2023 — Anjar Iriawan
21.Sutarso
22.Karenan Leylagilda
23.Yusdina Fibriyanti
24.Stenly Tjandra Subrata
25.Pasha Rionovan
26.Muhammad Rizky
27.Irene Roosita Harianto
28.Edy Janto Rusli
29.Rony Djunanto Atmojo
30.Arry Andriana
31.Yahya Maya
32.Joko Setyo Putro
33.33.
148 — 6
  • Anjar Iriawan
    21.Sutarso
    22.Karenan Leylagilda
    23.Yusdina Fibriyanti
    24.Stenly Tjandra Subrata
    25.Pasha Rionovan
    26.Muhammad Rizky
    27.Irene Roosita Harianto
    28.Edy Janto Rusli
    29.Rony Djunanto Atmojo
    30.Arry Andriana
    31.Yahya Maya
    32.Joko Setyo Putro
    33.33.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 30 April 2015 — NOFEL, SH., MH Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
139 — 103
  • UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karenan ralasan hukum n Pen haruslah ditolakdan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterimab.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 12-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 120/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 22 Maret 2018 — H. ADJI ASMORO VS KEPALA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO dan YAYUM SRINANINGSIH
110 — 47
  • ./2017/PTUN.SBY selaku penggugat : HajiADJI ASMORO/Subyek Hukum yang sama).2) Dalil dimaksud adalah mengenai uji materil substansi peralihan hakkeperdataan berdasarkan Hibah, dalam hal ini menjadi kKewenanganAbsolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutusbukan Pengadilan Tata Usaha Negara.)3) Dalil di maksud bertentangan dengan Pasal 2 huruf a Undang Undang No. 5 Tahun 1986 karenan dalil tersebut tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara.4) Bahwa Akta Hibah in Casu